Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.315
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM JURNAL MAHKAMAH Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Res Judicata Unes Law Review Jambura Law Review Journal of Humanities and Social Studies Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam LEGAL BRIEF Law_Jurnal Education Achievement: Journal of Science and Research QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies IIJSE Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat (The Public Health Science Journal) Al-Wasathiyah: Journal of Islamic Studies Jurnal Penelitian Hukum De Jure
Irwansyah Irwansyah
State Islamic University Of North Sumatra Medan, Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 30 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 30 Documents
Search

 1   2   3 
HAK DAN KEWAJIBAN DALAM HUKUM PERKAWINAN DI DUNIA ISLAM Faishal Faishal; Faisar Ananda; Irwansyah Irwansyah
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 6 No. 1 (2025): Volume 6 No. 1 Tahun 2025
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v6i1.40300

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui apa Hak dan Kewajiban dalam Perkawinan di dunia Islam, Penelitian ini menggunakan Teknik studi kepustakaan (library resecarh). Sumber informasi primer diperoleh dengan membaca litelatur yang terhubung dengan pembahasan pembaharuan hukum perkawinan di dunia Islam tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik KHI, UU Perkawinan, maupun hukum Islam menegaskan pentingnya kerja sama dan keseimbangan peran antara suami dan istri, meskipun terdapat perbedaan dalam penekanan norma dan substansi. Dalam KHI dan hukum Islam, hak dan kewajiban lebih terperinci, seperti kewajiban suami memberi nafkah dan kewajiban istri untuk taat selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariat. Sementara itu, UU Perkawinan lebih menonjolkan persamaan kedudukan antara suami dan istri. Studi ini menyimpulkan bahwa sinkronisasi antara ketiga kerangka hukum ini penting untuk memastikan kepastian hukum dan penguatan nilai-nilai keluarga dalam masyarakat.
DINAMIKA PERKEMBANGAN TERKINI TERKAIT POLIGAMI DAN USIA MINIMAL MENIKAH Nur Suci Alawiyah; Faisar Ananda; Irwansyah Irwansyah
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 6 No. 1 (2025): Volume 6 No. 1 Tahun 2025
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v6i1.40302

Abstract

Poligami, sebagai aspek yang sensitif dalam hukum keluarga Islam, menjadi sorotan karena dampaknya yang kompleks terhadap kesejahteraan keluarga dan kedudukan perempuan dalam hubungan perkawinan. Dan dalam angka perkawinan anak di Indonesia realitasnya  relatif tinggi, yaitu sekitar 1 di antara 9 anak perempuan menikah di bawah usia 18 tahun atau sekitar 375 anak perempuan menikah setiap hari. Dampak dari perkawinan anak sangat beragam, yakni bagi anak yang dikawinkan akan kehilangan hak-hak untuk tumbuh dan kembang, hak atas pendidikan tercerabut, dan kerentanan mengalami kekerasan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki secara komprehensif Dinamika Perkembangan Terkini Terkait Poligami Dan Usia Minimal Menikah, Relevansi topik ini sangat penting dalam konteks masyarakat Muslim kontemporer yang semakin terlibat dalam diskusi tentang nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan hak asasi manusia. Hasil dari penilitian adalah terkait dinamika perkembangan poligami dan usia minimal menikah terdapat ketidaktegasan undang-undang terhadap pelaksanaannya di dalam masyarakat.
SUMBER HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA Saphira Husna Nasution; Faisar Ananda; Irwansyah Irwansyah
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 6 No. 1 (2025): Volume 6 No. 1 Tahun 2025
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v6i1.40502

Abstract

Perkawinan merupakan institusi penting dalam Islam yang berfungsi sebagai landasan pembentukan keluarga dan masyarakat. Di Indonesia, pengaturan hukum perkawinan umat Islam didasarkan pada kombinasi antara prinsip-prinsip syariat Islam dan hukum positif yang diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi sumber-sumber hukum yang menjadi dasar pengaturan perkawinan Islam di Indonesia dan menganalisis keselarasan antara hukum Islam dan hukum nasional. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, artikel ini mengkaji berbagai bahan hukum primer seperti Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Analisis menunjukkan bahwa meskipun sistem hukum Indonesia berupaya mengakomodasi prinsip-prinsip syariat, masih terdapat tantangan dalam penerapannya, seperti perbedaan interpretasi terkait usia minimal perkawinan, kewajiban wali nikah, dan pencatatan perkawinan. Hasil penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi umat Islam di Indonesia. Artikel ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan dalam mengembangkan sistem hukum perkawinan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
PEMBAHARUAN HUKUM PERKAWINAN DI DUNIA ISLAM Ahmad Zaky Nauval; Faisar Ananda; Irwansyah Irwansyah
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 6 No. 1 (2025): Volume 6 No. 1 Tahun 2025
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v6i1.41564

Abstract

Hukum perkawinan dalam Islam memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sosial umat Muslim, karena mengatur hubungan antara suami-istri dan struktur keluarga. Perkembangan hukum perkawinan Islam tidak terlepas dari dinamika sosial, politik, dan budaya, yang mengarah pada perubahan dan reformasi di berbagai negara. Sejak masa klasik, hukum perkawinan Islam didasarkan pada teks-teks agama dan interpretasi para ulama, namun di era modern, hukum ini mengalami penyesuaian dengan norma-norma global dan tuntutan hak asasi manusia. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji perkembangan hukum perkawinan Islam dari masa klasik hingga kontemporer, dengan fokus pada isu-isu utama seperti pernikahan anak, poligami, perkawinan antaragama, serta hak perempuan dalam keluarga. Studi ini juga membahas pembaharuan hukum keluarga di beberapa negara Muslim seperti Indonesia, Tunisia, dan Maroko, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi hukum ini. Berdasarkan kajian tersebut, artikel ini menyimpulkan bahwa meskipun ada kemajuan signifikan dalam pembaruan hukum perkawinan Islam, masih terdapat tantangan besar dalam menerapkan hukum ini secara adil dan konsisten di seluruh dunia Muslim.
ANALISIS PENGGUSURAN RUMAH DAN LAHAN PERTANIAN MILIK KELOMPOK TANI PADANG HALABAN MENURUT PERSPEKTIF SIYASAH ASY-SYAR’IYYAH Salsabila Sagala; Irwansyah Irwansyah
Law Jurnal Vol 7, No 1 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v7i1.9697

Abstract

Konflik agraria masih menjadi salah satu persoalan mendasar dalam penyelenggaraan hukum dan pemerintahan di Indonesia. Salah satu kasus yang menimbulkan perhatian publik adalah penggusuran rumah dan lahan pertanian milik Kelompok Tani Padang Halaban di Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara. Penggusuran tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian material berupa hilangnya tempat tinggal dan lahan produktif, tetapi juga berdampak pada terputusnya sumber penghidupan masyarakat yang selama bertahun-tahun menggantungkan kehidupan mereka pada sektor pertanian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggusuran rumah dan lahan pertanian Kelompok Tani Padang Halaban berdasarkan perspektif siyasah asy-syar’iyyah serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan hak rakyat atas sumber penghidupan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, serta laporan lembaga terkait konflik agraria. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak atas sumber penghidupan merupakan bagian integral dari tujuan siyasah asy-syar’iyyah yang berlandaskan prinsip keadilan (al-‘adl), kemaslahatan (al-maṣlaḥah), perlindungan jiwa (ḥifẓ al-nafs), dan perlindungan harta (ḥifẓ al-māl). Penggusuran yang mengakibatkan hilangnya tempat tinggal dan sumber penghidupan masyarakat berpotensi bertentangan dengan tujuan syariat serta belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan sosial yang dijamin dalam UUD 1945 dan hukum agraria nasional. Oleh karena itu, penyelesaian konflik agraria perlu mengedepankan perlindungan hak-hak masyarakat, partisipasi publik, dan pendekatan kemaslahatan sebagai dasar perumusan kebijakan.
Analysis of the Constitutional Court Decision No. 105/PPU-XXII/2024 con-cerning the Judicial Review of Law No. 1 of 2024 Article 28 Paragraph 2 re-garding the phrase "feelings of hatred and hostility" according to the Siyasah Qadhaiyyah Abdul Hadi Musthofa; Irwansyah Irwansyah
LEGAL BRIEF Vol. 14 No. 5 (2025): December: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/legal.v14i5.1471

Abstract

Decision of the Constitutional Court (MK) of the Republic of Indonesia Number 105/PUU-XXII/2024. This decision is in the spotlight because it tests the constitutionality of Article 28 paragraph (2) of Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (ITE Law), specifically regarding the phrase "feelings of hatred or hostility." This report places the decision in the context of a broader debate regarding the protection of citizens' constitutional rights, especially freedom of expression, which is often threatened by legal formulations known as "rubber articles." The criminalization of legitimate criticism, manifested in the practice of Strategic Litigation Against Public Participation (SLAPP), has become a crucial issue that demands a strong judicial response. Thus, this decision has significant urgency as a judicial effort to guarantee basic rights and balance the protection of individual reputations with a healthy democratic space. The main objective of this report is to go beyond conventional positive law analysis by examining this MK Decision from the theoretical framework of Siyasah Qadhaiyyah. The aim is to reveal how the principles of justice in the Islamic tradition can provide a rich and in-depth perspective on the Court's decisions, particularly in balancing freedom of expression with protection from hate speech. This approach allows for the exploration of the harmony between the objectives of modern law that are oriented towards justice and the protection of human rights with the essence of justice in Islam. As a theoretical framework, Siyasah Qadhaiyyah is defined as a branch of knowledge in fiqh siy?sah that specifically discusses the regulation of laws and judicial policies established by those in power. This term is a combination of the words siy?sah which means "to regulate, manage, or rule" and qa?h?'iyyah which refers to "ruling, dispute resolution, or justice". The essence of this concept is that every policy and rule, including those related to the judiciary, must be directed towards realizing maslahah (goodness or welfare) and avoiding mafsadatan (damage or harm) for all humanity.
The Role of the Central Tapanuli Regency Government in Supervising and Controlling Landslide-Prone Locations from a Siyasah Dusturiyah Perspec-tive (Case Study: Tapian Nauli Village) Roy Sandi Gunawan Pardede; Irwansyah Irwansyah
LEGAL BRIEF Vol. 14 No. 6 (2026): February: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/legal.v14i6.1580

Abstract

This study aims to analyze the role of the Central Tapanuli Regency Government in monitoring and controlling landslide-prone areas in Tapian Nauli Village and review its implementation from a Siyasah Dusturiyah perspective. Tapian Nauli Village is included in an area with a high level of landslide vulnerability due to geographical conditions such as steep slopes, minimal vegetation, and uncontrolled land-use changes. The local government, through the Regional Disaster Management Agency (BPBD), has important responsibilities in disaster mitigation, spatial planning supervision, and community empowerment. However, the implementation of these functions faces obstacles such as budget constraints, weak inter-agency coordination, low public awareness, and weak environmental law enforcement. From a Siyasah Dusturiyah perspective, the government's responsibility in monitoring disaster-prone areas is a form of implementation of the leadership mandate to uphold justice ('adl) and public welfare (maslahah 'ammah). Thus, disaster monitoring policies must be implemented based on the principles of responsibility, justice, and public participation in accordance with Islamic values ??in governance
PERAN BAWASLU KOTA MEDAN DALAM PENCEGAHAN DUGAAN MONEY POLITIK PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MEDAN 2024 Mahadir Muhammad Hasibuan; Irwansyah
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 2 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Desember 2025
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i2.1022

Abstract

Pencegahan praktik money politik merupakan salah satu tugas utama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam rangka menjaga integritas demokrasi di Indonesia. Pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan 2024, peran Bawaslu Kota Medan sangat penting untuk memastikan proses pemilihan berjalan jujur, adil, dan bebas dari praktik politik uang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Bawaslu Kota Medan dalam pencegahan money politik pada Pilkada 2024, serta upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi masalah tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan anggota Bawaslu Kota Medan, petugas pemilu, serta masyarakat, serta analisis dokumen terkait.
Analisis Dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara) Sihombing, Muhammad Aufa Abdillah; Irwansyah, Irwansyah
Res Judicata Vol 9 No 1 (2026)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29406/rj.v9i1.9354

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan analisis serta evaluasi produk hukum daerah dalam perspektif siyasah dusturiyah pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara. Analisis dan evaluasi produk hukum daerah merupakan instrumen penting dalam mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis, efektif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum. Dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai peraturan daerah yang berpotensi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang tidak hanya meninjau aspek hukum positif, tetapi juga perspektif hukum tata negara Islam (siyasah dusturiyah) yang menekankan prinsip kemaslahatan, keadilan, persamaan, dan kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara, serta dokumentasi yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan analisis dan evaluasi produk hukum daerah oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun masih menghadapi kendala berupa keterbatasan koordinasi antarinstansi, kualitas perancangan regulasi, dan rendahnya tindak lanjut hasil evaluasi. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, pelaksanaan fungsi tersebut telah mencerminkan upaya mewujudkan kemaslahatan umum (maslahah), menjaga keadilan, serta memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.
Penggunaan Surat Edaran sebagai Tindak Lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Irwansyah Irwansyah
Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 23 No 1 (2023): Edisi Maret
Publisher : Law Policy Strategy Agency, Ministry of Law of The Republic of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/dejure.2023.V23.47-58

Abstract

The Constitutional Court's decision is final and binding. It becomes effective as soon as it is pronounced in open. In practice, however, the Constitutional Court's decision is followed by a variety of legal products, including laws, government regulations, and presidential regulations, and some even use circular letters. The method used in this paper is normative legal research. The purpose of this study is to analyze the circular letter as a follow-up to the Constitutional Court's decision. The use of generalized letters in response to a Constitutional Court decision is deemed inappropriate. Because the dissemination is not a legal regulation, it is not necessary to follow the Constitutional Court's decision when considering the law. In an ideal world, the Constitutional Court's decision is followed by legislation.
Co-Authors Abdul Hadi Musthofa Ahmad Zaky Nauval Amin Rahmad Panjaitan Ananda, Faisar Astuty, Delfriana Ayu Balqis Maulida Caesarilda Nurfitriansyah Dewi Agustina Faisar Ananda Faisar Ananda Faishal Faishal Hutapea, Riansyah Juwita Rahayu Manurung Khoiril Padilah Mahadir Muhammad Hasibuan Maharani Ayu Lestari Mayang Dwi Octavia Mohd. Tauhid Adsri Muhammad Fawwaz Salim Muhammad Rafhi Rs Nur Suci Alawiyah Nurainun Harahap Pratiwi, Nur Rizky Ramadhana Mutia Eka Ismail Roy Sandi Gunawan Pardede Sagala, Nur Fadilah Putri Sahara Nasution Salsabila Sagala Saphira Husna Nasution Sayed Rafli Tabrani Sihombing, Muhammad Aufa Abdillah Syarifah, Ummi Wahdina Aulia Zalfa Zahira Zulham Zulham