Claim Missing Document
Check
Articles

Analysis of the Role of Agile Governance in the Development of the Smart City Concept: A Qualitative Study of the Banyumas Regency Government, Indonesia Marfuah, Sri Rotul; Tobirin; Ali Rokhman; Muslih Faozanudin
Open Access Indonesia Journal of Social Sciences Vol. 7 No. 4 (2024): Open Access Indonesia Journal of Social Sciences
Publisher : HM Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37275/oaijss.v7i4.260

Abstract

The smart city concept has become a new paradigm in urban development, offering innovative solutions to improve people's quality of life. Agile governance, with its flexibility and adaptability, is a promising approach in managing the complexity of smart city development. This research aims to analyze the role of agile governance in developing the smart city concept in the Banyumas Regency Government, Indonesia. This research uses a qualitative approach with a case study of the Banyumas Regency Government. Data was collected through in-depth interviews with relevant government officials, document analysis, and field observations. Data analysis was carried out using thematic coding and triangulation techniques to ensure the validity and reliability of the research results. The research results show that agile governance plays an important role in developing the smart city concept in Banyumas. Agile principles such as collaboration, iteration, and focus on customer value have been adopted in the planning, implementation, and evaluation processes of smart city programs. Agile governance allows governments to respond quickly to change, actively involve the public, and optimize the use of resources. Agile governance has proven effective in overcoming the challenges of complexity and uncertainty in smart city development. Implementing agile governance can increase the efficiency, effectiveness and sustainability of smart city programs. This research contributes to the development of agile governance theory and practice in the context of smart cities, as well as providing recommendations for other local governments who wish to adopt this approach.
Flexploitation in The Creative Economy Industry: Implications For Public Policy Oktari, Tepy; Indiahono, Dwiyanto; Faozanudin, Muslih; Kurniasih, Denok; Tobirin, Tobirin
Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara Vol 15, No 3 (2023): Pemikiran Administrasi Negara 7 ( SPESIAL ISSUE )
Publisher : Department of Public Administration

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jpan.v15i3.30891

Abstract

Research into the creative economy industry which brings significant changes in the way individuals work has been widely carried out. However, there is little research on any of the phenomena that appear as side effects of work in this sector. Flexploitation, where creative workers face a high degree of flexibility in their work, but also face economic uncertainty and negative consequences on the resilience of their careers. This article aims to provide a contribution to individuals and stakeholders as a consideration of policy and policy decisions both personally and organizationally, providing a new frame of reference so that it is more about preventive action which is expected to be able to create significant improvements. We analyzed data from existing journals, media articles, statistical data, policies and relevant documents to identify factors contributing to flexploitation and their implications. The results of this research provide the fact that work flexibility, which is always described as a pleasant working condition for the younger generation, both in terms of flexible time and work space in the creative economy industry, actually makes them vulnerable starting from long working hours, lack of social security, and bargaining power. which is very low. This provides valuable input for researchers, practitioners, and organizations as well as policy makers to make improvements. In the smallest sector, this fact provides a stimulus for actors who are already involved in this industry or personal candidates who will soon enter the world of work or a career to be more preventive and think carefully about their own career choices.
PENINGKATAN EFISIENSI DAN TRANSPARANSi MELALUI SISTEM PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA ELEKTRONIK DI SEKTOR PUBLIK Dimas Bayu Setiawan; Tobirin; Ali Rokhman; Denok Kurniasih
Journal of Social and Economics Research Vol 6 No 1 (2024): JSER, June 2024
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v6i1.398

Abstract

Pemanfaatan sistem pengadaan elektronik di sektor publik berpotensi besar meningkatkan efisiensi dan transparansi. Transparansi dalam pengumuman tender, efisiensi proses penawaran dan evaluasi, serta komunikasi terbuka dengan pihak terkait dapat membuat pengadaan publik lebih efektif dan akuntabel. Namun, tantangan teknis dan infrastruktur, kendala budaya, serta isu keamanan dan perlindungan data menjadi hambatan dalam penerapan sistem ini. Penguatan infrastruktur teknologi dan akses internet, serta penyuluhan dan pelatihan untuk meningkatkan literasi digital masyarakat adalah kunci untuk mengatasi hambatan tersebut. Kebijakan dan regulasi yang kuat juga diperlukan untuk memastikan keamanan data. Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran memerlukan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil. Dengan strategi holistik dan terintegrasi, diharapkan pengadaan elektronik di sektor publik dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO MELALUI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) Bakhrur Rokhman; Tobirin; Ali Rokhman; Denok Kurniasih
Journal of Social and Economics Research Vol 6 No 1 (2024): JSER, June 2024
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v6i1.399

Abstract

Penerapan Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Online Single Submission (OSS) merupakan langkah inovatif dalam administrasi pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keterbukaan dalam proses perizinan usaha di Indonesia. Dengan pendekatan berbasis risiko, pemerintah dapat mengelola risiko terkait kegiatan usaha lebih baik, sehingga memberikan izin usaha dengan lebih tepat dan terukur. OSS memungkinkan pelaku usaha untuk mengajukan semua permohonan perizinan secara terintegrasi melalui platform digital, mempercepat proses perizinan, mengurangi birokrasi, dan meningkatkan transparansi. Dengan demikian, OSS mendukung kemajuan ekonomi dan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.
PEMANFAATAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) Yonatan Adam; Tobirin; Ali Rokhman; Denok Kurniasih
Journal of Social and Economics Research Vol 6 No 1 (2024): JSER, June 2024
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v6i1.400

Abstract

Pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan perkembangan teknologi informasi menimbulkan tantangan dan peluang bagi masyarakat dan pemerintah. IKD dapat meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan publik, tetapi juga menimbulkan risiko terkait privasi individu dan keamanan data. Untuk mengatasi kesenjangan akses digital dan memanfaatkan IKD secara efektif, diperlukan upaya terkoordinasi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan lembaga internasional. Regulasi yang memadai, pendidikan dan literasi digital, kesadaran masyarakat, praktik bisnis yang bertanggung jawab, kerja sama lintas sektor, serta mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang efektif dapat melindungi privasi individu dan keamanan data, sambil memastikan akses yang merata dan inklusif dalam era digital yang semakin kompleks ini. Dengan demikian, Indonesia dapat mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, sambil memastikan bahwa hak-hak dan kepentingan individu dihormati dan dilindungi dalam lingkungan digital yang terus berkembang.
PERAN KABUPATEN BANYUMAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM FORUM SATU DATA Nuki Lestari Wahyuningtyas; Ali Rokhman; Tobirin
Journal of Social and Economics Research Vol 6 No 1 (2024): JSER, June 2024
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v6i1.436

Abstract

Penerapan Forum Satu Data di Kabupaten Banyumas diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam pengembangan layanan publik. Dengan integrasi dan aksesibilitas data yang ditingkatkan, Pemerintah Daerah dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik, serta melayani masyarakat dengan lebih baik. Namun, masih diperlukan upaya lebih lanjut dalam hal pemeliharaan dan pengembangan sistem agar sistem tersebut dapat memberikan manfaat maksimal kepada semua pihak yang terlibat. Tata kelola website Dimassatria diharapkan bisa menjadi wadah data statistik dasar, sektoral, dan khusus yang berasal dari produsen data. Selain itu, juga diupayakan peningkatan nilai Indeks Pembangunan Statistik melalui perbaikan dokumen administrasi yang belum tersusun pada tahun sebelumnya.
PELAYANAN TATA PERSURATAN DAN PENJADWALAN PIMPINAN DI REKTORAT UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN Sudaryadi, Sudaryadi; Kurniasih, Denok; Tobirin, Tobirin
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 6 (2023): Volume 4 Nomor 6 Tahun 2023
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v4i6.22316

Abstract

Universitas Jenderal Soedirman terus berupaya meningkatkan kualitas layanan tata persuratan dengan baik agar pengelolaan berjalan lebih efektif dan efisien. Salah satunya melalui transformasi pelayanan surat berbasis offline menjadi online. Sistem persuratan di Unsoed disampaikan secara online melalui aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD). Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) adalah suatu aplikasi persuratan yang dirancang untuk menangani pengelolaan arsip dinamis. Pengelolaan persuratan pimpinan ini pada prinsipnya adalah proses persuratan yang ditujukan kepada Pimpinan/Rektor dan Para Wakil Rektor Unsoed. Dalam implementasinya masih ada masalah dan hambatan pada system persuratan, berikut solusi pemecahan masalah yang penulis usulkan: Pertama membuat jadwal dalam membuka aplikasi system persuratan untuk pimpinan. Kedua pengembangan aplikasi SIKD di TAB/Handphone untuk Pejabat Struktural dan bernotifikasi, Ketiga pengawasan berkala dan arahan dalam pelaksanaan SIKD di masing – masing unit kerja.
EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PROGRAM ANAK CERIA JIPAT DALAM PERSPEKTIF ADMINISTRASI PUBLIK MENUJU GOOD PUBLIC POLICY GOVERNANCE Naufal, Irfan; Kurniasih, Denok; Tobirin, Tobirin
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 6 (2023): Volume 4 Nomor 6 Tahun 2023
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v4i6.23550

Abstract

Tujuan penelitian untuk Menilai Pengaruh Program Anak Ceria JIPAT terhadap penguatan tata kelola kebijakan publik dan pengambilan keputusan yang efektif, efisien dan produktif di tingkat administrasi public dalam hal Pelayanan pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata. Metode penelitian kualitatif dengan melalui beberapa teknik diantaranya observasi, wawancara, dan dokumentasi, Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini dikaitkan dengan kajian Teori Sutrisno (2007: 125- 126) yang mengatakan bahwa ukuran efektivitas antara lain pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata setra Mengacu pada pendapat Sabatier (1986: 21-48) dalam (Akib, 2010), mengenai dua model yang berpacu dalam tahap formulasi kebijakan, yakni model top down dan model bottom up, penulis menganggap bahwa refleksi kedua model tersebut dapat ditunjukkan pada tahap implementasi kebijakan dalam wujud yang sentralistik dan desentralistik, Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas implementasi program Anak Ceria JIPAT pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara umum sudah berjalan dengan baik dan efektif. Namun masih belum menunjukan Good Public Policy Governance hal ini ditunjukan masih ada beberapa indikator dalam Implementasi belum maksimal. Dilihat dari pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata dalam proses pelaksanaan Program Anak Ceria JIPAT.
Pengaruh Faktor Determinan terhadap Keberhasilan Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana di Kabupaten Banyumas Amyati, Amyati; Kurniasih, Denok; Tobirin, Tobirin
Public Policy and Management Inquiry Vol 7 No 2 (2023): November 2023
Publisher : Public Administration, Faculty of Politics and Social Science, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.ppmi.2023.7.2.9410

Abstract

Permasalahan dalam implementasi program Kampung keluarga berencana hingga saat ini masih banyak mengalami kendala, sehingga realisasi program KB bagi masyarakat masih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi terhadap tingkat keberhasilan implementasi program Kampung KB. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Banyumas, menerapkan metode penelitian kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan metode analisis deskriptif dan analisis regresi. Hasil penelitian menggambarkan keberhasilan implementasi program Kampung KB mengalami peningkatan, meliputi pencapaian program Tribina 67% dan tingkat kesadaran masyarakat dalam program Kampung KB 71,1% sehingga mampu mendorong pertumbuhan pencapaian keikutsertaan Program KB, peningkatan keharmonisan rumah tangga dan keikutsertaan masyarakat dalam penggunaan produk KB. komunikasi, disposisi dan struktur birokrasi memiliki pengaruh secara signifikan terhadap keberhasilan implementasi program Kampung KB. Sumber daya memiliki pengaruh yang lemah terhadap keberhasilan implementasi program Kampung KB yang disebabkan perencanaan kegiatan dan anggaran, sarana dan prasarana kurang sesuai dengan kebutuhan alokasi di lapangan. Namun pelaksanaan program tetap didukung terpenuhinya kebutuhan SDM pelaksana teknis sebagai tenaga lini lapangan dengan sebagian besar IMP atau kader memiliki masa kerja lebih dari lima tahun sehingga sudah memiliki ketrampian dan pengalaman dalam program Kampung KB. Sebagai kesimpulan peningkatan keberhasilan program Kampung KB ditentukan oleh faktor komunikasi yang jelas dan berkelanjutan, disposisi para implementator khususnya IPM sebagai tenaga lini lapangan, dan struktur birokasi perangkat daerah dan BKKBN. Sumber daya masih menjadi faktor penghambat program disebabkan sistem perencanaan kegiatan dan anggaran yang bersifat topdown yang berdampak pada ketidak sesuaian rencana kegiatan dan alokasi anggaran dengan kebutuhan prioritas kelompok sasaran. Kata Kunci: Disposisi, Implementasi, Komunikasi, Program Kampung KB, Struktur Birokrasi, Sumber Daya
Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) di Kabupaten Banyumas Gunawan, Indra; Setyoko, Paulus Israwan; Tobirin, Tobirin
Public Policy and Management Inquiry Vol 7 No 2 (2023): November 2023
Publisher : Public Administration, Faculty of Politics and Social Science, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.ppmi.2023.7.2.9541

Abstract

Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Di Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah, program tersebut dimulai sejak tahun 2015. Program yang berlangsung lama tersebut rupanya belum dapat mewujudkan masyarakat yang berdaya. Hal tersebut ditandai dengan masih tingginya angka kemisikinan dan masih lemahnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Tujuan dari penelitian ini yaitu: untuk mendeskripsikan dan menjelaskan gagalnya Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) dalam memberdayakan masyarakat di Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan lokasi penelitian di Kabupaten Banyumas dengan lokus Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas yang terdiri dari 20 desa. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) di Kabupaten Banyumas belum berhasil dalam memberdayakan masyarakat agar bisa berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan karena pendampingan yang ada baru dapat mewujudkan partisipasi yang ada masih sebatas mobilisasi, belum merupakan partisipasi yang sesungguhnya. P3MD gagal dalam memberdayakan masyarakat karena belum dapat meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan sebagai organisasi lokal di Kabupaten Banyumas dengan baik. Kapasitas organisasi lokal masih lemah karena belum pendampingan yang kurang intensif sehingga para pengurus organisasi lokal belum memiliki bekal yang cukup tentang ilmu-ilmu pemberdayaan. Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Desa, Organisasi Lokal