Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.122
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial PARAMUROBI Journal of Economic, Management, Accounting and Technology (JEMATech) Literasi Hukum Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam SYARIATI : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Al-Fath Supremasi Hukum Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial Jurnal PADMA: Pengabdian Dharma Masyarakat Jurnal CREPIDO: Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Filsafat dan Ilmu Hukum Jurnal Pengabdian dan Edukasi Sekolah (Jubaedah) Jurnal Abdimas Bina Bangsa Az Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Cakrawala: Jurnal Studi Islam Kolaborasi Jurnal Pengabdian Masyarakat JOMPA ABDI: Jurnal Pengabdian Masyarakat Syarah: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi ISJOUST Jurnal Informasi Pengabdian Masyarakat SOROT: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Akademik Pengabdian Masyarakat JEPEmas: Jurnal Pengabdian Masyarakat (Bidang Ekonomi) Jurnal Pengabdian Siliwangi Jurnal Pengabdian Masyarakat Mentari Jurnal Pengabdian Indonesia TRIPUTRA : Jurnal Sosial, Ekonomi dan Hukum
Nurma Khusna Khanifa
Universitas Sains Al-Qur'an Jawa Tengah Di Wonosobo
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Astronomy Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 65 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 65 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PERLINDUNGAN KONSUMEN: PENCANTUMAN LABEL HALAL TANPA SERTIFIKAT MUI PERSPEKTIF MAṢLAḤAH MURSALAH Nurma Khusna Khanifa; Imam Ariono; Handoyo Handoyo
Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam Vol 20 No 2 (2020): Desember
Publisher : LP3M Universitas Sains Al Qur'an

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32699/mq.v20i2.1712

Abstract

Maraknya kasus di masyarakat tetang label halal pertama, hasil survey menunjukkan masih banyak produk yang mencantumkan label halal tapi belum memiliki sertifikat halal artinya inisiatif produsen. Kedua, Ditemukan pula ada perusahaan yang telah mencantumkan label halal pada kesemua produknya, padahal mereka baru mendapatkan sertifikat halal hanya untuk satu produk. Kasus tersebut ditemukan ada pada pengusaha kecil yang mayoritas adalah pengusaha lokal dan sering dijuluki pengusaha golongan ekonomi lemah (PEGEL), dengan kata lain, bargaining position golongan ini selalu paling lemah dalam mata rantai industri dan perdagangan. Memang sertifikasi dan labelisasi halal tidak terdapat baik di dalam Al-Qur’an maupun Sunnah, namun dapat dijadikan sebagai al-maṣlaḥah al-mursalah, karena mengandung kemaslahatan (al- maṣlaḥah), agar konsumen dapat langsung membuktikan kehalalan produk secara visible. Islam meletakkan nilai-nilai dasar dalam aspek-aspek ketuhanan dan kemanusiaan melalui syariat, guna menemukan berbagai solusi dari beragam permasalahan yang berkembang di masyarakat, karena itu pula Islam mengakomodasi berbagai kebutuhan manusia berdasarkan ketentuan syara‘, serta tidak memberikan kesulitan bagi ummatnya dengan menciptakan kemaslahatan. Disinilah MUI diuji sebagai otoritas penjamin serta pengawas yang membantu pemerintah dalam memberikan proteksi konsumen dalam mengurangi keresahan dikalangan konsumen
IN-DEPTH STUDY: HUKUM ISLAM TENTANG PENGALIHAN AKAD DALAM PEMBIAYAAN MULTIJASA Virastuti Apriliyani; Nurma Khusna Khanifa; M. Elfan Kaukab
Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam Vol 21 No 1 (2021): Juni
Publisher : LP3M Universitas Sains Al Qur'an

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32699/mq.v21i1.1914

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pengalihan akad dalam pembiayaan multijasa dan menjelaskan bagaimana analisis Hukum Islam tentang pengalihan akad dalam pembiayaan multijasa di KSPPS Marhamah Wonosobo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan berjenis penelitian lapangan (field research). Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Untuk mendapatkan data yang valid, penulis menggunakan metode pengumpulan data berupa observasi non partisipan dengan cara mendatangi langsung ke kantor KSPPS Marhamah Wonosobo dan wawancara kepada Customer Service, Manajer Legal, dan DPS KSPPS Marhamah Wonosobo. Berdasarkan penelitian, tujuan KSPPS Marhamah Wonosobo dalam pengalihan akad dalam pembiayaan multijasa adalah untuk mengatasi pembiayaan bermasalah yang telah jatuh tempo dan masih terdapat sisa pokok pembiayaan dengan cara penagihan intensif dan melakukan restrukturisasi pembiayaan dengan melakukan pengalihan akad dalam pembiayaan multijasa dengan akad ijarah. Kasus ini juga dianalisis dengan Hukum Islam yaitu Fatwa DSN MUI No.44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa dan Fatwa DSN MUI No.112/DSN-MUI/2017 tentang Akad Ijarah. Perihal meminimalisir resiko pembiayaan bermasalah yang dilakukan adalah dialihkan menjadi akad rahn tasjily berdasarkan Fatwa DSN MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily.
Legal Reasoning Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Nurma Khusna Khanifa
Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 1 No 01 (2015): SYARIATI : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum
Publisher : Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32699/syariati.v1i01.1104

Abstract

Mahkamah Konstitusi memutuskan sebagai bentuk kepastian hukum dalam Putusan MK Nomor 93/PUUX/2012 yang diketuk pada tanggal 29 Agustus 2013 lalu memang telah mnyelesaikan problem dualisme penyelesaian sengketa secara litigasi di Peradilan Agama sebagai babak baru penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Setelah adanya permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tentang Perbankan Syariah terhadap Undang-Undang Dasar 1945 oleh Dadang Achmad sebagai penafsiran terhadap supreme of law yaitu salah satunya adalah kepastian hukum, rechtstaat adalah kepastian hukum. Ekonomi syariah di Peradilan Agama adalah merupakan bentuk dari implementasi Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, maka negara mempunyai kewajiban melindungi hak-hak hukum bagi setiap warga negaranya.
Tindak Lanjut BPJS Haram Melalui Reorganisasi Jaminan Sosial Kesehatan Berbasis Syirkah Ta’âwun Nurma Khusna Khanifa
Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 1 No 02 (2015): SYARIATI : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum
Publisher : Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32699/syariati.v1i02.1115

Abstract

MUI hanya menyebut BPJS tidak sesuai syariah. Masyarakat diminta tetap mendaftar dan melanjutkan kepesertaan dalam program BPJS Kesehatan. Solusi terbaik menghadirkan program baru yang sesuai dengan syariat Islam. Jaminan sosial tersebut boleh diterapkan dengan memegang prinsip syirkah ta’âwuniyah (perkumpulan yang saling tolong menolong). Pembentukan BPJS berbasis syariah haruslah dibentuk dari unsur BPJS, Majelis Ulama Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Dewan Jaminan Sosial Nasional, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Keuangan. Dengan demikian BPJS syariah bisa terwujud dan menjadi solusi polemik yang ada dimasyarakat.
Ganti Rugi Akibat Mal-Praktek Kelalaian Medik: Komparasi Hukum Islam dan Hukum Perdata Nurma Khusna Khanifa
Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 2 No 01 (2016): SYARIATI : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum
Publisher : Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32699/syariati.v2i01.1125

Abstract

Negligence istilah dalam kedokteran, begitu juga istilah dalam mal-praktek (medical malpractice). Permasalahan timbul akibat hubungan kurang baik antara pasien dengan petugas kesehatan atas dasar mutual understanding, mutual trust dan mutual respect. Dasar inilah yang disebut sebagai perjanjian yang menimbukkan ganti rugi atau wan-prestasi salah satu pihak. Hukum di Indonesia mengatur sendiri mengenai mal-praktek dalam medical law, akan tetapi mengikuti aturan hukum perdata. Sedang hukum Islam pedoman way of life mengharuskan proteksi.
Konstitusi Agraria Upaya Reforma Agraria Melalui Program LARASITA Pensertipikatan Hak Milik Atas Tanah Nurma Khusna Khanifa
Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 2 No 02 (2016): SYARIATI : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum
Publisher : Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32699/syariati.v2i02.1132

Abstract

One proactive services implemented by BPN in an effort to make it easy for people to land services in obtaininga land certificate program LARASITA (People Services For Land Certificate). BPN services contained within LARASITA in actual field program carried out by the District Land Office or City. LARASITA program is asympathetic effort to serve people whowant to make a land certificate. LARASITA is an innovative policies that depart from the fulfillment of the necessary sense of justice, and is expected to be considered by the public. LARASITA built and developed to make real mandate of Article 33 paragraph (3) of the Constitution of 1945, the Basic Agrarian Law, as well as all laws and regulations in land and keagrariaan. Development LARASITA depart from the will and motivation to bring the Indonesian National Land Agency (BPN RI) with thecommunity, as well as changing the paradigm of implementing the duties and functions of BPN RI waiting oractive or passive to proactive, go to the people directly.
E Government Front Office Mobile Land Service sebagai Integrasi Sertifikat Mencapai Kepastian Hukum Nurma Khusna Khanifa; Ika Setyorini
Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 3 No 02 (2017): SYARIATI : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum
Publisher : Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32699/syariati.v3i02.1157

Abstract

Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah muncul di tahun 2008 merupakan program Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Kegiatan tersebut bertujuan sebagai reformasi birokrasi pertanahan di Indonesia. Secara khusus di Wonosobo juga memiliki layanan Mobile land service mulai tahun 2009. Hingga tahun 2016 di Wonosobo sendiri kegiatan tersebut masih menjadi target BPN menertibkan administrasi pertanahan di daerah. Wujud kepedulian pemerintah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam pendaftara tanah. Program jemput bola menjadi slogan mobile land service. Kegiatan tertib administrasi melalui gerakan pendaftaran tanah massal menjadi jargon BPN Wonosobo. Pelaksaanan e government melalui sistem pengintegrasian (front office) petugas lapangan mobile land service dengan petugas di kantor Pertanahan Wonosobo.
Jarîmah Zina sebagai Kontribusi Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia Amini Mahfuzoh; Nurma Khusna Khanifa
Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 4 No 01 (2018): SYARIATI : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum
Publisher : Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32699/syariati.v4i01.1162

Abstract

Kaedah hukum yang berlaku di Indonesia sekarang ini terdapat tiga sistem hukum, yaitu sistem hukum adat, sistem hukum Islam, dan sistem hukum Barat. Ketiga sistem hukum ini sangatlah tidak mendukung adanya perzinaan. Konsep zina diIndonesia dalam pasal 284 KUHP jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan konsep zina dalam pandangan hokum Islam. Oleh karena itu, norma agama dalam hal ini hukum Islam pantas menjadi sumber pembentukan hukum nasional, karena nilainya yang bersifat universal, dan tidak ditemukan adanya perbedaan, maupun pertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Islamic Enterpreneurship sebagai Pondasi Home Industry Mewujudkan One Village One Product Bingkai Hukum Bisnis Syari’ah Ainun Khabib; Nurma Khusna Khanifa
Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 4 No 02 (2018): SYARIATI : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum
Publisher : Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32699/syariati.v4i02.1174

Abstract

Pada dasarnya mental enterpreneurship inheren dengan jiwa umat Islam. Firman Allah pun menganjurkan untuk menjalankan entrepreneurship dalam rangka mencari kesuksesan tersirat dalam QS. Al Jumu’ah Ayat 10. Dalam ayat tersebut terdapat dua kata kunci yaitu bertebaranlah dan carilah. Tidak heran dari semangat Islam tersebut bermunculan jiwa wirausaha dikalangan home industry. Penguatan home industry melalui program one village one product pengolahan carica. Carica bagian dari indikasi geografis yang dimiliki Kabupaten Wonosobo. Dari sinilah entrepreneurship hadir melalui konsep keIslaman dengan berbagai aturan yang dibingkai dalam hukum bisnis syari’ah. Artinya bahwa berbisnis mengembangkan home industry melalui jiwa enterpreneuship Islami yang mengacu pada aturan hukum-hukum Islam.
Perlindungan Hukum Investor Bagi Pemegang Sukuk Ritel Terhadap Risiko Gagal Bayar Amini Mahfuzoh; Nurma Khusna Khanifa
Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 5 No 01 (2019): SYARIATI : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum
Publisher : Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32699/syariati.v5i01.1187

Abstract

Salah satu risiko dalam perspektif syariah ialah mengisyaratkan bahwa tujuan dari suatu transaksi ekonomi yang normal adalah untuk menciptakan nilai tambah, bukan untuk menanggung risiko, sehingga risiko bukan merupakan suatu yang menjadi keinginan dari suatu transaksi keuangan dan investasi. Dibalik kelebihan Sukuk Ritel masih terdapat risiko yang perlu diperhatikan investor. Oleh karena ituperanan Undang-Undang sebagai landasan hukum dan regulasi tidak bisa ditawar tawar.Ekonomi syariah sebagai praktek yang hidup di tengah masyarakat harus dipayungi oleh hukum sebagai upaya menciptakan kepastian hukum untuk mewujudkan keadilan dan menciptakan stabilitas di tengah masyarakat. Tidak heran jika sukuk ritel juga memiliki risiko salah satunya gagal bayar. Walaupun hal itu nyaris tidak ada gagal bayar. Namun perlu ditingkatkan dalam pengaturan perlindungan hukum investor sebagai antisipasi keberlanjutan seri sukuk ritel.
Co-Authors Achamd Affandi Achmad Affandi Achmad Affandi Achmad Affandi Achmad Affandi Achmad Affandi Ahmad Khoir Ahmad Khoiri Ahmad Khoiri Ainun Khabib Al Wasim, Arif Albab, Muhamad Ulil Alif Luthvi Azizah Amini Mahfuzoh Ammalia, Afifah Avianto Avianto azzarqa, azzarqa Bagus Suryanto Dedy Saifullah Nur Eka Nurfiyani Fatmawati Fatmawati Fatmawati, Fatmawati Fitriyani Fitriyani Guspul, Ahmad Gusti Hanifah Handoyo Handoyo Handoyo Hary Mulyadi Hermawan Hermawan Hisan, Moh. Syifa’ul Husna, Annisaul Ika Setyorini Imam Ariono Imam Ariono Kaukab, M. Elfan Khasanah, Dian Ratu Ayu Uswatun Kurniawati Mutmainah Kurniawati Mutmainah Kurniawati Mutmainah Kurniawati Mutmainah Kurniawati Mutmainah Kurniawati Mutmainah Kurniawati Mutmainah Kurniawati Mutmainah M. Yusuf Amin Nugroho Machfud, Yusqi Mahfud, Yusqi Marwiati Moh. Syifa`ul Hisan Moh. Syifa’ul Hisan Muhamad Nafiul Fahmi Sihab Muhammad Iqbal Muhammad Radito Sanjaya Mulyadi, Hary Muzammil, Moh. Nila Amania Nur Azizah Putri, Eliesa Rina Nurul Kharismawati Rizkiana, Rina Elsa Romandhon, Romandhon Ronald Jolly Pongantung Sabrina, Laila Safwan Safwan Sakti Wahyu Ningsih Salsabila, Mailani Sawaun Sawaun Sehan Ashari Susanti, Alfi Virastuti Apriliyani Waliyudin Al Ma’rij Walutfi, Muhammad Safirly Wasim, Arif Al Yusqi Machfud Zaki, Muhamad Ziyad Faraihu Roihan