Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.71
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ius Constituendum Unes Law Review JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA JURNAL BISNIS & AKUNTANSI UNSURYA Literatus IBLAM Law Review Jurnal Multidisiplin Madani (MUDIMA) Formosa Journal of Multidisciplinary Research (FJMR) Vyavahara Duta Jurnal Hukum & Pembangunan LEX OMNIBUS : JURNAL HUKUM TATA NEGARA DAN ADMINISTRASI NEGARA MALA IN SE : JURNAL HUKUM PIDANA, KRIMINOLOGI DAN VIKTIMOLOGI Jurnal Bakti Dirgantara Jurnal Cendekia Ilmiah Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Subhan Zein Sgn
Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 25 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

 1   2   3 
SERAGAM LORENG YANG TERCORENG AKIBAT PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI : STUDI PUTUSAN PENGADILAN MILITER I-03 PADANG NOMOR 60-K/PM.I-03/AL/VIII/2024 Joko Winarta; Subhan Zein Sgn
LEX OMNIBUS : Jurnal Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Vol. 2 No. 2 (2025): Lex Omnibus : Jurnal Hukum Tata Negara Dan Administrasi Negara (Desember)
Publisher : YAYASAN PENDIDIKAN DAN PELAYANAN KESEHATAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.08221/lexomnibus.v2i2.293

Abstract

Crimes occurring within society are diverse in nature, one of which is homicide. Acts of homicide can be perpetrated by anyone, including members of the Indonesian National Armed Forces (TNI). When committed by military personnel, such crimes not only impact the victims and their families but may also tarnish the reputation of the military institution as a whole if not addressed professionally and in accordance with applicable legal standards. This study employs a normative juridical method with a case-based approach. The regulation concerning premeditated murder is stipulated in Article 340 of the Indonesian Criminal Code (KUHP), which prescribes a sentence of life imprisonment or the death penalty. In the 2023 revision of the KUHP, this provision is contained in Article 459, maintaining the same penalties. However, the Indonesian Military Criminal Code (KUHPM) does not regulate premeditated murder. In the case Number 60-K/PM.I-03/Al/VIII/2024, the Panel of Judges at the Military Court I-03 Padang sentenced the defendant to life imprisonment and imposed an additional penalty of dishonorable discharge from military service. The imposition of the maximum sentence for premeditated murder is essential in generating significant social and psychological deterrent effects. Academic studies, empirical research, and scientific publications should be encouraged as forms of social control over military legal practices to ensure that the principle of equality before the law is upheld. The TNI must continuously enhance the mental, psychological, and professional ethical development of all its personnel.
PERLINDUNGAN HUKUM NARAPIDANA DARI TINDAK KEKERASAN ANTAR NARAPIDANA DI RUTAN CIPINANG Laurensius; Subhan Zein Sgn
LEX OMNIBUS : Jurnal Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Vol. 2 No. 2 (2025): Lex Omnibus : Jurnal Hukum Tata Negara Dan Administrasi Negara (Desember)
Publisher : YAYASAN PENDIDIKAN DAN PELAYANAN KESEHATAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.08221/lexomnibus.v2i2.299

Abstract

Legal protection is all efforts to fulfill rights and provide assistance to provide a sense of security to criminals. Legal protection for criminals can be realized in various forms, namely through health services, legal aid, obtaining remission and so on. Legal protection is something that protects legal subjects through applicable laws and regulations and its implementation is enforced by means of a sanction. As a legal state, prisoners' rights are protected and recognized by law enforcement. In Article 12 of Law no. 22 of 2022 concerning Corrections states that prisoners must also have their rights protected even if they have violated the law. In addition, the government of the Republic of Indonesia strives to promote, protect, respect, realize and uphold the human rights of prisoners in detention centers.
Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Rano, Rano; Subhan Zein Sgn
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 3 No. 6: Oktober 2024
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v3i6.5764

Abstract

Tindak pidana yang dilakukan anak selalu menuai kritikan terhadap para penegak hukum yang oleh banyak kalangan dinilai tidak mengindahkan tata cara penanganan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum, dan ada kesan kerap kali mereka diperlakukan sebagai orang dewasa dalam bentuk kecil yang melakukan tindak pidana. Keterlibatan anak dalam tindak pidana narkotika yang menjadi kurir narkotika merupakan suatu rangkaian permufakatan jahat dalam menjalankan peredaran narkotika secara ilegal, tetapi dalam kapasitas kategori anak yang menjadi kurir, ini merupakan suatau hal yang begitu memprihatinkan dimana anak tersebut telah berhadapan dengan hukum dan tergolong telah melakukan tindak pidana narkotika. Bagaimana Pengaturan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ? dan Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Berdasarkan Peradilan Pidana Anak di Indonesia ? Dalam penulisan tesis ini metode penelitian yang penulis pergunakan adalah metode penelitian hukum normatif (penelitian yuridis normatif). Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatakan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif dan Upaya Diversi. KUHP termuat dalam Pasal 47 KUHP, yang dijelaskan bahwa jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap perbuatan pidananya dikurangi sepertiga, jika perbuatan merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun dan pidana tambahan yang tersebut dalam pasal 10 sub b, nomor 1 dan 3, tidak dapat dijatuhkan. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman harus mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif dan Upaya Diversi.
Sosialisasi Bahaya dan Pencegahan Kejahatan Narkotika Bagi Generasi Muda di Lingkungan Karang Taruna Rukun Warga (RW) 08, Kelurahan Halim Perdana Kusuma, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur Indah Sari; Selamat Lumban Gaol; Subhan Zein Sgn; Ardison Asri; Suwito Suwito; Widiraharjo Widiraharjo; Luis Bayu Gustian Erlangga; Daffa Dwi Apriansyah
Jurnal Bakti Dirgantara Vol. 3 No. 1 (2026): Jurnal Bakti Dirgantara
Publisher : Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35968/wvh1ke28

Abstract

Maraknya tindak pidana narkotika yang melibatkan generasi muda menunjukkan masih rendahnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat terhadap bahaya serta pencegahan penyalahgunaan narkotika. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum generasi muda, khususnya anggota Karang Taruna Rukun Warga (RW) 08 Kelurahan Halim Perdana Kusuma, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, mengenai bahaya dan pencegahan kejahatan narkotika. Metode yang digunakan meliputi penyuluhan hukum melalui ceramah, diskusi interaktif, simulasi kasus, serta evaluasi menggunakan pretest dan posttest. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terkait pengertian, jenis, dampak, serta sanksi hukum penyalahgunaan narkotika, yang tercermin dari perbandingan hasil pretest dan posttest serta tingginya partisipasi peserta dalam sesi diskusi. Meskipun demikian, keterbatasan waktu pelaksanaan menjadi kendala dalam pendalaman materi secara menyeluruh. Kegiatan ini memberikan kontribusi positif dalam menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat dan menegaskan pentingnya keberlanjutan program sosialisasi serta kerja sama periodik dengan Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Jakarta Timur sebagai upaya pencegahan narkotika berbasis komunitas.   The increasing involvement of young people in narcotics-related crimes indicates a low level of legal awareness and understanding regarding the dangers and prevention of narcotics abuse. This Community Service Program (PkM) aimed to enhance legal knowledge and awareness among the younger generation, particularly members of the Youth Organization in Neighborhood Association (RW) 08, Halim Perdana Kusuma Village, Makasar District, East Jakarta. The program employed legal counseling methods through lectures, interactive discussions, case simulations, and evaluation using pretest and posttest instruments. The results demonstrated an improvement in participants’ understanding of the definition, types, impacts, and legal sanctions related to narcotics abuse, as reflected in the comparison between pretest and posttest outcomes and the high level of participant engagement during discussions. However, limited time allocation constrained the depth of material delivery. This program contributes positively to strengthening community-based legal awareness and highlights the importance of sustainable outreach activities and periodic collaboration with the East Jakarta City National Narcotics Agency (BNNK) in preventing narcotics abuse.
Reconstructing Cyber Mens Rea Through Electronic Evidence and Algorithmic Accountability Antonius Maria Laot Kian; Rizky Pratama Putra Karo Karo; Selamat Lumban Gaol; Subhan Zein Sgn
Jurnal Ius Constituendum Vol. 11 No. 3 (2026): OCTOBER
Publisher : Magister Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jic.v11i3.14738

Abstract

This study examines how mens rea in Indonesian cybercrime can be established through electronic evidence and algorithmic analysis, focusing on the legal standards governing the transition from digital traces to proof of criminal intent. Using normative legal research with statutory, case, conceptual, and comparative approaches, the study analyses Indonesian criminal evidence law and the ratio decidendi of Tangerang District Court Decision No. 1240/Pid.Sus/2022/PN Tng (Indra Kenz), with reference to comparative developments in other jurisdictions. The findings demonstrate that Indonesian law recognizes the legality and authenticity of electronic evidence but does not yet provide sufficiently specific standards for evaluating the inferential validity and evidentiary weight of technical or algorithmic outputs in establishing mens rea. The Indra Kenz decision shows that intent is reconstructed cumulatively from digital content, electronic communications, account activity, financial transactions, and analytical reports, creating a potential conflation between factual digital evidence, technical inference, and legal judgment. The novelty of this study lies in developing a three-layer cyber mens rea framework that integrates criminal-law doctrine with agentic computational law and algorithmic accountability: digital facts must satisfy legality, authenticity, integrity, and relevance; technical or algorithmic inferences must be transparent, explainable, auditable, and contestable; and the final determination of mens rea must remain with the judge based on the totality of admissible evidence. The framework provides a normative basis for regulating algorithmic evidence while safeguarding the presumption of innocence, due process, and meaningful human control over criminal responsibility.
Co-Authors , Budi Prayitno Anggraeni Rosliana Dewi Antonius Maria Laot Kian Ardison Asri Aria Caesar Kusuma Atmaja Ario Wendra Berliana Daffa Dwi Apriansyah Diding Rahmat hasibuan, nelson Hasiholan Sihaloho Hasiholan Sihaloho I Made Billy Dalem Kriswara Indah Sari Joko Winarta Laurensius Luis Bayu Gustian Erlangga Mardianis, Mardianis Mario Alberto Manodohon Mario Alberto Manodohon Mohamad Rafsanjani Nelson Hasibuan Niru Anita Sinaga Pasaribu, Candra Cipto Rano Rano Rano Rano, Rano Rizky Pratama Putra Karo Karo Ruddin, Isra Selamat Lumban Gaol Simarmata, Lasmauli Noverita Sitanggang, Tikkos Sudarto Sudarto Sudarto Sudarto Suwito Suwito Wahyu Pambudi, Arif Widiastuti, Restu Widiraharjo Widiraharjo Wiryawan, Hadi