Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.249
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Morality :Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial SOSIOEDUKASI : JURNAL ILMIAH ILMU PENDIDIKAN DAN SOSIAL International Journal of Science and Society (IJSOC) Journal of Law, Poliitic and Humanities Innovative: Journal Of Social Science Research Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan Dinamika Hukum Dan Masyarakat Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Journal of Innovative and Creativity Journal of Transcendental Law Palangka Law Review
Ivans Januardy
Universitas Palangka Raya
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 42 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search
Journal : Journal of Innovative and Creativity

 1 
Reformulasi Kebijakan Hukum Pidana terhadap Perusakan Fasilitas Umum dalam Demonstrasi untuk Menjaga Keseimbangan antara Kebebasan Sipil dan Ketertiban Sosial Cindi Kristian Mantikei; Ivans Januardy; Satriya Nugraha
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.4203

Abstract

Demonstrasi merupakan salah satu wujud nyata dari kebebasan berekspresi dan hak untuk menyampaikan pendapat yang dijamin oleh konstitusi. Namun, dalam praktiknya, demonstrasi di Indonesia kerap diwarnai dengan tindakan perusakan fasilitas umum yang memunculkan dilema antara perlindungan kebebasan sipil dan pemeliharaan ketertiban sosial. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pidana mengenai perusakan fasilitas umum dalam konteks demonstrasi, mengidentifikasi problematika penegakan hukumnya, serta merumuskan arah reformulasi kebijakan hukum pidana yang ideal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual melalui analisis terhadap ketentuan KUHP, UU No. 9 Tahun 1998, serta putusan-putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidakjelasan dalam membedakan peserta demonstrasi damai dan pelaku anarkis, serta kecenderungan aparat dalam melakukan kriminalisasi secara kolektif. Oleh karena itu, reformulasi kebijakan hukum pidana diperlukan dengan menekankan prinsip pertanggungjawaban individual, penerapan restorative justice terhadap kerugian material, serta adopsi praktik internasional yang lebih humanis dan proporsional. Reformulasi ini diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara kebebasan sipil dan ketertiban sosial dalam negara hukum demokratis.
Tinjauan Yuridis terhadap Dampak Lingkungan dan Tata Ruang Akibat Pendirian Tambak Udang Vaname di Desa Sungai Tabuk, Kabupaten Sukamara Duta Erlangga; Ivans Januardy; Satriya Nugraha
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.4287

Abstract

Pendirian tambak udang vaname di Desa Sungai Tabuk, Kabupaten Sukamara, merupakan salah satu bentuk aktivitas ekonomi yang berkembang pesat seiring meningkatnya permintaan pasar global terhadap komoditas perikanan. Namun, kegiatan ini juga menimbulkan permasalahan hukum dan lingkungan, khususnya terkait kepatuhan terhadap ketentuan perizinan berbasis risiko, kesesuaian tata ruang wilayah, serta dampak ekologis berupa pencemaran dan kerusakan ekosistem. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan dukungan data empiris, melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, serta evaluasi kritis terhadap regulasi yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian lokasi tambak dengan RTRW Kabupaten Sukamara, lemahnya pengawasan pemerintah daerah, serta terbatasnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang dan pengawasan lingkungan. Kondisi tersebut menimbulkan potensi ketidakpastian hukum, konflik sosial, serta ancaman terhadap keberlanjutan lingkungan hidup. Penelitian ini menekankan pentingnya penguatan mekanisme perizinan, harmonisasi regulasi pusat dan daerah, serta peningkatan peran masyarakat dalam pengawasan. Dengan demikian, pengelolaan tambak udang vaname perlu diarahkan pada model pembangunan yang berorientasi pada kepastian hukum, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.
Analisis Pengaturan Hak Ekonomi bagi Pencipta dalam Pemutaran Musik untuk Tujuan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dari Perspektif Tujuan Hukum Regina Lu Amanda; Ivans Januardy; Vicka Prama Wulandari; Nuraliah Ali
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.4755

Abstract

Perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) menciptakan kompleksitas hukum yang memerlukan perlindungan khusus melalui perjanjian perkawinan. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran notaris dalam pembuatan perjanjian perkawinan pada perkawinan campuran di Kota Palangka Raya serta mengkaji akibat hukumnya apabila terjadi perceraian. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan Notaris Pioni Naviari, S.H., studi literatur, dan analisis peraturan perundang-undangan. Populasi penelitian adalah praktik pembuatan perjanjian perkawinan pada perkawinan campuran di kantor notaris tersebut, dengan sampel dipilih secara purposive sampling. Instrumen penelitian berupa panduan wawancara dan pedoman dokumentasi, sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan notaris memiliki peran multidimensional sebagai penjamin kepastian hukum, pemberi edukasi hukum, dan instrumen perlindungan hukum materiil. Prosedur pembuatan perjanjian meliputi tiga tahap sistematis yaitu pra-pembuatan akta, penyusunan akta, dan legalisasi pendaftaran. Perjanjian perkawinan berdasarkan akta notaris memberikan perlindungan signifikan terhadap hak kepemilikan tanah WNI. Kesimpulannya, perjanjian perkawinan yang dibuat dengan akta notaris dan akibat hukumnya pasca perceraian bergantung pada kejelasan dan kelengkapan klausul mengenai pembagian harta, nafkah, dan hak asuh anak.
Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian: Analisis Yuridis dalam Perspektif KUHPerdata Aditya Chandra Saputra; Thea Farina; Ivans Januardy
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.5577

Abstract

Artikel ini mengkaji penyalahgunaan keadaan atau misbruik van omstandigheden sebagai dasar pembatalan perjanjian dalam perspektif hukum perdata Indonesia. Meskipun doktrin ini tidak diatur secara eksplisit dalam KUHPerdata, analisis konseptual menunjukkan bahwa penyalahgunaan keadaan dapat ditempatkan sebagai bentuk cacat kehendak modern yang berkaitan erat dengan asas kepatutan, keadilan, dan itikad baik. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan dengan menelaah keterkaitan doktrin tersebut dengan Pasal 1320, 1321, dan 1323 sampai dengan 1328 KUHPerdata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan penyalahgunaan keadaan dalam praktik peradilan Indonesia masih menghadapi kendala berupa ketiadaan norma eksplisit, standar pembuktian yang tinggi, dan ketidakkonsistenan putusan. Namun terdapat peluang rekonstruksi melalui interpretasi teleologis, analogi, dan penguatan asas hukum. Kajian ini menegaskan bahwa pengakuan doktrin penyalahgunaan keadaan merupakan kebutuhan mendesak untuk menjaga keseimbangan kontrak, memberikan perlindungan bagi pihak lemah, dan mendorong pembaruan hukum perjanjian nasional. Artikel ini juga menawarkan model konseptual penerapan penyalahgunaan keadaan sebagai dasar pembatalan perjanjian yang relevan untuk litigasi maupun non litigasi.
Analisis Politik Hukum terkait Kepentingan Negara dalam Pemberian Amnesti dan Abolisi di Indonesia Muhammad Izwar Fradiva; Ivans Januardy; Satriya Nugraha
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.5582

Abstract

Penelitian ini menganalisis politik hukum pemberian amnesti dan abolisi di Indonesia dengan fokus pada bagaimana kepentingan negara membentuk konstruksi pengaturan maupun praktik ketatanegaraan terkait kedua instrumen tersebut. Melalui pendekatan penelitian hukum normatif yang menggunakan analisis peraturan perundang-undangan, doktrin, serta pandangan para ahli, penelitian ini mengidentifikasi dinamika evolusi pengaturan kewenangan Presiden sejak UUD 1945 sebelum amandemen hingga pasca reformasi dan menemukan bahwa terdapat pergeseran penting dari kewenangan prerogatif menuju pembatasan konstitusional berbasis checks and balances. Penelitian ini juga mengkaji tantangan implementatif seperti minimnya parameter objektif, kecenderungan politisasi kewenangan, serta absennya standar prosedural yang komprehensif dalam pemberian amnesti dan abolisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arah politik hukum ke depan harus menekankan transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan harmonisasi dengan prinsip hak asasi manusia serta keadilan transisional. Selain itu diperlukan regulasi khusus mengenai amnesti dan abolisi yang menetapkan kriteria substantif dan prosedural untuk memastikan bahwa kewenangan tersebut digunakan secara proporsional dan sejalan dengan kepentingan negara dalam kerangka negara hukum demokratis. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan teori maupun perbaikan praktik ketatanegaraan terkait penggunaan kewenangan amnesti dan abolisi di Indonesia.
Penerapan Asas Legalitas Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan: Analisis Yuridis Normatif Terhadap Kepastian Hukum Di Indonesia Untung Surapati; Ivans Januardy; Rizki Setyobowo Sangalang
Journal of Innovative and Creativity Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v6i1.7207

Abstract

Penelitian ini menganalisis penerapan prinsip legalitas dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian bersyarat di Indonesia melalui pendekatan yuridis normatif. Pencurian bersyarat tetap menjadi tindak pidana konvensional yang mendominasi statistik kriminal Indonesia dengan 52.449 kasus pada tahun 2024. Prinsip legalitas, sebagai prinsip dasar hukum pidana, menghadapi tantangan dalam penerapannya, khususnya terkait interpretasi unsur-unsur dalam Pasal 363 KUHP Indonesia. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis undang-undang, putusan pengadilan, dan literatur hukum dari tahun 2020-2025. Hasil penelitian menunjukkan disparitas hukuman dalam kasus serupa, yang menunjukkan inkonsistensi dalam penerapan prinsip legalitas. Studi kasus Keputusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Kbu mengungkapkan masalah keadilan substantif dalam penjatuhan hukuman. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi interpretasi hukum dan penguatan pedoman penjatuhan hukuman untuk memastikan kepastian hukum dan keadilan.
Gratifikasi Sebagai Modus Operandi Korupsi dalam Sistem Peradilan: Analisis Yuridis Kasus Putusan Bebas Gregorius Ronald Tannur dan Perkembangannya Hingga 2026 John Travolta; Ivans Januardy; Claudia Yuni Pramita
Journal of Innovative and Creativity Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji praktik gratifikasi dalam sistem peradilan Indonesia melalui studi kasus putusan bebas Gregorius Ronald Tannur yang melibatkan tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada tahun 2024 dan perkembangannya hingga 2026. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, menganalisis ketentuan Pasal 12B dan Pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam perspektif Teori Gabungan Pemidanaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga hakim terbukti menerima gratifikasi sebesar Rp4,67 miliar yang memenuhi seluruh unsur tindak pidana korupsi. Perkembangan penegakan hukum hingga akhir 2025 memperlihatkan adanya pertanggungjawaban pidana terhadap seluruh pihak yang terlibat, termasuk hakim, pengacara, dan pemberi gratifikasi. Analisis Teori Gabungan menunjukkan bahwa putusan-putusan tersebut telah mencerminkan tujuan pemidanaan berupa pembalasan, pencegahan, dan perlindungan masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pencegahan gratifikasi di lingkungan peradilan memerlukan penguatan pengawasan, peningkatan integritas hakim, serta penerapan sanksi yang tegas guna menjaga independensi dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.
Co-Authors Abditama, Marcel Aditya Chandra Saputra Ali, Nuraliah Ananta, Helga Citta Andika Wijaya Andika Wijaya, Andika Arifudin arifudin Aster Yansen Basah, Desty Bangas, Karlinae D Bobby Thyas Erlangga Budi Iman Santoso Cindi Kristian Mantikei Claudia Yuni Pramita De Aprilia, Desti Deddy Winarwan Duta Erlangga Edwan Devka Pratama Edy Conceciao, Michael Etriani, Etriani Evi F. Martono, Yacob Farina, Thea Frima Klin John Travolta Karlinae D. Bangas Kirstanto, Kiki Kristanto, Kiki Kristian Muhammad Izwar Fradiva Novea Elysa Wardhani Novia Nuraliah Ali Pahrina Putri, Anggelia Widya Regina Lu Amanda Rina Astuti Rizki Setyobowo Sangalang Ronggo Wicaksono, Restu Rumahorbo, Veni Theresya Fortuna Rustianto, Maulana Yusuf SALSABILA, ANNISA Salsabila, Marisa Sari, Teresa Indah Puspita Satriya Nugraha Selvi Septie Sibot, Yessiarie Silvany Simanjuntak, Manat Sudiarti, Elin Suriansyah Murhaini Susanti, Deva Thea Farina Thea Farina Untung Surapati Valensia, Helena Valentia, Ennisa Vicka Prama Wulandari Vleotri, Ribka Wahyudi, Fachriannur Wulandari, Vicka Prama Yestati, Ariani