Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.699
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Journal of Government and Civil Society Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Kemudi Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN) Sebatik Jurnal Transformative Comm-Edu (Community Education Journal) Journal of Political Issues Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Journal of Social and Policy Issues Journal of Government Science (GovSci ) : Jurnal Ilmu Pemerintahan Jurnal PolGov Abdi Makarti Jurnal Sosio-komunika
Zulfa Harirah MS
Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Riau
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 49 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 49 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru Isril; Rury Febrina; Zulfa Harirah
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 17 No 29 (2018)
Publisher : Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35967/jipn.v17i29.7059

Abstract

The partnership between the Regional Government and the private sector is a step that the Government can take as an effort to cover up the limitations in waste management in the city of Pekanbaru. The dynamics of rapid population growth have had consequences for increasing the volume of garbage to approximately 1,100 tons per day. The Pekanbaru City Government then took steps to implement partnerships with the private sector as an effort to manage waste management. However, the involvement of the private sector in dealing with waste issues actually showed a failure in 2015. In 2018, the Pekanbaru City Government again planned to submit waste management to the private sector. Therefore, this study tries to focus on two formulations of the problem, which is why the Pekanbaru City Government again delegates the authority to manage waste in the city of Pekanbaru to the private sector? And what is the right scheme for government and private partnerships in carrying out waste management in Pekanbaru City? To answer the above questions, this research was escorted by the Reinventing Government theory of David Osborne and Ted Gaebler and also the theory of Public Private Partnership. Through the case study method, this research will explore the partnership between Pekanbaru City Government and the private sector in waste management in Pekanbaru City. The results showed that the objective of the partnership between the Regional Government of Pekanbaru and third parties in waste management in the city of Pekanbaru was to overcome the inability of the Pekanbaru City Government to provide facilities and infrastructure, garbage fleets, human resources and budget constraints. Thus, the logic of this partnership leads to one of the lines of thought offered by Osborn regarding the Catalytic Government (Steering Rather Than Rowing). The scheme of success of the partnership of Pekanbaru City Government and the private sector in waste management needs to pay attention to process factors, partner factors and structural factors. Thus, waste management in the city of Pekanbaru requires a paradigm shift, from being limited to disposal to become a focus on management and utilization.
Kerangka Advokasi Koalisi dalam Kebijakan Penataan Pemukiman Bantaran Sungai Winongo di Kota Yogyakarta Zulfa Harirah
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 17 No 30 (2018)
Publisher : Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35967/jipn.v17i30.7065

Abstract

The basic idea of this article is to examine the policy advocacy process on Winongo settlement arrangement riverbanks in Yogyakarta. Problems settlements along the river Winongo become increasingly critical as more densely populated to cause the symptoms of poverty and slums. This condition is then ignited the presence Arkom and FKWA to show arrangement ideas through policy advocacy process. Therefore, this article will focus on answering two things, there are how the coalition framework was formed and how the coalition manage their belief system, resources and strategies. To answer that questions above, this research was escorted by theory Advocacy Coalition Framework (ACF) of Sabatier and Jenkins Smith. Through the case study method, this research will explore the case of advocacy of policies Winongo settlement on the riverbanks. The results of the research shows that there are two coalitions in structuring settlements along the river Winongo, they are River coalitions and “Right to the city” coalition. Both are proven to stand on two legs, as a member of the coalition and as a policy broker. This shows that the policy is not just a stage of systemic and technocratic, but the policy is a political process that allows each actor to act politically.
Relasi Kuasa Negara dan Adat dalam Mengembangkan Pariwisata Budaya Melayu Kabupaten Siak Wazni; Zulfa Harirah MS
Jurnal PolGov Vol 3 No 2 (2021): Jurnal PolGov Volume 3 No. 2 Tahun 2021
Publisher : Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (735.195 KB) | DOI: 10.22146/polgov.v3i2.2733

Abstract

Tulisan ini berangkat dari ketertarikan untuk melihat relasi kuasa yang terjalin antara Negara dan institusi adat dalam pengembangan pariwisata budaya melayu yang ada di Kabupaten Siak. Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dari temuan sebelumnya yang menunjukkan bahwa lembaga adat melayu kabupaten Siak tidak lagi dilibatkan dalam pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal. Padahal kita ketahui bahwa Siak mengusung “Siak the Truly Malay” sehingga idealnya LAM Kabupaten Siak akan menjadi salah satu leading sector yang akan menjaga dan menuntun nilai-nilai budaya melayu dalam setiap event kepariwisataan. Sehingga menjadi penting untuk mengupas lebih jauh seperti apa relasi kuasa yang terbangun antara Dinas Pariwisata Kabupaten Siak dan Lembaga Adat Melayu Kabupaten Siak dalam pengembangan pariwisata berbasis budaya melayu. Metode yang digunakan adalah melalui pendekatan kualitatif, sehingga data-data di lapangan akan diperoleh melalui proses wawancara dan dokumentasi. Kemudian berbagai data dan infromasi tersebut dianalisis hingga diperoleh kesimpulan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan relasi yang justru terjadi adalah layaknya “perang dingin”. Kedua belah pihak tidak terlibat konflik secara langsung, namun bersikap saling diam. Hal ini dikarenakan adanya relasi yang tidak seimbang. Lembaga Adat Melayu Kabupaten Siak seolah-olah tak bisa berbuat apa-apa ketika tidak dilibatkan dalam setiap program pengembangan Pariwisata Kabupaten Siak.
REPRESENTASI POLITIK DALAM FENOMENA KONFLIK GOA PINDUL DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL Zulfa Harirah; La Ode Muhamad Muliawan; Mochammad Fatkhurrohman
Kemudi Vol 5 No 01 (2020): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (262.214 KB)

Abstract

Wisata Goa pindul menawarkan berbagai keindahan alam di sepanjang aliran sungai bawah tanah yang didalamnya terdapat stalaktit dan stalamit yang menjadi panorama menakjubkan bagi para pengunjungnya. Sering waktu, objek wisata Goa Pindul berubah menjadi kawasan wisata yang menjanjikan keuntungan. Namun, tidak semua pihak memiliki peluang yang sama untuk memperoleh pendapatan, sehingga ketidakadilan dalam “bagi-bagi kue” ini lah yang menjadi salah satu penyebab konflik berkepanjangan. Goa Pindul menyingkap banyak perdebatan terkait siapa pihak yang paling berhak mengelola dan mengapa berhak mengelola. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Melalui teori representasi dari Hannah Pitkins, tulisan ini akan mengkaji mengenai pemetaan representasi politik berdasarkan 4 hal yaitu identifikasi agen, konstituen, kepentingan yang diwakili dan juga responsivitas. Hasilnya diperoleh bahwa fenomena yang terjadi di Goa Pindul yaitu keterlibatan Atik Damayanti justru memperlihatkan hal yang berbeda dari konsep yang ditawarkan oleh Hannah Pitkin. Agen tidak selamanya ditentukan atau ditujukan untuk membela kepentingan konstituen tetapi tindakan agen justru ditentukan atau ditujukan untuk memperjuangkan kepentingan elit itu sendiri dan keluarganya.
Urgensi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) Pasca Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Penanganan Covid 19 Di Kota Pekanbaru Tahun 2020 Tito handoko; Harapan Tua RFS; Zulfa Harirah MS; Dahlan Tampubolon
Kemudi Vol 6 No 01 (2021): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1085.697 KB) | DOI: 10.31629/kemudi.v6i01.3174

Abstract

After the implementation of Large-Scale Social Restrictions, Pekanbaru City enters the New Normal condition based on the Pekanbaru Mayor Circular regarding the new normal life order. The new life order policy or New Normal actually led to an increase in COVID 19 cases, therefore the Pekanbaru City Government issued a micro-scale social restriction policy, especially in sub-districts that were considered to have the highest rate of spread of COVID 19. This study aims to determine the urgency of micro-scale social restriction policy. The method in this research uses qualitative methods by collecting data sources from legal products, articles and news from the mass media as well as interviews with research sources. The results of this study indicate that the urgency of the presence of this Micro-Scale Social Restriction policy is seen in two ways. First, as an initial step for community habituation in facing the new life order or the new normal. The community is not ready to live in a new normal framework so that less-reaching habituation is needed, namely micro-scale social restrictions. Second, the micro-scale social restriction policy was able to reduce the number of health protocol violations. However, it turns out that the decrease in the number of health protocol violations has no correlation with the decrease in the number of positive COVID cases. For 2 reasons, the implementation of this policy was in fact ineffective in suppressing the spread of COVID 19 in Pekanbaru City so that its enforcement was stopped.
PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI KOTA PEKANBARU Isril Isril; Zulfa Harirah; Rury Febrina; Sofyan Hadi
ABDI MAKARTI Vol 1, No 2 (2022): ABDI MAKARTI
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (390.563 KB) | DOI: 10.52353/abdimakarti.v1i2.330

Abstract

Basically, the preparation of regional regulations departs from the expectation of the realization of quality public services. One of the steps that can be taken is to bring input and aspirations from the community. The Government can capture the aspirations of the community as the parties affected by the presence of public policies. This service is carried out in Pekanbaru City, precisely in Marpoyan Damai and Senapelan District. This service activity also emphasizes the importance of community involvement in making regional regulations. Therefore, this service is carried out in the context of strengthening community participation in the formation of regional regulations. This activity is carried out using presentation and discussion methods to provide understanding to the community regarding three things, namely the concept of participation, participation channels and solutions in dealing with participation constraints. The results of this service activity further add to the public's insight regarding the technical delivery of aspirations. Through this service activity, the community gains reinforcement regarding ways that can be done to pass the proposal. Communities need to know specific ways to convey aspirations, including making superior programs, conveying aspirations in forums and synchronizing proposals with the sub-district agenda.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG KEBIJAKAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2019-2020 Asra Junanda; Zulfa Harirah
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 9: Edisi II Juli - Desember 2022
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Community participation is a tool to obtain information about the conditions, needs, and attitudes of the local community, if they feel involved in the process of preparation and planning and democratic rights. So that community participation in forest and land fire control causes a decrease in the number of fires, although there are still fires in Rokan Hilir Regency. Then the handling of fires in Rokan Hilir Regency is carried out with the Rokan Hilir District Regulation No. 41 of 2017 concerning the implementation unit for controlling forest and land fires in Rokan Hilir Regency. And the urgency of this research is expected to provide a role model in solving the fire problem by changing the policy perspective from top down to bottom up. The purpose of this study was to determine community participation in supporting forest and land fire control policies in Rokan Hilir Regency. The theory used is based on 4 indicators of the form of community participation from Cohen and Uphoff, namely participation in decision making, participation in implementation, participation in benefit making and participation in evaluation. The research method used in this research is descriptive research method with a qualitative approach. In collecting data, the author uses interview and documentation techniques. The results of this study indicate that community participation in forest and land fire control policies in Rokan Hilir Regency has decreased the rate of forest and land fires in Rokan Hilir Regency in 2019 - 2020 in accordance with Government Regulation Number 45 of 2004 concerning forest protection so that community participation is achieved. in supporting forest and land fire control policies. Keywords : Community participation, policy and control
POLICY PERFOEMANCE DALAM VAKSINASI MASSAL COVID-19 DI KOTA PEKANBARU PADA TAHUN 2021 Siti Rahayu; Zulfa Harirah
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 9: Edisi II Juli - Desember 2022
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Covid-19 vaccination program is one of the policies issued by the Pekanbaru City government in dealing with Covid-19. It is hoped that this program can cover the people of Pekanbaru City and be accepted by the community. However, the Covid-19 vaccination has not been evenly distributed due to public distrust of the Covid-19 vaccination, in this case it can be judged that the community does not know and understand the importance of vaccination in dealing with the Covid-19 outbreak. Furthermore, the data collection techniques used are interviews and documentation. While the data source used is primary data obtained from the research location in the form of research informants and supported by secondary data, namely documents related to interviews, observations, and document studies. The location of this research is in the city of Pekanbaru. The results of the research carried out are that the Policy Performance in the Covid-19 mass vaccination in Pekanbaru City in 2021 has been carried out in accordance with the 2021 Pekanbaru City Regulation in paragraph 17A, starting from setting and collecting data on the target recipients of Covid-19 vaccinations. The Policy Effect, namely the target coverage and comparisons have not been achieved, the deviation bias exists, access to affordable locations, communication is not good and access is equal, and the suitability of the program to the needs of the community is appropriate. In Policy Impact, the dimensions of the initial results of policy outputs are appropriate, the medium term is appropriate and the long term is appropriate. Keywords: Policy Performance, Policy Effect, Policy Impact
ANALISIS KEPUASAN RESPONDEN TERHADAP PELAYANAN E-KTP KECAMATAN KOTO GASIB PADA TAHUN 2022 Nadia Sofianis; Zulfa Harirah
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 9: Edisi II Juli - Desember 2022
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

One form of public service that will be carried out by the government is the need for optimal community e-KTPs. However, there was a decrease in the value of the Koto Gasib community satisfaction survey and the number of printed e-KTPs, so that it became a problem that occurred at the Koto Gasib District Office, Siak Regency. The community complains about the performance of employees, causing a sense of community dissatisfaction. The eKTP service process cannot provide certainty or information related to the institution or the community. Therefore, employee performance needs to be improved again. The purpose of this study is: To measure community satisfaction with the performance of the sub-district apparatus in Koto Gasib. This research can be classified in the type of quantitative research with descriptive analysis. From the results of research that has been carried out, it is known that the percentage of respondents to community satisfaction in the quality of public services is 45.92%, which in the criteria for respondents' answers 25% -49% are categorized as dissatisfied. Keywords: Public Service, Apparatus Performance , Satisfaction Percentage
PELAYANAN SEKTOR PUBLIK OLEH PEMERINTAH KOTA PEKANBARU TERKAIT PENYAMPAIAN ASPIRASI MASYARAKAT MELALUI APLIKASI LAPOR! TAHUN 2019 Inka Shinta; Zulfa Harirah
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 9: Edisi II Juli - Desember 2022
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Based on Presidential Regulation Number 76 of 2013 concerning Management of Public Service Complaints, a Service Complaint Management System is established National Public Service for People’s Aspirations and Online (SP4N-LAPOR!). In 2016 the Pekanbaru City Government participated in implementing the LAPOR! by forming a coordinating team for complaint management and officers LAPOR! management administrator! SP4N Pekanbaru City Government. In implementation has resulted in problems, namely the lack OPD response in respond to complaints that come in through LAPOR! and there are still people who do not understand the use of LAPOR!. The purpose of this research namely to find out public sector services by the Pekanbaru City Government related to conveying public aspirations through the LAPOR! year 2019. Theory used in this study is the theory of public service quality proposed by Zeithahaml, Parasuraman & Berry. This research uses qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques with interviews and documentation. Based on the results of the study, it can be concluded that public sector services by the Pekanbaru City Government are related to the delivery of people’s aspirations through the LAPOR! in 2019 everything is going well except for physical evidence indicators which still need to be improved, especially in terms of communication media. And then on the action response indicator Further, the settlement of complaints in Pekanbaru City from the public is still not good because from the example that the researcher described above, there is still a delay in the response from Relevant OPD who still have not followed up on complaints. Keywords: Public Service, LAPOR! (Aspirations and Complaints Service People’s Online)
Co-Authors ', Fauziah ', Isril ', Wazni Adha, Alfandy Agus Susanto Agus Susanto Alfandy Adha Annas Rizaldi Arief Budiman Asra Junanda Asra Junanda Bahridho Fauzi Bustami Usman, Bustami Dahlan Tampubolon Darmansyah, Ramlan Desti Milsi Anggraini Dian Prayoga Eliani, Lili Fhisilmi Kaffah H. Isril Handoko, Tito Harapan Tua R. F. S Inka Shinta Irwanto, Diki Ismandianto Isril Isril " Isril Isril Isril, Isril La Ode Muhamad Muliawan Maica Mirna Mochammad Fatkhurrohman Moreta, Adinda Muchid Muhammad Arif Muliawan Muhammad Rizki Muliawan, Muhammad Arif Nadia Sofianis Notatema Zebua, Ben Hansel Oktavia, Vella Viki Permatasari, Mutiara Indah Rahmani, Anggun Tripanti Rahmani Ramlan Darmansyah Rizaldi, Annas Rury Febrina Sanggam Fernando Naibaho Siti Khadijah Siti Rahayu Sofyan Hadi Suswanta Syahbana, Afif Sahru Ali Syahrani, Siti Desma Syuhada, Halfina Tiyas Tinov, Muhammad Yohamzy Tryandani, Nefy Virani, Jenika Wasillah, Asiah ZA, Safrizal