Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
13.598
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Masalah-Masalah Hukum Arena Hukum Jurnal Jatiswara Pagaruyuang Law Journal Madani Legal Review Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Journal of Comprehensive Science Journal of Administrative and Sosial Science (JASS) Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Jurnal Sosial dan Sains Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Jurnal Hukum dan Sosial Politik Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Jurnal Hukum Caraka Justitia BULLET : Jurnal Multidisiplin Ilmu Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Jurnal Hukum Bisnis Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik Artemis Law Journal Petitum Law Journal Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Parlementer : Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi
Saryono Yohanes
Faculty Of Law, Nusa Cendana University
Arts Humanities Astronomy Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 123 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 123 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam Pengelolaan Keuangan Negara di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur Martina Paulina Manintamahu; Yohanes G. Tuba Helan; Saryono Yohanes
Jurnal sosial dan sains Vol. 3 No. 6 (2023): Jurnal Sosial dan Sains
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsosains.v3i6.812

Abstract

Latar Belakang : Penelitian ini mengkaji penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dalam Pengelolaan Keuangan Negara di Kementerian Hukum dan HAM NTT. Tujuan : Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam Pengelolaan Keuangan Negara di Kementerian Hukum dan HAM NTT. Metode : Metode penelitian ini terdiri dari jenis dan sifat penelitian, aspek penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan summber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris, yakni penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu. Hasil : Penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara di Kementerian Hukum dan HAM NTT meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Penyelenggaraanya didasarkan secara konseptual pada regulasi yang bersifat organik dan non organik. Regulasi organik secara berjenjang yakni melalui Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur Nomor:W22.OT.01.02- 525 Tahun 2023 tenang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur Tahun 2023. Sementara itu, regulasi non organik yakni Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP, Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-690/K/DH/2012 tentang Pedoman Pemantauan Perkembangan Penyelenggaraan SPIP, serta Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Kesimpulan: Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Hukum dan HAM NTT melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Namun belum secara ideal spesifik memuat upaya penyelenggaraan sesuai konsepsi SPIP yang diatur di dalam PP No.60 Tahun 2008 tentang SPIP.
Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU- X/2012 Terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Klemens Ola Gelu; Saryono Yohanes; Ebu Kosmas
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 02 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i02.778

Abstract

Penguasaan terhadap hak atas tanah adat dan hutan adat merupakan salah satu penyebab utama terjadinya konflik kehutanan di Indonesia. Konflik yang sering terjadi adalah ketidakpastian status hak masyarakat adat di kawasan hutan. Hal ini disebabkan karena produk hukum dikeluarkan oleh pemerintah menempatkan persepsi yang dominan terhadap peran dan fungsi pemerintah sebagai pelaku tunggal, akhirnya pada tanggal 16 Mei 2013, melalui putusan atas perkara Nomor 35/PUU-X/2012. Penelitian ini tergolong sebagai penelitian hukum normatif (normative law research). Dengan menggunakan metode analisis normatif kualitatif, yaitu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut logis, tidak tumpang tindih dan efektif. Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) Masyarakat hukum adat adalah subjek hukum. Akan tetapi, Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, memperlakukan masyarakat hukum adat secara berbeda dengan subjek hukum yang lain. Negara menguasai baik atas tanah maupun atas hutan. Pemegang hak atas tanah juga memegang hak atas hutan, tetapi masyarakat hukum adat tidak secara jelas pengaturannya tentang haknya atas tanah maupun hutan. (2) Model penyelesaian konflik, Pertama, penyelesaiannya dilakukan langsung dengan pemegang ijin atau pengelola setempat, dengan pembayaran fee atas hasil hutan kayu kepada masyarakat sekitar, kedua adalah menegosiasikan akses atas kawasan hutan berdasarkan fungsi kawasan hutan, ketiga adalah menegosiasikan status tanahnya, dengan menegosiasikan wilayah tertentu dikeluarkan dari kawasan hutan.
Problematika Perekrutan Tenaga Kontrak di Lingkungan Kesekretariatan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Lidya Intan Taitoh; Saryono Yohanes; Hyronimus Buyanaya
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 02 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i02.785

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya problematika dari perekrutan tenaga kontrak di lingkungan kesekretariatan pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode kualitatif, yakni mengkaji dan menganalisis data yang diperoleh dari lokasih penelitian dan data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara, observasi dan teknik kepustakaan. Responden dalam penelitian ini sebanyak 19 orang dan Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Timor Tengah Utara. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pada proses perekrutan tenaga kontrak atau pegawai tidak tetap di Kabupaten Timor Tengah Utara mengalami problematika dalam proses perekrutan tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021 yang mengatur tentang SOP perekrutan pegawai tidak tetap Kabupaten Timor Tengah Utara, dan tidak ada tranparansi antara Pemerintah Daerah dan masyarakat atau para pelamar pegawai tidak tetap.
Tanggung Jawab Pemerintah Kota Kupang Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Peningkatan Pendapatan Ekonomi Theodorus Andreantoro Hamu; Ebu Kosmas; Saryono Yohanes
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 02 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i02.803

Abstract

Permasalahan yang dihadapi usaha mikro kecil dan menengah adalah faktor internal seperti sumber daya manusia yang terbatas, lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi usaha mikro kecil dan menengah. Sedangkan faktor eksternalnya adalah kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah masih belum membuat iklim usaha yang kondusif dalam menumbuhkembangkan usaha mikro, kecil dan menengah. Metode penelitian yang digunakan yuridis empiris dengan meneliti peristiwa hukum yang terjadi di lapangan teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi wawancara, kuesioner dan dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1) Tanggung jawab Pemerintah Kota Kupang terhadap pemberdayaan masyarakat pelaku UMKM di Dinas Koperasi Dan UKM Kota Kupang dalam hal Pelayanan dan Pemberdayaan masyarakat sudah berjalan dengan baik namun masih belum sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. (2) Faktor yang menghambat Pemberdayaan Masyarakat Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Dinas Koperasi dan UKM Kota Kupang adalah faktor Sumber Daya Manusia dan faktor Anggaran. Dari penelitian yang sudah dilakukan maka penulis memberi saran terkait masalah tersebut adalah dalam pemberdayaan masyarakat pelaku UMKM Dinas Koperasi dan UKM Kota Kupang harus bekerja dengan semaksimal mungkin lebih berperan aktif di lapangan, saling berkoordinasi dengan masyarakat sehingga dapat meminimalisir masalah yang ada di Kota Kupang.
Penerapan Prinsip Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2021 Jeckson Hapu Mbay; Saryono Yohanes; Hernimus Ratu Udju
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 02 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i02.804

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal yaitu, (1) Untuk mengetahui dan mengananalisis penerapan prinsip demokrasi dijalankan pada pemilihan Kepala Desa di Desa Haikatapu dan Desa Tanaraing, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur pada Tahun 2021. (2) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menghambat dalam penerapan prinsip demokrasi dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Haikatapu dan Desa Tanaraing, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur pada Tahun 2021. Metode penelitian ini yang digunakan merupakan metode empiris dimana hukum empiris yaitu mengkaji sejauh mana Penerapan Prinsip Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2021 Di Desa Haikatapu dan Desa Tanaraing, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur dengan melihat bagaimana Prinsip Demokrasi itu diterapkan dalam kehidupan masyarakat baik melalui hasil wawancara maupun dari hasil observasi. Hasil penelitianmenunjukan bahwa (1) Penerapan Prinsip Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Haikatapu dan Desa Tanaraing telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada, akan tetapi masih ada beberapa calon yang masih tidak jujur, adil, serta adanya strata sosial didalam masyarakat membuat kebebasan masyarakatnya dalam memberikan suara tidak sepenuhnya terjadi. (2) Terdapat berbagai hambatan sehingga penerapan prinsipdemokrasi belum sepenuhnya diterapkan baik itu dari sumber daya manusia yang masih belum memahami sepenuhnya aturan tentang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa karena rendahnya pendidikan dari bebrapa anggota panitia serta kurangnya sarana prasarana karena adanya pandemi covid-19 dan faktor budaya berupa adat istiadat yang telah menjadi pegangan masyarakatnya dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.
Pelaksanaan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Kupang dalam Pemungutan Retribusi Terminal Tegar Cakti Foes; Saryono Yohanes; Yosef Mario Monteiro
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 02 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i02.807

Abstract

Dinas Perhubungan (DISHUB) merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan yang dipimpin oleh Kepala Dinas. Dinas Perhubungan Kota Kupang memiliki tugas pokok: Menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Perhubungan darat, laut dan udara, penataan pelayanan, pengujian kendaraan bermotor serta pengelolaan terminal sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Berdasarkan fenomena atau kasus yang terjadi menurut kupangterkini.com, dikatakan bahwa Pendapatan Retribusi Terminal Mengalami Penurunan, yang diakibatkan pandemic covid-19 yang berkepanjangan dan belum ada perkembangan yang berimbas pada para pelaku usaha angkutan umum yang memilih tidak beroperasi untuk sementara. Metode penelitian ini menggunakan yuridis empiris untuk memberikan data secara bermutu dan mendalam sesuai dengan lingkup penelitian serta tidak ada bagian yang terlupakan. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi kepustakaan/dokumen. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan: (1) Pelaksanaan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Kupang Dalam Pemungutan Retribusi Terminal Di Tinjau Dari Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Retribusi Terminal (a) Mekanisme Pelaksanaan Pemungutan Retribusi (i) Sistem Pemungutan Retribusi Terminal (ii) Alur Pemungutan Retribusi Terminal (b) Pengawasan (c) Tarif Retribusi (d) Hasil Retribusi Terminal (2) Faktor penghambat Pelaksanaan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Kupang Dalam Pemungutan Retribusi Terminal Di Tinjau Dari Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Retribusi Terminal (a) Sumber Daya Manusia (b) Sarana dan Prasarana (c) Anggran/Dana. Saran Peneliti adalah: Diharapkan untuk mengoptimalkan dan mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Dinas Perhubungan Kota Kupang dalam hal Pemungutan Retribusi Terminal dan sebaiknya membuat pos pemantau dalam pemungutan retribusi yang lebih nyaman guna mendukung kelancaran pendataan yang lebih baik.
Implementasi Peraturan Walikota Kupang Nomor 90 Tahun 2020 Tentang Penerapan Penggunaan Protokol Kesehatan di Era Pandemi Covid-19 di Wilayah Kota Kupang Aryana Ruthstine Heo; Saryono Yohanes; Hernimus Ratu Udju
Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 1 No. 4 (2023): November : Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Publisher : Universitas Katolik Widya Karya Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v1i4.1538

Abstract

Policy Implementation is in principle a rare or way that is done so that the policy can achieve its goals. Policy implementation aims to measure the extent of the impact on society and the extent of implementation achieved. This type of research is empirical juridical research. The types and sources of data used are primary and secondary data. Primary data is data obtained directly from the research location through direct interviews with respondents and based on researcher observations. Secondary data is data obtained from literature studies. The data was analyzed descriptively qualitatively. Based on the results of this study, it shows that (1) The effectiveness of the policy implementation of the Kupang Mayor Regulation on the Use of Health Protocols, namely: (a) Kupang City government participation, (b) government performance. (2) Factors inhibiting the implementation of the law are: (a) Limited qualified human resources, (b) limited facilities and infrastructure, (c) the mindset of the community regarding the enforcement of health protocols.
Efektivitas Penyaluran Bantuan Dana Kepada Masyarakat Korban Bencana Seroja Kota Kupang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Bella Octavia Bole Padi; Saryono Yohanes; Hernimus Ratu Udju
Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 1 No. 4 (2023): November : Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Publisher : Universitas Katolik Widya Karya Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v1i4.1539

Abstract

Natural disasters can happen anytime and anywhere without being predicted. The issue of natural disasters has a bad impact on many people, they can lose their lives and homes. The government in this case is directly in charge of handling this disaster case, namely the National Disaster Management Agency (abbreviated as BNPB) is a Non-ministerial Government Agency that has the task of assisting the President of the Republic of Indonesia in carrying out disaster management in accordance with the mandate of Law Number 24 of 2007 concerning Disaster Management. This research is a field research or empirical legal research, the methods used in data collection are interviews, observation and literature study, which was conducted in Nunbaun Delha Village and Manutapen Village, Alak District, Kupang City. Based on the results obtained by researchers based on the formulation of the problem of how far the effectiveness of the distribution of financial assistance to the victims of the seroja disaster in Nunbaun Delha Village and Manutapen Village, Alak District, Kupang City, is the problem of the initial initiative to establish a command post post, raising assistance, identifying the needs of victims. Factors inhibiting the effectiveness of the distribution of financial assistance to victims of the seroja disaster in Nunbaun Delha Village and Manutapen Village, Alak District, Kupang City Coordination and Information and Distribution of social assistance is not on time to recipients of social assistance.
Pengaturan Pemilihan, Pemberhentian, Serta Konsekuensi Yuridis Terhadap Hasil Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Flores Timur Tahun 2021 Mourest Aryanto Kolobani; Kotan Y. Stefanus; Saryono Yohanes
BULLET : Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 2 No. 4 (2023): BULLET : Jurnal Multidisiplin Ilmu (INPRESS)
Publisher : CV. Multi Kreasi Media

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research examines the Arrangements for the Election and Dismissal of Village Heads, as well as the Juridical Consequences for the Results of Village Head Elections in East Flores Regency in the Village Head election which will be held in 2021. The research objective is to find out and analyze: 1). Arrangement of Procedures for Election and Dismissal of Village Heads in East Flores Regency, 2). To find out and analyze the juridical consequences of the results of the Village Head Election in 2021 in East Flores district. The research method used is normative research using various secondary legal materials by combining materials from books and laws and regulations, legal theory, and expert opinions. The results of the study that 1). The implementation of village head elections in East Flores Regency during the Covid-19 pandemic used Regional Regulation of East Flores Regency Number 3 of 2020 from the preparation stage, nomination stage, voting stage and determination stage without accommodating Minister of Home Affairs Regulation Number 72 of 2020, 2). In the village head election stage in East Flores Regency in 2021, it is not in line with the Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2020 which has resulted in the procedure for forming laws and accommodate regulations both philosophically, juridically and sociologically being formally flawed. Suggestions from the author, namely, in the preparation of Regional Regulations in the future it must the values ​​contained in the Minister of Home Affairs Regulations and the applicable laws and regulations so that in the preparation of Regional Regulations soyogia does not conflict with higher regulations.
Sosialisasi Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang Aksi Sinurat; Saryono Yohanes; Dhesy Arisandielis Kase; Markus Yohanis Hage; Detji K. E. R Nuban; Hironimus Buyanaya
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 06 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i06.1003

Abstract

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, merupakan upaya penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis bagi semua anggota masyarakat. Beberapa langkah penting yang telah diambil atau bisa diambil dalam konteks ini adalah: 1. Kesadaran dan Pendidikan Masyarakat: Upaya awal dalam penghapusan KDRT adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghindari dan melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Kampanye edukasi dan pelatihan dapat membantu mengubah norma sosial yang mendukung kekerasan. 2. Pembentukan Layanan Dukungan: Masyarakat dapat membentuk pusat atau lembaga yang menyediakan dukungan psikologis, hukum, dan medis kepada korban KDRT. Ini mencakup konseling, perlindungan fisik, serta bantuan hukum. 3. Kerja Sama dengan Pihak Berwenang: Penting untuk bekerja sama dengan pihak berwenang, seperti polisi dan sistem peradilan, untuk memastikan bahwa pelaku KDRT ditindak secara hukum dan korban mendapatkan perlindungan yang diperlukan. 4. Undang-Undang dan Kebijakan: Mendukung penerapan undang-undang yang melindungi korban KDRT dan menghukum pelaku. Desa Oematnunu dapat mempromosikan dan mendukung perubahan kebijakan yang diperlukan untuk meningkatkan perlindungan korban. 5. Peran Aktif Perempuan: Memotivasi perempuan untuk menjadi agen perubahan dalam komunitas mereka, serta memberdayakan mereka dengan keterampilan dan sumber daya yang diperlukan untuk mengatasi KDRT. 6. Sosialisasi Positif: Memajukan sosialisasi positif dan mendukung hubungan sehat dalam rumah tangga melalui program-program komunitas, pelatihan keterampilan komunikasi, dan pemahaman tentang konflik. 7. Monitoring dan Pelaporan: Masyarakat Desa Oematnunu dapat membentuk mekanisme pemantauan dan pelaporan KDRT yang efektif untuk memastikan kasus-kasusnya teridentifikasi dan ditangani dengan cepat. 8. Pendanaan dan Sumber Daya: Mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk mendukung semua inisiatif penghapusan KDRT, termasuk pelatihan, penyuluhan, dan layanan dukungan. Dengan mengambil langkah-langkah ini, Desa Oematnunu diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman, sehat, dan mendukung bagi seluruh anggota masyarakatnya, serta mengurangi kasus KDRT secara signifikan.
Co-Authors Abdul Rahman Osama Djawas Adinda Devita Sulastri Dima Adriana Rosalindra Kondi Adu, Alberto V Afra, Paulinus Agnes Doortji Rema Ahmad, Samsida Albertus Tapuk Parus Alezandro Gerald Tokoh Andry Armando Dethan Anggrida Susana Li Anna Swaran Dewi Kurman Apliana P. R. P. L. Zogara Apolonius Mardi Pelealu Ariance Boboy Aryana Ruthstine Heo Aryana Ruthstine Heo Awa, Paulinus Armando Balelay, Kirsten R F N Bella Octavia Bole Padi Bella Octavia Bole Padi Bili Agus, Yosefiani Margaretha Bili, Martinus Boymau, Melkianus Candra Erens Bira Cyrilius Lamataro Cyrilius Lamataro Cyrilius W.T. Lamataro Dari, Damianus Ngere David Y Meyners Detji K. E. R. Nuban Detji K. E. R. Nuban Dhesy A. Kase Dhesy Arisandielis Kase Djami, Rally Sunardo Djata, Stiven Djara Don Alexander Intan DVG Ebu Kosmas Edon, Bernad Eksam Sodak, Eksam Elisabeth Morib Ello, Ivan Ervi, Veronika Nona Esterisna Klau, Maria Felix Yoseph Pulu Pinga Foenay, Jeniefer Gita Marchlina G. Tuba Helan, Yohanes Giovanni Secondoi Putra Himan Goran, Andreas Haan, Kevin R. S. Hamzah, Surahman Haning, Paul Imanuel M Herinimus Ratu Udju Hernimuis Ratu Udju Hernimus Ratu Udju Hironimus Buyanaya Hoar, Sisilia Derlince Honorata Etralia Mardin Hukapati, Umbu Yabbu Hyronimus Buyanaya Inda Juita Kaho Iriantini M.J Takalapeta Januaristi Bule Logo Jeckson Hapu Mbay Jenny Ermalinda Josef M Monteiro Julius Ricky Rivaldo Ata Banafanu Junan Hastuty Christin Nalle Kaka, Imanuel Kalaway, Umbu Rizky Karolus Kopong Medan Kase, Dhesy A. Kedang, Alexander Baha Kholipah, Siti Ainul Klemens Ola Gelu Kotan Y. Stefanus Koten, Oktavianus Wara Kuhurima, Angelique Rosalia Lamataro , Cirilius W.T Lamataro, Cyrilius W T Lamataro, Cyrilius W. T Liang, Filomena Lidia Lidya Intan Taitoh Linome, Sari Liong, Hironimus Malo, Gladys Chyntia Mangngi, Fivin F Mardi Pelealu, Apolonius Maria Adventya Parnes Jani Maria Ayentusianti Mamo Maria De Fatima Barros Markus Arianto Kia Wuwur Markus Yohanis Hage Martina Paulina Manintamahu Martinus Bili Martinus Bili Matau, Charol Primus Mega, Kristiana P J Meriyanti Mayesti Bauky Modestus Rapin Monteiro, Yosef Mario Montero, Josef Mario Mourest Aryanto Kolobani Muhamad Farid Ridha Murti Rana Bokamanu Naben, Empi Adriana Nafie, Indra Apriliando Noviani Amus, Margareta Nuno Saldanha Da Silva Fatima Patrisia Yubiliana Herti Mbu Payon, Siti Mariana Benga Pello, Jimmy Petan, Putri Yuniastini Petrus Leo, Rudepel Philipus Neri Ahoinnai Putry Cantika Maharani Sonbay Rafael Rape Tupen Rafael Rape Tupen Rapin, Modestus Ratu Udju, Herminus Ratu Udju, Hernimuis Ratu Udju, Hernimus Remijawa, Matias Kalikat Renaldo Lutu Renaldo Lutu Renaldy Zadrian Elimanafe Rivaldo Ata Banafanu, Julius Ricky Rosalia Maria Bota Roseno Napu Setiawan Rudolf Mourits Christian Piero Lanoe Sam Meldrian Althonsius Oematan Seran, Richard Gustavo Sinurat, Aksi Sofian Syukur Stefanus, Kotan Y. Sulun, Esebius T'ek, Aloysius Gonzaga T. Emadjaik, Mario Tapuk Parus, Albertus Tari, Ronaldo Ameta Putra Tegar Cakti Foes Theodorus Andreantoro Hamu Tikwa Petronela Selan Tuba Helan, Yohanes G Tupen, Rafael Tupen, Rafael R Tupen, Rafael Rape Umbu L. Pekuwali Umbu Lily Pekuwali Usu, Benedikta Victoria Desriana Meo Winda W. Ndolu Wiwin Maryani Mada Yanto Demetus Modu Yefri Jonathan Ae Yoh G. Tuba Helan Yoh. G. Tuba Helan Yohanes G. Tuba Helan Yohanes G. Tuba. Helan Yohanes G.Tubahelan Yosef Mario Monteiro Yosef Mario Monteiro Yosefina Sartika Indah Yoseph Nainahas Yoshua Alehandro Adoe Yosua Oktoriardo Loda