Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.615
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dinamika Hukum Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial budaya Jurnal Wilayah dan Lingkungan Jurnal Pendidikan Geografi: Kajian, Teori, dan Praktik dalam Bidang Pendidikan dan Ilmu Geografi Policy & Governance Review Jurnal Administrasi Publik (JAP) Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara Civil Service : Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Widya Komunika: Jurnal Komunikasi Pendidikan Open Access Indonesia Journal of Social Sciences Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik (JDKP) Open Access Indonesia Journal of Social Sciences Co-Value : Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan Journal of Social And Economics Research Jurnal Ilmu Administrasi Negara Innovative: Journal Of Social Science Research Public Policy and Management Inquiry journal of social and economic research Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Tobirin Tobirin
Universitas Jenderal Soedirman
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 59 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 59 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PENERAPAN ETIKA MORALITAS DAN BUDAYA MALU DALAM MEWUJUDKAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG PROFESIONAL Tobirin Tobirin
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 2 No 2 November (2008): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (241.83 KB)

Abstract

Existence of PNS become keyword from taking place an state especially in service of public. Big role which is accountability this civil servant make civil servant required by society and have to domicile strategic in life of have state and go into society. But along with the role of strategic of civil servant confronted by various problem embosoming, of low performance storey;level, and ethics of morality which not yet been woke up, low prosperity storey;level, ill defined career ladder, and reward , construction and observation . Various this problems become bureaucracy reform starting point to improve;repair performance of aparatur bureaucracies. One other primal are how to apply ashamed culture in bureaucracy. Role of humanist a leader needed especially to give example to his him. Beside that in improve;repairing performance of civil servant this is needed stages;steps, like repair of system of rekruitmen, punisment and reward the fairness, clear and coherent law, slogan civil servant , correcting political system. Keyword : performance, cultural of shame, leader.
Fostering Trust In Collaborative: Building Child-Friendly Cities in Emerging Industrial Landscapes Tobirin tobirin; Sunee Hongwiset; Slamet Rosyadi; Siti Kunarti; Darmanto Sahat
Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya Vol 25, No 2 (2023): December
Publisher : Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/jantro.v25.n2.p233-243.2023

Abstract

This article examines the reconstruction of stakeholder confidence in the collaborative governance process for the sustainability of child-friendly cities in new industrial communities. Research problems are due to the implications of the growth of new industrial societies, differences and conflicts of interest between stakeholders, child growth and development problems, high stunting, juvenile delinquency, street children, and parenting patterns that are not by needs. This study aims to analyze the reconstruction of stakeholder trust in creating awareness and shared commitment to collaborative governance processes to realize the sustainability of child-friendly cities. The research method is qualitative, research data is collected through in-depth interviews and focus group discussions (FGD). The results of the study show that collaborative governance processes are faced with different interest gaps that result in a lack of trust and commitment to realizing a child-friendly city. A joint forum among stakeholders in the child-friendliness campaign efforts has been organized but shows no signs of effectiveness. The lack of synergy between local governments and industry players is present, therefore efforts to rebuild trust in realizing the sustainability of a child-friendly environment need to be optimized through communication, openness, social responsibility, and supervision of local governments.  
Persepsi Masyarakat Terhadap Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Banyumas Wiji Lestari; Denok Kurniasih; Tobirin Tobirin
Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi dan kewirausahaan Vol. 14 No. 7 (2023): Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan
Publisher : Program Studi Manajemen Institut Manajemen Koperasi Indonesia Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/covalue.v14i7.3916

Abstract

Stunting merupakan permasalahan gizi yang dihadapi oleh banyak masyarakat di dunia, tidak terkecuali di Indonesia dengan angka prevalensi stunting yang cukup tinggi. Meningkatnya kasus stunting tidak terlepas dari persepsi yang terbentuk di masyarakat itu sendiri serta tingkat kesadaran akan potensi bahaya yang dimiliki stunting, baik dari pemerintah sebagai pemangku kebijakan, maupun pihak-pihak lain yang berkaitan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap percepatan penurunan stunting di Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan kasus dan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis. Pengumpulan data dilakukan di Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, dalam waktu selama 1 (satu) bulan pada September-Oktober 2023 dengan menggunakan metode teknik pengamatan (observasi lapangan), studi kepustakaan, dokumentasi, dan catatan lapangan, metode analisis menggunakan metode interpretatif dan penalaran induktif yang disajikan dalam bentuk teks naratif. Hasil penelitian menunjukkan persepsi stunting di masyarakat Kabupaten Banyumas memiliki keterkaitan dengan angka prevalensi stunting di daerah tersebut, masyarakat menilai edukasi dan pemberian informasi secara berkelanjutan dapat meningkatkan daya ingat dan kepahaman serta kepedulian masyarakat terhadap stunting, selain itu pembentukan regulasi yang tepat sasaran sesuai dengan kondisi lapangan, juga mempercepat penurunan stunting di suatu daerah.
Implementasi Etika Administrasi Publik Dalam Pencapaian Good Goverence di Indonesia Bakhrur Rokhman; Denok Kurniasih; Tobirin Tobirin
Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi dan kewirausahaan Vol. 14 No. 7 (2023): Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan
Publisher : Program Studi Manajemen Institut Manajemen Koperasi Indonesia Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/covalue.v14i7.3950

Abstract

Etika diartikan sebagai gagasan atau ajaran moral yang harus dihormati oleh pegawai negeri di sektor publik. Etika mengacu pada prinsip-prinsip perilaku yang baik atau kode etik yang harus dipatuhi oleh penyedia layanan publik. Menurut definisi, etika adalah cabang filsafat yang berhubungan dengan ajaran moral dalam perilaku manusia, manfaat dan kerugian dari berbagai tindakan, dan alasan moral atas sikap, perilaku, dan perilaku yang harus dianut atau dihindari oleh para profesional kesehatan. “Penerapan Etika Administrasi Publik dalam Mewujudkan Good Governance di Indonesia” merupakan kajian kualitatif yang melihat peran etika administrasi publik dalam terciptanya pelayanan publik yang efektif dan efisien. Penelitian ini mengkaji pengalaman di beberapa organisasi pelayanan publik di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif, yang berarti tujuan utamanya adalah mengamati fenomena dan menyelidiki makna yang mendasarinya. Pemilihan metodologi kualitatif didasarkan pada kemampuannya dalam memberikan gambaran komprehensif mengenai peristiwa. Penelitian kualitatif memfasilitasi pemahaman tentang komponen penting suatu peristiwa. Penelitian menunjukkan bahwa etika administrasi publik telah diterapkan di Indonesia pada berbagai tingkat pelayanan publik; Namun, masih banyak permasalahan yang muncul, seperti pelayanan yang tidak jelas, gutan yang tidak sah, dan pengabaian hak dan martabat penerima layanan.
Collaborative Goverment Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Pembangunan Budidaya Udang Berbasis Kawasan Dimas Bayu Setiawan; Denok Kurniasih; Tobirin Tobirin
Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi dan kewirausahaan Vol. 14 No. 7 (2023): Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan
Publisher : Program Studi Manajemen Institut Manajemen Koperasi Indonesia Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/covalue.v14i7.3951

Abstract

Pembangunan budidaya udang berbasis kawasan mengemuka sebagai agenda utama dalam konteks hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Fenomena ini menandai pergeseran paradigma dari pendekatan konvensional ke arah kerjasama dan kolaborasi yang lebih erat antara kedua tingkatan pemerintahan tersebut. Pada intinya, collaborative government menjadi kunci penting dalam merancang kebijakan yang memastikan keseimbangan antara kebutuhan pusat dan aspek lokal dalam pembangunan sektor budidaya udang. Metode penelitian yang digunakan adalah literature review. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika kolaborasi ini didasarkan pada transparansi dan akuntabilitas, memastikan bahwa kebijakan dan tindakan mencerminkan kepentingan publik. Keterlibatan masyarakat, optimalisasi sumber daya, dan penanganan konflik kepentingan menjadi inti dari etika ini, menjaga harmoni antara pemerintah dan masyarakat serta memastikan keberlanjutan budidaya udang yang bertanggung jawab. Temuan penelitian di Kecamatan Indramayu menegaskan pentingnya kolaborasi dalam mewujudkan keberlanjutan kawasan pesisir berbasis budidaya udang vaname.
Penataan Pegawai non-ASN ditinjau dari Etika Birokrasi Latif Wahyudin; Tobirin Tobirin; Denok Kurniasih
Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi dan kewirausahaan Vol. 14 No. 7 (2023): Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan
Publisher : Program Studi Manajemen Institut Manajemen Koperasi Indonesia Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/covalue.v14i7.3952

Abstract

Pelayanan publik yang prima memerlukan integritas, akuntabilitas, dan profesionalisme dari Aparatur Sipil Negara (ASN). Salah satu tantangan terbesarnya adalah dari segi kualitas maupun kuantitas ASN yang ada. Jumlah ASN per 30 Juni 2023 adalah 4.282.429, terdiri dari PNS (89%) dan PPPK (11%). Terbatasnya rekrutmen ASN dan pensiun ASN setiap tahun dapat menyebabkan pelayanan publik terganggu. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) mengangkat pegawai non-ASN untuk mengatasi kekurangan sumber daya manusia. Meskipun diskresi untuk mengangkat pegawai non-ASN telah dicabut, instansi pemerintah tetap melakukannya. Terdapat peningkatan signifikan dalam jumlah pegawai non-ASN dari 400.000 pada 2018 menjadi 2,4 juta pada 2022. Kehadiran pegawai non-ASN memberikan kontribusi pada pelayanan publik, tetapi juga membawa kendala seperti lemahnya seleksi dan beban kerja yang tidak seimbang dengan PNS. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 mencakup tujuh agenda transformasi, salah satunya adalah penataan pegawai non-ASN. Tujuan dari transformasi tersebut adalah menciptakan birokrasi yang profesional dan berkelas dunia. Pemerintah harus menata pegawai non-ASN paling lambat Desember 2024, menggantikan batas waktu yang sebelumnya pada 28 November 2023. Diperlukan pengambilan kebijakan berdasarkan etika birokrasi untuk menangani masalah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan penelitian pustaka untuk menjelaskan teori dan konsep terkait penataan pegawai non-ASN. Etika birokrasi berperan sebagai pedoman untuk memastikan perilaku integritas dan keadilan dalam administrasi publik. Penataan pegawai non-ASN harus memperhatikan nilai dasar "BerAKHLAK," yang merupakan akronim dari orientasi pelayanan, akuntabilitas, kompetensi, harmoni, loyalitas, adaptabilitas, dan kolaborasi. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa penataan pegawai non-ASN adalah isu penting yang perlu perhatian serius dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 menjadi upaya untuk menangani masalah ini. Kesuksesan penataan membutuhkan penerapan etika birokrasi yang konsisten dan mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan individu atau kelompok.
Profesionalisme Auditor Internal dalam Konflik Peran : Studi Kasus pada Satuan Pengawas Internal di Rumah Sakit Pemerintah Nurul Wulandhani; Denok Kurniasih; Tobirin Tobirin
Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi dan kewirausahaan Vol. 14 No. 7 (2023): Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan
Publisher : Program Studi Manajemen Institut Manajemen Koperasi Indonesia Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/covalue.v14i7.3953

Abstract

Badan Layanan Umum Daerah mensyaratkan adanya pengawasan dengan Satuan Pengawas Internal. Adanya pengaruh konflik peran terhadap ketidakjelasan peran auditor internal di Rumah Sakit karena auditor internal sebagai fungsional dan sebagai anggota SPI. Penelitian sebelumnya lebih berfokus pada auditor di sektor swasta atau pada Kantor Akuntan Publik, sehingga penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris yang berhubungan dengan konflik peran dalam ketidakjelasan peran auditor di semua level auditor terhadap profesionalisme. metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan auditor senior, auditor menengah, dan auditor junior, observasi langsung, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian mengungkapkan adanya konflik peran yang dirasakan oleh anggota SPI yang juga bekerja sebagai pelaksana di fungsional lain. Namun, kesadaran dari anggota SPI tentang peran ganda mereka sebagai auditor dan fungsional memberikan gambaran bahwa konflik peran tidak berpengaruh pada profesionalisme. Program kerja audit yang disusun sebelum melakukan audit juga membantu menciptakan suasana audit yang sesuai dengan kemampuan SPI.
25 Tahun Reformasi: Kebijakan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Republik Indonesia Nurulia Tiara Sani; Denok Kurniasih; Tobirin Tobirin
Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi dan kewirausahaan Vol. 14 No. 7 (2023): Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan
Publisher : Program Studi Manajemen Institut Manajemen Koperasi Indonesia Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/covalue.v14i7.3954

Abstract

Korupsi merupakan permasalahan yang signifikan di Indonesia. Berdasarkan data Transparency International, Indeks Persepsi Korupsi(IPK) Indonesia menempati peringkat 110 dari 180 negara/wilayah, dengan skor 34 dari 100. Reformasi di Indonesia sudah berjalan selama 25 tahun. Era reformasi menjadi titik baru, dimana upaya pemberantasan korupsi di Indonesia mengalami banyak perkembangan. Dengan menggunakan studi pusataka, dianalisis kebijakan pemberantasan korupsi berdasarkan era kepemimpinan presiden Indonesia. Hasil menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi selama reformasi mengalami perkembangan. Kepemimpinan memainkan peran penting dalam mengeluarkan regulasi dan implementasinya. Lembaga antikorupsi, khususnya KPK menjadi ujung tombak dalam pemberantasan korupsi. Tetapi, masih terdapat tantangan besar bagi pemberantasan korupsi di Indonesia.
Penerapan Core Value “BerAKHLAK” ASN Pada Pelayanan Publik Di Kelurahan Kenteng Fatihatul Amanah; Denok Kurniasih; Tobirin Tobirin
Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi dan kewirausahaan Vol. 14 No. 7 (2023): Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan
Publisher : Program Studi Manajemen Institut Manajemen Koperasi Indonesia Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/covalue.v14i7.3955

Abstract

Pelayanan publik adalah satu fungsi utama Aparatur Sipil Negara (ASN), pelayanan publik mencakup berbagai kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat sesuai dengan regulasi yang berlaku. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik memberikan landasan hukum yang penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia, serta mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan pelayanan publik, hak, kewajiban, dan larangan bagi pelaksana pelayanan publik. Core value  BerAKHLAK ini menjadi titik tonggak penguatan budaya kerja ASN, yang tidak hanya diterapkan pada ASN tingkat pusat namun juga pada tingkat daerah, tak terkecuali pada pemerintahan kelurahan sebagai pemerintahan terendah yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Peribahasa dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung adalah peribahasa yang dikenal luas oleh Masyarakat Indonesia mengandung arti bahwa seseorang sudah sepatutnya mengikuti atau menghormati adat istiadat setempat, menghargai dan memperhatikan lingkungan serta menjaga hubungan baik dengan orang-orang di sekitar. Di Indonesia masih terdapat Kelurahan yang bercorak desa, dimana kelurahan bercorak desa memiliki karakteristik unik, penulis meneliti bagaimana penerapan core value ASN BerAKHLAK pada pelayanan Publik di Kelurahan yang masih bercorak desa dengan metode penelitian kualitatif, dengan hasil  core value ASN BerAKHLAK telah diterapkan dengan baik walaupun masih ada beberapa kendala.
Intervensi Berbasis Masyarakat; Collaborative Governance Dalam Penanganan Rehabilitasi Narkoba Tony Gunawan; Denok Kurniasih; Tobirin Tobirin
Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi dan kewirausahaan Vol. 14 No. 7 (2023): Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan
Publisher : Program Studi Manajemen Institut Manajemen Koperasi Indonesia Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/covalue.v14i7.3956

Abstract

Narkoba menjadi persoalan pelik dari tingkat lokal sampai global. Strategi kebijakan juga telah diterapkan. Tulisan ini untuk menganalisis sekaligus mengembangkan implementasi kebijakan yang menggunakan pendekatan komunal melalui program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM). Melalui konsep collaborative governance, kami membaca upaya pemerintah untuk mengintegrasikan modal sosial pada masyarakat untuk diberdayakan dalam proses rehabilitasi. Modal sosial digunakan sebagai dasar kolaborasi. Metode yang digunakan untuk membedah konsep tersebut menggunakan kualitatif dan wawancara dengan eksekutor kebijakan. Hasil analisa menunjukkan terdapat pembagian tanggung jawab para aktor. Kesamaan persepsi dan tujuan diimplementasikan pada tataran aktivitas bersama dalam kerja sama formal. Makalah ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat pada pelayanan publik dalam kerangka collaborative governance menjadi terobosan yang efektif. Pemerintah tidak lagi dominan, kewenangan dan tanggung jawab dibagi dengan kelompok masyarakat untuk mengelola masalah publik. Perlu diperluas konsep collaborative governance pada sektor publik lainnya. Kami juga menemukan adanya kelemahan dalam implementasi kolaborasi. Relasi kuasa pada pemerintahan lokal menjadi satu faktor tersumbatnya pengelolaan pelayanan publik walaupun bersifat sektoral dan kasuistik.
Co-Authors Abdul Aziz Nasihuddin Aji Machmud, Fikri Eka Ali Rokhman Ali Rokhman Alizar Isna Ambar Widaningrum Ambar Widaningrum Amyati, Amyati Anwarrudin Anwarrudin Bakhrur Rokhman Bakhrur Rokhman Bambang Tri Harsanto Bambang Tri Harsanto Chofifah Nur Azizi Darmanto Sahat Denok Kurniasih Denok Kurniasih Denok Kurniasih Denok Kurniasih Denok Kurniasih Denok Kurniasih Dimas Bayu Setiawan Dimas Bayu Setiawan Dwiyanto Indiahono Dwiyanto Indiahono Fanti, Luna Almira Farhan Fauzi Fatihatul Amanah Fauziya, Farah Fitrianingrum, Tyas Hidayat, Mohamad Taufiq Hikmah Nuraini Hongwiset, Sunee Kadar Pamuji Latif Wahyudin Lilis Sri Sulistiani Lilis Sri Sulistiyani Machmud, Fikri Eka Aji Marfuah, Sri Rotul Ma’rup, Muhammad Muhadjir Darwin Muhadjir Darwin Muhammad Ma’rup Muslih Faozanudin Muslih Faozanudin, Muslih Naufal, Irfan Nuki Lestari Wahyuningtyas Nurul Wulandhani Nurulia Tiara Sani Oktari, Tepy Paulus Israwan Setyoko Sahat, Darmanto Siti Kunarti Slamet Rosyadi Slamet Rosyadi Slamet Rosyadi Slamet Rosyadi Slamet Rosyadi Song Seang Sudaryadi, Sudaryadi Sumaiyah Bueto Sunee Hongwiset Sunee Hongwiset Titin Lestari Lestari Tony Gunawan Ulfa, Nera Lutfyani Veithzal Rivai Zainal Wahyuningrat Wahyuningrat Wahyuningrat Wahyuningtyas, Nuki Lestari Wiji Lestari Yonatan Adam Yonatan Adam Yunus Triyono Zahro, Aula Fatania