Claim Missing Document
Check
Articles

PENDAMPINGAN PENYULUH PERTANIAN DALAM KEGIATAN DEMPLOT PENELITIAN TANAMAN KANGKUNG DARAT Pramono Hadi; Agung Mugi Widodo; Suwardi, Suwardi; Diyah Eka Puji Astuti; Firstnandiar Glica Aini S
Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (JPMI) Vol. 2 No. 2 (2024): Desember
Publisher : Publikasi Inspirasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62017/jpmi.v2i2.2653

Abstract

Pelaksanaan abdimas pada tahun 2024 di mulai bulan Juni sampai awal Nopember bertempat di Kabupaten Boyolali. Peran penyuluh pertanian dioptimalkan untuk memacu percepatan kemandirian petani sayur organik. Hal abdimas sangat memuaskan para pihak, khususnya instansi BPP Cepogo ada kegiatan pengembangan profesionalisme penyuluh pertanian. Selain ini para petani antusias dalam mengikuti pembelajaran uji coba bercocok tanam tanaman kangkung darat.
Problematika Kebocoran Data Pribadi Akibat Publikasi Data Pribadi dalam Arsip Direktori Putusan pada Situs Mahkamah Agung Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Firstnandiar Glica Aini Suniaprily; Muhammad Aziz Zaelani; Adhy Nugraha
Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum Vol. 1 No. 4 (2024): Oktober : Mahkamah:Jurnal Riset Ilmu Hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/mahkamah.v1i4.246

Abstract

The loss of personal data is a serious problem that is becoming more frequent, especially in relation to the publication of data on official websites such as the Supreme Court. This review addresses the issue of loss of personal data due to publication to the Decree Directory Archive in light of Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection (PDP). The purpose of this study is to analyze how Law No. 27 of 2022 can address the problem of loss of personal data arising from publication on the Supreme Court website. By understanding the existing regulations, it is hoped that a solution can be found to strengthen personal data protection in Indonesia. The approach used is prescriptive and legal, with analysis of current regulations and past data breach cases. Secondary data from legal literature and incident reports are analyzed to provide a comprehensive picture of the problem. All parties involved should take serious precautions against data leaks caused by postings on official websites such as the Supreme Court. To prevent similar incidents in the future, it is necessary to strengthen regulations through Law No. 27 of 2022 and raise awareness of the importance of personal data protection.
Model Illustrates the Relationships and Impacts of Using Sustainable Agricultural Practices to Empowerment Farmers Case Study in Indonesia Pramono Hadi; Suwardi Suwardi; Firstnandiar Glica Aini S
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.412

Abstract

This study explores the relationships and impacts of sustainable agricultural practices on the empowerment of farmers in Indonesia, farmers experience improvements in environmental sustainability, productivity, and socio-economic well-being. A case study approach was applied in various regions of Indonesia, utilizing qualitative and quantitative data collected through interviews, focus group discussions, and field observations. The findings reveal that sustainable farming practices significantly contribute to soil health, biodiversity, and reduced chemical dependency, while also enhancing farmers' knowledge, skills, and income through training, community engagement, and support programs. Initiatives led by government policies, community-based organizations, and corporate social responsibility programs have further strengthened farmer empowerment. The study concludes that sustainable agriculture not only improves agricultural productivity but also promotes equitable and resilient rural development across Indonesia.
Perlindungan Hukum Pidana Atas Hak Pekerja Di PT. Medisafe Technologies (Studi di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang) Pangaribuan, Guntur; Lubis, Muhammad Salim Fauzi; Suniaprily, Firstnandiar Glica Aini; Maria, Juliya
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 18 No 02 (2025): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 18 No 02 Tahun 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v18i02.1314

Abstract

One of the backgrounds to the birth of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower is because several laws and regulations that have been in effect so far have placed workers in a less advantageous position in the service of manpower placement and the industrial relations system that emphasizes differences in position and interests so that they are considered no longer in accordance with current needs and future demands. The birth of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower is expected to: Uphold the issue of protection and guarantees for workers; Implement various international instruments on ratified labor rights; As a member of the United Nations (UN) uphold and implement the Universal Declaration of Human Rights (HAM). Legal protection has been regulated in: The Preamble to the 1945 Constitution, namely based on Pancasila; The 1945 Constitution, namely Article 27 paragraph 2, Article 28 D paragraph 1, paragraph 2, Article 33 of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower, and other regulations. Legally, the position of workers is free and balanced, but in practice it is often in an unbalanced state, causing problems. To overcome this, a solution is needed so that it can be accepted by all parties, is felt to be beneficial, has legal certainty and provides protection for all parties.
Penerapan Model Pembelajaran Mata Kuliah Wajib Pada Kurikulum Pendidikan Tinggi Berbasis Proyek Case Study Universitas Islam Batik Basiroh, Basiroh; Rachmawati, Riana; Rois, Dimas Ilham Nur; Dughita, Putri Awaliya; Nuraini, Firstnandiar Glica
Jompa Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2025): Jompa Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Yayasan Jompa Research and Development

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57218/jompaabdi.v4i2.1402

Abstract

Kegiatan ini terkait penerapan model dalam sebuah kurikulum universitas ini bertujuan untuk mengembangkan dan mendiseminasikan model pembelajaran berbasis proyek (project-based learning) yang diterapkan pada mata kuliah wajib dalam kurikulum pendidikan tinggi. Model ini dirancang untuk meningkatkan efektivitas proses pembelajaran dengan menekankan pada keterlibatan aktif mahasiswa dalam menyelesaikan proyek nyata yang relevan dengan kompetensi bidang keilmuan mereka. Melalui pendekatan ini, diharapkan mahasiswa tidak hanya menguasai materi secara teoritis, tetapi juga mampu mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kolaboratif, dan pemecahan masalah secara kontekstual. Metode Penelitian ini dilaksanakan melalui tahapan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan kepada dosen pada beberapa program studi mitra. Pada kegiatan ini dihadiri dari beberapa stakhoder dengan jumlah 50 peserta. Hasil kegiatan ini diharapkan dapat menjadi kontribusi nyata dalam penguatan kapasitas institusi pendidikan tinggi dalam mengembangkan kurikulum yang adaptif dan responsif terhadap dinamika kebutuhan dunia kerja dan masyarakat. Evaluasi pelaksanaan menunjukkan bahwa model pembelajaran berbasis proyek ini dapat diimplementasikan dengan baik dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pembelajaran, motivasi belajar mahasiswa, serta pencapaian capaian pembelajaran mata kuliah wajib.
Analisa Hukum Administrasi Unsur Penyalahgunaan Wewenang Yang Dilakukuan Pejabat Ditinjau Dari Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara Suniaprily, Firstnandiar Glica Aini; Zaelani, Muhammad Aziz; Vardani, Erika Nur
Jurnal Fakta Hukum Vol 3 No 1 (2024): Volume 3, No 2, Tahun 2024
Publisher : LPPM UNIVERSITAS Pertiba Pangkalpinang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jfh.v3i1.120

Abstract

Penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan peraturan perundangan dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Pejabat dan/atau Badan Pemerintah memiliki wewenang sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Pemeriksaan ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang menjadi kompetensi Peradilan tata usaha negara, yang merupakan pengaturan baru setelah UU No 30 tahun 2014 disahkan. Pengaturan ini adalah paradigma baru karena pemeriksaan ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian negara dilaksanakan oleh Peradilan tata usaha negara, sementara selama ini selalu diaksanakan oleh Pengadilan Tipikor karena merupakan tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dan pendekatan perundang-undangan, pendekatan asas hukum dan pendekatan komparatif. Wewenang berada di bidang hukum administrasi negara, sehingga ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang, maka harus diperiksa terlebih dahulu di Peradilan tata usaha negara.
Legal Crossroads for Women and Children: Safeguards or Systemic Neglect? Hasyim, Much; Dewi, Nourma; Aini, Firstnandiar Glica
Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren Vol 7 No 1 (2025): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren
Publisher : PPPM, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/jihk.v7i1.324

Abstract

The protection of children and women as vulnerable groups is a constitutional mandate enshrined in Article 28C of the 1945 Constitution of Indonesia, and it reflects both universal human rights principles and the foundational values of Pancasila. This study aims to examine the alignment of national legal norms with universal human rights standards, assess the effectiveness of legal protections afforded to children and women, and identify regulatory and implementation gaps that contribute to structural injustice. Employing a normative-juridical approach and analyzing five case studies of violence, the findings reveal that while Indonesia's legal framework is relatively progressive, its implementation remains hindered by institutional, socio-cultural, and political challenges. The study concludes that legal reform, institutional strengthening, and a more victim-centered legal approach are essential to achieving substantive justice for vulnerable populations. These findings provide important insights for the development of more comprehensive and impactful legal policy frameworks.
Legal Crossroads for Women and Children: Safeguards or Systemic Neglect? Hasyim, Much; Dewi, Nourma; Aini, Firstnandiar Glica
Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren Vol 7 No 1 (2025): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren
Publisher : PPPM, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/jihk.v7i1.324

Abstract

The protection of children and women as vulnerable groups is a constitutional mandate enshrined in Article 28C of the 1945 Constitution of Indonesia, and it reflects both universal human rights principles and the foundational values of Pancasila. This study aims to examine the alignment of national legal norms with universal human rights standards, assess the effectiveness of legal protections afforded to children and women, and identify regulatory and implementation gaps that contribute to structural injustice. Employing a normative-juridical approach and analyzing five case studies of violence, the findings reveal that while Indonesia's legal framework is relatively progressive, its implementation remains hindered by institutional, socio-cultural, and political challenges. The study concludes that legal reform, institutional strengthening, and a more victim-centered legal approach are essential to achieving substantive justice for vulnerable populations. These findings provide important insights for the development of more comprehensive and impactful legal policy frameworks.
Guarantee of Legal Protection for Child Laborers Regarding Types of Work and Working Hours in Accordance with Normative Rules Aini Suniaprily, Firstnandiar Glica; Ardhani Putri, Hanuring Ayu; Dewi, Nourma
LEGAL BRIEF Vol. 13 No. 1 (2024): April: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/legal.v13i1.928

Abstract

The problem now is, whether child labor is actually allowed in accordance with Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection or based on Law Number 6 of 2023 concerning Employment Cluster Job Creation or whether there are exceptions to the arrangements for child labor It is necessary to pay attention to how the state pays attention to the problem of child labor, then we must also be observant of the factors that cause the rampant phenomenon of child labor in Indonesia.The type of research used is normative juridical legal research, said to be normative legal research because it uses primary data sourced from library data and laws and regulations. This research uses a statutory approach, namely an approach to examine the laws and regulations related to the protection of child labor. In addition to using a statutory approach, a literature approach is also used to collect secondary legal materials.Special laws to protect children's rights in Indonesia are contained in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. The Law on Child Protection is a concrete form of affirmation of the legalization of children's rights derived from the Convention on the Rights of the Child and national legal norms. Based on Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and Law Number 13 of 2003 which has changed to Law Number 6 of 2023 concerning Employment Cluster Job Creation, it explains that children are actually allowed to work as long as they are in accordance with the criteria stated in the laws and regulations, more precisely regarding the rules for the type of work and appropriate working hours, and when a child works, they must meet the conditions that have been described as well
Efektifitas Pemenuhan Hak Atas Jaminan Kesehatan Nasional Berbasis Elektronik Di Tingkat Panti Asuhan Prasiwi, Prista; Muhtarom, Muhammad; Ismiyanto , Ismiyanto; Khaerudin, Ariy; Suniaprily, Firstnandiar Glica Aini
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 2 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i2.9286

Abstract

Pemerintah melihat peluang dalam memberikan akses pelayanan publik yang efektif melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), atau yang dikenal sebagai e-government. Digitalisasi dalam pelayanan kesehatan dianggap penting sebagai hak dasar masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengakomodasi akses pelayanan kesehatan publik melalui Jaminan Kesehatan Nasional di Panti Asuhan menggunakan SPBE. Sesuai dengan Perpres RI Nomor 95 Tahun 2018, setiap instansi pemerintah diharapkan menerapkan SPBE. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, fokus pada kajian norma-norma dalam hukum positif. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dianggap sebagai dasar pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan merata untuk anak-anak di Panti Asuhan. SPBE berfungsi sebagai landasan untuk menciptakan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan. Meskipun Prinsip-prinsip dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 belum sepenuhnya terpenuhi, terutama dalam menjamin kepesertaan panti asuhan di Jaminan Kesehatan Nasional, keterpaduan dianggap kunci dalam menangani permasalahan ini. Oleh karena itu, disarankan agar Dinas Sosial melakukan pendataan terhadap panti asuhan yang belum mendaftarkan anak-anaknya untuk mendapatkan jaminan kesehatan.  
Co-Authors Ada Riski Rahma Noviana Adee Fitriantho Adhy Nugraha Adhy Nugraha Afrigh Alaina Shobron Agung Mugi Widodo Agung Setiyo Budi Alwan Fauzan Amilia Febriani Amir Junaidi Amstrong Roosevelt Zamzami Andita Jefri Harnanto Anugerah, Muhamad Fredianto Boro Aprian Noor Dwi Saputra Ardiyanto, Daniyel Dwi Ariy Kaerudin Ariy Khaerudin Aziz Nandana Sumarno Bayu Ismuntoro Bintang Rahmawati Cilik Siwi Redani Dika Yudanto Diyah Eka Puji Astuti Dughita, Putri Awaliya Dwi Nurwanti, Yulian Erika Marsha Helena Faried, Femmy Silaswati Fatmawati Femmy Silaswati Faried Firda Pambudi Erlambang Hadi Mahmud Hanuring Ayu Hanuring Ayu Hanuring Ayu Ardhani Putri Hanuring Ayu Ardhani Putri Hanuring Ayu Ardhani Putri Hardiyanto Toni Hasyim, Much Ika Septiana Ismiyanto Ismiyanto , Ismiyanto Ismiyanto Ismiyanto Ismiyanto Ismiyanto Joko Triyanto Juliya Maria Khaidar Rohman Lubis, Muhammad Salim Fauzi Mentari, Arneta Indah Noorlintang Muhamad Aziz Zaelani Muhammad Aziz Zaelani Muhammad Muhtarom Muhammad Tri Nuryanto Nourma Dewi Nourma Dewi Nourma Dewi Novita Anisa Nurwanti, Yulian Dwi Pangaribuan, Guntur Pramono Hadi Pramono Hadi Prasiwi, Prista Raharjo Sigit Ramadhani Febriansyah Riana Rachmawati Rois, Dimas Ilham Nur Rudatyo Rudatyo Singgih Ariya Mudito Suharno Suharno Suharno Suharno Suharno Suharno Suparwi Suparwi Suparwi Suparwi Supriyanto Supriyanto Suwardi Suwardi Suwardi Suwardi Syahtama, Dany Vardani, Erika Nur Wahyudi, Bambang Tresno Wicaksono, Genta Yuris Wisnu Cahyo Utomo Yohanes Sabbat Satriyawan Yulian Dwi Nurwanti Yulian Dwi Nurwanti