Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.746
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PALASTREN Jurnal Dinamika Hukum Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial budaya Jurnal Wilayah dan Lingkungan Jurnal Pendidikan Geografi: Kajian, Teori, dan Praktik dalam Bidang Pendidikan dan Ilmu Geografi Policy & Governance Review Jurnal Administrasi Publik (JAP) Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara Civil Service : Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Widya Komunika: Jurnal Komunikasi Pendidikan Open Access Indonesia Journal of Social Sciences Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik (JDKP) Open Access Indonesia Journal of Social Sciences Co-Value : Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan Journal of Social And Economics Research Jurnal Ilmu Administrasi Negara Innovative: Journal Of Social Science Research Public Policy and Management Inquiry Journal of Innovative and Creativity journal of social and economic research Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Tobirin Tobirin
Universitas Jenderal Soedirman
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 62 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 62 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Penerapan Core Value “BerAKHLAK” ASN Pada Pelayanan Publik Di Kelurahan Kenteng Fatihatul Amanah; Denok Kurniasih; Tobirin Tobirin
Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi dan kewirausahaan Vol. 14 No. 7 (2023): Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan
Publisher : Program Studi Manajemen Institut Manajemen Koperasi Indonesia Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/covalue.v14i7.3955

Abstract

Pelayanan publik adalah satu fungsi utama Aparatur Sipil Negara (ASN), pelayanan publik mencakup berbagai kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat sesuai dengan regulasi yang berlaku. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik memberikan landasan hukum yang penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia, serta mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan pelayanan publik, hak, kewajiban, dan larangan bagi pelaksana pelayanan publik. Core value  BerAKHLAK ini menjadi titik tonggak penguatan budaya kerja ASN, yang tidak hanya diterapkan pada ASN tingkat pusat namun juga pada tingkat daerah, tak terkecuali pada pemerintahan kelurahan sebagai pemerintahan terendah yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Peribahasa dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung adalah peribahasa yang dikenal luas oleh Masyarakat Indonesia mengandung arti bahwa seseorang sudah sepatutnya mengikuti atau menghormati adat istiadat setempat, menghargai dan memperhatikan lingkungan serta menjaga hubungan baik dengan orang-orang di sekitar. Di Indonesia masih terdapat Kelurahan yang bercorak desa, dimana kelurahan bercorak desa memiliki karakteristik unik, penulis meneliti bagaimana penerapan core value ASN BerAKHLAK pada pelayanan Publik di Kelurahan yang masih bercorak desa dengan metode penelitian kualitatif, dengan hasil  core value ASN BerAKHLAK telah diterapkan dengan baik walaupun masih ada beberapa kendala.
Intervensi Berbasis Masyarakat; Collaborative Governance Dalam Penanganan Rehabilitasi Narkoba Tony Gunawan; Denok Kurniasih; Tobirin Tobirin
Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi dan kewirausahaan Vol. 14 No. 7 (2023): Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan
Publisher : Program Studi Manajemen Institut Manajemen Koperasi Indonesia Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/covalue.v14i7.3956

Abstract

Narkoba menjadi persoalan pelik dari tingkat lokal sampai global. Strategi kebijakan juga telah diterapkan. Tulisan ini untuk menganalisis sekaligus mengembangkan implementasi kebijakan yang menggunakan pendekatan komunal melalui program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM). Melalui konsep collaborative governance, kami membaca upaya pemerintah untuk mengintegrasikan modal sosial pada masyarakat untuk diberdayakan dalam proses rehabilitasi. Modal sosial digunakan sebagai dasar kolaborasi. Metode yang digunakan untuk membedah konsep tersebut menggunakan kualitatif dan wawancara dengan eksekutor kebijakan. Hasil analisa menunjukkan terdapat pembagian tanggung jawab para aktor. Kesamaan persepsi dan tujuan diimplementasikan pada tataran aktivitas bersama dalam kerja sama formal. Makalah ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat pada pelayanan publik dalam kerangka collaborative governance menjadi terobosan yang efektif. Pemerintah tidak lagi dominan, kewenangan dan tanggung jawab dibagi dengan kelompok masyarakat untuk mengelola masalah publik. Perlu diperluas konsep collaborative governance pada sektor publik lainnya. Kami juga menemukan adanya kelemahan dalam implementasi kolaborasi. Relasi kuasa pada pemerintahan lokal menjadi satu faktor tersumbatnya pengelolaan pelayanan publik walaupun bersifat sektoral dan kasuistik.
Fenomena Kebijakan Dalam Perspektif Etika Administrasi Publik Pada Instansi Di Indonesia Yonatan Adam; Denok Kurniasih; Tobirin Tobirin
Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi dan kewirausahaan Vol. 14 No. 7 (2023): Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan
Publisher : Program Studi Manajemen Institut Manajemen Koperasi Indonesia Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/covalue.v14i7.3957

Abstract

Fenomena kebijakan dalam perspektif etika administrasi publik di instansi-instansi di Indonesia merupakan aspek penting yang melibatkan integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan publik memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai lapisan masyarakat dan sektor kehidupan negara. Dalam konteks ini, penerapan prinsip-prinsip etika menjadi krusial untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kepentingan publik, berlandaskan norma-norma moral, dan menjaga keberlanjutan sumber daya. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam dinamika penerapan etika administrasi publik dalam pengambilan keputusan kebijakan di Indonesia, dengan fokus pada instansi-instansi terkait . metode penelitian yang digunakan adalah literature review. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan fenomena kebijakan dalam perspektif etika administrasi publik di Indonesia membawa dampak signifikan dalam menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan. Prinsip-Prinsip etika, seperti kepentingan publik dan keadilan, harus dipegang teguh dalam setiap aspek kebijakan. Etika administrasi publik juga menjadi pertahanan terhadap korupsi, dengan keterbukaan, akuntabilitas, dan integritas sebagai pilar utama. Melibatkan semua pemangku kepentingan dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan serta penerapan mekanisme pengawasan yang efektif menjadi langkah penting untuk menciptakan pemerintahan yang bermoral, adil, dan berkeberlanjutan.
Menciptakan Kemandirian Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Untuk Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) Yunus Triyono; Denok Kurniasih; Tobirin Tobirin
Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi dan kewirausahaan Vol. 14 No. 7 (2023): Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan
Publisher : Program Studi Manajemen Institut Manajemen Koperasi Indonesia Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/covalue.v14i7.3958

Abstract

Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa, telah merubah keberadaan desa atau dalam hal ini Pemerintah Desa dengan sangat drastis. Saat ini desa sudah tidak lagi sebagai wilayah yang terpinggirkan. Terlebih desa diberikan anggaran atau dana dari Pemerintah Pusat yang jumlahnya cukup besar. Oleh karena itu, desa dituntut untuk bisa memanfaatkan sumber daya yang dimiliki supaya dapat dikelola, salah satu alternatifnya yang bisa dilakukan adalah dengan Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ). BUMDes tersebut dibentuk untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa ( PAD ). Dengan adanya PAD yang besar tentunya dapat menciptakan kemandirian desa seutuhnya dan dapat meningkatkan kesejahteraan masrarakat desa. Kajian ini menggunakan metode Deskriptif kualitatif, dengan menggunakan data primer dan sekunder, berupa : hasil wawancara, observasi, dan juga dokumentasi, sedangkan untuk mendapatkan data hasil wawancara peneliti menentukan informan atas dasar pemahamanya terhadap obyek kajian. Hasil penelitian menjelaskan bahwa dengan melihat visi dan misi BUMDES di Desa Kalicupak Lor sangat baik, yaitu untuk mewujudkan kemandirian desa seutuhya.  Akan tetapi masih terkendala dengan permasalahan – permasalahan yang ada. Oleh karena itu harus diimbangi dengan kemampuan dalam mengembangkan BUMDes dan Kerjasama dari seluruh warga masyarkatnya. Tujuan dari penelitian ini adalah penulis bermaksud mengulas kendala atau permasalahan dalam mewujudkan kemandirian desa melalui BUMDes, di Desa Kalicupak Lor Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas.
Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Di Organisasi Administrasi Kecamatan Kolum, Daerah Yarang, Provinsi Pattani Sumaiyah Bueto; Denok Kurniasih; Tobirin Tobirin
Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi dan kewirausahaan Vol. 14 No. 7 (2023): Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan
Publisher : Program Studi Manajemen Institut Manajemen Koperasi Indonesia Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/covalue.v14i7.3959

Abstract

Organisasi Administrasi Kecamatan adalah organisasi yang mewakili masyarakat di lokal, dibawah kerangka kebijakan dan pengawasan dari pengawasan negara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Organisasi Administrasi Kecamatan Kolum, Daerah Yarang, Provinsi Pattani dan saran-saran masyarakat terhadap pelayanan di Organisasi Administrasi Kecamatan Kolum, Daerah Yarang, Provinsi Pattani. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Sample adalah masyarakat jumlahnya 100 orang. Analisis data menggunakan statistik deskriptif meliputi persentase, mean, dan standar deviasi. Hasil penelitian terdapat bahwa: sebagian besar responden yang hubungi untuk pelayanan dan menjawab kuesioner adalah perempuan yang berjumlah 55 orang dengan persentase 55. Pekerjaan petani persentase 44.0 dan umurnya dari 35-45 tahun, presentase 38.00. Pendidikan grade 12 persentase 29.00. kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Organisasi Administrasi Kecamatan Kolum, Daerah Yarang, Provinsi Pattani secara keseluruhan tingkat kepuasan sangat memuaskan ( ̅X = 4.93) Persentase 98.51. Kepuasan yang paling tinggi adalah pada proses dan langkah-langkah pemberian layanan publik ( ̅X = 4.94) Persentase 98.86. selanjutnya yaitu pada staf ( ̅X = 4.92) dengan Persentase 98.33 dan fasilitas ( ̅X = 4.92) dengan Persentase 98.33. sarannya adalah bersedia pedoman bagi masyarakat pada titik-titik yang penting seperti rumah ketua desa, sekolah dan kuil supaya masyarakat dapat memahami proses menghubungi dan berkoordinasi dengan Organisasi Administrasi kecamatan Kolum, Daerah Yarang, Provinsi Pattani.
Akuntabilitas Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Banyumas Melalui Program Sumpah Beruang (Sulap Sampah Berubah Uang) Muhammad Ma’rup; Denok Kurniasih; Tobirin Tobirin
Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi dan kewirausahaan Vol. 14 No. 7 (2023): Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan
Publisher : Program Studi Manajemen Institut Manajemen Koperasi Indonesia Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/covalue.v14i7.3960

Abstract

Pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas merupakan salah satu pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab Pemkab Banyumas melalui Dinas Lingkungan Hidup. Permasalahan ini berawal dari ditutupnya 3 TPA (Gunung Tugel, Kaliori, dan Wangon) buntut dari demo masyarakat sekitar lingkungan itu karena pencemaran lingkungan baik udara dan air lindi yang mencemari sumur warga masyarakat. Akuntabilitas Pemerintah dalam pelaksanaan Program Sumpah Beruang yaitu menyelesaikan masalah persampahan dari hulu sampai hilir dengan memanfaatkan teknologi digital (Salingmas dan Jeknyong ) dan mesin pencacah di TPA BLE. Prinsip utamanya adalah mengurangi sampah di hulu hampir 70% sehingga sampai di TPA BLE (hilir) tinggal 30%. Dan juga mengoptimalkan peranan masyarakat baik itu organisasi masyarakat (KSM) dan Swasta (PT. Banyumas Invest Jaya) serta pengelolaan di rumah tangga. Metodologi dari Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan pendekatan metode penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif tidak menggunakan statistik melainkan mengandalkan pengumpulan, analisis, dan interpretasi data. Kesimpulaan penelitian ini adalah bahwa kebijakan pelaksanaan Sumpah Beruang merupakan program yang diiniasi oleh elit (Bupati Banyumas) bersifat Top Down, sehingga untuk mengoptimalkan program tersebut masyarakat perlu dilibatkan langsung dan diberikan pemahaman kesadaran pengelolaan sampah di rumah tangga. Serta penyelesaian persampahan di tingkat pedesaan yang harus menjadi perhatian khusus bagi Pemkab Banyumas.
Ethics of Public Administration Machmud, Fikri Eka Aji; Denok Kurniasih; Tobirin Tobirin
Open Access Indonesia Journal of Social Sciences Vol. 7 No. 1 (2024): Open Access Indonesia Journal of Social Sciences
Publisher : HM Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37275/oaijss.v7i1.212

Abstract

One factor that significantly influences how well companies and public administration players carry out their operations is ethics. The ethical issues that arose, including nepotism, collusion, and corruption, made the implementation of public administration ethics in the Indonesian government bureaucracy crucial. The qualitative technique was employed in this study, with primary data coming from observations and secondary data coming from media and literary analysis. The public emphasized and criticized public bureaucracy throughout the reform era because, according to studies, a small number of Indonesian government officials lack responsibility in carrying out their powers, duties, and obligations. In addition to enforcing the law, the government must develop and apply public administration ethics for its bureaucratic machinery in order to tackle this issue.
Efforts to Realize Good Governance through Collaborative Governance in Sambirata Village, Cilongok District, Banyumas Regency in the Development of Cardamom Cultivation Marfuah, Sri Rotul; Tobirin; Denok Kurniasih
Open Access Indonesia Journal of Social Sciences Vol. 7 No. 1 (2024): Open Access Indonesia Journal of Social Sciences
Publisher : HM Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37275/oaijss.v7i1.213

Abstract

The implementation of cooperation is very influential in the progress of a village to create Good Governance. Sambirata Village, Cilongok District, Banyumas Regency, applies the principles of good governance for the development and improvement of village progress by utilizing the existing potential, namely cardamom. Cooperation has been carried out between the Sambirata Village Government and PT. Sidomuncul in 2019 – 2021. This collaboration has had a significant impact on Sambirata Village. Initially, Village-Owned Business Entities were not able to act as economic institutions in terms of capital and marketing. Apart from that, they were not able to collaborate with other agencies to help increase the buying and selling of cardamom. Now, they are starting to gradually enter and collaborate to expand marketing. However, in this case, it is still not fully developed. There is still much that has not been developed optimally, one of which is the empowerment of women farmers and also the residual value that is still left. This research aims to explain and illustrate the discourse on how to realize good governance through collaborative governance in Sambirata Village, Cilongok District, Banyumas Regency, and the development of cardamom cultivation. The method used is qualitative descriptive. The focus of this research is on efforts to realize good governance through collaborative governance in Sambirata Village, Cilongok District, Banyumas Regency, and the development of cardamom cultivation.
Utilization of Artificial Intelligence (AI) Chatbots in Improving Public Services: A Meta-Analysis Study Ma’rup, Muhammad; Tobirin; Ali Rokhman
Open Access Indonesia Journal of Social Sciences Vol. 7 No. 4 (2024): Open Access Indonesia Journal of Social Sciences
Publisher : HM Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37275/oaijss.v7i4.255

Abstract

AI chatbots have emerged as a transformative tool in public service delivery. This study aims to conduct a systematic review and meta-analysis of existing literature to assess the effectiveness of AI chatbots in improving efficiency, response time and user satisfaction in various public service contexts. A comprehensive literature search was conducted on the Scopus database, limiting studies published between 2018 and 2024. Inclusion criteria included quantitative studies that evaluated the impact of AI chatbots on at least one of three outcome variables: efficiency, response time, or user satisfaction. Data were extracted and effect sizes (in this case Standardized Mean Difference - SMD) were calculated for each study. Moderator analysis was conducted to investigate the influence of the type of public service, the complexity of the chatbot's tasks, the type of AI, and the level of human interaction on the effectiveness of the chatbot. Meta-analysis of 30 studies (N = 9,380) shows that AI chatbots have a significant positive effect on the efficiency of public services (SMD = 0.35, 95% CI [0.25, 0.45]), reducing response time (SMD = -0.40, 95% CI [-0.50, -0.30]), and increased user satisfaction (SMD = 0.50, 95% CI [0.40, 0.60]). Moderator analysis revealed that AI chatbots were more effective in healthcare and for simple tasks. Machine learning-based chatbots also show higher effectiveness than rule-based chatbots. In conclusion, AI chatbots offer significant potential to improve various aspects of public services. However, their effectiveness varies depending on the implementation context. These findings provide valuable empirical evidence for policymakers and practitioners to effectively design and implement AI chatbots in public services.
Analysis of the Role of Social Media in E-Government Implementation: A Meta-Analysis Study Aji Machmud, Fikri Eka; Tobirin, Tobirin; Ali Rokhman
Open Access Indonesia Journal of Social Sciences Vol. 7 No. 4 (2024): Open Access Indonesia Journal of Social Sciences
Publisher : HM Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37275/oaijss.v7i4.256

Abstract

E-government has become a global initiative to improve public services and citizen participation. Social media offers an interactive platform that has the potential to strengthen e-government implementation. This research aims to quantify the effectiveness of social media in various aspects of e-government through meta-analysis. A comprehensive literature search was conducted on Scopus, Web of Science, and Google Scholar for quantitative studies published between 2018-2024. Inclusion criteria included studies that measured the impact of social media on citizen participation, transparency, collaboration, or public trust in an e-government context. Data were extracted and effect sizes were calculated for each study. Meta-analysis was performed using a random effects model. Of the 40 studies that met the criteria (N = 22,698), meta-analysis showed that social media had a moderate to large positive effect on e-government implementation. The largest effect size was seen for transparency (0.51, 95% CI: 0.33-0.70), followed by community participation (0.47, 95% CI: 0.38-0.55), public trust (0.48, 95% CI: 0.40-0.57), and collaboration (0.45, 95% CI: 0.37-0.52). Subgroup analysis revealed that Facebook was the most effective platform, especially in increasing participation. The effects of social media tend to be stronger in developing countries. Moderator analysis shows that the level of internet penetration and digital literacy do not significantly moderate the effects of social media. In conclusion, social media has proven to be an effective tool in improving e-government implementation, especially in the context of public participation and transparency. Governments are advised to strategically integrate social media into e-government initiatives, taking into account the type of platform and local context.
Co-Authors Abdul Aziz Nasihuddin Aji Machmud, Fikri Eka Ali Rokhman Ali Rokhman Alizar Isna Ambar Widaningrum Ambar Widaningrum Amyati, Amyati Anwarrudin Anwarrudin Bakhrur Rokhman Bakhrur Rokhman Bambang Tri Harsanto Bambang Tri Harsanto Chofifah Nur Azizi Darmanto Sahat Denok Kurniasih Denok Kurniasih Denok Kurniasih Denok Kurniasih Denok Kurniasih Denok Kurniasih Dimas Bayu Setiawan Dimas Bayu Setiawan Dwiyanto Indiahono Dwiyanto Indiahono Fanti, Luna Almira Farhan Fauzi Fatihatul Amanah Fauziya, Farah Fitrianingrum, Tyas Hidayat, Mohamad Taufiq Hikmah Nuraini Hongwiset, Sunee Kadar Pamuji Latif Wahyudin Lilis Sri Sulistiani Lilis Sri Sulistiyani Machmud, Fikri Eka Aji Marfuah, Sri Rotul Ma’rup, Muhammad Muhadjir Darwin Muhadjir Darwin Muhammad Ma’rup Muslih Faozanudin Muslih Faozanudin, Muslih Naufal, Irfan Nuki Lestari Wahyuningtyas Nurul Wulandhani Nurulia Tiara Sani Oktari, Tepy Paulus Israwan Setyoko Sahat, Darmanto Setyawan Adhi Nugroho Siti Kunarti Slamet Rosyadi Slamet Rosyadi Slamet Rosyadi Slamet Rosyadi Slamet Rosyadi Song Seang Sudaryadi, Sudaryadi Sumaiyah Bueto Sunee Hongwiset Sunee Hongwiset Titin Lestari Lestari Tony Gunawan Ulfa, Nera Lutfyani Veithzal Rivai Zainal Wahyuningrat Wahyuningrat Wahyuningrat Wahyuningtyas, Nuki Lestari Wiji Lestari Yonatan Adam Yonatan Adam Yunus Triyono Zahro, Aula Fatania