Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.377
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pranata Hukum Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum MLJ Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Jurnal Hukum Samudra Keadilan JURNAL MERCATORIA Jurnal Ilmu Hukum The Juris Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Jurnal Abdi Insani Airlangga Development Journal Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Jurnal Cahaya Mandalika PETITA Innovative: Journal Of Social Science Research JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Mahadi : Indonesia Journal of Law Melayunesia Law Jurnal Pelita Raya (JPR)
Kaloko, Ilhamda Fattah
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia

 1 
Pertimbangan Hakim Menolak Pembelaan Terpaksa Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Pasal 351 Ayat 3 Kuhp Ditinjau Dari Keadilan dan Kepastian Hukum Lisa Andriani; Fadillah Sabri; A. Irzal Rias; Ilhamda Fattah Kaloko
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (284 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i12.11146

Abstract

Terdapat beberapa keadaan yang menyebabkan perbuatan pidana tidak dipidana. Hal tersebut dikenal dengan alasan peniadaan pidana, salah satunya karena pembelaan terpaksa. Rumusan masalah penelitian ini : 1) Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Hakim Menolak Perbuatan Pembelaan Terpaksa Dalam Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pasal 351 ayat (3) KUHP Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 373/Pid. B/2020/PN Pdg? 2) Bagaimanakah Pembuktian Oleh Hakim Terhadap Tindak Pidana Pasal 351 Ayat 3 KUHP Ditinjau Dari Keadilan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Pengadilan Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg? Kesimpulan : 1)Bahwa putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa kurang tepat, hakim menyatakan tidak adanya unsur pembelaan terpaksa yang terdapat pada Pasal 49 ayat 1 KUHP dan hakim melihat dari unsur-unsur perbuatan pidana yaitu penganiayaan mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang serta hakim tidak menjelaskan dalam putusan terhadap pembelaan terpaksa sebagai peniadaan pidana. 2) Ditinjau Dari Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Pengadilan Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg, kesalahan melalui pembuktian akan ditentukan bersalah atau tidak melakukan tindak pidana, apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP dan keyakinan hakim
Konflik Israel vs. Palestina Memanas, Individu Mana yang Harus Bertanggungjawab? Ilhamda Fattah Kaloko; Zainul Daulay; Syofirman Syofyan; Mustika Sukma Utari; Harmelia Harmelia
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (261.63 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i12.11279

Abstract

Perseteruan dan hal-hal yang tidak dapat dihindari oleh negara. Konflik antara Israel dan Palestina berulang kali terjadi, namun realisasi pertanggungjawaban internasional belum sesuai dengan aturan yang ada. Adanya peristiwa yang mengakibatkan jatuhnya korban dalam perang tersebut harus dipertanggung jawabkan oleh Israel sebagai Negara, serta individu-individu yang terlibat. Akibat tindakan ini, para pelaku kejahatan perang harus dimintai pertanggungjawaban di bawah hukum internasional. Rumusan masalah Apa tanggung jawab individu pihak Israel terhadap Palestina karena melanggar hukum perang? Kesimpulan dari penelitian ini adalah: Konflik Israel-Palestina telah memenuhi unsur-unsur kejahatan internasional, sudah selayaknya orang yang melakukan hal tersebut harus dihukum. Namun dalam kasus pelanggaran ini, Israel dianggap tidak mau dan tidak mampu menangani kasus tersebut, sehingga PBB berhak mendesak dewan keamanan untuk membentuk pengadilan ad hoc agar kasus tersebut dapat diselesaikan dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban. untuk tindakan mereka.
Co-Authors A. Irzal Rias Adri, Saidil Aisyah Chairil Ayu Efritadewi Choirotunnisa, Maisaroh Dahlan Dewi Haryanti Dewo, Punto Dhanar Syahrizal Akhmad Dian Mustika Intan Dio Prasetyo Budi Dio Prasetyo Budi ENDRI ENDRI Eno Prasetiawan Evi Deliana HZ Fadillah Sabri Grace Natasya, Grace Gulo, Septi Puspitaria Gustika, Winda Hanum, Atiikah Harmelia Harmelia Harmelia Harmelia, Harmelia Herry Wahyudi Idiani, Intan Irfan Harmain Irman Irwandi Syahputra, Irwandi Jacharia, Eka Yeremy Augie Putra Kaloko*, Saizul Hadi Taufiq Ledy Diana Lisa Andriani Marnia, Rani Meilani, Aldlyan Mohammad Azka Al Azkiya Muhammad Fajar Hidayat, Muhammad Fajar Mustika Sukma Utari Mustika Sukma Utari Nahusona, Erick Suprianto Nainggolan, Ario Ardanis Nariyah, Annisa Alif Nur Niyobuhungiro, Joel Nuraini, Lia Pardamean, Nikolaus Eratus PRATAMA, DAVID INDRA Punto Dewo Putra, Rian Rusmana Saizul Hadi Taufiq Kaloko* Sari, Nila Permata Sholehoddin Siti Arieta Situmeang, Nova Syifa, Abella Aurelia Syofirman Syofyan Tammardhia, Rodhia Taruna Prakarsa Thahira, Atika Zainul Daulay