Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.48
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Borneo Administrator: Media Pengembangan Paradigma dan Inovasi Sistem Administrasi Negara Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Jurnal Ilmu Manajemen JURNAL LENTERA BISNIS Dinasti International Journal of Management Science Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian (JIKK) Jurnal Abdimas Imigrasi (JaIM) TEMATICS : TECHNOLOGY MANAGEMENT AND INFORMATICS RESEARCH JOURNALS Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Journal Evidence Of Law Journal of Administration and International Development
Budy Mulyawan, Budy
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
Analisis Masalah Sosio-Ekonomi dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang: Sebuah Studi Literatur Pambudi, Ken Adhitya Bagus; Febrianto, Arief; Mulyawan, Budy
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1630

Abstract

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia dan memanfaatkan kelompok masyarakat rentan secara terstruktur. TPPO melibatkan perekrutan dan eksploitasi korban melalui berbagai cara ilegal, seperti kerja paksa dan pelacuran yang tidak hanya berdampak fisik namun juga merusak ekosistem sosial. Faktor sosio-ekonomi seperti kemiskinan, keadilan pembangunan, pengangguran, dan rendahnya akses pendidikan menjadi pemicu utama terjadinya TPPO. Ketimpangan sosial dan tekanan ekonomi mendorong migrasi pencari kerja yang tidak aman dan membuka peluang bagi sindikat TPPO melakukan eksploitasi. Fenomena perpindahan penduduk dan perubahan sosial yang cepat turut mempengaruhi terjadinya penyimpangan sosial dalam bentuk perdagangan orang. Pendekatan sosiologi seperti teori perubahan sosial, struktur sosial, persepsi masyarakat, dan kondisi anomie memberikan pemahaman tentang penyebab dan mekanisme sosial yang melatarbelakangi TPPO. Pada aspek ekonomi, ketimpangan pembangunan dan migrasi ekonomi menjadi faktor kunci yang memicu kondisi rentan terhadap perdagangan manusia. Penanganan TPPO memerlukan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, swasta, masyarakat, dan akademisi guna menguatkan pengawasan dan perlindungan korban. Regulasi yang ada perlu dioptimalkan dengan implementasi yang efektif serta didukung oleh penguatan sosial dan ekonomi masyarakat. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan studi literatur komprehensif untuk memberikan gambaran teoritis dan empiris tentang TPPO. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemberdayaan sosial dan ekonomi menjadi kunci pencegahan TPPO. Penelitian ini menegaskan pentingnya kebijakan nasional yang menyeluruh dan kolaboratif untuk melindungi hak korban dan memberantas pelaku TPPO dan pembangunan sosial-ekonomi yang merata guna menjadi solusi utama dalam mengurangi risiko perdagangan orang.
PERAN PETUGAS IMIGRASI PEMBINA DESA (PIMPASA) DALAM UPAYA PENCEGAHAN TPPO DAN TPPM MELALUI PENDEKATAN COLLABORATIVE GOVERNANCE Sintawati, Fatika; Mulyawan, Budy; Widayat, Wisnu; Piranti, Nurul Maharani
Jurnal Abdimas Imigrasi Vol 6 No 2 (2025): JURNAL ABDIMAS IMIGRASI
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jaim.v6i2.818

Abstract

Artikel ini mengkaji peran strategis Petugas Pengawas Imigrasi Desa (PIMPASA) dalam mencegah Perdagangan Orang (TPPO) dan Penempatan Migran Nonprosedural (TPPM) melalui pendekatan Tata Kelola Kolaboratif. Program Desa Binaan Imigrasi, yang dipimpin oleh PIMPASA, merupakan respons pemerintah terhadap meningkatnya kasus migrasi ilegal dan eksploitasi warga negara Indonesia di luar negeri. Studi ini menggunakan metode kualitatif deskriptif partisipatif, yang mengintegrasikan teori tata kelola kolaboratif, birokrasi tingkat jalanan, dan model jaringan kebijakan publik. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa PIMPASA, sebagai agen kolaboratif, berhasil menjembatani kebijakan keimigrasian dengan kebutuhan masyarakat setempat. Keterlibatan tokoh masyarakat, aparat desa, dan lembaga pendidikan memperkuat fungsi pencegahan terhadap TPPO dan TPPM. Studi ini juga menyoroti bahwa efektivitas program bergantung pada sinergi multisektoral, kapasitas komunikasi PIMPASA, dan dukungan kelembagaan yang berkelanjutan. Artikel ini merekomendasikan penguatan kapasitas PIMPASA, digitalisasi sistem pemantauan, dan perluasan kerja sama antarkementerian untuk memastikan keberlanjutan dan skalabilitas program di wilayah lain.
PMI CERDAS, MASA DEPAN BERKUALITAS: SOSIALISASI BAHAYA DAN PENCEGAHAN PEKERJA MIGRAN NON PROSEDURAL Anung, Ishidorus; Mulyawan, Budy; Nurkumalawati, Intan; Trinata, Cakra; Mastur, Anida Sri Rahayu; Jani, Salsabila Andi
Jurnal Abdimas Imigrasi Vol 6 No 2 (2025): JURNAL ABDIMAS IMIGRASI
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jaim.v6i2.820

Abstract

Tingginya angka penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara non-prosedural masih menjadi permasalahan serius yang berdampak pada meningkatnya kerentanan terhadap praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Berdasarkan data BP2MI per September 2024, sebanyak 85,07% pengaduan terkait PMI berasal dari jalur tidak resmi, menunjukkan perlunya intervensi edukatif sejak dini, terutama bagi kelompok masyarakat rentan secara ekonomi dan informasi. Menanggapi situasi tersebut, Tim Dosen Jurusan Keimigrasian Politeknik Pengayoman Indonesia melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Sekolah Percaya Jakarta Barat, yang merupakan lembaga pendidikan nonformal bagi anak-anak dari keluarga marginal. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum, literasi migrasi, dan kemampuan deteksi dini terhadap risiko TPPO di kalangan remaja pendidikan paket C. Metode yang digunakan berupa sosialisasi tematik dan workshop interaktif yang dibagi dalam lima sesi utama, mencakup pengenalan jalur migrasi aman, bahaya TPPO, prosedur legal penempatan PMI, serta refleksi berbasis studi kasus nyata. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan pemahaman peserta serta partisipasi aktif dalam sesi diskusi dan kuis. Kegiatan ini membuktikan efektivitas pendekatan naratif, partisipatif, dan kontekstual dalam meningkatkan ketahanan hukum masyarakat terhadap praktik migrasi non-prosedural dan perdagangan orang.
Kekuatan Alat Bukti Informasi Elektronik dalam Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian Mulyawan, Budy
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 12, No 1 (2018): March Edition
Publisher : Law and Human Rights Research and Development Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/kebijakan.2018.V12.107-118

Abstract

Fungsi penegakan hukum Keimigrasian dilaksanakan yaitu dalam bentuk Tindakan Administratif Keimigrasian dan Tindakan yang bersifat Pro Justitia atau penyidikan.Dalam melakukan penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian terkadang menghadapi suatu permasalahan yaitu penggunaan alat bukti yang ada sekarang dirasa sangat terbatas mengingat perubahan yang cukup pesat dalam masyarakat. Dalam alat bukti pemeriksaan tindak pidana Keimigrasian terdapat 2 (dua) alat bukti di luar Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), salah satunya adalah alat bukti informasi elektronik, yang dapat dijadikan sebagai alat bukti tambahan dalam proses pemeriksaan. Penerapan terhadap alat bukti informasi elektronik tersebut masih jarang digunakan sehingga tingkat efektivitasnya dinilai kurang. Meskipun pada umumnya alat bukti tersebut baru diperlukan apabila alat bukti yang lain belum mencukupi batas minimum pembuktian yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan.
Strategy for Improving Passport Service Quality Through Interpersonal Communication and Information Technology Utilization at South Jakarta Special Class I Non-Checkpoint Immigration Office Mulyawan, Budy; Firlana, Habbi; Wibowo, Pascalis Danny Kristi; Adillah, Muhammad Arief
Dinasti International Journal of Management Science Vol. 7 No. 1 (2025): Dinasti International Journal of Management Science (September - October 2025)
Publisher : Dinasti Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/dijms.v7i1.5709

Abstract

This study aims to analyze the simultaneous and partial influence of Officer Interpersonal Communication and Information Technology Utilization on the Quality of Passport Services at South Jakarta Special Class I Non-Checkpoint Immigration Office. The quality of public services in the digital age demands synergy between technological efficiency and the humanism of interaction, which is the background that prompted this research. The method used is a mixed methods approach with data collected from 284 respondents. The regression test results show that both variables positively and significantly influence Service Quality, with a contribution of 87.7%. Partially, the Utilization of Information Technology is proven to be the more dominant factor in determining applicant satisfaction. Nevertheless, descriptive analysis and qualitative findings identified Interpersonal Communication, particularly the aspect of Empathy, as a major weakness most frequently cited by applicants, necessitating specific communication adaptation training. In conclusion, to achieve excellent service, the necessary strategy is a balanced one that leverages technological dominance for efficiency while also investing in improving staff empathy to create supportive and accountable interactions.
Refugee Management in the National Security Dimension: A Comparative Study in Indonesia, Malaysia, and Thailand Syahrin, M. Alvi; Mirwanto, Tony; Mulyawan, Budy; Febrianto, Arief; Astuti, Rita Kusuma
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1790

Abstract

This study comparatively analyzes refugee management models in Indonesia, Malaysia, and Thailand—three key ASEAN frontline states that have not ratified the 1951 Refugee Convention. It investigates how this humanitarian issue has been securitized and integrated into their national security frameworks. Refugee movements, dominated by populations like the Rohingya, have evolved from a humanitarian crisis into a regional security challenge involving sovereignty, border control, human smuggling, and domestic social cohesion risks. Due to the lack of a binding international legal structure, these countries rely on ad hoc and discretionary approaches, dictated by internal political and geopolitical calculations. Using a qualitative-comparative methodology based on securitization theory, the research reveals significant variation in implementation. Indonesia attempts to balance humanitarian efforts (via IOM/UNHCR) with sovereignty concerns, viewing management as an issue of maritime security and public order. Conversely, Malaysia demonstrates the highest level of securitization, explicitly linking refugees to immigration violations and economic/health threats, with harsh law enforcement as the primary measure. Thailand employs a 'pragmatic border control' model, treating refugees as a short-term immigration matter susceptible to domestic military and political interests. This demonstrates a dominant security logic prioritizing national interests and rationalizing the rejection of non-refoulement. The main conclusion is that the failure to establish a binding regional burden-sharing mechanism encourages states to shift responsibility to the security domain, exacerbating refugee vulnerability and empowering smugglers. An urgent ASEAN policy shift toward a legal-institutional protection framework is required.
STRATEGI PENGAWASAN KEIMIGRASIAN DALAM MENCEGAH PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN DI KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI MEDAN: IMMIGRATION SURVEILLANCE STRATEGY TO PREVENT THE BREACH OF IMMIGRATION STAY PERMITS AT MEDAN IMMIGRATION OFFICE Simarmata, Sarmuliandi PB; Ryanindityo, Mochammad; Mulyawan, Budy
Journal of Administration and International Development Vol. 5 No. 2 (2025): JAID: Journal of Administration and International Development
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jaid.v5i2.705

Abstract

Pengawasan keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan menjadi hal yang sangat penting dalam menjaga keamanan nasional, terutama dengan tingginya mobilitas internasional. Tantangan utama yang dihadapi adalah penyalahgunaan izin tinggal oleh orang asing, seperti overstay, penggunaan visa untuk bekerja ilegal, dan pelaporan alamat fiktif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dinamika pengawasan keimigrasian dan upaya pencegahan penyalahgunaan izin tinggal di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun teknologi seperti aplikasi APOA dan SITITIK mendukung sistem pengawasan, masih ada kendala dalam keterbatasan jumlah personel dan anggaran. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, diperlukan penguatan kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi berbasis data, serta kolaborasi yang lebih baik antara instansi terkait dan masyarakat dalam menciptakan pengawasan yang lebih proaktif dan prediktif.
IMPLEMENTASI IMMIGRATION LOUNGE KANTOR IMIGRASI KELAS I DALAM MENINGKAKAN KUALITAS PELAYANAN PENERBITAN PASPOR RI: IMPLEMENTATION OF IMMIGRATION LOUNGE AT CLASS I IMMIGRATION OFFICE IN IMPROVING THE QUALITY OF INDONESIAN PASSPORT ISSUANCE SERVICES Andini, Fasya Davina; Mulyawan, Budy; Jannah, Rahmawati Nurul
Journal of Administration and International Development Vol. 5 No. 2 (2025): JAID: Journal of Administration and International Development
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jaid.v5i2.709

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Immigration Lounge pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan penerbitan Paspor Republik Indonesia. Latar belakang penelitian ini dilandasi oleh adanya permasalahan dalam aspek pelayanan keimigrasian, seperti inkonsistensi dalam prosedur layanan, keterbatasan sarana dan prasarana seperti mesin cetak paspor, serta kurangnya dukungan teknologi berupa server yang optimal. Hal ini mengakibatkan proses pelayanan paspor kurang efisien dan tidak maksimal dalam memenuhi ekspektasi masyarakat. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana Immi Lounge mampu berperan dalam memperbaiki mutu pelayanan kepada masyarakat, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi langsung di lapangan, wawancara mendalam dengan pihak terkait, dan studi dokumentasi internal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Immi Lounge di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi telah berjalan dengan cukup baik, terlihat dari meningkatnya tingkat kepuasan pemohon paspor dan efisiensi proses layanan. Namun, masih terdapat hambatan signifikan, seperti ketiadaan mesin cetak paspor di lokasi Immi Lounge, keterbatasan sumber daya manusia, tidak tersedianya server independen, serta minimnya fasilitas pendukung lainnya. Faktor-faktor ini menjadi tantangan yang perlu segera diatasi untuk menciptakan pelayanan publik yang prima dan berkelanjutan. Dengan demikian, dibutuhkan komitmen dan langkah strategis dari Kantor Imigrasi dan instansi terkait untuk melakukan pembenahan, seperti peningkatan infrastruktur teknologi informasi, penyediaan peralatan cetak paspor yang memadai, serta pelatihan SDM yang berkelanjutan. Harapannya, Immigration Lounge dapat berfungsi secara maksimal sebagai garda terdepan dalam memberikan layanan keimigrasian yang berkualitas, cepat, dan profesional.
PENGARUH KOMUNIKASI INTERPERSONAL DAN PEMANFATAAN TEKONOLOGI INFORMASI TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PASPOR DI KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS NON TPI JAKARTA SELATAN Mulyawan, Budy; Firlana, Habbi; Kristi Wibowo, Pascalis Danny; Mastur, Anida Sri Rahayu; Adillah, Muhammad Arief; Widayat, Wisnu
JURNAL LENTERA BISNIS Vol. 15 No. 1 (2026): JURNAL LENTERA BISNIS, JANUARI 2026
Publisher : POLITEKNIK LP3I JAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34127/jrlab.v15i1.1880

Abstract

Along with the increasing use of social media as a means of public communication, the direct role of interpersonal communication between officers and the public remains an essential element in providing quality services. This phenomenon has become a real public concern, especially at the South Jakarta Special Class I Non-TPI Immigration Office, regarding the quality of interpersonal communication demonstrated by immigration officers during the passport application interview process. The objectives of this study are as follows: 1) To analyze the influence of immigration officers' interpersonal communication at the South Jakarta Special Class I Non-TPI Immigration Office on the quality of passport services; 2) To analyze the influence of information technology utilization at the South Jakarta Special Class I Non-TPI Immigration Office on the quality of passport services; 3) To analyze the combined influence of immigration officers' interpersonal communication and information technology utilization on the quality of passport services at the Immigration Office. This study uses a quantitative method with a survey approach to analyze the relationship between interpersonal communication variables, information technology utilization, and passport service quality. The t-test results for the second model obtained a significance value for the Interpersonal Communication variable of 0.000 (t = 4.953). The Information Technology variable was 0.000 (t = 14.361). The F-test results for the second model obtained a calculated F value of 1004.211 with a significance value of 0.000, which is smaller than α = 0.05.
Co-Authors Adillah, M. Arief Adillah, Muhammad Arief Akbar, Rasona Sunara Andini, Fasya Davina Anggraeni, Rahma Iria Mayang Anung, Ishidorus Arief Febrianto, Arief Arjuna M, Ratu Astuti, Rita Kusuma Briando, Bobby Cakra Trinata Catherina, Sophie Ria Firlana, Habbi Jani, Salsabila Andi Jannah, Rahmawati Nurul M. Alvi Syahrin, M. Alvi Mastur, Anida Sri Rahayu Nurkumalawati, Intan Nursanto, Gunawan Ari Pambudi, Ken Adhitya Bagus Pascalis Danny Kristi Wibowo Piranti, Nurul Maharani Purnomo, Agung Sulistyo Putra, Medyka Pratama Putri, Hermina Zulhana Rezki, Muhadzib Ryanindityo, Mochammad Santy, Yedija Nur Simarmata, Sarmuliandi PB Sintawati, Fatika Sohirin, Sohirin Tony Mirwanto, Tony Widayat, Wisnu