Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.767
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pranata Hukum FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains Jurnal Hukum Magnum Opus JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI JIKE : Jurnal Ilmu Komunikasi Efek Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Gorontalo Law Review University Of Bengkulu Law Journal LEGAL BRIEF NUCLEUS: Jurnal Sains dan Teknologi Jurnal Idea Hukum Hukum Responsif : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon Jurnal Hukum Malahayati IBLAM Law Review Jurnal Hukum Legalita Journal Evidence Of Law JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum J-CEKI PESHUM
Ibrahim Fikma Edrisy
Unknown Affiliation
Arts Humanities Chemistry Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Physics Public Health Social Sciences

Published : 46 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 46 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Konsep Rehabilitasi bagi Pecandu dan Penyalahguna Narkotika dalam Perspektif Keadilan Wijaya, Obbi; Edrisy, Ibrahim Fikma
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1980

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkotika dalam perspektif keadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif dan deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rehabilitasi merupakan instrumen hukum yang mencerminkan tujuan pemidanaan modern, yaitu perbaikan pelaku dan pencegahan pengulangan tindak pidana. Ditinjau dari perspektif keadilan, rehabilitasi mencerminkan keadilan korektif dan restoratif serta sejalan dengan perlindungan hak asasi manusia. Namun demikian, penerapan rehabilitasi masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain perbedaan pemahaman aparat penegak hukum, keterbatasan fasilitas, serta stigma sosial terhadap pecandu narkotika. Oleh karena itu, rehabilitasi perlu diterapkan secara konsisten dan proporsional sebagai bagian dari penegakan hukum yang berkeadilan dan berorientasi pada pemulihan.
Paradigma Pemidanaan Baru dalam KUHP 2023: Alternatif Sanksi dan Keadilan Restoratif dalam Peradilan Pidana Daffi Iqbal, Atthala; Edrisy, Ibrahim Fikma
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis paradigma pemidanaan baru dalam KUHP 2023, khususnya terkait penguatan alternatif sanksi pidana dan penerapan prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang didukung oleh studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP 2023 secara eksplisit mengakomodasi alternatif pemidanaan non-penjara, seperti pidana pengawasan, pidana kerja sosial, fleksibilitas pidana denda, penyelesaian perkara di luar jalur formal, serta penguatan mekanisme ganti kerugian bagi korban. Pengaturan tersebut mencerminkan pergeseran orientasi pemidanaan dari penghukuman pelaku menuju pemulihan korban dan keseimbangan sosial. Paradigma pemidanaan baru dalam KUHP 2023 diharapkan mampu menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih adil, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dengan tetap menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia.
Tinjauan Hukum terhadap Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Endorsement antara Influencer dan Pelaku Usaha Berdasarkan KUH Perdata dan UU ITE Edha, Lufie Satriani; Edrisy, Ibrahim Fikma
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.2001

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian endorsement antara influencer dan pelaku usaha berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Wanprestasi dalam perjanjianendorsement dapat terjadi ketika salah satupihak tidakmemenuhi kewajibannya sesuai yang disepakati yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya. Penelitian ini menggunakan metode analisis hukum normatif dengan meninjau ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata dan UU ITE yang relevan dengan penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian endorsement. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun KUH Perdata sudah mengatur wanprestasi dan penerapan UU ITE sangat penting mengingat endorsement dilakukan melalui platform media sosial yang memiliki karakteristik hukum berbeda dengan transaksi tradisional. Maka perlu adanya pengaturan hukum yang lebih spesifik yang mengakomodasi dinamika perjanjian endorsement di dunia digital. Implikasi dari penelitian ini adalah memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penyelesaian sengketa dalam perjanjian endorsement danmendorong adanya pengaturanyanglebihjelas dalam hukumdigital untuk menangani wanprestasi.
Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2025/Pn Curup Zena, Zena; Ibrahim Fikma Edrisy
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 2: Februari 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i2.13346

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip keadilan restoratif dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2025/PN Curup, serta menilai kesesuaian pertimbangan hakim dengan ketentuan hukum positif dan prinsip the best interest of the child. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach) terhadap putusan Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak oleh dua pelaku anak di bawah umur. Data dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta literatur ilmiah dan hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam perkara ini telah menerapkan prinsip keadilan restoratif secara konsisten dengan menjatuhkan tindakan pembinaan sosial di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) sebagai pengganti pidana penjara. Pertimbangan hukum hakim berlandaskan pada asas ultimum remedium, prinsip kemanfaatan hukum, serta nilai-nilai kemanusiaan yang sejalan dengan teori hukum progresif. Selain itu, pertimbangan tersebut memperlihatkan penerapan prinsip the best interest of the child karena mengutamakan pembinaan dan rehabilitasi anak pelaku. Kondisi korban yang hanya mengalami luka ringan dan telah memaafkan para pelaku menjadi dasar diterapkannya pendekatan restoratif.  
Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2025/Pn Curup Zena, Zena; Ibrahim Fikma Edrisy
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 2: Februari 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i2.13346

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip keadilan restoratif dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2025/PN Curup, serta menilai kesesuaian pertimbangan hakim dengan ketentuan hukum positif dan prinsip the best interest of the child. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach) terhadap putusan Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak oleh dua pelaku anak di bawah umur. Data dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta literatur ilmiah dan hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam perkara ini telah menerapkan prinsip keadilan restoratif secara konsisten dengan menjatuhkan tindakan pembinaan sosial di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) sebagai pengganti pidana penjara. Pertimbangan hukum hakim berlandaskan pada asas ultimum remedium, prinsip kemanfaatan hukum, serta nilai-nilai kemanusiaan yang sejalan dengan teori hukum progresif. Selain itu, pertimbangan tersebut memperlihatkan penerapan prinsip the best interest of the child karena mengutamakan pembinaan dan rehabilitasi anak pelaku. Kondisi korban yang hanya mengalami luka ringan dan telah memaafkan para pelaku menjadi dasar diterapkannya pendekatan restoratif.  
Hukum dan HAM Indonesia: Evolusi, Pergulatan, dan Harapan Ibrahim Fikma Edrisy; Angelina Putri
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 2: Februari 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i2.15885

Abstract

Hukum dan hak asasi manusia di Indonesia merupakan dua pilar utama dalam membangun masyarakat yang adil, dengan akar sejarah yang dalam dalam tradisi Islam, adat istiadat, dan pengaruh sistem hukum Barat sejak era kolonial. Ketiganya berinteraksi dalam suatu proses yang tidak selalu harmonis, terutama ketika kolonialisme memperkenalkan hukum-hukum yang represif dan diskriminatif. Setelah kemerdekaan, Indonesia mulai membangun sistem hukum nasional yang berpihak pada rakyat, tetapi implementasi hak asasi manusia seringkali terhambat oleh kepentingan politik, lembaga yang lemah, dan budaya hukum yang belum matang. Reformasi 1998 menandai titik balik yang signifikan, dengan diberlakukannya amandemen konstitusi dan sejumlah undang-undang yang memperkuat hak asasi manusia. Namun, tantangan seperti ketidaksetaraan hukum, kekerasan oleh penegak hukum, dan budaya impunitas masih tetap ada. Studi historis tentang perkembangan hukum dan hak asasi manusia sangat penting untuk memahami wajah hukum Indonesia saat ini. Integrasi hukum Islam, hukum adat, dan hukum positif harus menjadi landasan untuk membangun penegakan hukum dan hak asasi manusia yang lebih inklusif, adil, dan sesuai dengan identitas bangsa.
Co-Authors Al Farizy, Zippo Iqbal Alfian , Arie Trio Edo Angelina Putri Anugrah, Arista Anggi Ardi Wijaya Pratama Ardiansyah, M. Rico Ayu Anggraini, Serli Baehaqi Chasanah, Nina Nurul Cristiana, Edelweisia Daffi Iqbal, Atthala Depisa, Joni Dewi, Ni Putu Paramita Dinata, Muhammad Ruhly Kesuma Edha, Lufie Satriani Fahrul Rozi Farhan Maksum Habim, Nurdin Hanifah, Isnaini Ummul Irham, Irhammudin Irhammudin Irhammudin Irhammudin, Irhammudin Jefry Ekasman Nunyai Kamilatun Kandi, Sri Lubis, Munawwir Yunus Milda, Osa Monasari, Septiani Mubarak, Muhammad Rafi Muhammad Aabid Tyas Dzaky Muhammad Ruhly Kesuma Dinata Pebri Purnama Prayoga, Dimas Kresna Putri, Angelina Rafi, Muhammad Rafi Mubarak Reigiana, Vinka Rosy Febriani Daud Salis M Abduh Sidiq, Purnomo Sigit Saputra Sugiyatno Sugiyatno Sumartini, Ni Wayan Eka Venerdi, Ahmad Jundy Wijaya, Obbi Zena, Zena