Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.815
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Journal of Government and Civil Society Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Kemudi Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN) Sebatik Jurnal Transformative Comm-Edu (Community Education Journal) Journal of Political Issues Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Journal of Social and Policy Issues Journal of Government Science (GovSci ) : Jurnal Ilmu Pemerintahan Jurnal PolGov Abdi Makarti Jurnal Sosio-komunika Open Access DRIVERset
Zulfa Harirah MS
Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Riau
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 53 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 53 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Collaborative governance in food policy affairs: an examination of peatland damage mitigation strategies In Sungai Apit Regency, Indonesia Albintani, Muchid; Susanto, Agus; Notatema Zebua, Ben Hansel; Wasillah, Asiah; Harirah, Zulfa; Ismandianto, Ismandianto
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 15 No. 2 (2025): (August 2025)
Publisher : Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/ojip.v15i2.17379

Abstract

The degradation of peatlands attributable to anthropogenic activities, including the conversion of land for agricultural purposes and unsustainable land use practices, has culminated in a reduction of local food productivity and has adversely impacted food security in the Sungai Apit Subdistrict of Siak Regency, Indonesia. This research endeavor seeks to critically assess the efficacy of collaborative governance in the amelioration of peatland degradation and its ramifications on food policy. The methodological framework employed in this study is qualitative descriptive, utilizing data collection techniques that encompass comprehensive interviews, empirical field observations, and rigorous document analysis. The results indicate that institutional frameworks and leadership dynamics are pivotal dimensions that significantly affect the efficacy of collaborative efforts, notwithstanding the observed weakness in coordination among stakeholders. The predominance of governmental authority in decision making processes, coupled with a general lack of public awareness regarding the significance of peatland conservation, constitutes substantial barriers to progress. As a strategic intervention, the implementation of food diversification initiatives, such as the cultivation of hybrid coconuts, maize, and sweet potatoes, is advocated to mitigate reliance on rice and to enhance local food security. The study advocates for the fortification of participatory platforms, the enhancement of cross-sectoral coordination, along with community empowerment through educational programs and innovations in eco-technology. By adopting a more inclusive approach to collaborative governance, there exists a potential to foster sustainable food systems within regions characterized by vulnerable ecosystems, such as peatlands.
Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Dalam Upaya Membangun Ketahanan Pangan Di Kecamatan Sabak Auh Albintani, Muchid; Susanto, Agus; Notatema Zebua, Ben Hansel; Wasillah, Asiah; Harirah MS, Zulfa
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 5 No. 4 (2024): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN) Edisi September - Desembe
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jpkmn.v5i4.4706

Abstract

Sistem ketahanan pangan hendaknya disinergikan dengan melibatkan antar-pelaku dan antar-daerah sebagai kunci keberhasilan daerah dalam program ekonomi kerakyatan dan pengentasan kemiskinan. Akantetapi jika melihat kondisi dan permasalahan alih fungsi lahan pertanian, termasuk sawah menjadi perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Siak, maka perlu adanya peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dalam merumuskan konsep pengendalian alih fungsi lahan pertanian menjadi perkebunan dan Permukiman Penduduk untuk mendukung terwujudnya ketahanan pangan di Kecamatan Sabak Auh. Produksi pangan yang belum memenuhi kebutuhan konsumsi pangan di Kecamatan Sabak Auh menjadi salah satu persoalan penting dalam pembangunan daerah di era otonomi daerah, dimana kewenangan pembangunan pertanian telah dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ketahanan Pangan di Kecamatan Sabak Auh memerlukan keputusan politik yang berpihak dan menguntungkan bagi pelaku agribisnis pangan untuk mengatasi masalah pemenuhan kebutuhan atas konsumsi pangan sebagai sumber energi dan protein. Persoalan mendasarnya adalah program peningkatan ketahanan pangan yang dirancang dalam rencana strategis jangka pendek dan jangka menengah belum menunjukkan hasil yang nyata di Kecamatan Sabak Auh, dan sampai saat ini Kecamatan Sabak Auh belum mampu memenuhi meningkatkan angka Produksi Pangan, yang terjadi adalah bahwa alihfungsi lahan semakin masif masih terjadi di Kecamatan Sabak Auh, dan artinya secara tidak langsung program peningkatan ketahanan pangan di Kecamatan Sabak Auh belum berhasil.
Perencanaan Urusan Pemerintahan Kesehatan Untuk Mencegah Stunting Di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Isril, Isril; Tiyas Tinov, Muhammad Yohamzy; Harirah MS, Zulfa; Wasillah, Asiah
Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 4 No 4 (2024): JPMI - Agustus 2024
Publisher : CV Infinite Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52436/1.jpmi.2533

Abstract

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dalam rangka meninjau perencanaan pencegahan stunting di Kabupaten Bengkalis. Angka stunting di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2021 sebesar 21,9% dan akan menurun menjadi 8,4% pada tahun 2022. Hasil ini menjadikan Kabupaten Bengkalis sebagai kabupaten dengan angka stunting terendah di Provinsi Riau bahkan melampaui nasional.Urusan pemerintahan di bidang kesehatan merupakan urusan wajib. layanan dasar. Kegiatan pengabdian ini dimaksudkan untuk menambah pengetahuan para pihak dalam merancang perencanaan, menjalin koordinasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka mendukung terwujudnya zero stunting di Kabupaten Bengkalis. Peserta kegiatan pengabdian ini berjumlah 30 orang yang terdiri dari kepala desa, PLKB , Puskesmas, Tim Pendamping Keluarga, Ahli Gizi, Tokoh Masyarakat, dan PKK. Metode pengabdian dilakukan dengan brainstorming, penyampaian materi dan diskusi. Dampaknya, perencanaan perlu melibatkan unsur Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa sesuai kewenangannya serta memberikan ruang untuk melibatkan masyarakat dan swasta. Hal ini dapat berdampak pada harmonisasi dan kerjasama masyarakat untuk terlibat dalam program dan kegiatan penurunan angka stunting. Sehingga pelaksanaan program dan kegiatan penurunan angka stunting mendapat dukungan dari masyarakat.
Potret Dinasti Politik dalam Pengisian Jabatan Administratif Darmansyah, Ramlan; Syahrani, Siti Desma; Harirah MS, Zulfa
Journal of Political Issues Vol 2 No 1 (2020): Journal of Political Issues
Publisher : Jurusan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/jpi.v2i1.28

Abstract

Constitutional political dynasties can be regulated in such a way, but in the context of a democratic state it is considered bad because it prevents the freedom of the people from participating in contesting political positions and bureaucratic positions within the Regional Government. The author discusses the practice of political dynasties that had been established by the elected regional heads over the power they already possessed. The issues raised in this study are (1). How is the practice of political dynasties carried out by the Regional Government in Riau Province? And what are the implications of political dynasties in Riau Province that have never been healed? Data collection in this research was carried out by studying literature by collecting related documents both journals, books and news in the mass media. The results of this study indicate that in the regional government environment in Riau Province whether the Governor, Regent and Mayor are considered to have built political dynasties by inaugurating families, namely children, wife, brothers and sisters to fill strategic positions in the Province, Regency and City. Finally, the practice of political dynasties has an adverse effect on governance because the practice of political dynasties is an early form of abuse of power. Among them is the flourishing of corrupt and collusive practices as well as blocking the freedom of people who have the competence to compete in filling strategic positions within the Regional Government.
Petahana vs Penantang: Studi Perbandingan Kekuatan Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Karimun Tahun 2020 Irwanto, Diki; Harirah MS, Zulfa
Journal of Political Issues Vol 4 No 2 (2023): Journal of Political Issues
Publisher : Jurusan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/jpi.v4i2.88

Abstract

Pada penyelenggaraan Pilkada Karimun tahun 2020 hanya diikuti oleh dua pasangan calon yang saling bersaing memperebutkan kursi Bupati dan Wakil Bupati Karimun. Dari persaingan tersebut terdapat keunikan dimana pasangan petahana yang didukung oleh koalisi “gemuk” dan dana kampanye yang begitu besar tidak mampu mendominasi perolehan suara dan hampir dikalahkan oleh pasangan penantang yang didukung oleh koalisi “ramping” dan dana kampanye yang jauh lebih kecil dengan selisih hanya sebanyak 86 suara. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitiannya yaitu kualitatif secara komparatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini melalui wawancara dan dokumentasi serta untuk memaparkan permasalahan digunakan teknik analisis data kualitatif model interaktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada kontestasi Pilkada Karimun tahun 2020 dimenangkan oleh pasangan petahana dengan selisih hanya sebanyak 86 suara dari pasangan penantang. Hal ini tidak lepas dari peran kekuatan-kekuatan politik yang dimiliki oleh masing-masing pasangan calon. Perbedaan paling mendasar dari kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Karimun tahun 2020 ini adalah pasangan petahana hanya mempunyai empat kekuatan politik yaitu LSM, partai politik, media massa dan kelompok pengusaha. Sedangkan pasangan penantang mempunyai enam kekuatan politik yaitu LSM, partai politik, organisasi buruh, media massa, lembaga survei dan birokrasi.
PARTISIPASI FORUM PEDULI JALAN RANGAU DALAM PERBAIKAN INFRASTRUKTUR JALAN RANGAU, KECAMATAN BATHIN SOLAPAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2022-2023 ', Fauziah; Harirah, Zulfa
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 11: Edisi I Januari - Juni 2024
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The phenomenon that occurs is seeing the participation of the Rangau Road Care Forum (FPJR). where the problem is due to vehicles passing repeatedly with loads that exceed the maximum limit of the vehicle itself, so that road user activities cannot run normally and have a direct impact on the surrounding community. Therefore, this research was conducted with the aim of finding out the participation of the Jalan Rangau Care Forum, Bathin Solapan District, Bengkalis Regency in 2022-2023. This study uses a qualitative method. The location of this research is in Buluh Manis Village and Farmer Village. Meanwhile, data collection techniques were carried out using interviews and documentation. Data analysis techniques by collecting data, reducing data, presenting data, and drawing conclusions. The results of this research are based on 4 stages of participation, namely participation in the planning stage of road infrastructure improvements including making decisions, both political and technical. Both participations in the implementation stage of this participation include how to mobilize existing resources, both funds and administrative activities. Third, participation in the receiving stage maintains and develops the results of road improvements, both in terms of quality and quantity, which can be seen from the percentage of success. And finally, participation in the stage of assessing road infrastructure improvements to what extent the implementation of improvements that have been carried out in previous stages, both active and passive, have been achieved. This can be seen based on concrete evidence of road improvements starting from collaboration with companies to successful bursama sittings and joint decision making, improvements to Rangau road infrastructure with commission IV of the Riau Province DPRD with the Riau Province PUPR service in the field of community development up to the stage of gradual road repair in 2022-2023. Keywords: Participation, road improvements.
Politik Pengelolaan Sampah (Studi Tentang Implementasi Kemitraan Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru) Zulfa Harirah MS; H. Isril; Rury Febrina
Journal of Government and Civil Society Vol 4 No 1 (2020): Journal of Government and Civil Society (April)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v4i1.2355

Abstract

The partnership in waste management carried out by the Pekanbaru City Government is not without reason. The issue of waste has become a frightening specter that if it is not immediately managed properly it will increasingly reach a tipping point. However, it must be recognized that the Regional Government is faced with limitations in managing waste, thus establishing partnerships with the private sector. This research is here to see to what extent the shared authority covers limitations through the perspective of policy implementation. The problem will be dissected through David C. Korten’s policy implementation theory. Various data obtained from the case study method are then developed with theory in order to obtain a comprehensive conclusion. The results showed three important things. First, the compatibility between the program and the beneficiaries. The reality in the field shows that some of the programs that have been designed and outlined by law are already very comprehensive. Second, the compatibility between the program and the implementing organization. This point examines the compatibility between ideas and plans that have been prepared by the government and the capabilities of the implementing organization. PT. Samhana Indah as the implementer of waste management in the zone I zone is a financially well-established company, has an adequate transportation fleet, and is experienced in work management. Third, the compatibility between the user groups and the implementing organization. The private sector has done the work according to work standards and brought benefits to the surrounding community. Kemitraan dalam pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru bukan tanpa alasan. Persoalan sampah telah menjadi momok menakutkan yang jika tidak segera dikelola dengan baik maka akan semakin menuju titik kritis. Namun harus diakui bahwa Pemerintah Daerah dihadapkan pada keterbatasan dalam mengelola sampah, sehingga menjalin kemitraan dengan pihak swasta. Penelitian ini hadir untuk melihat sejauh mana wewenang yang dibagi itu menutupi keterbatasan melalui sudut pandang implementasi kebijakan. Permasalahan akan dibedah melalui teori implementasi kebijakan David C. Korten. Berbagai data yang diperoleh dari metode studi kasus kemudian dikembangkan dengan teori guna memperoleh suatu kesimpulan yang komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan tiga hal penting. Pertama, kesesuaian antara program dan penerima manfaat. Kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa beberapa program yang telah dirancang dan dituangkan melalui undang-undang sudah sangat komprehensif. Kedua, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana. Poin ini menguji kesesuaian antara ide dan rencana yang telah disusun oleh pemerintah dengan kemampuan organisasi pelaksana. PT. Samhana Indah selaku pelaksana pengelolaan sampah di wilayah zona I merupakan perusahaan mapan secara finansial, memiliki armada pengangkutan yang memadai, serta berpengalaman dalam hal manajemen kerja. Ketiga, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana. Pihak swasta telah melakukan pekerjaan sesuai dengan standar kerja dan membawa manfaat kepada masyarakat sekitar.
Analysis of the Application "Pekanbaru Dalam Gengaman" in Relation to Digitalization of Services Using the Harvard JFK School of Government Approach: Analisis Aplikasi “Pekanbaru Dalam Genggaman” Kaitanya Pada Digitalisasi Pelayanan Menggunakan Pendekatan Harvard JFK School Of Government Muhammad Arif Muliawan; Zulfa Harirah
JOURNAL OF GOVERNMENT SCIENCE Vol 5 No 2 (2024)
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54144/govsci.v5i2.60

Abstract

The phenomenon of digital literacy has become a hot topic of discussion during the Covid-19 pandemic. Digital transformation in various community activities and public services managed by the government during the pandemic continues to this day. One of the innovations made by the Pekanbaru City Government is to create an electronic-based government application, namely "Pekanbaru Dalam Genggaman". This study aims to determine the effectiveness of using the "Pekanbaru Dalam Genggaman" application in providing public services to the community in relation to the digitalization of services. This study uses a qualitative approach where data sources are obtained from direct observation of the Pekanbaru Dalam Genggaman application and through literature studies of books, journals, articles, and other sources that are in accordance with the research topic. To analyze the concepts of digitalization in public services, this study uses an approach from the Harvard JFK School of Government, there are three elements of success that must be possessed, namely support, capacity, and value (benefits). The results of this study suggest that to apply the concepts of digitalization to public services, there are three elements of success that must be possessed, namely support, ability, and benefits. In terms of support, the government has deployed two to four IT personnel in each agency, but the infrastructure to support public services through digital is not yet optimal. In terms of capability, it is also considered unsuccessful, because 5 of the 16 features in the Pekanbaru Dalam Genggaman application do not function, of which 3 of the 5 features that do not function are very important for the community. In terms of benefits, only a small portion of the community feels the benefits. Because there are still many people who do not know about the existence of this application.
Role Model Kebijakan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika di Kota Pekanbaru Zulfa Harirah; Isril
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 13 No 21 (2014)
Publisher : Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35967/jipn.v13i1.3221

Abstract

Circulation and abuse of drugs in Pekanbaru city show significant improvement. The efforts made by the National Narcotics Agency (BNN) in the field of prevention, empowerment, and the eradication has not been able to minimize the number of narcotic abuse in the city of Pekanbaru.Based on data from the Drug Investigation Division Police Directorate Riau and Resta Pekanbaru, cases of drug abuse in Pekanbaru city in 2011 there were 72 cases with 94 suspects, in 2012 there were 79 cases with 115 suspects, and in 2013 as of October there were 102 cases with 129 suspects. Formulation of the problem in this research ishow to role model appropriate policies in combating drug abuse in Pekanbaru city, so the purpose of this research is to find a role model of appropriate policies in combating drug abuse in the city of Pekanbaru and to the terms of role models of successful implementation of policies to eradicate drug abuse in the city of Pekanbaru. This research is aqualitative research with deskriptive method. This research was done through observation,in-depth interviews, Focus Group Discussion and documentation. Techniques of data analysis done by data reduction, organizing the data, and interpretation of data. The results of this research show that the efforts made by BNN Pekanbaru city of prevention, empowerment, and eradication have not been able to minimize of drug abuse cases in Pekanbaru city, although the value of the BNN gains of Pekanbaru city average in 2012 is 107,5% and in 2013 is 118,34%. So as to minimize the abuse of drugs offered a role model policies based on local wisdom that is returned to the Malay identity by means of strengthening traditional values of Malay culture and religious values.
Kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru Isril; Rury Febrina; Zulfa Harirah
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 17 No 29 (2018)
Publisher : Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35967/jipn.v17i29.7059

Abstract

The partnership between the Regional Government and the private sector is a step that the Government can take as an effort to cover up the limitations in waste management in the city of Pekanbaru. The dynamics of rapid population growth have had consequences for increasing the volume of garbage to approximately 1,100 tons per day. The Pekanbaru City Government then took steps to implement partnerships with the private sector as an effort to manage waste management. However, the involvement of the private sector in dealing with waste issues actually showed a failure in 2015. In 2018, the Pekanbaru City Government again planned to submit waste management to the private sector. Therefore, this study tries to focus on two formulations of the problem, which is why the Pekanbaru City Government again delegates the authority to manage waste in the city of Pekanbaru to the private sector? And what is the right scheme for government and private partnerships in carrying out waste management in Pekanbaru City? To answer the above questions, this research was escorted by the Reinventing Government theory of David Osborne and Ted Gaebler and also the theory of Public Private Partnership. Through the case study method, this research will explore the partnership between Pekanbaru City Government and the private sector in waste management in Pekanbaru City. The results showed that the objective of the partnership between the Regional Government of Pekanbaru and third parties in waste management in the city of Pekanbaru was to overcome the inability of the Pekanbaru City Government to provide facilities and infrastructure, garbage fleets, human resources and budget constraints. Thus, the logic of this partnership leads to one of the lines of thought offered by Osborn regarding the Catalytic Government (Steering Rather Than Rowing). The scheme of success of the partnership of Pekanbaru City Government and the private sector in waste management needs to pay attention to process factors, partner factors and structural factors. Thus, waste management in the city of Pekanbaru requires a paradigm shift, from being limited to disposal to become a focus on management and utilization.
Co-Authors ', Fauziah ', Isril ', Wazni Adha, Alfandy Agus Susanto Agus Susanto Alfandy Adha Annas Rizaldi Arief Budiman Asra Junanda Asra Junanda Bahridho Fauzi Bustami Usman, Bustami Dahlan Tampubolon Darmansyah, Ramlan Desti Milsi Anggraini Dian Prayoga Eliani, Lili Fhisilmi Kaffah H. Isril Handoko, Tito Harapan Tua R. F. S Inka Shinta Irwanto, Diki Ismandianto Isril Isril " Isril Isril Isril, Isril La Ode Muhamad Muliawan Maica Mirna Mochammad Fatkhurrohman Moreta, Adinda Muchid Muhammad Arif Muliawan Muhammad Rizki Muliawan, Muhammad Arif Mutiara Indah Permatasari Nadia Sofianis Notatema Zebua, Ben Hansel Oktavia, Vella Viki Rahmani, Anggun Tripanti Rahmani Ramlan Darmansyah Rizaldi, Annas Rury Febrina Sanggam Fernando Naibaho Siti Khadijah Siti Rahayu Sofyan Hadi Suswanta Syahbana, Afif Sahru Ali Syahrani, Siti Desma Syuhada, Halfina Tiyas Tinov, Muhammad Yohamzy Tryandani, Nefy Virani, Jenika Wasillah, Asiah ZA, Safrizal