Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
15.127
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Masalah-Masalah Hukum Arena Hukum Jurnal Jatiswara Pagaruyuang Law Journal Madani Legal Review GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Journal of Comprehensive Science Journal of Administrative and Sosial Science (JASS) Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Jurnal Sosial dan Sains Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Jurnal Hukum Caraka Justitia BULLET : Jurnal Multidisiplin Ilmu Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Jurnal Hukum Bisnis Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik Artemis Law Journal Petitum Law Journal Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Parlementer : Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi Ar-Rasyid: Jurnal Publikasi Penelitian Ilmiah Jurnal Ilmu Hukum Indonesia Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Saryono Yohanes
Faculty Of Law, Nusa Cendana University
Religion Arts Humanities Astronomy Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 131 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 131 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di Desa Mandungo dan Desa Denduka, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya Martinus Bili; Saryono Yohanes; Cyrilius Lamataro
Hakim Vol 2 No 2 (2024): Mei : Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial
Publisher : LPPM Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/hakim.v2i2.1807

Abstract

Law No. 6/2014 provides a legal basis for the allocation of village funds in Indonesia with the aim of improving the welfare of rural communities through infrastructure development, local economic empowerment, and improved quality of life. However, the use of village funds is often in the spotlight due to potential misuse, lack of transparency, and low accountability. This research aims to find out how far the village government functions and the obstacles in the use of village funds based on Law No. 6 of 2014 in Mandungo Village and Denduka Village, South Wewewa District, Southwest Sumba Regency. This research method uses a qualitative approach with data collection techniques through interviews, observation, and document analysis. The results showed that although both villages have relatively complete government structures in accordance with the Village Law, the functions of village government have not been fully optimized. Some village government functions, such as the preparation of village regulations, financial management, and public services still face significant challenges. In addition, barriers to the use of village funds were also found, including a lack of transparency, a lack of administrative capacity, and a lack of community understanding of village fund allocations. This study concludes that despite the existence of regulations governing village governance functions and the management of village funds, their implementation still faces significant challenges.
Fungsi Pemerintah Kelurahan Waso Dan Kelurahan Bangka Leda Dalam Mendukungpertumbuhan Ekonomi Di Masa Pandemic Albertus Tapuk Parus; Saryono Yohanes; Hernimus Ratu Udju
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 08 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i08.1071

Abstract

Penelitian ini berjudul: Fungsi Pemerintahan Kelurahan Waso Dan Bangka Leda Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Dimasa Pandemik. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah fungsi pemerintahan kelurahan dalam pembangunan daerah /kota pada era Covid-19 di Kelurahan Waso dan Bangka Leda Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai?,2) Apa saja upaya dari pemerintah kelurahan Waso dan Kelurahan Bangka Leda dalam melaksanakan pembangunan di era pandemi COVID-19?. Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan 1) Fungsi pemerintahan kelurahan dalam pembangunan daerah /kota pada era Covid-19 di Kelurahan Waso dan Bangka Leda Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai, 2) Upaya dari pemerintah kelurahan Waso dan Kelurahan Bangka Leda dalam melaksanakan pembangunan di era pandemi COVID-19. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian yang yuridis empiris. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosio legal. Teknik pengumpulan data : wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Teknik analis data yang digunakan adalah kualitatif. Hasil dan Pembahasan : Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pemerintah Kelurahan dalam Pembangunan Daerah pada era Covid-19 di Kelurahan Waso dan Bangka Leda lebih berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar dari pemberdayaan masyarakat sedangkan pembangunan fisik selama masa pandemik untuk sementara dihentikan. Upaya dari Pemerintah Kelurahan Waso dan Bangka Leda dalam melaksanakan pembangunan Daerah di era Pandemic Virus Covid-19. Pada umumnya berfokus pada peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar khususnya dalam bidang kesehatan dan juga pengembangan ekonomi produktif.
Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengeketa Pemilihan Umum di Indonesia Julius Ricky Rivaldo Ata Banafanu; Saryono Yohanes; Hernimus Ratu Udju
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 08 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i08.1095

Abstract

Pemilu merupakan pesta demokrasi yang digelar dalam periode tertentu Dalam penyelenggaraan agenda pemilu tersebut seringkali muncul persoalan dari pihak-pihak yang tidak puas atas keputusan yang disampaikan oleh penyelenggara pemilu atau sering disebut dengan sengketa pemilu (proses dan hasil). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan kewenangan mahkamah konstitusi dalam penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia serta dampak kewenangan mahkamah konstitusi dalam penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia terhadap demokrasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (library research) yang didukung oleh fakta empirik yang penulis dapatkan di lapangan, dengan menggunakan metode penelitian ini penulis mengkaji data-data,buku-buku serta peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan isu yang penulis angkat. Hasil penelitian yang telah dilaksanakan yaitu Pengaturan kewenangan mahkamah konstitusi dalam penyelesaian sengketa pemilihan umum di Indonesia Mahkamah Konstitusi telah banyak memutus perkara tersebut, baik dalam perkara perselisihan hasil Pemilu Legislatif maupun Presiden. Pemilu merupakan cara yang ditentukan oleh konstitusi dan Undang-undang untuk memilih pejabat Negara, oleh karena itu hal penting yang fudamental dalam keberlangsungan pemerintahan seperti ini adalah sangat tepat apabila terjadi perselisihan hasil Pemilu diberikan kepada badan peradilan yang dibentuk khusus untuk mengawal Konstitusi. Dampak Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Terhadap demokrasi di Indonesia, didasarkan pada upaya membangun demokrasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi (negara hukum) sekaligus sehingga setiap kebijakan negara yang dibuat atas nama rakyat haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan filosofi hukum yang mendasarinya hukum adalah legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum.
Implikasi Hukum Pemekaran Kecamatan Elar terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan Elar Selatan Modestus Rapin; Saryono Yohanes; Hernimuis Ratu Udju
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 08 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i08.1103

Abstract

Telah dilakukan studi dengan judul “Implikasi Hukum Pemekaran Kecamatan Elar Terhadap Pelayanan Publik Di Kecamatan Elar Selatan”. Studi ini bertujuan untuk mengetahui dampak hukum pemekaran Kecamatan Elar terhadap pelayanan publik masyarakat Kecamatan Elar Selatan dan faktor-faktor yang menghambat dalam pelayanan publik Di Kecamatan Elar Selatan. Penelitian ini mengunakan pendekatan yuridis empiris dengan menyelidiki kenyataan dalam kehidupan sosial masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukan bahwa dampak hukum pemekaran Kecamatan Elar terhadap pelayanan publik di Kecamatan Elar selatan adalah berdampak positif semakin dekatnya dengan pusat pelayanan publik dengan masyarakat desa dan kelurahan. Sehingga semakin mudahnya dalam pelayanan baik itu pelayanan administrasi, pelayanan barang dan pelayanan jasa. Selain itu, faktor yang menghambat dalam melakukan koordinasi dan pengawasan oleh kecamatan terhadap pelayanan publik oleh desa dan kelurahan adalah kondisi infrastruktur jalan, kondisi kualitas jaringan yang kurang mendukung, kurangnya tenaga kepegawaian, kurang memadainya transportasi, serta sarana dan prasarana kantor.
Wewenang Kepala Desa dalam Membina Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Desa di Desa Bodae dan Desa Keliha Kecamatan Sabu Timur Kabupaten Sabu Raijua Inda Juita Kaho; Saryono Yohanes; Hernimus Ratu Udju
Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2 (2024): Juni : Jurnal Publikasi Ilmu Hukum
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/deposisi.v2i2.3005

Abstract

The purpose of this study was to determine the authority of the village head in fostering community peace and order in the village and to determine and examine the inhibiting factors of the village head's authority in fostering community peace and order in Bodae village and Keliha village. This research uses an empirical juridical approach method, namely the methods and procedures used to solve problems, this research first examines secondary data, then proceeds to conduct research on primary data in the field. The results of the research The authority of the Village Head in fostering the peace and order of the village community has not been carried out effectively, this is because there are several things behind it, namely the theft cases that occur because the environmental security system is not implemented effectively, unguarded livestock such as oxen that enter the residents' garden yards to cause losses to the farming community, chicken gambling can disturb the order of the village community. The inhibiting factors of the authority of the village head are the low level of human resources, the ineffective implementation of the environmental security system, the lack of understanding of the community in understanding order in the village environment.
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Pemerintah Desa dalam Mengelola Desa Wisata di Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat Yosefina Sartika Indah; Saryono Yohanes; Rafael Rape Tupen
Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2 (2024): Juni : Jurnal Publikasi Ilmu Hukum
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/deposisi.v2i2.3077

Abstract

The purpose of this research is to analyze the implementation of the duties and authorities of the village government in managing tourist villages in Boleng District, West Manggarai Regency. This research is empirical juridical research, which is research directly to related parties to obtain primary data directly from respondents. The data collection technique uses interviews, observations, and literature/document studies. The data used are primary data and secondary data. This research was conducted in West Manggarai Regency. The results of the data processing were analyzed descriptively using the empirical juridical method, namely identifying and adjusting to the actual situation. The results showed that: the implementation of the duties and authority of the Village Government in carrying out its duties and responsibilities is in accordance with existing procedures, but in providing duties and responsibilities for the management of the Tourism Village has not been evenly distributed and has not been given the trust to manage the Tourism Village by the Regional Government. Based on the experience in the field and the information obtained, the researcher can provide suggestions and input to the Golo Lujang Village Government so that it can maximize its role, especially in managing the "Sano Limbung" Tourism Village, as well as to the three groups formed, especially the Tourism Awareness Group, to be reactivated and in giving tasks and responsibilities to the community evenly. To the Tourism, Creative Economy and Culture Office in order to provide opportunities for the Tanjung Boleng Village Government to manage their own Tourism Village in this case "Rangko Cave" and the Village Government itself in this case the Tanjung Boleng Village Government has the courage to convey to the Regional Government of West Manggarai Regency in this case the Tourism, Creative Economy and Culture Office so that the tourist attractions can be managed by the Tanjung Boleng Village Government.
Fungsi Badan Pertanahan Dalam Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah di Kabupaten Sikka Adriana Rosalindra Kondi; Saryono Yohanes; Yoh G. Tuba Helan
Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 2 No. 3 (2024): September : Jurnal Publikasi Ilmu Hukum
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/deposisi.v2i3.3764

Abstract

The human need for land from day to day continues to increase, in line with the rapid development in all fields carried out. This is the basis for the importance of registering land with the National Land Agency. Which is the formulation of the problem (What is the function of the land agency in realizing the land registration program in Sikka Regency? (2) What are the inhibiting factors faced by the Land Agency in the implementation of complete systematic land registration in Sikka Regency?. The methods in this study are (1) Normative research, namely research whose data is taken from laws and regulations, (2) Empirical research, namely how the law works in society. The results of the study show that the Land Agency has an important role in ensuring legal certainty over land ownership through a systematic registration process. The function obtained by the Sikka Regency Land Office is to carry out the determination of land ownership and land registration based on the Regulation of the Minister of Agrarian and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 17 of 2020 concerning the Organization and Work Procedures of the Regional Office of the National Land Agency and the Land Office. However, there are several obstacles faced, including lack of human resources, unclear land ownership status, expensive registration fees, lack of public understanding. The author's conclusions: (1) The National Land Agency in realizing PTSL in Sikka Regency has carried out its function in determining land rights and land registration in accordance with the MINISTERIAL REGULATION ATR/BPN No. 17 of 2020. (2) Inhibiting factors include the lack of human resources in the Sikka Regency Land Office, the implementation of measurements of many people who put up land boundary signs that are not massive, and the lack of community mindset towards the importance of taking care of the issuance of land certificates. The suggestions: (1) For the Sikka Regency Land Office, it is hoped that complete systematic land registration activities in Sikka Regency are carried out in accordance with applicable regulations and determined targets so that legal certainty and land ownership can be realized properly. (2) For the National Land Agency of Sikka Regency, Sikka Regency should often conduct socialization regarding the management of land certificates and also coordinate with the local government.
Pengaturan Fungsi Pemerintah Kabupaten dalam Menyelenggarakan Urusan Administrasi Kependudukan dan Implementasinya di Kabupaten Kupang Wiwin Maryani Mada; Saryono Yohanes; Rafael Rape Tupen
Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Vol. 2 No. 3 (2024): Juli : Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/doktrin.v2i3.3319

Abstract

As an organizing element, the government is obliged to carry out population administration affairs which is an important aspect of government governance which aims to ensure accurate and valid identifiation for every resident. With the enactment of law number 24 of 2013 concerning amendments to law number 23 of 2006 concerning population administration, it aims to improve and perfect regulations related to populations administration, with a focus on improving services to the community. The formulation of the problem in this research is: (1) How is the function of the district government regulated in carrying out population administration affairs? (2) To what extent is the implementation of the district governments function in carrying out population administration affairs in Kupang district ? The research used in this writing is normative juridical research and is supported by empirical juridical research. The results of this research show : (1) how the functions of the district government are regulated in carrying out population administration, standard operating procedures, and ownership of population documents. (2) to what extent is the implementation of the district governments function in carrying out population administration affairs in Kupang district, which includes : service system, form of service and factors that become obstacles : inadequate facilities and infrastructure, low human resource, and still minimal budget.
Pengaturan Pemungutan Suara Elektronik dalam Mewujudkan Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil di Indonesia Anna Swaran Dewi Kurman; Saryono Yohanes; Hernimus Ratu Udju
Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Vol. 2 No. 4 (2024): Oktober : Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/doktrin.v2i4.4030

Abstract

The purpose of this research is to analyze E-voting arrangements in organizing elections in Indonesia in accordance with the principles of organizing elections in Indonesia. This research is normative legal research which bases its analysis on applicable laws and regulations that are relevant to the legal issues that are the focus of the research. The research data sources are primary data, secondary data and tertiary data which are then analyzed juridically-qualitatively and presented in descriptive form. The research results show that implementing E-voting can overcome various problems in conventional voting systems, but implementing E-voting in elections in Indonesia faces challenges in terms of the readiness of the government, election organizers (KPU), and community culture. Although E-voting offers efficiency and increased participation, clear regulations are still missing, hindering widespread implementation. The readiness of infrastructure and human resources is also an issue, considering the need for adequate training and technology. In addition, people's cultural tendencies that tend to be skeptical of new technology can influence the acceptance of E-voting. Therefore, a comprehensive study and gradual preparation are needed to optimize the implementation of E-voting.
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Pemerintah Desa dalam Penyediaan Air Bersih di Desa Lusilame dan Desa Nuba Atalojo Kecamatan Atadei Kabupaten Lembata Ditinjau dari Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Rosalia Maria Bota; Saryono Yohanes; Hernimus Ratu Udju
Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA Vol. 2 No. 1 (2024): Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/birokrasi.v2i1.903

Abstract

The purpose of this research is to analyze the implementation of the duties and authorities of the Village Government in the provision of clean water in Lusilame Village and Nuba Atalojo Village, Atadei Sub-district, Lembata Regency as viewed from Law No. 6 of 2014 concerning Villages. The research method used in this research is Empirical research. The location of this research was Lusilame Village and Nuba Atalojo Village, Atadei District, Lembata Regency. The type of data used in this research is qualitative data. The data used in the research based on the relevance of the source data, namely primary data and secondary data. Data collection techniques in this study were carried out by interview, observation, and literature/documentation studies. Data processing techniques in this study include editing, coding, and tabulation. The result of this research is that the implementation of the duties and authority of the Lusilame Village government in implementing development related to the provision of clean water is still less than optimal. As for Nuba Atalojo Village, in carrying out its duties and authorities, the government has tried its best so that the community can be helped by the existence of boreholes even though it is still difficult during the dry season. In terms of Law No. 6/2014 on Villages, the governments of Lusilame Village and Nuba Atalojo Village have also been effective in planning, implementing and monitoring because they include the village community, although only some people have the willingness to be involved. There are 3 main factors that inhibit the duties and authority of the village government in providing clean water, namely, the first is the availability of funds, human resources, and community participation.
Co-Authors Abdul Rahman Osama Djawas Adinda Devita Sulastri Dima Adriana Rosalindra Kondi Adu, Alberto V Afra, Paulinus Agnes Doortji Rema Agustinus Seo Bani Albertus Tapuk Parus Alezandro Gerald Tokoh Andry Armando Dethan Anggrida Susana Li Anna Swaran Dewi Kurman Apliana P. R. P. L. Zogara Apolonius Mardi Pelealu Ariance Boboy Aryana Ruthstine Heo Aryana Ruthstine Heo Awa, Paulinus Armando Balelay, Kirsten R F N Bella Octavia Bole Padi Bella Octavia Bole Padi Bili Agus, Yosefiani Margaretha Bili, Martinus Boymau, Melkianus Candra Erens Bira Cyrilius Lamataro Cyrilius Lamataro Cyrilius W.T. Lamataro Dari, Damianus Ngere David Y Meyners Detji K. E. R. Nuban Detji K. E. R. Nuban Dhesy A. Kase Dhesy Arisandielis Kase Djami, Rally Sunardo Djata, Stiven Djara Don Alexander Intan DVG Ebu Kosmas Edon, Bernad Eksam Sodak, Eksam Elisabeth Morib Ello, Ivan Ervi, Veronika Nona Felix Yoseph Pulu Pinga Ferlindo Dominggus Mascareinhas Foenay, Jeniefer Gita Marchlina G. Tuba Helan, Yohanes Giovanni Secondoi Putra Himan Goran, Andreas Haan, Kevin R. S. Hage, Markus Yohanis Hamzah, Surahman Haning, Paul Imanuel M Hendrik, Samuel Jefanya Herinimus Ratu Udju Herminus Ratu Udju Hernimuis Ratu Udju Hernimus Ratu Udju Hironimus Buyanaya Hoar, Sisilia Derlince Honorata Etralia Mardin Hukapati, Umbu Yabbu Hyronimus Buyanaya Inda Juita Kaho Iriantini M.J Takalapeta Januaristi Bule Logo Jeckson Hapu Mbay Jenny Ermalinda Josef M Monteiro Julius Ricky Rivaldo Ata Banafanu Junan Hastuty Christin Nalle Kaka, Imanuel Kalaway, Umbu Rizky Kana, Margaret Laedy Januarita Karolus Kopong Medan Kase, Dhesy A. Kedang, Alexander Baha Klemens Ola Gelu Kofi, Dimas Yulius Koroh, Yan Agustinus Kotan Y. Stefanus Kotan Y. Stefanus Koten, Oktavianus Wara Kuhurima, Angelique Rosalia Lamataro , Cirilius W.T Lamataro, Cyrilius W T Lamataro, Cyrilius W. T Liang, Filomena Lidia Lidya Intan Taitoh Linome, Sari Liong, Hironimus Makarios Meicles Cornelis Ayal Malo, Gladys Chyntia Mangngi, Fivin F Mardi Pelealu, Apolonius Margareta Noviani Amus Maria Adventya Parnes Jani Maria Ayentusianti Mamo Maria De Fatima Barros Maria Esterisna Klau Mario Aprio Almit Lawung Markus Arianto Kia Wuwur Markus Yohanis Hage Martina Paulina Manintamahu Martinus Bili Martinus Bili Matau, Charol Primus Mega, Kristiana P J Megi Octaviana Radji Meriyanti Mayesti Bauky Modestus Rapin Monteiro, Yosef Mario Montero, Josef Mario Mourest Aryanto Kolobani Muhamad Farid Ridha Murti Rana Bokamanu Naben, Empi Adriana Nafie, Indra Apriliando Ndun, Ivan Nuban, Detji E. K. R. Nuno Saldanha Da Silva Fatima Patrisia Yubiliana Herti Mbu Payon, Siti Mariana Benga Pello, Jimmy Petan, Putri Yuniastini Philipus Neri Ahoinnai Putry Cantika Maharani Sonbay Rafael Rape Tupen Rafael Rape Tupen Rapin, Modestus Ratu Udju, Hernimuis Ratu Udju, Hernimus Remijawa, Matias Kalikat Renaldo Lutu Renaldo Lutu Renaldy Zadrian Elimanafe Rivaldo Ata Banafanu, Julius Ricky Rosalia Maria Bota Roseno Napu Setiawan Rudepel Petrus Leo Rudolf Mourits Christian Piero Lanoe Sam Meldrian Althonsius Oematan Samsida Ahmad Seran, Richard Gustavo Sinurat, Aksi Siti Ainul Kholipah Sofian Syukur Stefanus, Kotan Y. Sulun, Esebius T'ek, Aloysius Gonzaga T. Emadjaik, Mario Tadeus, Dhey W. Tapuk Parus, Albertus Tari, Ronaldo Ameta Putra Tegar Cakti Foes Theodorus Andreantoro Hamu Tikwa Petronela Selan Tinenti, Jimmy Juandi Tonubessi, Salsa Dianprima Tuba Helan, Yohanes G Tupen, Rafael Tupen, Rafael R Tupen, Rafael Rape Umbu L. Pekuwali Umbu Lily Pekuwali Usu, Benedikta Victoria Desriana Meo Winda W. Ndolu Wiwin Maryani Mada Yanto Demetus Modu Yefri Jonathan Ae Yoh G. Tuba Helan Yoh. G. Tuba Helan Yohanes Baptista Geroda Laga Doni Soge Yohanes G. Tuba Helan Yohanes G. Tuba. Helan Yohanes G.Tubahelan Yosef Mario Monteiro Yosef Mario Monteiro Yosefina Sartika Indah Yoseph Nainahas Yoshua Alehandro Adoe Yosua Oktoriardo Loda