Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

3.939

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Dimas: Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan Hukum Islam Justicia Islamica : Jurnal Kajian Hukum dan Sosial Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Ahkam: Jurnal Hukum Islam ARISTO AL-HUKAMAÂ´ Al-Daulah : Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Pendas : Jurnah Ilmiah Pendidikan Dasar Jurnal Hukum Samudra Keadilan Res Judicata Jurnal Hukum Volkgeist El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Abdi Dosen : Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars Journal of Management - Small and Medium Enterprises (SME's) Corruptio JIAL (Journal of Indonesian Adat Law) Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum SERUNAI Jurnal Hukum dan Peradilan Indonesian Journal of Community Diversity and Engagement SOSIO YUSTISIA Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan International Journal of Law Dynamics Review Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law Jurnal Jurisprudence

Sri Warjiyati

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Author-ID : 638120

Religion Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 48 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

Prosiding Hukum Waris Menurut Adat di Indonesia Handayani, Emy; Sembiring, Rosnidar; Ginting, Sryani Br; Al Amruzi, HM Fahmi; Warjiyati, Sri; Sari, Zeti Nofita; Suprapto, Suprapto; Rato, Dominikus; Aseri, Muhsin; Hasan, Ahmadi; Aida, Nur; Wahidah, Wahidah; Marthin, Marthin; Salamah, Ummu; Ziyad, Ziyad; Muzainah, Gusti; Fidiyani, Rini; Pawana, Sekhar Chandra; APHA, Journal Manager
Jurnal Hukum Adat Indonesia 2021: Prosiding Webinar Hukum Waris Menurut Adat di Indonesia
Publisher : Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Trisakti - Jakarta Barat, Indonesia

Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga Prosiding Webinar Asosiasi Pengajar Hukum Adat dengan Tema "Hukum Waris Menurut Adat di Indonesia" yang diselenggarakan Lembaga Studi Hukum Indonesia bekerjasama dengan Bidang Penelitian dan Pengembangan APHA Indonesia dapat kami selesaikan. Webinar Nasional ini dibagi menjadi empat seri dalam 4 minggu, yaitu: Webinar seri 1 pada Minggu ke 1 Bulan Februari 2021 Webinar seri 2 pada Minggu ke 2 Bulan Februari 2021 Webinar seri 3 pada Minggu ke 3 Bulan Februari 2021 Webinar seri 4 pada Minggu ke 4 Bulan Februari 2021 Penyusunan prosiding ini dimaksudkan agar masyarakat luas dapat mengetahui dan memahami berbagai informasi terkait dengan penyelenggaraan seminar nasional tersebut. Informasi yang disajikan dalam prosiding ini meliputi berbagai perkembangan pelaksanaan hukum waris di beberapa daerah di Indonesia.

Pemberdayaan Paralegal Aisyiyah Ranting Sukodono dalam Pendampingan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Sri Warjiyati
Dimas: Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan Vol 17, No 2 (2017)
Publisher : LP2M of Institute for Research and Community Services - UIN Walisongo

Research work and lecturer’s dedication that is realized with paralegal training activities to assist victims of violence against women and children. Facilitation of litigation and non litigation related materials to paralegals includes social analysis exercises, fact-finding, fact-organizing, reporting and briefing of formal and material law, among others criminal law, civil law, state administration law, criminal procedure law, civil and legal law state administrative events. Paralegals are taught so that they can mapping problems, building communication strategies, and networking to gain support in providing assistance to victims of violence. The next stage is for the continuous delivery of materials, training, and interaction between researchers and participants working together either directly or online until the participants have successfully accompanied them to the legal process. Kerja penelitian dan pengabdian dosen yang diwujudkan dengan aktivitas pelatihan paralegal untuk melakukan pendampingan korban kekerasan perempuan dan anak. Dilakukan fasilitasi materi terkait litigasi dan non litigasi kepada paralegal meliputi latihan analisis sosial, pencarian fakta, pengorganisasian fakta, laporan, dan pembekalan hukum formil dan materiil antara lain hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi negara, hukum acara pidana, hukum acara perdata dan hukum acara tata usaha negara. Paralegal diajarkan sehingga mampu melakukan pemetaan masalah, strategi komunikasi, dan membangun jejaring untuk mendapatkan dukungan dalam melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan. Tahap berikutnya adalah untuk penyampaian materi, pelatihan, dan interaksi terus menerus antara peneliti dan peserta bekerja sama baik secara langsung atau online sampai peserta berhasil melakukan pendampingan sampai menuju proses hukum.

PENANGANAN TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN Sri Warjiyati
AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 4 No. 2 (2014): Desember 2014
Publisher : State Islamic University (UIN) of Sunan Ampel

Abstract: Violence against women in Indonesia has been recognized as a serious problem. Violence against women can be found everywhere such as in family, workplace, community and state, in the form of physic, psychology, sexual and economy. Perpetrators of violence against women can occur in various ways, ranging from individual, groups in society, and in a state institution with the main target toward women; children, adults, and including women with disabilities. It can be due to lack of knowledge and understanding of women to Undang-Undang No. 23 tahun 2004. Consequently, those who become the victim of violence are still trying to survive because of their fear to husbandâ€™s retaliation, the lack of shelter, their fear to the peopleâ€™s negative assumption, their low self-confidence, and the reason of the childrenâ€™s interest. In these difficult conditions, most wives still love their husband and defend their marriage. The awareness enhancement of law for women which is continually made might reduce the violence against women as mandated by Undang-Undang No. 23 tahun 2004.Abstrak: Kekerasan terhadap perempuan di Indonesia telah diakui sebagai permasalahan yang serius. Kekerasan terhadap perempuan ini dapat ditemukan di mana-mana, baik di lingkungan keluarga, tempat kerja, masyarakat dan negara, dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual dan ekonomi. PelakuÂ kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi secara beragam, mulai dari perorangan, kelompok-kelompok yang ada di masyarakat, maupun institusi-institusi negara dengan sasaran perempuan, baik anak, dewasa maupun usia lanjut, termasuk kaum perempuan penyandang cacat. Hal ini dapat disebabkan karena rendahnya pengetahuan dan pemahaman perempuan terhadap UU No. 23 tahun 2004, sehingga mengakibatkan perempuan menjadi korban kekerasan tetap berusaha mencoba bertahan. Hal ini karena adanya rasa takut pembalasan suami, tidak adanya tempat berlindung, takut dicerca masyarakat, rasa percaya diri yang rendah, alasan kepentingan anak, dan sebagian isteri tetap mencintai suami mereka serta mempertahankan perkawinan. Peningkatan kesadaran hukum bagi perempuan yang terus menerus dilakukan diharapkan angka kekerasan terhadap perempuan dapat ditekan sesuai dengan amanah Undang-Undang No. 23 tahun 2004.

Kewenangan Memutus Sengketa Lembaga di Dalam dan di Luar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sri Warjiyati; Novan Mahendra Pratama; Moh. Haliliyanto
El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Vol 8 No 1 (2022): EL FAQIH
Publisher : Institut Agama Islam (IAI) Faqih Asy'ari Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29062/faqih.v8i1.450

This article is about who should have the authority to decide disputes between State Institutions. The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia implies the existence of Main State Institutions in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Outside of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, there are various forms and legal basis of Supporting State Institutions. Supporting State Institutions should support the duties of the Main State Institutions so that there is no miss-cooperative. In the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Constitutional Court has attribution authority based on Article 24C paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and reaffirmed in Article 10 paragraph (1) letters a to d of the Law. Law Number 24 of 2003 concerning the Constitutional Court. Where the Constitutional Court has four powers, one of which is to decide disputes over the authority of state institutions whose authority is granted by the Constitution. The Indonesian nation, which adheres to a presidential system of government, also shows that the President, apart from acting as the Head of Government, can also act as the Head of State. In the case of the Head of State, it is not known what powers the President has. Therefore, this article tries to answer from a different point of view, who has more authority to decide disputes between the Main State Institutions and the Supporting State Institutions.

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK Sri Warjiyati
Hukum Islam Vol 18, No 1 (2018): HUKUM KELUARGA DAN EKONOMI SYARIAH
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/hi.v18i1.5429

Konsep good governance dalam tinjauan hukum Islam lebih mengarah kepada bagaimana cara mendayagunakan metode yang ditawarkan dalam ilmu Ushul Fikih untuk merumuskan asas-asas hukum Islam untuk merespons berbagai persoalan yang terjadi dalam pemerintahan.. Banyaknya persoalan, yang terjadi dalam tata kelola pemerintah, oleh karena itu kita dituntut untuk mengkaji realitas kondisi pemerintahan saat ini agar lebih baik, professional, bertanggungjawab, amanah, salah satunya dengan cara membangun konsep good governance dengan harapan memberikan kontribusi bagi pengembangan tata kelola birokrasi yang lebih baik sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai dalam hukum Islam, seperti nilai kesetaraan, tasamuh(toleransi), keadilan (justice), kemaslahatan, musyawarah (syura), kejujuran (honesty), objektif (comprehensiveness) dan ini menjadi indikasi terbentuknya pemerintahan yang bersih dan baik (good and clean governance). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Usul Fikih sebagai landasan epistemologis dan filosofis dalam hukum Islam dengan menjabarkan teori baruushul Fikih sebagai aplikasi teori (applied theory) dalam menggali nilai-nilai menunju pelayanan publik dalam istilah lain dapat disebut clean governance dalam perspektif hukum Islam .

Penataan Struktur dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Upaya Mewujudkan Pemilihan Umum yang Demokratis di Indonesia. Sri Warjiyati
ARISTO Vol 8, No 1 (2020): Januari
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Pemilihan umum atau dalam istilah lain disebut Pemilu merupakan syarat yang mutlak untuk melaksanakan kedaulatan rakyat bagi negara demokrasi dan untuk mengokohkan dirinya sebagai negara demokratis. Sebuah Pemilu dikatakan demokratis atau tidak tergantung dari adanya badan atau lembaga penyelenggara Pemilu. Dalam rangka mewujudkan pemilu yang berkualitas dan berkapasitas, maka dibutuhkan lembaga penyelenggara pemilu yang profesional. Namun, hal tersebut akan sulit diwujudkan apabila antar lembaga pemilu itu sendiri yaitu antara “Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)” terus terjadi perbedan pendapat. Perbedaan pendapat ini terjadi karena adanya ketidakjelasan pengaturan penyelesaian masalah hukum pemilu yang tidak konsisten dan tidak pasti, terutama terkait mekanisme penyelenggaraan pemilu dalam lembaga penyelenggara pemilu sehingga pengaturannya harus diperbaiki dan secara tegas diperjelas tentang wewenang dan tanggungjawab masing-masing lembaga penyelenggara pemilu. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Tujuan diadakannya penelitian ini sebagai kritik agar antara KPU, Bawaslu dan DKPP menjalankan kewenangannya dengan memperjelas mekanisme penyelenggara pemilu. Dengan penjelasan diatas, penulis menyimpulkan bahwa antara KPU, Bawaslu, dan DKPP harus memperjelas wewenangnya dan tanggungjawab masing-masing agar tidak menimbulkan perbedaan pendapat yang mana akan menghasilkan pemilu yang tidak demokratis.

Analisis Yuridis Konsep Omnibus Law dalam Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Nyoman Nidia Sari Hayati; Sri Warjiyati; Muwahid
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 16 No 1 (2021): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v16i1.2631

ABSTRAK Indonesia sebagai negara yang menganut sistem hukum civil law memiliki banyak sekali peraturan perundang-undangan mulai pusat sampai daerah. Dampaknya banyak terjadi tumpang tindih peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun horizontal. Untuk menata peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih diperlukan adanya harmonisasi. Konsep omnibus law telah berhasil diterapkan di beberapa negara yang kebanyakan menganut sistem common law, namun Indonesia yang menganut sistem hukum civil law masih baru mengenal istilah ini. Dengan demikian permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimna konsep omnibus law dalam membangun harmonisasi perundangan dan apa saja hambatan yang dialami apabila konsep ini diterapkan di Indonesia.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Kemudian dilakukan analisis terhadap semua bahan dengan metode deskriptif. Hasil dari penilitian ini menunjukkan bahwa harmonisasi perundang-undangan sangat penting dilakukan untuk pembangunan hukum dan demi terciptanya kepastian hukum di Indonesia. Namun untuk membuat Undang-Undang dengan konsep omnibus law memerlukan kajian mendalam dan melibatkan banyak pihak demi transparansi pembentukannya dupaya tidak menimbulkan permasalahan- permasalahan dan merugikan publik. Kata kunci: Omnibus Law, Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan.

Peranan Partai Politik Islam Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Indonesia Sri Warjiyati
Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 9 No. 2 (2019): Oktober
Publisher : Prodi Siyasah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

The Islamic Political Parties in support of simultaneous Regional Head Elections in Indonesia have proven to contribute significantly to a very pluralistic national political system. Increasing the capacity and performance of Islamic political parties directly influences the quality of democracy and the performance of the political system in Indonesia, so that the role of Islamic Political Parties needs to be improved, both in capacity, quality and performance in order to realize the quality of democracy in Indonesia. The birth of Islamic parties in Indonesia today has added to the treasures of democracy in Indonesia, this birth phenomenon is thought to be a manifestation of the re-presence of Islamic political power. The quality of democracy can be influenced one of them through the implementation of simultaneous regional head elections in 2018 which are carried out in a constitutional, peaceful, honest and fair manner. The quality of democracy is also determined by the existence of democratic institutions, actors of democracy, actors' relations with institutions, public issues, and the capacity and strategy of democratic actors in linking between political party platforms that carry candidates with issues of public interest. The success of the substance of the implementation of the Regional Head Election simultaneously can be measured from the effectiveness of the system

Public Communication of COVID-19 Prevention in Vulnerable and Marginal Groups Towards Strong and Prosperous Family Resilience in Sidoarjo Sri Warjiyati; Nurul Asiya Nadifah; Marli Candra
Jurnal Hukum Volkgeist Vol 6 No 2 (2022): JUNE
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/volkgeist.v6i2.2229

The title of this research is "COVID-19 Prevention Public Communication in Vulnerable and Marginal Groups Towards Resilience of Strong and Prosperous Families in Siodarjo" to answer questions related to the urgency of public communication, public communication patterns, public communication strategies, public communication approaches, the influence of family resilience, and how are the efforts of the marginalized to prevent the spread of the COVID-19 virus. The method in this study uses socio-legal research, which is a study of the law using a legal and social science approach. Then the data is analyzed qualitatively to obtain a complete picture of understanding regarding the study of public communication to prevent COVID-19 in vulnerable and marginal groups towards the resilience of a solid and prosperous family (analysis of the perspective of human rights in Sidoarjo). The results obtained from this study indicate that Sidoarjo has utilized and optimized the role of this technology. One way to achieve success in public communication activities is an effective and collaborative communication strategy implemented in Sidoarjo. In addition, efforts to increase family resilience are also optimizing to overcome the spread of the COVID-19 virus, which is becoming an epidemic throughout the region.

GARBAGE RECYCLING TO RUPIAH IN SUMBERDODOL, PANEKAN-MAGETAN Suyanto; Sri Warjiyati; Nur Fadilah; Kholilah Ulfa
IJCDE (Indonesian Journal of Community Diversity and Engagement) Vol. 3 No. 1 (2022): Vol 3 No 1, 2022
Publisher : LEMBAGA PENELITIAN, PENGABDIAN PADA MASYARAKAT, PENINGKATAN AKTIVITAS INSTRUKSIONAL, PENINGKATAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM MAJAPAHIT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36815/pengabdian.v3i1.1984

Garbage is an unused and must be removed, it is produced by human activities originating in industrial, mining, agricultural, agricultural, fisheries, transportation, domestic, commercial, and other human activities. Garbage Banks are one of the innovative creations to harness the economic value contained in garbage done by society and indirectly reduce the amount of garbage. The study focused on (1) how people's empowerment through garbage Banks, (2) factors affecting public empowerment through garbage Banks (3) the goal of creating trash Banks that would later be expected to improve the skills and insights of the public public utilities. Pankean Magazine for the disposal of garbage and for economic benefits, and for creating a clean environment. The research method employed is a qualitative descriptive study method. The result of this activity was the formation of a trash bank organization with the name "title of asri" (a clean receipt bracelet) in the village of sumberbodol.

Co-Authors ., Marthin Aartje Tehupeiory, Aartje Afifah, Fatma Ahmadi Hasan Al Amruzi, HM Fahmi Al Maliki, Muhammad Alwi APHA, Journal Manager Arikatul Firdaus Bustami, Simona Dahlia, Nelly Diane Prihastuti Dita Wulandari, Mya Dominikus Rato Elfrida Ratnawati Emy Handayani Fariza MD Sham Firdaus, Arikatul Gusti Muzainah Hammis Syafaq Hayati, Siti Nur Helga Nurmila I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, I Gusti Agung Imron Rizki A Imron Rosyadi Istiqomah, Nanda Firdaus Puji Kayode Muhammed Ibrahim Kholilah Ulfa Mahir Amin Mahir Mahir, Mahir Maria T.Geme Marthin, Marthin Moh. Bagus Moh. Haliliyanto Mohammad Jamin Muhsin Aseri, Muhsin Murtadho, Nazhif Ali Novan Mahendra Pratama Nur Aida, Nur Nur Fadilah Nur Lailatul Musyafa’ah Nur, Abdul Rahman Nurul Asiya Nadhifah Nurwijayanti Nyoman Nidia Sari Hayati Pawana, Sekhar Chandra Purwoko, Agus Putri, Vanesa Ingka Rini Fidiyani Rosnidar Sembiring Rosyadi, Imron Safrin Salam Sham, Fariza Md St. Laksanto Utomo Sufyan Assauri Supaat, Dina Imam Suprapto Suprapto Suyanto Suyanto . Suyanto Suyanto Trisia, Marlisa Ayu Umar Faruq Wa Ode Zamrud Wahidah Wahidah Yulia . Zeti Nofita Sari Ziyad, Ziyad

Title

Found 48 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 48 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 48 Documents
Search