Claim Missing Document
Check
Articles

Efek Permainan Board Game Terhadap Stres Akademik Mahasiswa Wahyuni, Ridha; Gunawan, Celine; Zahroh, Nasywa Kamiilah
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.9984

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menurunkan tingkat stres akademik dengan menggunakan intervensi board game. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Subjek dalam penelitian adalah mahasiswa Universitas Mulawarman yang dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 56 mahasiswa yang dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen yang terdiri dari 28 mahasiswa dan kelompok kontrol yang juga terdiri dari 28 mahasiswa. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan skala stres akademik. Data yang dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan bantuan program SPSS versi 26.0 for windows. Hasil penelitian menunjukkan 1) Terdapat peningkatan signifikan terhadap stres akademik pada kelompok eksperimen penelitian dengan nilai p=0.027 maka H1 diterima dan H0 ditolak sehingga terdapat peningkatan stres akademik yang signifikan setelah diberikan intervensi permainan board game. 2) Tidak terdapat perbedaan signifikan tingkat stres akademik dengan nilai p=0.588 antara kelompok eksperimen yang diberikan intervensi dengan kelompok kontrol yang tidak diberikan intervensi.
Refleksi Putusan Bebas Haris-Fatia Terhadap Perkembangan Perlindungan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia: Perspektif Hak Asasi Manusia Wahyuni, Ridha; Noerman, Chiquita Thefirstly; Abidin, Fikri Rafi Musyaffa; Tarina, Dwi Desi Yayi
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 5 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i5.14774

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk merefleksikan putusan bebas terhadap Haris-Fatia atas perkara tindak pidana pencemaran nama baik terhadap seorang pejabat publik. Namun, kasus ini juga beririsan dengan masalah pelaksanaan hak kebebasan berpendapat melalui media On-line berupa pemberian penilaian dan kritikan terhadap seorang pejabat publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (case approach) yang berbasis pada fenomena yang kerap terjadi di dalam masyarakat khususnya terkait pelaksanaan hak kebebasan berpendapat melalui media on-line yang kerap berujung pada masalah kriminalisasi terhadap seseorang ketika ia mengunakan haknya dalam bentuk penyampaian kritik maupun pemikiran terhadap prilaku pejabat publik. Penelitian ini bersifat yuridis-normatif yang menggunakan data-data sekunder, analisis dilakukan secara dekskriptif analitis (kualitatif). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak kebebasan berpendapat merupakan bagian dari HAM yang harus dilindungi, meskipun kebebasan berpendapat juga bisa dibatasi dengan Undag-undang namun di dalam pelaksanaan hak ini tetap harus dilindungi dan dihormati terutama jika pelaksanaan kebebasan berpendapat tersebut didasarkan pada hasil penelitian yang didukung pada data-data yang valid dan terverifikasi. Maka dalam konteks kasus hukum yang menimpa haris-fatia setidaknya hakim telah mampu menerapkan proses pemeriksaan melalui penegakan hukum yang progresif karena hakim di dalam menyusun pertimbangan hukumnya berbasis pada norma-norma hukum yang ada khususnya perlindungan terhadap hak kebebasan berpendapat yang telah diatur didalam konstitusi, undang-undang nasional dan internasional serta melihat kepentingan dan keadilan hukum yang ada di dalam masyarakat. Putusan hukum tersebut juga bisa menjadi precedence positif dan rujukan bagi para hakim selanjutnya dalam memeriksa dan memutus perkara yang serupa. Hal ini penting bagi jaminan perlindungan hak kebebasan berpendapat di Indonesia.
Gambaran Self-Compassion Pada Dewasa Awal Korban Body Shaming Wahyuni, Ridha; Handayani, Nanik; Zahroh, Nasywa Kamiilah
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 3 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i3.18784

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran self-compassion pada dewasa awal yang mendapatkan perlakuan body shaming dari orang-orang di lingkungan sekitarnya. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan metode fenomenologi. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi. Teknik analisa data yang digunakan, yaitu menyiapkan data, membaca data secara keseluruhan, melakukan coding pada data, membuat tema-tema yang akan dianalisis dari coding data, menyajikan tema-tema menjadi bentuk narasi, serta melakukan interpretasi pada data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa subjek penelitian setelah mendapat perlakuan body shaming cenderung memiliki self-compassion yang rendah, namun di usia dewasa awal subjek JT sudah mampu untuk mengatasi pemikiran negatif mengenai dirinya dan mampu menerima kondisi dirinya apa adanya serta hingga saat ini subjek sedang berusaha untuk lebih menyayangi diri sendiri salah satu cara yang dilakukan subjek adalah dengan merawat diri. Kata Kunci: self-compassion, body shaming, dewasa awal
Pengaruh Pijat Perineum Pada Primigravida Trimester Ketiga Terhadap Kejadian Ruptur Perineum Pada Ibu Bersalin Di Bpm Gunung Tabur Berau Tanjilatin, Tanjilatin; Ritha, Aniah; Purwanti, Heni; Wahyuni, Ridha
Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 3 No. 3 (2023): Cerdika : Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/cerdika.v3i3.549

Abstract

Latar Belakang: Proses persalinan seringkali mengakibatkan ruptur perineum. Ruptur perineum merupakan perlukaan perineum yang terjadi pada saat kelahiran bayi baik menggunakan alat maupun tidak menggunakan alat. Di Indeonesia ruptur perineum terjadi pada 75% ibu melahirkan pervaginam. Terdapat upaya-upaya untuk mencegah ruptur perineum salah satunya dengan pijat perineum. mekanisme pijat perineum dapat mengurangi derajat ruptur perineum yaitu dengan memberikan pijatan, maka aliran darah akan lancar dan nutrisi otot sekitar perineum semakin banyak terpenuhi sehingga menjaga kekenyalan dan elastisitas otot. Tujuan: untuk mengetahui pengaruh pijat perineum pada primigravida trimester ketiga terhadap kejadian ruptur perineum pada ibu bersalin. Metode: Rancangan penelitian adalah pre-eksperiment berbentuk desain pretest and posttest with control group. Populasi seluruh ibu hamil primigravida trimester III di BPM Gunung Tabur. Metode pengambilan sampel dengan nonprobability sampling menggunakan teknik purposive sampling. Besar sampel yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi sebanyak 34 orang yang terbagi menjadi kelompok intervensi dam kontrol. Hasil: pada kelompok intervensi, sesudah diberikan pijat perineum sebagian besar tidak mengalami ruptur perineum sebanyak 12 orang (70,6%) sedangkan sisanya mengalami ruptur perineum sebanyak 5 orang (29,4%). Pada kelompok kontrol sebagian besar mengalami ruptur perineum sebanyak 13 orang (76,5%) sedangkan sisanya tidak mengalami ruptur perineum sebanyak 4 orang (23,5%). Diperoleh uji statistik Mann-Whitney didapatkan nilai-p 0,007 (p<0,05) yang berarti pijat perineum pada primigravida trimester ketiga berpengaruh terhadap tidak adanya kejadian ruptur perineum pada ibu bersalin. Kesimpulan: Pemberian pijat perineum pada ibu primigravida trimester ketiga berpengaruh terhadap tidak adanya kejadian ruptur perineum pada ibu bersalin
Perlindungan Hak atas Tempat Tinggal yang Layak bagi Warga Terdampak Penggusuran Wahyuni, Ridha
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 3 No. 04 (2022): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jiss.v3i04.564

Abstract

Evictions are still one of the methods used by the government in the context of land acquisition for development, especially for people who do not have land ownership rights documents but residents have controlled the land as land for residence for a long time. Protection of the right to adequate housing is one of the human rights that must be protected, because this right is also related to guaranteeing the sustainability of human life. This study focuses on the issue of the impact of evictions on the protection of the right to adequate housing for residents in RT/RW 03/03 Batu Ceper, Tangerang as residents affected by eviction due to development. Examining the responsibility of the Tangerang City government in providing protection to guarantee the survival of the affected residents through the provision of adequate housing. The research method used is juridical-empirical. The results showed that the Tangerang City Government provided Rusunawa to affected residents for relocation but the residents refused, this is because the appointment of the Rusunawa was done unilaterally by the government so that they still did not pay attention to the standards for providing adequate housing according to human rights standards consisting of aspects of availability, aspects of affordability of costs and aspects of location. Therefore, it is hoped that the local government before carrying out an eviction needs to involve the participation of the affected community to identify the needs of the residents regarding the fulfillment of replacement housing in order to ensure the protection of the survival of the residents after they have been evicted.
OPTIMALISASI KEWENANGAN AMICUS CURIAE KOMNAS HAM DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA DI PENGADILAN BERDIMENSI HAK ASASI MANUSIA Wahyuni, Ridha; Wananti, Atik
UNES Law Review Vol. 5 No. 1 (2022)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i1.286

Abstract

Komnas HAM as a state institution have authorized by law to provide amicus curiae for legal settlement of public cases with a human rights dimension. Until now, Komnas HAM has carried out this authority, but in practice there are still various obstacles, both external and internal, so that its implementation has not been optimal.This study using a juridical-normative research method, with an analytical-descriptive approach to see how the law works in practice. There is a difference in the views of the judges on the position of the amicus curiae of Komnas HAM which is considered the same as the opinion of the Experts, while the Amicus Curiae is more of an institutional opinion and can be submitted individually, therefore it is necessary to issue SEMA so that there is a common view and understanding for judges in seeing this authority, Second ; UU no. No. 39/1999 on Human Rights has not clearly and firmly regulated the authority of Komnas HAM's amicus curiae, making it difficult for Komnas HAM to draft technical regulations for its implementation.
Kedudukan Hukum Surat Pencatatan Ciptaan Bagi Perlindungan Hak Cipta Karya Lukisan Dihadapkan Pada Prinsip Outomatically Protection Wahyuni, Ridha; Ramadhani, Dwi Aryanti; Tarina, Dwi Desi Yayi
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1606

Abstract

This researches aims to see the position of a creation registration letter of art painting as a form of legal protection for painting works in the face of the principle of automatic protection adhered to in Law no. 28 of 2014 concerning Copyright. The research method in this study is juridical-normative with an analytical descriptive approach. The results of the research show that a creation registration letter can be one of the perfect initial proofs if the painter as the creator will make efforts to protect the law against his work either through criminal law remedies and/or filing civil lawsuits. Therefore, the registration of creation through the registration of creation of a painting is important for every painter to obtain a creation registration letter from the state, this is an effort to protect their intellectual property rights.
Kewajiban Perusahaan Umum Daerah Air Minum Terhadap Pemenuhan Hak Atas Air Warga Perspektif Hak Asasi Manusia: (Studi: Sengketa Pemenuhan Hak Atas Air Antara Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor dengan Warga di Perumahan Sentul City) Wahyuni, Ridha
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2189

Abstract

Sumber daya air merupakan elemen terpenting di dalam kehidupan manusia. Ketiadaan akses atas air bersih yang berkulitas tentu menimbulkan permasalahan bagi keberlanjutan hidup manusia. Hal inilah yang melandasi pentingnya keterserdiaan air bersih sebagai bagian pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia. Penguasaan atas sumber-sumber daya alam khususnya sumber daya air merupakan kewenangan negara namun di dalam pengelolaannya yang harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, setiap kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tertutupnya akses manusia untuk memperoleh layanan air bersih bagi pemenuhan kebutuhan hidupnya maka akan menimbulkan pelanggaran HAM, apalagi perbuatan itu dilakukan oleh entititas pelaksana tanggung jawab negara termasuk Badan usaha pemerintah (BUMD). Penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara kritis berdasarkan konsep-kosep yang relevan mengenai kewajiban pemenuhan dan penghormatan HAM oleh Perusahaan Daerah.Hasil penelitian menunjukkan adanya korelasi yang jelas antara kewajiban penghormtan dan pemenuhan HAM oleh pemerintah yang dalam hal ini dilaksanakan oleh perusahaannya sebagai manifestasi Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 guna perlindungan dan pemenuhan HAM khususnya di bidang pelayanan air bersih. Hal ini mengingat di dalam perkembangan konsep HAM juga menempatkan Perusahaan sebagai pengemban kewajiban dan tanggung jawab HAM terutama dalam rangka penghormatan dan memenuhi hak-hak dasar manusia termasuk pemenuhan hak atas air bersih.
The Protection of Indigenous Malay People’s Customary Land Rights in Rempang Againts Land Acquisition for National Strategic Projects: Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Melayu Asli Rempang Terhadap Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Proyek Strategis Nasional Rasyed, Muhammad Al; Wahyuni, Ridha
Academia Open Vol. 10 No. 2 (2025): December
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21070/acopen.10.2025.12845

Abstract

General background: Indonesia recognizes customary law communities and their communal land rights as part of the national legal system, yet implementation often clashes with development agendas. Specific background: The indigenous Malay community of Rempang, settled since 1834, faces land acquisition for the Rempang Eco-City National Strategic Project, raising legal and socio-cultural disputes over displacement. Knowledge gap: Although constitutional and statutory frameworks acknowledge customary land rights, practical enforcement and administrative recognition remain weak, particularly when confronted with national development priorities. Aims: This study analyzes the legal status of the Rempang Malay community as a customary law community and evaluates the protection of their ulayat land rights in the context of land acquisition for national development. Results: Findings show that the Rempang Malay community fulfills all substantive legal elements of a customary law society, but lacks full administrative recognition, resulting in weak legal standing during land acquisition processes. The project also demonstrates insufficient meaningful participation and inadequate compensation mechanisms for cultural and spiritual losses. Novelty: This research highlights the discrepancy between de facto recognition of indigenous rights and de jure administrative acknowledgment in large-scale development cases. Implications: Strengthening formal recognition, ensuring free, prior, and informed consent, and adjusting compensation schemes are crucial to achieving development aligned with social justice and legal sustainability. Highlights: The Rempang Malay community meets the legal criteria of a customary law society but lacks full administrative recognition. Land acquisition for the Rempang Eco-City project demonstrates weak protection and limited community participation. Strengthening legal recognition and applying fair, culturally aware compensation are essential for equitable development. Keywords: Customary Land Rights, Rempang, Indigenous Community, Legal Protection, Land Acquisition  
Protection of Musical Work Copyright on Digital Platforms: A Comparative Study of Indonesian and United States Law Manurung, Citra Bintang Maranatha; Wahyuni, Ridha
Jurnal Daulat Hukum Vol 8, No 4 (2025): December 2025
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jdh.v8i4.49088

Abstract

The development of digital technology has changed the way people produce, distribute, and use musical works. However, this progress has also increased the potential for copyright infringement, especially on User-Generated Content (UGC) platforms such as YouTube, TikTok, and Instagram. In this context, Law No. 28 of 2014 on Copyright protects the moral and economic rights of creators, but it lacks the technical rules required to address violations in the digital environment. The absence of a notice-and-takedown mechanism, safe harbor provisions, and an obligation to use automated detection technology indicates that Indonesia’s legal framework remains inadequate to address large-scale infringements. In contrast, the United States, through the DMCA 1998, provides detailed regulation of notice-and-takedown procedures, safe harbor requirements, and platform obligations in dealing with repeat infringers. Through a normative, juridical, and comparative legal approach, this study analyzed differences between the Indonesian and U.S. systems and identified gaps that weakened copyright enforcement in Indonesia. The findings show that Indonesia requires more specific technical regulations to support adequate protection on digital platforms. Therefore, this research proposes an ideal protection model comprising four integrated components: clear, binding technical regulations, automated detection technology, a centralized copyright database, and a fair monetization mechanism. The integration of these elements is expected to strengthen copyright enforcement, enhance legal certainty, and support a more accountable and sustainable digital ecosystem.
Co-Authors ., Arbayah Abidin, Fikri Rafi Musyaffa Agustina, Salma Ahmad, Gaffar Ahsan Ridho Faturahman Alamsyah, Fiqih Dien ALYA, FARAH Amrullah, Muchlis Anni Alvionita Simanjuntak Astri, Andi Asyafa, Taris Atmajani, Era Try Auliya Zulfa, Azkiya Azzahra, Marcella Batubara, Ghifari Vioga Bonde, Elsa Chalid, Maisuri Tadjuddin Dwi Desi Yayi Tarina Fadhilah Fadhilah Fadilah, Fatma Putri Fakhriya Kemal, Anurra Fattah, Ade Syaifullah Faudiah, Nurul Febriani, Dwi Bahagia Fitriana Fitriana Frefy, Fyo Akbar Putra Gunawan, Celine Hadinigsih, Eka Frenty Hakim, Moh. Akmal Taris Handayani, Nanik Herlianto, Fahrian Ichwana P, Fareta Angelica Indradewa, Rhian KHOIRUL ANAM Lestari, Erika Lutfiananda Salsabila, Dea Mahvira, Mahvira Manurung, Citra Bintang Maranatha Maria, isda Masdiana, Ismail Masyita, Gita Maulida, Zahratul Monika, Arinda Muh. Nasrum Massi Murni Deborah Hutabarat, Sylvana Nazhip, Windra Hilmi Noerman, Chiquita Thefirstly Nopalia, Peni Novyana, Hilda Nugraha, Setyo Nurhayati Peggyanita, Wynne Prananda, Mayang Talentasari Purwanti, Heni Putri, Syifadilla Subagyo Rabbani, Radiyya Alvaro Achmad Raden Tina Dewi Judistiani Rahmadani, Tasya Aulia Rahmah, Dian Dwi Nur Rahman, Nadya Novia Ramadhani, Dwi Aryanti Rasyed, Muhammad Al Rina Masadah Ritha, Aniah Ritha, Aniah Sari, Risky Tara Nabita Sifana, Firdha Simanjuntak, Max Doan Sulistyorini, Chandra Syahril, Rizalinda Tanjilatin, Tanjilatin Teluma, Theresia Roselyn Amabilis Sarbiti Tripertiwi, Sucita Turyadi Turyadi, Turyadi Valentina, Widya Wananti, Atik Zahroh, Nasywa Kamiilah