Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.112
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Yustisia Jurnal Pranata Hukum FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Dinamika Hukum Jurnal Media Hukum Sriwijaya Law Review YUSTISI Sociological Jurisprudence Journal Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Cepalo Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana PAMPAS: Journal of Criminal Law Jurnal Kewarganegaraan Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir MAQASIDI IBLAM Law Review Jurnal Gagasan Hukum Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Journal of Law and Nation Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia LEX SUPERIOR Innovative: Journal Of Social Science Research TOFEDU: The Future of Education Journal Jurnal Pro Justitia (JPJ) JURNAL RETENTUM Journal of Accounting Law Communication and Technology SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law
I Ketut Seregig
Universitas Bandar Lampung
Religion Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 50 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 50 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Pada PT. Everbright Lampung (Studi Putusan Nomor: 528/Pid.B/2023/PN TJK) I Ketut Seregig; Okta Ainita; Lintang Sakti Pangestu
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Vol 1, No 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/sakola.v1i2.3425

Abstract

Tindak pidana penggelepan sangat erat kaitannya dengan rasa kejujuran ataupun kepercayaan atas seseorang, karena tindak pidana penggelapan dalam praktiknya telah dilakukan oleh hampir seluruh kalangan masyarakat, mulai dari lapisan masyarakat biasa hingga lapisan masyarakat yang memiliki jabatan tertentu, baik jabatan dalam pemerintahan maupun jabatan dalam perusahaan swasta. Tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh kalangan masyarakat atau dalam jabatan swasta, yang memiliki jabatan dapat diklasifikasikan sebagai Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum. Tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan diranah swasta dengan ranah pemerintahan merupakan dua hal yang berbeda. Perbedaan secara mendasar berada pada poin merugikan keuangan negara atau merugikan perekonomian negara. Adapun tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang sedang marak terjadi dikalangan perusahaan swasta yang tidak menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara ataupun perekonomian negara maka itu tidak termasuk dalam unsur-unsur tindak pidana korupsi. Pidana (KUHP) pada Pasal 374 yang merupakan penggelapan pemberatan dari penggelapan dalam bentuk pokok pada Pasal 372 KUHP. Didalam kasus yang penulis angkat menjadi skripsi dengan putusan nomor: 528/Pid.B/2023/PN TJK. Bermula di hari Selasa tanggal 27 September 2022 terdakwa sebagai salesman yang bekerja di PT. Everbright Lampung, terdakwa melakukan penagihan kepada Toko milik V dan P sebesar Rp.4.378.800 selnajutnya terdakwa mendatangi toko yang lainnya. Sesampainya terdakwa ditoko milik S terdakwa menagih uang sebesar Rp.2.500.000 kemudian uang tersebut tidak terdakwa kirimkan ke rekening PT. Everbright Lampung melainkan digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa. Permasalahan penelitian ini adalah apakah alasan penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh salesman (Studi Putusan Nomor: 528/Pid.B/2023/PN TJK) dan apakah yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dalam kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh salesman (Studi Putusan Nomor : 528/Pid.B/2023/PN TJK). Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji perundang-undangan yang berlaku serta pendekatan empiris yaitu dilakukan dengan melihat kenyataan dilapangan, berupa wawancara untuk diterapkan agar dapat menjawab persoalan yang berhubungan dengan masalah penelitian. Hasil penelitian ini menunjukan Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penggelapan berdasarkan data yang diperoleh secara umum adalah, adanya niat dan kesempatan yang dimiliki terdakwa karena memiliki kesempatan karena terdakwa memiliki kesempatan langsung kepada customer/ pelanggan untuk melakukan penagihan, turunnya mentalitas pegawai merupakan salah satu faktor yang menimbulkan terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Pegawai yang tidak kuat mentalnya maka akan mudah terpengaruh untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat pegawai sebagai petugas. Dasar pertimbangan yang digunakan Hakim di dalam pemeriksaan perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan meliputi : Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan para saksi, barang bukti perkara yang dihadirkan di dalam persidangan, kesesuaian dan hubungan antara fakta- fakta hukum dan keterangan antar saksi, dan keterangan terdakwa tentang kebenaran tindak pidana yang dilakukan. Bahwa Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Penggelapan Dalam Jabatan tidak mengalami kendala apapun, dalam menjatuhkan putusan dalam perkara pidana penggelapan dalam jabatan Hakim berpedoman pada 2 alat bukti dan menjatuhkan putusan sesuai KUHAP, Namun pernah terdapat beberapa kendala yang timbul dalam Menjatuhkan Putusan Penggelapan Dalam Jabatan berupa kendala internal dan eksternal. Hendaknya hakim dalam memberikan sanksi pidana terhadap terdakwa harus mempertimbangkan unsur-unsur dan faktor-faktor yuridis, sebagaimana yang ditetapkan didalam undang-undang yang menjadi pemicu tindak pidana tersebut. Agar hakim perlu menetapkan suatu standar maksimum pidana dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan jika ia terbukti bersalah dan dapat membuat efek jera terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan.
Dampak Putusan Hakim Tunggal Praperadilan Terhadap Hak Seseorang yang Ditangkap Tidak Menyerahkan Surat Pemberitahuan Penangkapan Keluarganya (Studi Putusan Nomor 1/PID.PRA/2022/PN GNS) I Ketut Seregig; Suta Ramadhan; Cintya Anindita Choirunnisa
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Vol 1, No 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/sakola.v1i2.3501

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak putusan hakim tunggal praperadilan terhadap hak seseorang yang ditangkap tidak menyerahkan surat pemberitahuan penangkapan keluarganya. Didalam melakukan penelitian penulis menggunakan penelitian yuridis normatif. , termohon I menetapkan para pemohon sebagai tersangka tindak pidana pembunuhan yang disertai pencurian dengan Pemberatan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUHP ayat (1) ke 4 dan Ke 5 KUHP, kemudian termohon I menahan para pemohon. Setelah dilakukan penyidikan oleh termohon I, melanjutkan proses peradilan pidana dengan menyerahkan berkas perkara berserta Para pemohon selaku Tersangka kepada termohon II, dan pada akhirnya termohon II melaksanakan penuntutan terhadap para pemohon serta melakukan penahanan terhadap para pemohon dan Akhirnya para pemohon dijadikan terdakwa Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Gunung Sugih. Setelah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Gunung Ssugih sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih  No.178/Pid.B/2021/PN.Gns tertanggal 19 Juli  2021, diucapkan dalam sidang terbuka,  yang pada pokoknya menyatakan bahwa PARA PEMOHON : tidak terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan termohon II. Berdasarkan putusan tersebut di atas, telah nyata nyata membuktikan bahwa para termohon telah melakukan kekeliruan mengenai orangnya atau kekeliruan penerapan hukum dalam perkara tindak pidana  pencurian dengan Pemberatan yang dituduhkan kepada para pemohon, dimana akibat kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan para termohon telah menyebabkan para pemohon berada dalam penjara dan kerugian materil. akibat kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan para termohon telah menyebabkan para pemohon berada dalam penjara selama ± 120 ( Seratus Dua Puluh ) hari. Oleh karenanya sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 22 KUHAP dan berdasarkan Pasal 95 ayat (1) KUHAP, maka  para pemohon “berhak” menuntut ganti rugi berupa imbalan sejumlah uang. Adapun besaran imbalan ganti rugi tersebut diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengatur sebagai berikut Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP. Bahwa akibat berada dalam penjara selama 120 (Seratus du puluh hari) para pemohon dan keluarganya telah kehilangan hak haknya,  tidak terbatas pada hilangnya kemerdekaan dan hilangnya kesempatan Para Pemohon bekerja untuk mendapatkan penghasilan, sehingga sangat berdasar apabila PARA PEMOHON menuntut ganti kerugian dari Negara
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN SECARA BERSAMA-SAMA Seregig, I Ketut; Agustina, Tiara Amelia
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 6 No 2 (2024): EDISI BULAN MEI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v6i2.4379

Abstract

Penyimpangan tindak pidana penggelapan dalam jabatan menjadi tantangan serius di berbagai sektor masyarakat dan birokrasi Indonesia. Meskipun regulasi perundang-undangan telah ada, khususnya dalam KUHP Pasal 374, yang mengatur tentang penggelapan barang konsumsi oleh penguasa jabatan, namun efektivitasnya terkendala oleh dampak modernisasi. Penelitian ini fokus pada kasus penggelapan bersama dalam jabatan, di mana pelaku yang bekerja pada PT. Gajahmada Internusa melakukan perbuatan tersebut dengan rekan kerjanya. Analisis terhadap Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juga dilakukan, yang mencakup dorongan atau anjuran kepada orang lain untuk melanggar hukum. Faktor ekonomi dan gaya hidup konsumtif menjadi pengaruh signifikan yang memotivasi pelaku. Penelitian ini menggali pandangan ahli hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penggelapan dalam jabatan, serta mengeksplorasi dampak kerugian perusahaan sebagai pertimbangan hukuman.
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA DALAM PENYEBARAN FOTO DAN VIDEO ASUSILA MELALUI MEDIA SOSIAL: (Studi Putusan Nomor: 429/Pid.Sus/2022/PNTjk) Opan Saputra, I Ketut Seregig, Yulia Hesti
JOURNAL OF LAW AND NATION Vol. 3 No. 3 (2024): AGUSTUS
Publisher : INTELIGENSIA MEDIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Immoral crime is an act that deviates from the norms of decency which describes the actions and views of the harasser to the person being harassed where the views are humiliating,demeaning or worthless. Research problems regarding the criminal causes of theperpetrators of spreading immoral photos/videos through social media and the criminalresponsibility of the perpetrators of spreading immoral photos/videos through social media.The research method uses: 1. a normative juridical approach carried out by studying normsor rules, 2. an empirical approach carried out by interviewing informants. The causativefactor was that it was true that the perpetrator did not accept it because the witness-victim wanted to end his romantic relationship with the perpetrator, so without the permission andknowledge of the witness-victim, the perpetrator spread the immoral pictures/photos/videosof the witness-victim. Criminal responsibility for the perpetrator has fulfilled all the elementsin accordance with the indictment by the public prosecutor with an alternative form ofindictment to Article 27 paragraph (1) of the ITE Law, so the Judge imposes a sentence onthe perpetrator with imprisonment for 3 (three) years and a fine of IDR 1 ,000,000,000.00(one billion rupiah) if the fine is not paid then it is replaced by imprisonment for 4 (four)months. The judge's decision is appropriate and ensnares the perpetrator so that he does notrepeat his actions in the future, and creates a deterrent effect on the perpetrator.
PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENGGELAPAN UANG SETORAN DI PT. NIPSEA PAINT AND CHEMICALE CABANG BANDAR LAMPUNG: (Studi Putusan Nomor : 527/Pid.B/2023/PN.Tjk) Nadira; I Ketut Seregig; Yulia Hesti
JOURNAL OF LAW AND NATION Vol. 3 No. 3 (2024): AGUSTUS
Publisher : INTELIGENSIA MEDIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Law enforcement is related to the notion of "law enforcement" in the narrow word, and the notion of justice in the broad sense is substantive law, namely the upholding of justice. Criminal prosecution means an effort to make law a guideline, both in a narrow formal sense as well as in a broader substantive sense. The research uses a normative legal approach as well as an empirical legal approach. the data source used is secondary data and the type of data used includes secondary data, tersier data and primary data. The process of data analysis is described and analyzed qualitatively, The process of data analysis is described and analyzed qualitatively, and the results of the analysis are interpreted in the form of deductive conclusions, namely answers to problems according to research results. according to the results of the research and discussion that have been presented, the authors are of the opinion that the imposition of a prison sentence of 1 year and 6 months on the defendant is appropriate using the crime committed by the defendant in such a way as a result of which it can cause a deterrent effect. Of course, when deciding on a case, the judge will consider information such as testimony from witnesses and the accused to state what actually happened, the existence of evidence supporting the judge's consideration in imposing sanctions on the defendant, as well as the existence of aggravating and mitigating factors. element. So, the judge also weighed in accordance with Article 374 of the Criminal Code on the crime of embezzlement of office.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK KANDUNG YANG MENGAKIBATKAN MENINGGAL DUNIA: (Studi Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Kot) Alika Kristinawati; I Ketut Seregig; Yulia Hesti
JOURNAL OF LAW AND NATION Vol. 3 No. 3 (2024): AGUSTUS
Publisher : INTELIGENSIA MEDIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The KBBI defines violence as the actions of a person or group of people that cause physical damage to someone else's property or belongings. Violence is a physical or psychological act committed by a person or group of people intentionally or unintentionally, directly or indirectly, personally or structurally, and often parents commit acts of violence against children with the result that many children experience trauma or could even die. Torture is a violent crime committed on the human body in various forms, resulting in injury or pain to a person's body and even death. In the Criminal Code, the general understanding is that abuse is a criminal act against the human body. This writing is aimed at finding out criminal liability and the factors that cause perpetrators to abuse their biological children which results in their death. The method used in this research is normative legal research and empirical law, namely research whose sources come from books, legislation, journals, interviews and other sources.
TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL SESAMA JENIS BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR : 119/PID.SUS/2023/PN. Tjk. Rafiqo Mauli Novita; I Ketut Seregig; Yulia Hesti
JOURNAL OF LAW AND NATION Vol. 3 No. 4 (2024): NOVEMBER
Publisher : INTELIGENSIA MEDIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Referring to national data in the Online Information System (SIMFONI PPA), cases of sexual violence against children have increased over the past few years, namely in 2019 the number of cases of violence against children was recorded at 11,057 cases and increased by 11,278 in 2020. Then, a significant increase occurred in 2021, which reached 14,517 cases, until 2022 the number of sexual violence reached 16,106 cases. In Lampung Province, data on sexual violence against children in 2021 reached 681 cases, in 2022 it decreased to 600 cases, but in 2023 it again increased, reaching 696 cases. This series of data suggests that Indonesia is known as a polite nation, but the rate of sexual violence in this country is quite high. This situation further strengthens the assumption that Indonesia, especially Lampung Province, is in a state of sexual violence emergency. Currently, cases of sexual violence against children are not only focused on girls, boys are often victims of sexual crimes byperpetrators who have disorders or deviations. sexual. Sexual violence committed against children can be seen from a victimology perspective. Victimology is a complement or refinement of existing theories of criminal etymology according to the actual proportions dimensionally. The aim of this research is to discuss how victimization results in children becoming victims of same-sex sexual violence. Thisresearch uses qualitative methods and case study research type, using the theory put forward by Stephen Schafer, a criminologist and sociologist, where the focus of thetheory that the author uses in this research is victim typology theory, this theoryexplains how victims are consciously or unconsciously contributed to thevictimization he suffered. From this problem, researchers see several aspects that cantrigger victims. Apart from that, the role of the government, community institutionsand parents is needed to combat child predators and provide countermeasures forchild victims of sexual violence.
GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH MANTAN REKTOR YANG DI BERHENTIKAN SEBELUM MASA JABATAN BERAKHIR: (Studi Putusan Nomor: 2/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tjk) Kris Chandra Aldyanto; I Ketut Seregig; Yulia Hesti
JOURNAL OF LAW AND NATION Vol. 3 No. 4 (2024): NOVEMBER
Publisher : INTELIGENSIA MEDIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia is a legal state, which contains all kinds of rules to improve the welfare of society. Indonesian citizens to fulfill their daily living needs by working. The fields of work in Indonesia are very diverse, ranging from farmers, fishermen, factory workers and so on. Recently there was a problem in Indonesia with the outbreak of the Covid-19 disease, which had many impacts on the citizens of the country, one of which was the economy. At that time, there were massive layoffs from entrepreneurs to their workers, giving rise to increased unemployment and poverty in Indonesia. During layoffs, many employees also file a lawsuit against their workplace to obtain justice in terms of severance pay, or work wages. This continues to happen to this day, there are still many entrepreneurs who behave abusively towards their employees so that many employees are fighting against the law.
Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Yang Mendistribusikan/ Mentransmisikan Informasi/ Dokumen Elektronik Yang Melanggar Kesusilaan (Studi Putusan Nomor: 471/Pid.Sus/2022/PN.Tjk) Saputra, Aditya Rahmad; I Ketut Seregig; Yulia Hesti
Jurnal Gagasan Hukum Vol. 4 No. 02 (2022): JURNAL GAGASAN HUKUM
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/jgh.v4i2.12930

Abstract

Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pertimbangan hakim pada putusan tindak pidana mendistribusikan/mentransmisikan informasi/ dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan Nomor: 471/Pid.Sus/PN.Tjk yang dilihat dari asas kepastian hukum dan kesusilaan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Di penelitian ini, metode yang dipakai dalam menganalisa masalah adalah pendekatan perundang-undangan dan juga pendekatan kasus. Hasil temuan yaitu pertimbangan hakim terhadap tindak pidana putusan Nomor: 471/Pid.Sus/PN.Tjk adalah sudah memenuhi asas kepastian hukum dan kesusilaan.
Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor 581/Pid.B/2023/PN TJK) Annisa, Intan; Seregig, I Ketut
Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 5, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Mitra Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57084/jpj.v5i2.1580

Abstract

Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita. Maka dari itu kita harus mencegah terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan seharihari, karena terkadang pencurian terjadi karena banyak kesempatan. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sesuai Putusan Nomor 581/Pid.B/ 2023/PN Tjk. dan Sanksi yang dijatuhkan Hakim terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan sesuai Putusan Nomor 581/Pid.B/2023/PN TjkKata Kunci: Pencurian, Penegakan Hukum, Pemidanaa..
Co-Authors Agustina, Tiara Amelia Ainita, Okta Alika Kristinawati Andre Arvendo Angga Alfian Anggalana Annisa, Intan Ansori Anugrah, M. Iqbal Atika Atika Bambang Hartono Bambang Hartono Bambang Hartono Bambang Hartono Budi Waskito Budi Wibowo Cahyono, Riki Cintya Anindita Choirunnisa Deta Merly Oktavianti Febriyanta, Ade Armanda Febriyanti, Aulia Fernanda, Cindy Aldila Hanyfah, Zaskia Harimurti, Pangestika Raras Helmi Rangkuti Hutagalung, Rona Taruli Jaya, Farhan Agung Kelana, Nurico Mareza Kris Chandra Aldyanto Labibah, Auliya Dhiya Lintang Sakti Pangestu Luthfi Gama Albarik Melisa Safitri Muhamad Ertami Amanda Muhammad Kevin Alandru Muntari, Amanda Nadira Okta Ainita R Riagung Rafiqo Mauli Novita Ramadan, Suta Ramadhan, Liuzpili Fhilo Retno Wulansari Riagung, R Saputra, Aditya Rahmad Suta Ramadan Suta Ramadhan Tami Rusli Wahyu R, Amar Wahyu Saputra B M Yulia Hesti Yustina Ndari