Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

PERGESERAN MAKNA MAHAR DALAM TRADISI PERKAWINAN ADAT MANDAILING: PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN NILAI SOSIAL Asrul Hamid; Nst, Andry Muda; Ritonga, Raja; Hsb, Zuhdi; Siregar, Ilham Ramadan
Familia: Jurnal Hukum Keluarga Vol. 6 No. 1 (2025)
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/familia.v6i1.298

Abstract

Penelitian ini membahas pergeseran makna mahar dalam tradisi perkawinan adat Mandailing dari perspektif hukum Islam dan nilai sosial. Mahar dalam adat Mandailing awalnya berfungsi sebagai simbol penghormatan dan tanggung jawab calon suami terhadap istri serta keluarganya. Namun, seiring perkembangan zaman, nilai mahar semakin bergeser menjadi alat ukur status sosial yang sering kali membebani pihak laki-laki. Pergeseran ini bertentangan dengan prinsip hukum Islam yang menekankan kesederhanaan, keikhlasan, dan kemudahan dalam pernikahan. Penelitian ini merupakan metode kualitatif bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan normatif-sosiologis, mengkaji data dari hasil wawancara dengan tokoh adat, tokoh agama, serta literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya mahar sering kali menjadi faktor penghambat pernikahan dan memicu konflik sosial dalam masyarakat. Dalam falsafah Mandailing, hombardo adat dohot ibadat (berdampingan antara adat dan ibadat) menegaskan bahwa adat dan Islam harus berjalan selaras. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara tradisi dan prinsip Islam dalam menentukan mahar. Edukasi masyarakat mengenai esensi mahar dalam Islam menjadi solusi utama untuk mengembalikan makna mahar kepada hakikatnya sebagai bentuk penghormatan, bukan sebagai alat ukur status sosial.
Penarikan Seserahan Pernikahan di Mandailing Natal: Antara Tradisi dan Hukum Islam Hasibuan, Zuhdi; Asrul Hamid; Raja Ritonga; Andri Muda Nst; Ilham Ramadan Siregar
Kodifikasia Vol 19 No 1 (2025): Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam
Publisher : IAIN PONOROGO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/kodifikasia.v19i1.10486

Abstract

This study examines the practice of reclaiming marriage gifts (seserahan) in Mandailing Natal from the perspective of Islamic law and local traditions. Originally intended as a gesture of respect toward women, seserahan has often become a source of post-divorce conflict due to misalignment between customary norms and Sharia principles. Employing a qualitative approach with a descriptive-analytical method, the study integrates literature reviews, in-depth interviews, and participatory observation to explore the social, cultural, and legal dynamics surrounding the practice. The findings reveal that the reclamation of seserahan frequently contradicts the Islamic principle of justice, especially when seserahan is misconstrued as a mahr (dowry) or used to reinforce patriarchal dominance. Moreover, the practice reflects the dilemma faced by modern communities in balancing religious and cultural identities. Proposed solutions include religion-based mediation, Islamic legal education, the revision of customary norms, and a continued research agenda. This research contributes to contemporary Islamic legal discourse by highlighting the need to harmonize local traditions with the universal principles of Islam. The study's outcomes are expected to serve as a foundation for formulating more inclusive and equitable local policies, and to inspire dialogue on how religion and culture can coexist without undermining one another.
Pelatihan Living Hadits Bagi Santri Pondok Pesantren Darussalam Parmeraan Kecamatan Sipongot Kabupaten Padang Lawas Utara Sumatera Utara Siregar, Ilham Ramadan; Ritonga, Raja; Hamid, Asrul; Akhyar, Akhyar; Amiruddin, Amiruddin; Nst, Andri Muda; Ritonga, Syaipuddin; Hasibuan, Sri Wahyuni
Journal of Humanity Dedication Vol. 2 No. 1 (2024): Journal of Humanity Dedication
Publisher : Institut Agama Islam Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55062//JABDIMAS.2024.v2i1/479/5

Abstract

Living Hadith is a concept in Islam that has an important role as a source of inspiration in everyday life. This concept refers to Islamic teachings that are alive and relevant to the context of society. The application of Living Hadith can help students to overcome daily life problems and provide guidance in behavior. Therefore, a better understanding of the concept of Living Hadith needs to be improved among students. This training aims to help participants instill students' understanding of living hadith studies. This training activity was carried out at the Darussalam Parmeraan Islamic boarding school located in Parmeraan Village, Sipiongot District, North Padang Lawas Regency, North Sumatera. The research method used is to conduct a pre-test at the beginning of the training, followed by presentation activities, and discussions on understanding living hadith. Then continued with questions and answers continued with evaluation through post-test activities. The results of the service show that students of the Darussalam Parmeraan Islamic boarding school need to understand that Living Hadith is a relevant Islamic teaching to be applied in the context of modern society. A better understanding of Living Hadith can help students in solving daily life problems and provide guidance in behaving in accordance with Islamic teachings.
NURUDDIN ‘ITR'S HADITH MANHAJ: A SIGNIFICANT CONTRIBUTION TO THE DEVELOPMENT OF HADITH STUDIES Siregar, Ilham Ramadan
Jurnal Studi Hadis Nusantara Vol 6, No 2 (2024): JSHN VOL 6 NO 2 DESEMBER 2024
Publisher : Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/jshn.v6i2.18636

Abstract

This study aims to comprehensively examine Nuruddin ‘Itr’s methodology in Manhaj ‘Ulum al-Hadith, both from a methodological perspective and its implications for the development of hadith studies today. Through this research, it is expected to gain a deeper understanding of how Nuruddin ‘Itr’s methodology provides solutions to various challenges in modern hadith studies. One of his contributions to the field is that Shaykh Nuruddin ‘Itr offers a systematic and comprehensive approach to hadith criticism. Nuruddin 'Itr defines hadith as everything attributed to the Prophet Muhammad saw., whether in the form of words, actions, or approvals, with the criteria for an authentic hadith (sahih) including a continuous chain of transmission (sanad), the justice and precision of the narrators, and being free from contradictions (shadh) and defects ('illah). He emphasizes that authentic hadith must be followed, while the application of solitary (ahad) and weak (da'if) hadith requires caution, especially in matters of creed and law. Although the official codification of hadith began after the Prophet’s time, its authenticity has been preserved through a rigorous scientific methodology. Nuruddin 'Itr also highlights the importance of sincerity and ethics in studying and transmitting hadith, as well as the need to adapt teaching methods to remain relevant in modern times.
Sosialisasi terhadap penetapan batas usia perkawinan dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan pada masyarakat Panyabungan Hamid, Asrul; Nst, Andri Muda; Idris, Idris; Hsb, Zuhdi; Siregar, Ilham Ramadan; Nasution, Suryadi; Akhyar, Akhyar; Ritonga, Raja; Ritonga, Syaipuddin; Siregar, Resi Atna Sari; Nahari, Lailan
SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Vol 8, No 1 (2024): March
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jpmb.v8i1.22170

Abstract

AbstrakPerubahan batas usia perkawinan yang awalnya 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk Perempuan menjadi 19 tahun baik untuk laki-laki dan perempuan sesuai yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan upaya pemerintah untuk menekan tingginya angka perkawinan di bawah umur dengan memperhatikan kemaslahatan. Tujuan pengabdian ini dilakukan untuk mensosialisasikan perubahan aturan hukum tersebut sehingga timbul kesadaran di masyarakat. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan kepada masyarakat desa binaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal dengan latar belakang usia dan pendidikan yang berbeda dengan jumlah 100 orang. Metode dilakukan dengan beberapa tahapan; pertama, tahap persiapan dengan mengumpulkan peserta dan melakukan pretest secara sederhana kepada peserta untuk memahami sejauh mana tingkat pemahaman mereka terhadap materi sosialisasi, kedua, tahap pelaksanaan dengan memberikan materi sosialisasi, menjelaskan materi tersebut dengan baik, setelah itu dilakukan diskusi interaktif dengan peserta, ketiga,  tahap evaluasi dengan melakukan postest kepada peserta dan dari hasil postest tersebut dijadikan bahan evaluasi terhadap perbaikan pendampingan berikutnya. Hasil kegiatan pasca sosialisasi ini memberikan trend positif terlihat dari antusiasme dan kepuasan peserta mencapai 85% Puas dan 0% Tidak Puas, hal ini menunjukkan kegiatan berjalan dengan baik. Pemahaman peserta juga meningkat menjadi 45% dari sebelumnya 5%, namun karena masih ada dari peserta yang masih Tidak Paham 13% sehingga pendampingan yang berkelanjutan harus dilakukan dengan memberikan akses secara kontinu dengan berbagai media komunikasi untuk keberlanjutan dari kegiatan sosialisasi. Kata kunci : batas usia perkawinan; masyarakat panyabungan; undang-undang perkawinan. AbstractChanges to the marriage age limit from 19 years for men and 16 years for women to 19 years for both men and women as stated in Law Number 16 of 2019. Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage are The government's efforts to reduce the high number of underage marriages by paying attention to welfare. The aim of this service is to socialize changes to legal regulations so that awareness arises in society. This outreach activity was carried out among the village community assisted by the Mandailing Natal State Islamic College with different age and educational backgrounds totaling 100 people. The method is carried out in several stages; first, the preparation stage by conducting a pretest on participants to understand the extent of their understanding of the socialization material, second, the implementation stage by providing socialization material, explaining the material well, after that an interactive discussion is held with the participants, third, the evaluation stage by conducting a posttest to participants and the results of the posttest are used as evaluation material for subsequent improvements in mentoring. The results of this post-socialization activity provided a positive trend as seen from the enthusiasm and satisfaction of participants reaching 85% Satisfied and 0% Dissatisfied, this shows that the activity went well. Participants' understanding also increased to 45% from the previous 5%, however, because there were still 13% of participants who did not understand, ongoing assistance must be carried out by providing continuous access to various communication media for the continuity of socialization activities. Keywords: marriage age limit; panyabungan community; marriage law.
PERAN DINAS PENDIDIKAN DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI KABUPATEN MANDAILING NATAL Harahap, Salma; Inkrid Alia; Muhammar Fuadi; Rodiyah; Rosdanilah; Siti Masitoh; Ilham Ramadhan Siregar
Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Vol. 11 No. 01 (2026): Volume 11 No. 01 Maret 2026 Publish
Publisher : Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/jp.v11i01.43575

Abstract

This study aims to analyze the role of the Mandailing Natal Regency Education Office in improving the quality of education in the region. The primary problem in this study relates to the local government's efforts to manage, foster, and supervise educational units to improve the quality of educational services, which still face various challenges both in terms of resources and regional conditions. The study used a qualitative approach with descriptive methods to obtain a comprehensive picture of the institution's role. Data collection techniques included observation, interviews, and documentation with parties involved in the provision of education. The data obtained were then analyzed through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing.The results indicate that the Mandailing Natal Regency Education Office plays a strategic role as a policy formulator, program implementer, facilitator, and evaluator in efforts to improve the quality of education. Various programs implemented include improving teacher competency through training and workshops, equalizing educational facilities and infrastructure, implementing academic and managerial supervision, and strengthening internal quality assurance systems in schools. Furthermore, the Education Office also builds collaborations with various parties to support the improvement of the quality of educational services. However, the program's implementation still faces several challenges, including budget constraints, uneven distribution of teaching staff, and challenging geographic conditions. Therefore, more comprehensive planning, strengthened coordination between stakeholders, and optimized resource utilization are needed to ensure sustainable improvements in education quality.
PRESERVING THE TRADITION OF HADITH SANAD IJAZAH IN PESANTREN OF MANDAILING NATAL: Scholarly Continuity and Academic Challenges Siregar, Ilham Ramadan; Ritonga, Raja; Hamid, Asrul; Hsb, Zuhdi; Nst, Andri Muda; Rababah, Mahmoud Ali
RIWAYAH Vol 11, No 1 (2025): Riwayah : Jurnal Studi Hadis
Publisher : Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/riwayah.v11i1.31428

Abstract

The sanad tradition serves as a fundamental mechanism for preserving the authenticity and continuity of hadith through a reliable and accountable chain of transmission. In Indonesia, particularly in Mandailing Natal, this tradition is actively maintained in Pesantren (pesantren), where the transmission of canonical hadith texts—such as Arba‘in an-Nawawi, Bulugh al-Maram, and Sahih al-Bukhari—relies on a sanad-based educational system. This study explores the mechanism of granting ijazah sanad (sanad certificates) in selected pesantren—notably Musthafawiyah, Darul Ulum, and Roihanul Jannah—and examines their contribution to sustaining hadith scholarship. Employing a qualitative methodology that includes fieldwork and historical analysis, the research reveals that sanad certification is not a mere formal acknowledgment, but the result of a rigorous academic and spiritual process. Teaching methods such as musyafahah, talaqqi, and sorogan are employed alongside recitations in class, mosques, and during Ramadan. Certificates are granted only to students who meet strict academic criteria, including completion of hadith study under a teacher with authenticated sanad lineage, comprehension of the matan, and observance of proper adab. Most sanad lineages trace back to scholars connected to Madrasah Ash-Shalatiyah and Darul Ulum Makkah, including Shaykh Muhammad Yasin al-Fadani. Despite its critical role, academic studies on hadith sanad remain limited compared to Qur’anic sanad research. This study underscores the need to revitalize scholarly attention to hadith sanad traditions and affirms the strategic role of pesantren as institutions preserving the integrity and transmission of classical Islamic knowledge. [Tradisi sanad merupakan mekanisme fundamental dalam menjaga keautentikan dan kesinambungan hadis melalui rantai transmisi yang andal dan dapat dipertanggungjawabkan. Di Indonesia, khususnya di Mandailing Natal, tradisi ini secara aktif dilestarikan di lembaga pendidikan pesantren, di mana transmisi kitab-kitab hadis klasik seperti Arba‘in an-Nawawi, Bulugh al-Maram, dan Sahih al-Bukhari dilakukan melalui sistem pendidikan berbasis sanad. Penelitian ini mengkaji mekanisme pemberian ijazah sanad (sertifikat sanad) di beberapa pesantren—terutama Musthafawiyah, Darul Ulum, dan Roihanul Jannah—dan menelaah kontribusinya dalam mempertahankan keberlanjutan keilmuan hadis. Dengan pendekatan kualitatif melalui studi lapangan dan analisis historis, penelitian ini menemukan bahwa pemberian ijazah sanad bukan sekadar formalitas, melainkan hasil dari proses akademik dan spiritual yang ketat. Metode pengajaran seperti musyafahah, talaqqi, dan sorogan diterapkan bersamaan dengan pengajian di kelas, masjid, dan selama bulan Ramadan. Sertifikat hanya diberikan kepada santri yang memenuhi kriteria akademik ketat, termasuk menyelesaikan kajian kitab hadis di bawah bimbingan guru bersanad sah, memahami matan hadis, dan menunjukkan adab serta komitmen belajar. Mayoritas rantai sanad ditelusuri hingga ulama-ulama yang terhubung dengan Madrasah Ash-Shalatiyah dan Darul Ulum Makkah, termasuk Syekh Muhammad Yasin al-Fadani. Meskipun memiliki peran krusial, kajian akademik tentang sanad hadis masih terbatas dibandingkan dengan kajian sanad Al-Qur’an. Studi ini menegaskan pentingnya revitalisasi perhatian akademik terhadap tradisi sanad hadis dan meneguhkan peran strategis pesantren dalam menjaga integritas dan transmisi keilmuan Islam klasik.]
Praktik Walimatul ‘Urs di Mandailing Natal: Antara Tradisi, Kepatuhan Sosial, dan Perspektif Maqashid Syariah: Walimatul ‘Urs Practices in Mandailing Natal: Between Tradition, Social Obligation, and the Maqasid al-Shariah Perspective Zuhdi Hasibuan; Raja Ritonga; Asrul Hamid; Andri Muda Nst; Ilham Ramadan Siregar
ISTIDLAL Vol 5 No 01 (2026): AL-AQWAL : Jurnal Kajian Hukum Islam
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53491/alaqwal.v5i01.2023

Abstract

Walimatul ‘Urs in Mandailing Natal constitutes an integral component of local matrimonial traditions; however, its contemporary practice is frequently marked by excessive expenditure and ostentatious display. In many cases, members of the community irrespective of their socioeconomic status experience considerable social pressure to organize elaborate wedding ceremonies in order to conform to prevailing societal expectations. This study seeks to critically examine the incongruity between such extravagant practices of walimatul ‘urs and the normative framework of Maqasid al-Shariah, which underscores the principles of moderation, prudent wealth management, and the prevention of wastefulness (israf) and harm (mafsadah). Employing a qualitative research design, this study investigates the socio-economic implications of lavish walimah practices and evaluates their alignment with the higher objectives of Islamic law. The findings reveal that the excessive implementation of walimatul ‘urs generates adverse consequences, including substantial financial burdens on the families of the bride and groom, as well as psychological distress arising from heightened social expectations. Furthermore, these practices risk undermining the ethical and social objectives envisioned within the Maqasid al-Shariah framework. In light of these findings, this study advocates for a paradigmatic shift in societal attitudes toward the implementation of walimatul ‘urs, emphasizing simplicity, proportionality, and sustainability. Such a transformation is essential to ensure that matrimonial practices remain aligned with the core values of Islamic teachings while simultaneously fostering long-term social and economic well-being
Beyond the Concordance: Reassessing A.J. Wensinck’s Legacy in Western Hadith Studies Ilham Ramadan Siregar; Raja Ritonga; Mahmoud Ali Rababah
MADINAH Vol 13 No 1 (2026): Madinah: Jurnal Studi Islam
Publisher : INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH LAMONGAN, INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58518/madinah.v13i1.4946

Abstract

Western scholarship on hadith has been shaped by philological, historical-critical, and transmission-based approaches that view hadith both as a normative Islamic source and as historical evidence of early Muslim intellectual, legal, and theological development. Within this tradition, Arent Jan Wensinck holds an important yet ambivalent position. His bibliographical works, especially A Handbook of Early Muhammadan Tradition and Concordance et indices de la Tradition Musulmane, later known as Miftāḥ Kunūz al-Sunnah and al-Mu‘jam al-Mufahras li Alfāẓ al-Ḥadīth al-Nabawī, greatly advanced hadith retrieval, textual comparison, and thematic indexing. Yet his interpretation of hadith, Sunnah, and Islamic creed was shaped by orientalist assumptions, Semitic philology, comparative religion, and historical criticism, leading him to regard parts of the hadith corpus as products of early Muslim communal development influenced by Jewish, Christian, Hellenistic, and Near Eastern traditions. This article reassesses Wensinck’s contribution by distinguishing his technical-bibliographical achievements from his theoretical-historical assumptions. Using qualitative library research with historical-critical and intellectual-biographical approaches, it examines his major works, methodology, and scholarly reception. The study argues that Wensinck’s legacy cannot be reduced to orientalist skepticism or bibliographical utility. While valuable for takhrīj and indexing, his conclusions require critique through classical and contemporary hadith epistemology in Western hadith studies today
The Intellectual Authority of Yasin Al-Fadani In The Global Transmission of Hadith Nur Hamidah Pulungan; Ilham Ramadan Siregar; Yasser Muda Lubis; Mowafg Abrahem Masuwd
Jurnal Ushuluddin Vol. 34 No. 1 (2026): June
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/6zge3g67

Abstract

This study investigates the intellectual authority and contributions of Shaykh Muhammad Yasin al-Fadani to global hadith scholarship, widely known as Musnid al-Dunyā for his extensive sanad networks in the modern period. It addresses the marginalization of Southeast Asian ulama in dominant narratives of Islamic intellectual history, which emphasize Middle Eastern centers while underrepresenting Nusantara contributions. Using a historical-qualitative approach, this research analyzes primary sources, including al-Fadani’s sanad compilations, ijāzah documents, and scholarly writings, supported by literature on Islamic intellectual networks and hadith transmission. The analysis is framed within transregional epistemic networks and sanad-based authority as a living tradition of knowledge production. The findings show that al-Fadani played a pivotal role in connecting Southeast Asian and Middle Eastern scholarly worlds through teaching, documentation, and systematic transmission of hadith knowledge. His authority was grounded not only in the accumulation of sanad chains but also in his ability to institutionalize transmission practices within modern scholarly contexts. This reflects epistemic agency in which Southeast Asian scholarship actively shapes global Islamic intellectual traditions rather than merely receiving them. Furthermore, al-Fadani transformed classical sanad traditions into a structured epistemological framework compatible with modern Islamic educational systems without severing their traditional foundations. His legacy reconfigures understandings of authority, transmission, and scholarly legitimacy in contemporary hadith studies. Overall, this study re-evaluates Southeast Asian intellectual presence in global Islamic scholarship by positioning al-Fadani as a key figure in preserving, systematizing, and expanding sanad-based knowledge networks.