Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.068
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pranata Hukum Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum MLJ Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Jurnal Hukum Samudra Keadilan JURNAL MERCATORIA Jurnal Ilmu Hukum The Juris Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Jurnal Abdi Insani Airlangga Development Journal Jurnal Cahaya Mandalika PETITA Innovative: Journal Of Social Science Research JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Melayunesia Law Jurnal Pelita Raya (JPR)
Kaloko, Ilhamda Fattah
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : PETITA

 1 
Pertanggungjawaban Negara Pengembang AI atas Intervensi Pemilu Lintas Batas Penerapan Prinsip Due Diligence dalam Hukum Internasional Putra, Rian Rusmana; Kaloko, Ilhamda Fattah; Syifa, Abella Aurelia; Meilani, Aldlyan; Pardamean, Nikolaus Eratus
PETITA Vol 7, No 2 (2025): PETITA VOL. 7, NO. 2 DESEMBER 2025
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/pta.v7i2.8917

Abstract

Studi dalam pembahasan ini menganalisis tentang bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh negara pengembang AI (Artificial Intelligence) terhadap intervensi pemilu lintas batas dengan menerapkan prinsip due diligence sesuai hukum Internasional, dimana pembahasan difokuskan pada teknologi AI dalam bentuk deepfake yang memanipulasi visual maupun audio secara canggih untuk mendapatkan hasil yang terlihat seperti nyata, dimana hal ini bisa menyebabkan kekeliruan pada pemilih, mengurangi bahkan merusak kepercayaan atas demokrasi, dan bisa menyebabkan terjadinya intimidasi jika terlalu berlebihan. Latar belakang pada pembahasan meliputi perkembangan deepfake yang terus berkembang setiap tahunnya dan AI yang digunakan dalam Pemilu 2024 di Indonesia membawa dampak positif dan negatif. Dampak positifnya menciptakan efisiensi waktu, akan tetapi lebih besar dampak negatif yang ditimbulkan karena menggunakan AI pada Pemilu 2024 bisa mengganggu privasi data bagi pemilih maupun yang dipilih, manipulasi atau ketidakbenaran informasi, serangan terhadap siber, dan kelalaian pengembang AI maupun pemerintah yang bisa menyebabkan pertanggungjawaban secara pidana atau Internasional.
Insiden Penembakan WNI di Malaysia dan Implikasinya terhadap Tanggung Jawab Negara dalam Hukum Internasional Putra, Rian Rusmana; Kaloko, Ilhamda Fattah
PETITA Vol 7, No 2 (2025): PETITA VOL. 7, NO. 2 DESEMBER 2025
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/pta.v7i2.8918

Abstract

Penelitian ini menganalisis efektivitas respons diplomatik Indonesia terhadap insiden penembakan Warga Negara Indonesia (WNI) oleh aparat keamanan Malaysia di Selangor, yang dipandang sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dalam hukum internasional. Tujuan utama kajian adalah untuk menilai bentuk pertanggungjawaban yang dapat dikenakan kepada Malaysia serta menelaah fungsi diplomasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa antarnegara. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengkaji sumber hukum internasional, dokumen resmi, dan data sekunder lainnya. Temuan menunjukkan bahwa Indonesia telah menempuh jalur diplomatik melalui penyampaian nota protes, pemberian pendampingan hukum oleh KBRI, serta intensifikasi komunikasi bilateral. Namun demikian, tanggapan Malaysia cenderung bersifat formalistik tanpa mencerminkan komitmen substantif terhadap prinsip akuntabilitas hukum. Kondisi ini menimbulkan implikasi negatif terhadap perlindungan HAM, kepercayaan publik, dan hubungan bilateral. Sebaliknya, respons yang lebih kooperatif dari Malaysia berpotensi memperkuat hubungan diplomatik dan menjamin perlindungan bagi pekerja migran. Studi ini menegaskan keterbatasan mekanisme diplomasi bilateral dalam menuntut akuntabilitas negara, serta pentingnya penguatan kerangka kerja sama internasional dalam penegakan HAM lintas batas negara.
Tinjauan Yuridis Aspek Hukum Pidana Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah untuk Menjamin Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara Putra, Rian Rusmana; Kaloko, Ilhamda Fattah; Pratama, David Indra; Niyobuhungiro, Joel; Pardamean, Nikolaus Eratus
PETITA Vol 7, No 2 (2025): PETITA VOL. 7, NO. 2 DESEMBER 2025
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/pta.v7i2.8909

Abstract

Pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pembangunan nasional. Namun, sektor ini sering kali menjadi rentan terhadap penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi yang merugikan keuangan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana dan administrasi negara dalam mengatasi penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yuridis normatif yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Penelitian ini juga menggunakan studi kasus untuk menganalisis penerapan sistem e-procurement sebagai solusi untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa. Selain itu, penelitian ini mengkaji peran lembaga pengawasan, seperti KPK dan KPPU, dalam memastikan integritas pengadaan barang dan jasa pemerintah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem e-procurement dapat meningkatkan transparansi, tantangan terkait infrastruktur dan kapasitas sumber daya manusia masih menjadi hambatan utama dalam implementasinya. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa kolaborasi yang kuat antara lembaga-lembaga pengawasan dan penguatan kapasitas hukum sangat diperlukan untuk menciptakan sistem pengadaan yang bersih dan akuntabel. Diperlukan upaya untuk memperkuat sistem hukum yang ada, meningkatkan integritas pejabat pengadaan, serta melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan. Dengan langkah-langkah ini, pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat berjalan lebih efisien, bebas dari korupsi, dan memberikan manfaat yang maksimal bagi pembangunan nasional.
Co-Authors A. Irzal Rias Adri, Saidil Aisyah Chairil Ayu Efritadewi Choirotunnisa, Maisaroh Dahlan Dewi Haryanti Dewo, Punto Dhanar Syahrizal Akhmad Dian Mustika Intan Dio Prasetyo Budi Dio Prasetyo Budi ENDRI ENDRI Eno Prasetiawan Evi Deliana HZ Fadillah Sabri Gulo, Septi Puspitaria Hanum, Atiikah Harmelia Harmelia Harmelia Harmelia, Harmelia Herry Wahyudi Idiani, Intan Irfan Harmain Irman Irwandi Syahputra, Irwandi Kaloko*, Saizul Hadi Taufiq Ledy Diana Lisa Andriani Marnia, Rani Meilani, Aldlyan Mohammad Azka Al Azkiya Muhammad Fajar Hidayat, Muhammad Fajar Mustika Sukma Utari Mustika Sukma Utari Nahusona, Erick Suprianto Nariyah, Annisa Alif Nur Niyobuhungiro, Joel Nuraini, Lia Pardamean, Nikolaus Eratus PRATAMA, DAVID INDRA Punto Dewo Putra, Rian Rusmana Saizul Hadi Taufiq Kaloko* Sari, Nila Permata Sholehoddin Situmeang, Nova Syifa, Abella Aurelia Syofirman Syofyan Tammardhia, Rodhia Taruna Prakarsa Thahira, Atika Zainul Daulay