Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
5.329
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Yustisia Jurnal Pranata Hukum FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Dinamika Hukum Jurnal Media Hukum Sriwijaya Law Review YUSTISI Sociological Jurisprudence Journal Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Cepalo Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana PAMPAS: Journal of Criminal Law Jurnal Kewarganegaraan Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir MAQASIDI IBLAM Law Review Jurnal Gagasan Hukum Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Journal of Law and Nation Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia LEX SUPERIOR Innovative: Journal Of Social Science Research TOFEDU: The Future of Education Journal Jurnal Pro Justitia (JPJ) JURNAL RETENTUM Journal of Accounting Law Communication and Technology SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law
I Ketut Seregig
Universitas Bandar Lampung
Religion Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 49 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 49 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG MENYIMPAN PSIKOTROPIKA GOLONGAN IV (Studi Putusan Nomor : 461/Pid.Sus./2023/PN.Tjk) Febriyanta, Ade Armanda; Seregig, I Ketut
Bahasa Indonesia Vol 2 No 1 (2024): JURNAL LEX SUPERIOR
Publisher : Universitas Kader Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54816/jls.v2i1.842

Abstract

Social deviance, particularly among adolescents, is often influenced byl the abuse of psylchotropic substances. The use of psylchotropics not in accordance with medical prescriptions and legal regulations is considered abuse. This studyl discusses the judges' considerations in rendering decisions against perpetrators of psylchotropic substance storage offenses under Decision Number: 461/Pid.Sus/2023/PN.Tjk. The methods used are juridical-normative and juridical-empirical approaches, utilizing secondaryl and primaryl data, as well as qualitative analylsis. The results indicate that judges' considerations include juridical aspects such as the indictment, prosecutor's demands, and evidence, as well as non-juridical aspects such as the defendant's attitude and social impact. The causes of these crimes include internal factors such as desires and weak faith, as well as external factors like environment and social interactions. The author recommends that judges consider rehabilitation for psylchotropic substance abusers and enhance law enforcement against psylchotropic drug dealers.
Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pengedaran Uang Palsu (Studi Kasus Putusan Nomor: 308/PID.B/2023/PN.Tjk) Ramadhan, Liuzpili Fhilo; Seregig, I Ketut
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2145

Abstract

Tindak pidana pengedaran uang palsu adalah tindak pidana yang ancaman hukumannya maksimal 15 Tahun penjara dan denda paling banyak Rp.50.000.000.000,00. Majelis hakim dalam perkara ini menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa I Sugito Bin Zainal Abidin dan Terdakwa II Johan Deo Bin Supriatin oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Berdasarkan ancaman pidananya maka putusan hakim dalam perkara ini terlalu ringan. Permasalahan dalam skripsi ini adalah: Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pengedaran uang palsu, apakah putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim dalam perkara Nomor. 308/Pid.B/2023/PN.Tjk telah memenuhi rasa keadilan. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data primer diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang meliputi buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi dan lain-lain. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pengedaran uang palsu sebagaimana putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN.Tjk didasarkan pada Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Pertimbangan yuridis dan non yuridis dalam perkara ini, Pertimbangan yang memberatkan dan pertimbangan yang meringankan terdakwa, selain itu hakim juga menggunakan teori pendekatan keilmuan dan teori pendekatan pengalaman sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan putusan. Sanksi pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim dalam perkara pengedaran uang palsu ini menurut penulis kurang memenuhi keadilan substantif karena putusan yang dijatuhkan oleh hakim terlalu rendah apabila dibandingkan dengan ancaman pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yaitu ancaman pidana penjara makmimum 15 Tahun sehingga dikhawatirkan kurang memberikan efek jera terhadap terpidana pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Adapun saran adalah hendaknya Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim untuk lebih meningkatkan sanksi pidana yang akan dijadikan tuntutan dan yang akan dijatuhkan sebagai hukuman dengan berdasarkan pada ketentuan undang-undang yang berlaku, mengingat tindak pidana pengedaran uang rupiah palsu adalah tindak pidana yang sangat merugikan masyarakat terutama para korban yang kebanyakan merupakan pedagang kecil.
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku yang Mengedarkan Obat Obatan Tapa Izin Edar (Studi Putusan Nomor: 79/Pid.Sus/2023/PN.Kot) Fernanda, Cindy Aldila; Seregig, I Ketut
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2193

Abstract

Perkembangan zaman yang semakin maju menjadikan manusia melakukan pola hidup yang sehat serta menjaga kesehatan tubuh agar terhindar dengan berbagai penyakit, tak sedikit juga manusia menjalani aktivitas di imbangi dengan olahraga supaya tubuh tetap bugar, tetapi ada juga beberapa manusia melakukan tindak pidana dengan mengedarkan obat secara ilegal dikarenakan beberapa faktor yang menjadikan pelaku melakukan tindak pidana tersebut. Adapun jenis penelitian yang di gunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif, data yang di kumpulkan dari hasil observasi dan wawancara. Kemudian ddata yang di peroleh di analisis metode yuridis normative dan yuridis empiris yaitu menganilis data data yang kemudian di simpulkan menjadi bersifat umum yang berakitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang mengedarkan obat obatan tanpa izin edar sesuai putusan PN.Kot. Perubahan Undang Undang No. 36 Tahun 2008 Yang di ubah menjadi Undang Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang merupakan bahwa manusia mendapat kan hak untuk memperoleh kesehatan yang layak dengan mengonsumsi obat obatan yang sudah BPOM serta kurangnya pemahaman tentang tindak pidana pelaku yang mengedarkan obat obatan secara ilegal atau tidak memiliki izin edar. Yang akan di kaji dalam penelitian ini adalah Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Peredaran Obat Obatan Secara Ilegal dan penyebab pelaku melakukan tindak pidana mengedarkan obat obatan tanpa izin edar Sesuai Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN.Kot. Hasil penelitian yang dapat disimpulkan bahwa mengedarkan obat obatan secara ilegal atau tanpa memiliki izin edar di dalam persidangan hakim menyatakan bahwa pelaku terbukti bersalah berdasarkan pasal 60 Angka 10 Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) UU RI No.36 Tahun 2008 sebagai bentuk pertanggungjawaban hakim menjatuhi hukuman pidana 1 tahun 10 bulan.
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) di Provinsi Lampung (Studi Putusan Nomor: 871/Pid.Sus/2022/PN.Tjk) Muntari, Amanda; Seregig, I Ketut
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2194

Abstract

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah membawa manusia kepada era globalisasi yang memberikan kebebasan kepada setiap orang di dunia untuk saling bersosialisasi dengan siapapun dan dimanapun mereka berada. Perkembangan teknologi informasi yang disalahgunakan menyebabkan timbulnya kejahatan yang lebih modern yaitu perjudian secara online dengan menggunakan internet sebagai sarana melakukan kejahatan.Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online, dilaksankan dengan berdasarkan kepada ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun pada kenyataan penyidik Kepolisian Negara Indonesia masih sering menggunakan Pasal 303 KUHP untuk pelaku tindak pidana perjudian online karena kesulitan menerapkan Pasal 43 ayat (6) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008. Permasalahan Judi Onlinemasih marak terjadi di Indonesia khususnya di provinsi lampung, memngingat dalam penegakan hukum tindak pidana ini tidak mudah untuk diungkap, karena faktor kemampuan dalam penguasa teknologi masih belum mampu untuk mendeteksi terjadi perjudian online. Namun demikian aparat penegak hukum dengan kemampuan yang ada juga berhasil mengungkap perjudian online sebagaimana yang tertuang dalam perkara nomor 871/Pid.Sus/2022/PN.Tjk). Terkait dengan perkara tersebut permasalahan yang akan dilakukan adalah Pertama tentang Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku Judi Onlinedan Faktor penyebab terjadinya Judi Online sesuai Putusan Nomor 871/Pid.Sus/2022/PN.Tjk. Metode yang dilakukan ini adalah tinjauan pustaka yang diperoleh dari studi kepustakaan (Liabrary Research) terhadap halaman-halaman yang bersifat teoritis dan studi empiris yang menggunakan pendekatan wawancara terhadap informan (sumber, primer yaitu wawancara secara langsung dan observasi). Hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa sesuai dengan putusan nomo 871/Pid.Sus/2022/PN.Tjk. Telah dijatuhi hukuman penjara selama 5 (lima) bulan karena majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 27 Ayat (2) dan Pasal 45 Ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008, sedangkan faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana faktor sosial ekonomi, faktor situasional dan faktor keuntungan. Mengacu pada vonis pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yang sangat ringan maka di masa mendatang disarankan kepada aparat penegak hukum (majelis hakim) dapat menjatuhkan pidana yang lebih berat untuk dapat menimbulkan efek jera.
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Menyimpan Dan Mempergunakan Senjata Api Rakitan Secara Ilegal (Studi Putusan Nomor: 420/Pid.Sus/ 2022/PN. Tjk) Andre Arvendo; I Ketut Seregig; Ansori
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 4 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i4.4375

Abstract

Abstrak Kejahatan selalu tumbuh serta berkembang pada masyarakat, meskipun kita mengetahui banyak pendapat perihal faktor penyebab kejahatan pada masyarakat, satu hal pasti bahwa kejahatan merupakan sikap manusia berkembang seiring menggunakan perkembangan sosial serta teknologi. Perkembangan zaman berjalan sangat cepat, tak hanya pada dunia teknik industri serta perdagangan, namun pula pada dunia hukum. Secara statistik, total tindak pidana Indonesia dari tahun ke tahun terus semakin tinggi, salah satunya ialah tindak pidana melibatkan senjata api. Kontroversi seputar kepemilikan senjata api ilegal sebagai perbincangan hangat. Kepemilikan senjata api ilegal tak hanya dilihat menjadi pelanggaran aturan, namun juga menjadi sarana kejahatan berbahaya oleh para penjahat. Berbagai masalah penyalahgunaan senjata api, termasuk perkelahian, pertengkaran serta perampokan, semuanya tak lepas dari sirkulasi senjata api ilegal pada warga, baik Undang-Undang juga perihal pelanggaran hukum tanpa hak memakai senjata api rakitan secara melawan aturan. Menyimpan serta memakai, pada putusan nomor: 420/Pid.Sus/2022/PN.Tjk, serta pertimbangan hakim pada pelanggaran hukum tanpa hak menyimpan serta memakai senjata api rakitan secara melawan hukum, pada putusan nomor: 420/Pid .Sus/2022/PN.Tjk. Penulisan memakai metode penelitian hukum normatif serta penelitian deskriptif kualitatif. Penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak menyimpan serta memakai senjata api rakitan secara melawan hukum sesuai dengan UU Senjata Api Darurat serta Senjata Tajam No. 12 tahun 1951. Dari keterangan saksi serta terdakwa terdapat bukti adanya alasan meringankan serta alasan memberatkan. Kata Kunci: Senjata Api, Penerapan, Pertimbangan
Pertimbangan Hakim Terhadap Pembatalan Tersangka Karena Objek Perkara Kewenangan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) (Studi Putusan Nomor :2/Pid.Pra/2024/PN.Kbu) Hutagalung, Rona Taruli; Seregig, I Ketut
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 1 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i1.18020

Abstract

Penelitian ini membahas pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan praperadilan yang objek perkaranya adalah kewenangan Aparat Pengawas Intern Pemerintahan (APIP) berlandaskan Putusan Nomor:2/Pid,Pra/2024/PN.Kbu serta dasar hukum yang digunakan hakim dalam menilai kewenangan APIP dan hubungannya dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintahan (APIP). Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris adapun data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer yang dilakukan secara yuridis kualitatif berdasarkan aspek yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidik harus lebih cermat dan teliti agar tidak melewatkan prosedur yang sudah diatur dalam Undang- Undang nomor 30 Tahun 2014 dan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mana aparat penegak hukum harus melakukan koordinasi dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintah, karena Aparat Pengawas Intern Pemerintah lah yang berwenang untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh penyidik selama proses penyelidikan.
Accountability for the Crime of Theft Committed with Aggravation in Bandar Lampung (Study Decision Number 69/Pid.B/2023/PN.Tjk.) Seregig, I Ketut; Ainita, Okta; Wahyu R, Amar
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 4, No 1 (2025): January 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v4i1.5027

Abstract

The crime of theft with this aggravation is regulated in Article 363 of the Criminal Code with a maximum penalty of imprisonment of seven years. This act of theft is a type of theft that is different from other types of criminal acts of theft. Thus, aggravated theft is theft which basically contains elements of theft, and because of the addition of other elements, the risk of punishment becomes more severe. Aggravated theft is included in special theft because this theft is carried out in a certain way or under certain circumstances so that it is more serious.  In this case, the author takes an example of a criminal case of theft committed with aggravation in Bandar Lampung, which was committed by the defendant M. Ziaulhaq Adivar als Ezzi Adivar als MJ Bin Suhendra.
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penipuan Tenaga Kerja Honorer Dengan Meminta Imbalan Uang Oleh Asn Pemda Kota Bandar Lampung (Studi Putusan Nomor:285/Pid.B/2024/Pn Tjk) Labibah, Auliya Dhiya; Seregig, I Ketut
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 1 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i1.17728

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan tersebut dan menganalisis proses penegakan hukum yang diterapkan berdasarkan Putusan Nomor 285/Pid.B/2024/PN Tjk. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris, dengan data diperoleh melalui studi kepustakaan dan data sekunder. Melakukan wawancara dengan pihak terkait, seperti penegak hukum dan instansi pemerintah, untuk memperoleh data faktual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama terjadinya tindak pidana ini adalah lemahnya pengawasan internal, dorongan gaya hidup konsumtif, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur resmi rekrutmen, serta sistem perekrutan yang tidak transparan. Proses penegakan hukum berjalan sesuai prosedur dengan terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama satu tahun. Putusan ini diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku dan memperkuat kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.
Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penadahan Barang Hasil Curian (Studi Putusan Nomor 382/Pid.B/2024/Pn Tjk) Kelana, Nurico Mareza; Seregig, I Ketut
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 1 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i1.17729

Abstract

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pendekatan yuridis normatif berfokus pada analisis hukum melalui peraturan perundang-undangan dan teori hukum yang relevan, sedangkan pendekatan empiris menggunakan wawancara mendalam dan observasi terhadap objek penelitian. Data yang digunakan berasal dari sumber data sekunder, termasuk peraturan perundang-undangan, literatur, serta hasil wawancara dan penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab tindak pidana penadahan barang hasil curian, seperti pada Putusan Nomor 382/Pid.B/2024/PN.Tjk, dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor ekonomi, kurangnya pemahaman hukum, dan peran penadah yang memperlancar peredaran barang hasil kejahatan. Penerapan sanksi pidana dalam kasus ini mencerminkan pendekatan yang adil dan seimbang, dengan mempertimbangkan kesesuaian pasal yang diterapkan, keberimbangan hukuman, keadilan bagi korban, dan efek jera bagi terdakwa dan masyarakat.
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKAU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN DI PT. MITRA ABADI PRATAMA (STUDI PUTUSAN NOMOR : 540/PID.B/2024/PN TJK) Seregig, I Ketut; Hanyfah, Zaskia
JURNAL RETENTUM Vol 7 No 1 (2025): IN PROGRESS
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v7i1.5609

Abstract

Tindak pidana penggelapan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melibatkan pelanggaran terhadap nilai moral, mental, dan kepercayaan yang diberikan kepada pelaku. Tindak pidana penggelapan dalam jabatan adalah bentuk penggelapan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki wewenang atau jabatan tertentu dalam sebuah institusi, baik swasta maupun pemerintah. Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan di PT. Mitra Abadi Pratama berdasarkan Putusan Nomor 540/Pid.B/2024/PN.Tjk. Penelitian menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan, yang bertujuan untuk menganalisis fakta hukum, proses peradilan, dan penerapan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penelitian menghasilkan bahwa tindak pidana ini dilakukan oleh terdakwa Rizki Ade Putra, seorang sales yang menyalahgunakan dana hasil tagihan pelanggan sebesar Rp132.197.848,00 untuk kepentingan pribadi. Penelitian mengungkap lemahnya pengawasan internal perusahaan sebagai salah satu faktor utama yang memungkinkan terjadinya penggelapan. Selain itu, putusan pengadilan memberikan sanksi pidana yang tegas terhadap terdakwa sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum sekaligus upaya pencegahan tindakan serupa.
Co-Authors Agustina, Tiara Amelia Ainita, Okta Alika Kristinawati Andre Arvendo Angga Alfian Anggalana Annisa, Intan Ansori Anugrah, M. Iqbal Atika Atika Bambang Hartono Bambang Hartono Bambang Hartono Bambang Hartono Budi Waskito Budi Wibowo Cahyono, Riki Cintya Anindita Choirunnisa Deta Merly Oktavianti Febriyanta, Ade Armanda Febriyanti, Aulia Fernanda, Cindy Aldila Hanyfah, Zaskia Harimurti, Pangestika Raras Helmi Rangkuti Hutagalung, Rona Taruli Jaya, Farhan Agung Kelana, Nurico Mareza Kris Chandra Aldyanto Labibah, Auliya Dhiya Lintang Sakti Pangestu Luthfi Gama Albarik Melisa Safitri Muhamad Ertami Amanda Muhammad Kevin Alandru Muntari, Amanda Nadira Okta Ainita R Riagung Rafiqo Mauli Novita Ramadan, Suta Ramadhan, Liuzpili Fhilo Retno Wulansari Riagung, R Saputra, Aditya Rahmad Suta Ramadan Suta Ramadhan Tami Rusli Wahyu R, Amar Wahyu Saputra B M Yulia Hesti Yustina Ndari