Claim Missing Document
Check
Articles

PENGELOLAAN LEMBAGA KEUANGAN SYARI’AH BERBASIS TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) Kuat Ismanto
Religia Vol 14 No 1: April 2011
Publisher : UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/religia.v14i1.35

Abstract

Salah satu persoalan yang muncul dalam pengelolaankeuangan syari’ah adalah model tata kelola (manajemen) yangdigunakan masih sama dengan manajemen lembaga keuangankonvensional pada umumnya. Oleh karena itu diperlukan inovasi dalampengelolaannya. Implementasi Total Quality Management (TQM)pada lembaga keuangan syariah diharapkan mampu meningkatkankinerja dan kualitas lembaga tersebut. Implementasi TQM padalembaga keuangan syari’ah dititikberatkan pada proses perbaikanterus-menerus dengan memegang teguh nilai-nilai syari’ah. Denganimplementasi tersebut lembaga keuangan syari’ah lebih mengedepankanmutu/kualitas daripada persoalan agama.One of the problems appearing in Islamic finance management isthat the management system used by the Islamic finance institutionsis the same as the conventional ones. Therefore, it is necessary tomake innovation in Islamic finance management. The implementationof Total Quality Management (TQM) in Islamic finance institutionsis expected be able to improve their performance and quality. Thisimplementation is focused on continuous repairing process by holdingon shari’a values. By this implementation, the Islamic financeinstitutions will focus on quality more than religious matter.
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA INSANI (SDI) INSTITUSI BERBASIS SYARI’AH PERSPEKTIF VIRTUAL CAPITAL Kuat Ismanto
Religia Vol 14 No 2: Oktober 2011
Publisher : UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/religia.v14i2.93

Abstract

Lembaga-lembaga ekonomi berbasis syari’ah diIndonesia masih memerlukan perbaikan terus-menerussehingga secara maksimal sesuai (compatible) dengan ajaranIslam, terutama terkait dengan Sumber Daya Insani-nya (SDI).Salah satu instrumen yang bisa dikembangkan untukmeningkatkan kualitas SDI-nya adalah membuka danmenerima perkembangan ilmu dan teknologi modern, sepertikonsep virtual capital dalam disiplin ilmu manajemen modern.Virtual capital adalah modal maya perusahaan yang tidakdidasarkan pada modal fisik, semisal Sumber Daya Alam(SDA). Pada saat ini, virtual capital dirujuk sebagai faktorpenyebab kesuksesan yang penting dan karenanya diperlukanpengelolaan yang baik. Wujud virtual capital dalampengelolaan institusi berbasis syariah adalah intellectualcapital, social capital, dan moral capital. Intellectual capitalterkait dengan pengetahuan dan pengalaman manusia terhadapteknologi yang digunakan. Social capital diartikan sebagaijaringan kerjasama yang didasarkan pada rasa saling percaya(trust). Social capital dalam perspektif Islam dikembangkanmelalui jalinan ‘Ukhuwah Islamiyyah’, dan berfungsimengembangkan institusi dalam pemahamannya terhadapjaringan sosial umat Islam. Moral capital adalah modal yangdimiliki SDI institusi syariah yang didasarkan pada ‘ahlak’,yang berwujud prinsip dan etika bisnis (muamalah) dalamIslam.
PRINCIPLE OF UTMOST GOOD FAITH DALAM PERJANJIAN ASURANSI: Studi Asas Hukum Perjanjian Syariah Kuat Ismanto
Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman Vol 7 No 2 (2012)
Publisher : Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21274/epis.2012.7.2.293-310

Abstract

Asuransi sebagai aktivitas bisnis diharuskan memenuhi prinsip-prinsip hukum asuransi. Salah satu prinsip yang harus dipegang teguh adalah principle of  utmost good faith, di samping prinsip yang lain. Prinsip ini berbunyi bahwa seorang tertanggung wajib memberi informasi secara jujur terhadap apa yang dipertanggungkan kepada penanggung. Dalam bisnis Islam, kejujuran merupakan prinsip yang harus dijunjung tinggi. Secara hukum, prinsip ini diatur dalam KUH Dagang. Persoalannya adalah apakah prinsip ini dianggap cukup dari sudut pandang hukum perjanjian syariah. Secara sekilas bahwa prinsip iktikad baik sempurna ini telah memenuhi asas perjanjian syariah, namun demikian tidak memiliki kriteria maksimal kejujuran. Ketiadaan kejujuran dalam bisnis asuransi akan berdampak pada batalnya perjanjian asuransi karena ada unsur cacat kehendak (‘uyub ar-ridla). Insurance as a business activity must fulfill principles of insurance law. One of the principles that must be hold on is the principle of  utmost good faith. The principle says that an endured person must honestly give information of  what should be given responsibility to the guarantor. In Islamic business, honesty is a principle that should be respected. From point of  view of  law, the principle is settled in commerce law. The problem is that whether the principle is represenative enough if it is viewed from law of  syariah agreement. At glance, the principle has fulfilled the basic of syariah agreement, however, it does not have maximum criteria of  honesty. Unavailability of honesty in insurance business will give effect of  invalidate of  insurance agreement, for there is a deformity of desire (‘uyub ar-ridla).
PEKALONGAN SEBAGAI KOTA WISATA HALAL: PANDANGAN PARA AKADEMISI Ismanto, Kuat; Diah Madusari, Benny
Indonesia Journal of Halal Vol.2 (2) 2019
Publisher : Pusat Kajian Halal Undip

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (169.782 KB) | DOI: 10.14710/halal.v2i2.6679

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pendapat para akademisi tentang pengembangan wisata halal di kota Pekalongan. Data primer penelitian dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada para akademisi/dosen secara terstruktur dengan model pertanyaan terbuka. Subjek penelitian ditentukan melalui purposive sampling, dengan kriteria dosen/akademisi yang ada di Pekalongan. Data yang terkumpul dianalisis dengan cara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh informan menyatakan persetujuannya jika Pekalongan dijadikan destinasi wisata halal. Persetujuan ini diiringi dengan alasan utama keagamaan, seperti Pekalongan adalah kota dengan berpenduduk mayoritas muslim, kota relijius, dan kota santri. Ada sejumlah harapan masyarakat terkait pengembangan wisata halal ini, diantaranya agar sarana prasarana wisata untuk dipenuhi. Disamping itu agar pemerintah kota menerbitkan regulasi yang mengatur wisata halal. Ada sejumlah rangkaian tindakan yang akan dilakukan jika kota Pekalongan diwujudkan menjadi wisata halal. Diantara pernyataan yang disampaikan oleh para akademisi diantaranya ikut menikmati destinasi wisata halal, dan juga akan mempromosikan wisata halal ke khalayak melalui media sosial dan media lainnya, sesuai disiplin ilmu akademisi.
Peningkatan Kualitas UMKM Melalui Pendampingan Sertifikasi Halal di ”Kampung Tahu” Pekalongan Indonesia Ismanto, Kuat; Tarmidzi, Tarmidzi; Afroni, Akhmad; Kamaludin, Iqbal
Jurnal Abdimas Ekonomi dan Bisnis Vol. 4 No. 1 (2024): Jurnal Abdimas Ekonomi Bisnis
Publisher : LPPM Universitas Bina Sarana Informatika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31294/abdiekbis.v4i1.3116

Abstract

Pemerintah Republik Indonesia sedang menggalakkan sertifikasi halal yang dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Program sertifikasi halal yang diselenggarakan oleh BPJPH ditujukan kepada pelaku usaha kecil dan mikro. Dalam teknisnya, pelaku usaha dibantu oleh pendamping proses produk halal. Tujuan artikel ini adalah membahas kontribusi pendampingan peningkatan kualitas produk halal melalui program sertifikasi halal. Hasil produksi makanan dan minuman dari masyarakat diajukan ke BPJPH untuk memperoleh sertifikat halal secara gratis dengan bantuan Pendamping Proses Produk Halal (P3H). Kegiatan pemberdayaan ini dilakukan dengan metode ceramah dan bimbingan teknis. Pelaku usaha dibantu membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) dan melakukan pendaftaran. Pada pelaksanaannya, pendampingan dilakukan dua kali dengan melatih pelaku usaha membuat dan mendampingi mendaftarkan produk ke BPJP melalui akun SIHALAL. Dari hasil pendampingan peserta di lapangan diperoleh hasil bahwa para pelaku usaha antusias mengikuti acara pendampingan. Di sisi lain, para pelaku usaha juga telah berhasil memiliki NIB sesuai produk yang dihasilkan. Pada pendampingan yang ke dua, para pelaku usaha telah berhasil membuat akun di ”SIHALAL” dan pengajuannya telah diverifikasi P3H. Pada tahap selanjutnya adalah para pelaku usaha menunggu hasil sidang Komite Fatwa yang selanjutnya akan diterbitkan sertifikat Halal. Dari hasil ini bisa diperoleh informasi bahwa peningkatan kualitas produk UMKM bisa dilakukan melalui sertifikasi produk halal dengan cara pendampingan secara intensif. Pengetahuan tentang sertifikasi halal mengalami peningkatan pengetahuan sebesar 75% di awal, meningkat 80% pada tahap kedua, dan 89% di tahap akhir. Pendampingan diperlukan karena mereka tidak memiliki informasi dan kemampuan yang memadai untuk melakukan akses.
The Role of Islamic Banks in Development of Halal Tourism: Evidence from Central Java Indonesia Ismanto, Kuat; Fachrurazi, Fachrurazi; Mas'ad, Muhammad Aunurrochim
Journal of Digital Marketing and Halal Industry Vol 4, No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/jdmhi.2022.4.1.12493

Abstract

Halal tourism has become a business trend in various countries, including Indonesia. Its existence requires the support of various sharia-based financial institutions, such as Islamic banks. However, its role in this industry has not yet been seen in the regions. The purpose of this paper is to analyze the role and position of Islamic banks in the development of halal tourism, especially in regions in Indonesia. This research was conducted in Central Java which includes three cities, namely Pekalongan City, Semarang City, and Surakarta City. Two types of data are needed in this study, both primary and secondary. Data were collected through observations at destinations, and interviews with Islamic banks and tourism business actors. Secondary data is collected through the assessment of documents, such as journal articles, books, research reports, and websites. The results of this study show that Islamic banks are an important part of regional halal tourism which acts as a supporting facility in the form of institutions. The role of Islamic banks in the development of halal tourism has not been maximized, because there has not been good cooperation with tourism business actors. However, existing Islamic banks have played an indirect role well for tourism business actors (SMEs) and visitors. The position of Islamic banks in the development of regional halal tourism is as a supporting facility. In the halal tourism ecosystem, Islamic banks are part of the ecosystem. This study implies that halal tourism will develop quickly if it is supported by Islamic banks that play a special role in supporting the implementation of halal tourism.
Developing Halal Tourism from Maqasid Sharia Perspective Ismanto, Kuat; Ghofur, Abdul; Fakir, Fatima Zahra
Hikmatuna : Journal for Integrative Islamic Studies Vol 6 No 2 (2020): Hikmatuna: Journal for Integrative Islamic Studies, December 2020
Publisher : Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/hikmatuna.v6i2.8768

Abstract

This paper aims to formulate the relationship between the halal tourism concept and maqasid sharia. This library research collected the data from Arabic books, literature, journal articles, websites, etc, then were analyzed with a content analysis strategy. This study revealed that halal tourism is carried out to realize the benefit of religion (hifdz diin) by applying Islamic teachings in tourism activities. Some of the efforts to keep Islamic teachings are providing places of worship, halal food, halal lodging, halal financial services, and others. On the other hand, maqasid sharia can be the basis for developing halal tourism, along with al-Qur'an, al-Hadith, and other relevant bases. Jaser Auda’s concept of Maqasid Sharia stated that the tourism sector is carried out to improve community welfare. At least, maqasid sharia can reinforce seeing halal tourism from Islamic perspective.
Prospects of Halal Industry in Indonesia: Literacy and Inclusion of Halal Products Ismanto, Kuat; Farmawati, Ira
Islamic Studies Journal for Social Transformation Vol 7 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/isjoust.v7i2.2111

Abstract

This research aims to map the literacy and inclusion of halal products in Muslim communities and their impact on the halal industry in Indonesia. The design of this research is a field study with a mixed approach (descriptive quantitative-qualitative). The population of this research is the local residence in general and the academic community of Islamic universities in particular. The number of research respondents was 103 people obtained from distributing questionnaires via Google Forms. Because the population size is unknown, the sample was determined using the Lameshow model based on the convenience sample. From the data processing, it was concluded that literacy and inclusion of halal products among the public were categorized as high—aspects of knowledge of halal ingredients, halal products, and halal labels in the high category. Respondents' understanding and knowledge of "halal" came from ulama, the internet, social media, and others. The community's "halal" literacy in the form of use and priority of using halal products is also categorized as high. They also support the government to make "Indonesia" the world's Halal Hub. These findings, it can be understood that if literacy and community inclusion in the regions are high, it can support Indonesia to reach halal industry development.
The Contribution of Culinary on Halal Tourism: Case Study of Pekalongan City, Central Java, Indonesia Ismanto, Kuat; Rofiq, Ahmad; Mashudi
JURNAL PENELITIAN Vol. 19 No. 1 (2022)
Publisher : Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/jupe.v19i1.5226

Abstract

The purpose of this paper is to identify and explore the role of culinary in the development of halal tourism. Two types of data are needed in this study, namely primary and secondary data. Primary data were collected through observation and interviews. Observations were carried out in several culinary centers. Interviews were conducted with five interviewees determined by purposive sampling. The data obtained were analyzed with content analysis and theme analysis to answer research questions. The results of this study show that Pekalongan City is feasible to become a halal tourism destination because the tourism component has met the criteria. The existence of culinary as a tourism amenity has contributed to halal tourism. Furthermore, the existing culinary can be a tourist attraction in itself. Both restaurants and small business actors provide halal guarantees on culinary, provided through certificates and seller guarantees. On the other hand, tourists have a good perception of Pekalongan City's cuisine, both of the variety of food, halal guarantees, and others. However, these conditions need to be improved to realize the visit's satisfaction and loyalty. The existence of culinary tourism explicitly needs to be fostered to support halal tourism in Pekalongan City. For this reason, local government policies must issue regulations on culinary as a destination to support halal tourism related to halal assurance.
Fintech Literacy-Inclusion and Its Impact on Generation Z: Study of Islamic State University Students in Central Java, Indonesia Ismanto, Kuat; Syamsuddin; Syafiqah, Aina; Jazlina, Nurin
Journal of Islamic Economics Perspectives Vol. 6 No. 2 (2024): September (2024) Journal of Islamic Economics Perspectives
Publisher : Faculty of Islamic Economics and Business, State Islamic University of  Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/64nm3n30

Abstract

This research aims to analyse Generation Z's involvement with Fintech loans in terms of literacy and inclusion and their impact on their lives. This study was conducted as field research with a mixed approach (quantitative and qualitative). As a first step, researchers surveyed five Islamic Religious Universities in Central Java using a questionnaire (G-Form) with 177 respondents. From the survey results, researchers deepened the data by conducting in-depth interviews with ten informants who were selected according to predetermined criteria. The data that has been obtained is analysed descriptively and qualitatively using an interactive model. This research shows that Generation Z at these five Islamic-based campuses has quite good literacy with online loans, as demonstrated by understanding the conceptual-operational definitions and risks. There are also funds from online loans used to meet college needs, such as buying a laptop and other college support needs. Because their literacy and inclusion are pretty good, they have good repayment strategies, such as studying while working, opening a business, etc. However, generation Z's involvement with online loans has more or less disrupted their psychology in living and studying.