Claim Missing Document
Check
Articles

PENINGKATAN EFISIENSI DAN TRANSPARANSi MELALUI SISTEM PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA ELEKTRONIK DI SEKTOR PUBLIK Dimas Bayu Setiawan; Tobirin; Ali Rokhman; Denok Kurniasih
Journal of Social and Economics Research Vol 6 No 1 (2024): JSER, June 2024
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v6i1.398

Abstract

Pemanfaatan sistem pengadaan elektronik di sektor publik berpotensi besar meningkatkan efisiensi dan transparansi. Transparansi dalam pengumuman tender, efisiensi proses penawaran dan evaluasi, serta komunikasi terbuka dengan pihak terkait dapat membuat pengadaan publik lebih efektif dan akuntabel. Namun, tantangan teknis dan infrastruktur, kendala budaya, serta isu keamanan dan perlindungan data menjadi hambatan dalam penerapan sistem ini. Penguatan infrastruktur teknologi dan akses internet, serta penyuluhan dan pelatihan untuk meningkatkan literasi digital masyarakat adalah kunci untuk mengatasi hambatan tersebut. Kebijakan dan regulasi yang kuat juga diperlukan untuk memastikan keamanan data. Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran memerlukan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil. Dengan strategi holistik dan terintegrasi, diharapkan pengadaan elektronik di sektor publik dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO MELALUI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) Bakhrur Rokhman; Tobirin; Ali Rokhman; Denok Kurniasih
Journal of Social and Economics Research Vol 6 No 1 (2024): JSER, June 2024
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v6i1.399

Abstract

Penerapan Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Online Single Submission (OSS) merupakan langkah inovatif dalam administrasi pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keterbukaan dalam proses perizinan usaha di Indonesia. Dengan pendekatan berbasis risiko, pemerintah dapat mengelola risiko terkait kegiatan usaha lebih baik, sehingga memberikan izin usaha dengan lebih tepat dan terukur. OSS memungkinkan pelaku usaha untuk mengajukan semua permohonan perizinan secara terintegrasi melalui platform digital, mempercepat proses perizinan, mengurangi birokrasi, dan meningkatkan transparansi. Dengan demikian, OSS mendukung kemajuan ekonomi dan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.
PEMANFAATAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) Yonatan Adam; Tobirin; Ali Rokhman; Denok Kurniasih
Journal of Social and Economics Research Vol 6 No 1 (2024): JSER, June 2024
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v6i1.400

Abstract

Pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan perkembangan teknologi informasi menimbulkan tantangan dan peluang bagi masyarakat dan pemerintah. IKD dapat meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan publik, tetapi juga menimbulkan risiko terkait privasi individu dan keamanan data. Untuk mengatasi kesenjangan akses digital dan memanfaatkan IKD secara efektif, diperlukan upaya terkoordinasi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan lembaga internasional. Regulasi yang memadai, pendidikan dan literasi digital, kesadaran masyarakat, praktik bisnis yang bertanggung jawab, kerja sama lintas sektor, serta mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang efektif dapat melindungi privasi individu dan keamanan data, sambil memastikan akses yang merata dan inklusif dalam era digital yang semakin kompleks ini. Dengan demikian, Indonesia dapat mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, sambil memastikan bahwa hak-hak dan kepentingan individu dihormati dan dilindungi dalam lingkungan digital yang terus berkembang.
PERAN KABUPATEN BANYUMAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM FORUM SATU DATA Nuki Lestari Wahyuningtyas; Ali Rokhman; Tobirin
Journal of Social and Economics Research Vol 6 No 1 (2024): JSER, June 2024
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v6i1.436

Abstract

Penerapan Forum Satu Data di Kabupaten Banyumas diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam pengembangan layanan publik. Dengan integrasi dan aksesibilitas data yang ditingkatkan, Pemerintah Daerah dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik, serta melayani masyarakat dengan lebih baik. Namun, masih diperlukan upaya lebih lanjut dalam hal pemeliharaan dan pengembangan sistem agar sistem tersebut dapat memberikan manfaat maksimal kepada semua pihak yang terlibat. Tata kelola website Dimassatria diharapkan bisa menjadi wadah data statistik dasar, sektoral, dan khusus yang berasal dari produsen data. Selain itu, juga diupayakan peningkatan nilai Indeks Pembangunan Statistik melalui perbaikan dokumen administrasi yang belum tersusun pada tahun sebelumnya.
PELAYANAN TATA PERSURATAN DAN PENJADWALAN PIMPINAN DI REKTORAT UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN Sudaryadi, Sudaryadi; Kurniasih, Denok; Tobirin, Tobirin
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 6 (2023): Volume 4 Nomor 6 Tahun 2023
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v4i6.22316

Abstract

Universitas Jenderal Soedirman terus berupaya meningkatkan kualitas layanan tata persuratan dengan baik agar pengelolaan berjalan lebih efektif dan efisien. Salah satunya melalui transformasi pelayanan surat berbasis offline menjadi online. Sistem persuratan di Unsoed disampaikan secara online melalui aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD). Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) adalah suatu aplikasi persuratan yang dirancang untuk menangani pengelolaan arsip dinamis. Pengelolaan persuratan pimpinan ini pada prinsipnya adalah proses persuratan yang ditujukan kepada Pimpinan/Rektor dan Para Wakil Rektor Unsoed. Dalam implementasinya masih ada masalah dan hambatan pada system persuratan, berikut solusi pemecahan masalah yang penulis usulkan: Pertama membuat jadwal dalam membuka aplikasi system persuratan untuk pimpinan. Kedua pengembangan aplikasi SIKD di TAB/Handphone untuk Pejabat Struktural dan bernotifikasi, Ketiga pengawasan berkala dan arahan dalam pelaksanaan SIKD di masing – masing unit kerja.
EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PROGRAM ANAK CERIA JIPAT DALAM PERSPEKTIF ADMINISTRASI PUBLIK MENUJU GOOD PUBLIC POLICY GOVERNANCE Naufal, Irfan; Kurniasih, Denok; Tobirin, Tobirin
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 6 (2023): Volume 4 Nomor 6 Tahun 2023
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v4i6.23550

Abstract

Tujuan penelitian untuk Menilai Pengaruh Program Anak Ceria JIPAT terhadap penguatan tata kelola kebijakan publik dan pengambilan keputusan yang efektif, efisien dan produktif di tingkat administrasi public dalam hal Pelayanan pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata. Metode penelitian kualitatif dengan melalui beberapa teknik diantaranya observasi, wawancara, dan dokumentasi, Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini dikaitkan dengan kajian Teori Sutrisno (2007: 125- 126) yang mengatakan bahwa ukuran efektivitas antara lain pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata setra Mengacu pada pendapat Sabatier (1986: 21-48) dalam (Akib, 2010), mengenai dua model yang berpacu dalam tahap formulasi kebijakan, yakni model top down dan model bottom up, penulis menganggap bahwa refleksi kedua model tersebut dapat ditunjukkan pada tahap implementasi kebijakan dalam wujud yang sentralistik dan desentralistik, Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas implementasi program Anak Ceria JIPAT pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara umum sudah berjalan dengan baik dan efektif. Namun masih belum menunjukan Good Public Policy Governance hal ini ditunjukan masih ada beberapa indikator dalam Implementasi belum maksimal. Dilihat dari pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata dalam proses pelaksanaan Program Anak Ceria JIPAT.
Pengaruh Faktor Determinan terhadap Keberhasilan Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana di Kabupaten Banyumas Amyati, Amyati; Kurniasih, Denok; Tobirin, Tobirin
Public Policy and Management Inquiry Vol 7 No 2 (2023): November 2023
Publisher : Public Administration, Faculty of Politics and Social Science, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.ppmi.2023.7.2.9410

Abstract

Permasalahan dalam implementasi program Kampung keluarga berencana hingga saat ini masih banyak mengalami kendala, sehingga realisasi program KB bagi masyarakat masih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi terhadap tingkat keberhasilan implementasi program Kampung KB. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Banyumas, menerapkan metode penelitian kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan metode analisis deskriptif dan analisis regresi. Hasil penelitian menggambarkan keberhasilan implementasi program Kampung KB mengalami peningkatan, meliputi pencapaian program Tribina 67% dan tingkat kesadaran masyarakat dalam program Kampung KB 71,1% sehingga mampu mendorong pertumbuhan pencapaian keikutsertaan Program KB, peningkatan keharmonisan rumah tangga dan keikutsertaan masyarakat dalam penggunaan produk KB. komunikasi, disposisi dan struktur birokrasi memiliki pengaruh secara signifikan terhadap keberhasilan implementasi program Kampung KB. Sumber daya memiliki pengaruh yang lemah terhadap keberhasilan implementasi program Kampung KB yang disebabkan perencanaan kegiatan dan anggaran, sarana dan prasarana kurang sesuai dengan kebutuhan alokasi di lapangan. Namun pelaksanaan program tetap didukung terpenuhinya kebutuhan SDM pelaksana teknis sebagai tenaga lini lapangan dengan sebagian besar IMP atau kader memiliki masa kerja lebih dari lima tahun sehingga sudah memiliki ketrampian dan pengalaman dalam program Kampung KB. Sebagai kesimpulan peningkatan keberhasilan program Kampung KB ditentukan oleh faktor komunikasi yang jelas dan berkelanjutan, disposisi para implementator khususnya IPM sebagai tenaga lini lapangan, dan struktur birokasi perangkat daerah dan BKKBN. Sumber daya masih menjadi faktor penghambat program disebabkan sistem perencanaan kegiatan dan anggaran yang bersifat topdown yang berdampak pada ketidak sesuaian rencana kegiatan dan alokasi anggaran dengan kebutuhan prioritas kelompok sasaran. Kata Kunci: Disposisi, Implementasi, Komunikasi, Program Kampung KB, Struktur Birokrasi, Sumber Daya
Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) di Kabupaten Banyumas Gunawan, Indra; Setyoko, Paulus Israwan; Tobirin, Tobirin
Public Policy and Management Inquiry Vol 7 No 2 (2023): November 2023
Publisher : Public Administration, Faculty of Politics and Social Science, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.ppmi.2023.7.2.9541

Abstract

Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Di Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah, program tersebut dimulai sejak tahun 2015. Program yang berlangsung lama tersebut rupanya belum dapat mewujudkan masyarakat yang berdaya. Hal tersebut ditandai dengan masih tingginya angka kemisikinan dan masih lemahnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Tujuan dari penelitian ini yaitu: untuk mendeskripsikan dan menjelaskan gagalnya Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) dalam memberdayakan masyarakat di Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan lokasi penelitian di Kabupaten Banyumas dengan lokus Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas yang terdiri dari 20 desa. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) di Kabupaten Banyumas belum berhasil dalam memberdayakan masyarakat agar bisa berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan karena pendampingan yang ada baru dapat mewujudkan partisipasi yang ada masih sebatas mobilisasi, belum merupakan partisipasi yang sesungguhnya. P3MD gagal dalam memberdayakan masyarakat karena belum dapat meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan sebagai organisasi lokal di Kabupaten Banyumas dengan baik. Kapasitas organisasi lokal masih lemah karena belum pendampingan yang kurang intensif sehingga para pengurus organisasi lokal belum memiliki bekal yang cukup tentang ilmu-ilmu pemberdayaan. Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Desa, Organisasi Lokal
Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Tata Kelola Pasar Tradisional Dan Pasar Modern Di Kabupaten Pemalang Zahro, Aula Fatania; Kurniasih, Denok; Tobirin, Tobirin
Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah Vol 5, No 4 (2023): Birokrasi dan Pemerintahah di Daerah 13
Publisher : Jurusan Administrasi Publik FISIP UIN SGD Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jbpd.v5i4.30761

Abstract

Markets have an important role as a means of fulfilling community needs and also the economic welfare of a region. The government is responsible for authorizing the existence of markets, both traditional markets and modern markets. The aim of this research is to determine the transparency of traditional market and modern market governance policies in Pemalang Regency. This research uses a qualitative descriptive research method with a case study approach and the data required is primary and secondary data obtained through observation, interviews and documentation. The results of this research use the transparency dimension which shows that there is openness of the Pemalang Regency regional government in determining governance policies in traditional markets and modern markets in Pemalang Regency. The inhibiting factors in implementing this policy are communication between regional governments and third parties, cooperation partners, and inaccuracies in regional government strategies.
Pengejawantahan Etika dalam Kinerja Pelayanan Publik dilihat dari Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kelurahan Sambek Wonosobo Fauziya, Farah; Kurniasih, Denok; Tobirin, Tobirin
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i6.7638

Abstract

Kepuasaan masyarakat adalah tolak ukur sebuah pelayanan publik sudah dilaksanakan dengan baik atau tidak. Dalam pelayanan publik tidak lepas dari peran aktor birokrasi selaku pemberi pelayanan dan tak terlepas dari etika pelayanan publik. Penelitian ini berbeda dengan yang lain, dimana disini mencoba menganalisa pengejawantahan nilai etika penyelenggara pelayanan publik dengan mengkorelasikannya dengan indikator dalam Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan oleh pengguna layanan. Apakah etika penyelenggara pelayanan publik berpengaruh terhadap capaian kinerja pelayanan publik yang diukur dengan Indeks Kepuasan Masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan pendekatan cross-sectional, melalui teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner elektronik (e-survei) kepada sampel yang dipilih secara acak dihitung dari jumlah populasi penerima layanan. Kuesioner dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan pengukuran menggunakan Skala Likert. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa indikator Survey Kepuasan Masyarakat yaitu: (1). Persyaratan, Sistem, Mekanisme, dan Prosedur; (2). Waktu Pelayanan; (3). Biaya/Tarif; (4). Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan; (5). Kompetensi dan Sikap Pelaksana; (6). Sarana dan prasarana dan (7). Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, merupakan perwujudan nyata nilai etika aparatur penyelenggara layanan publik. Etika aparatur yang sesuai dengan ketentuan mendorong capaian indikator SKM Kelurahan Sambek menunjukkan kategori Baik sampai dengan Sangat Baik, hal ini berkorelasi terhadap capaian kinerja Pelayanan Publik Kelurahan Sambek yang diukur dengan Indeks Kepuasan Masyarakat menunjukkan kategori Sangat Baik (A).