Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.426
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kebijakan Publik Jurnal Natapraja : Kajian Ilmu Administrasi Negara Dia: Jurnal Administrasi Publik Masyarakat, Kebudayaan dan Politik Jurnal Studi Komunikasi Publik (Jurnal Ilmu Administrasi) Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Parafrase: Jurnal Kajian Kebahasaan dan Kesastraan Jurnal Agregasi Jurnal Pariwisata Terapan Jurnal Public Policy Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian dan Pengembangan JPSI (Journal of Public Sector Innovations) Jurnal Kebijakan Pemerintahan Jurnal Layanan Masyarakat (Journal of Public Service) Jurnal Darma Agung Tax Literacy and Leadership Agility: Indigenous Peoples Awareness in Paying Taxes Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Journal of Governance and Administrative Reform POLITICO
Asmorowati, Sulikah
Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, Indonesia
Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Social Sciences Other

Published : 38 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 38 Documents
Search

 1   2   3   4 
Analisis Pemangku Kepentingan Pengelolaan Sumber Daya Hutan di Kabupaten Jember: (Studi Kasus di Desa Tugusari Kabupaten Jember) Nurhuda Candra Hidayat; Erna Setijaningrum; Sulikah Asmorowati
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 19 No 2 (2020)
Publisher : Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35967/njip.v19i2.118

Abstract

This study aims to analyze stakeholders in forest resource management in Tugusari Village, Bangsalsari District, Jember Regency. This research is motivated by the drastic reduction of critical land in Jember Regency, or in other words, there is success in forest conservation in the period 2011-2015. In answering the problem formulation and analyzing stakeholders using a stakeholder approach with Overseas Development Administration theory to identify stakeholders. Meanwhile, for the categorization and interrelation of stakeholders using Reed's theory. This study uses descriptive qualitative method. The results of this study have identified primary, secondary and key stakeholders. The primary stakeholders were LMDH Wana Makmur and the Tugusari Village Government. Secondary stakeholders are PHW Unit VII Bondowoso Jember working area. The key stakeholder is the public company Perhutani KPH Jember. Meanwhile, the stakeholder category consists of key players, contact setters, subjects, and crowds. The key category is the public company Perhutani KPH Jember. The contract setters, namely the Village Government. Subjects were LMDH Wana Makmur and Crowd, namely UPT PHW VII Bondowoso, Jember working area. While the interrelation between LMDH Wana Makmur stakeholders and the public company Perhutani KPH Jember went well because they often held coordination meetings and collaborative involvement. Thus it can be concluded that the success of forest resource management in Tugusari Village, Bangsalsari District Jember is due to the excellent interrelation of key players and subjects.
Communicating the move towards social entrepreneurship: The role of key partners for women empowerment initiative in East Java Suko Widodo; Sulikah Asmorowati; Anita Dewi; Calvin Nathan Wijaya; Charisma Husniati
Masyarakat, Kebudayaan dan Politik Vol. 35 No. 4 (2022): Masyarakat, Kebudayaan dan Politik
Publisher : Faculty of Social and Political Science, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (591.463 KB) | DOI: 10.20473/mkp.V35I42022.478-495

Abstract

The empowerment as well as welfare impact of the implementation of the Feminisation of Poverty Alleviation Program (PFK Program) on its beneficiaries – the underprivileged Female Household Heads (KRTPs)- in East Java, can be considered as range from low to moderate. In this, there is a need for furthering the empowerment impact of the program, which can be done, amongst other, through the adoption a social business model, namely Business Model Canvas (BMC). This study aims to examine key partners’ role in supporting the adoption of Business Model Canvas (BMC) elements for a government-initiated entrepreneurship program at the grass-roots level. The study employs qualitative case study research using observation, document analysis and interviews with 98 key partners in four districts (Banyuwangi, Lamongan, Nganjuk, and Trenggalek). The key partners are divided into three categories, namely local governments, KRTPs, and local institutions/communities. The study finds that to further the empowerment impact of the PFK Program, Trenggalek is the readiest among the four districts, followed by Nganjuk, Lamongan, and Banyuwangi, to adopt Business Model Canvas (BMC). It is further argued that the application of Business Model Canvas (BMC) can contributed to an adequate description of key partners’ readiness to support the program by establishing the customer segments, value propositions, channels, revenue streams, customer relationships, key resources, and managing the cost structure that accelerate the role of key partners in moving towards social entrepreneurship.
AKSELERASI PENERAPAN DIGITAL GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN RESILIENCE (KETAHANAN) MASYARAKAT DESA DI ERA COVID-19 DI KECAMATAN RENGEL, TUBAN Sulikah Asmorowati; Jusuf Irianto; Kristina Bella; Dwi Retno Ayu Novianti
Jurnal Layanan Masyarakat Vol. 6 No. 2 (2022): JURNAL LAYANAN MASYARAKAT
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jlm.v6i2.2022.259-266

Abstract

Kasus pandemi Coronavirus Disease (COVID-19) hingga saat ini terus meningkat, COVID-19 di Indonesia khususnya telah menimbulkan dampak yang sangat signifikan tidak hanya pada sektor kesehatan, namun juga terhadap berbagai sektor yang bersifat multidimensional, terutama sektor perekonomian. Salah satu penyebabnya adalah berbagai kebijakan yang dibuat untuk mencegah penyebaran COVID-19 di seluruh dunia, termasuk Indonesia yaitu dengan adanya kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan yang saat ini sedang berjalan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Kebijakan ini lebih lanjut telah berdampak pada semakin lemahnya aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) dan banyaknya masyarakat rentan yang terancam dan mudah jatuh ke dalam perangkat kemiskinan. Untuk mengatasi hal tersebut, upaya-upaya penguatan ketahanan (resilience) masyarakat sangat diperlukan, termasuk yang berkaitan dengan membangun ketahanan ekonomi masyarakat desa yang juga terdampak pandemi. Kegiatan pengabdian masyarakat ini mengakselerasikan digital governance untuk memaksimalkan beberapa produk unggulan di BUMDes Sumber Makmur Abadi dan BUMDes Bulurejo Bangkit, Kecamatan Rengel, Tuban. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah ceramah, pemberian modul, pendampingan, serta pemberian fasilitas platform digital sebagai media pemasaran produk. Hasil yang dicapai dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah meningkatnya ketahanan ekonomi dan kapasitas masyarakat desa. Serta produk unggulan desa dapat dikenal oleh khalayak umum.
PENGEMBANGAN MANAJEMEN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA BERDASAR SISTEM ADDIE PADA APARATUR DI BADAN PENGEMBANGAN SDM PROVINSI JAWA TIMUR: DIGITALISASI TRAINING NEEDS Jusuf Irianto; Sulikah Asmorowati; Yuniawan Heru Santoso
Jurnal Layanan Masyarakat Vol. 6 No. 2 (2022): JURNAL LAYANAN MASYARAKAT
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jlm.v6i2.2022.511-520

Abstract

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) sangat penting dalam meningkatkan kinerja aparatur dan mendukung organisasi mencapai tujuannya. Pengembangan SDM dilakukan dalam bentuk kegiatan pelatihan (training). Secara konseptual, training dilakukan berdasarkan model atau sistem ADDIE yaitu tahap-tahap Training Needs Analysis, Training Design, Training Program Development, Training Implementation, dan Training Evaluation. Pelaksanaan semua tahap pelatihan tersebut tidak lepas dari teknologi digital. Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk mengembangkan aplikasi sebagai bagian dari teknologi digital untuk digunakan dalam penyusunan analisis kebutuhan pelatihan. Lokasi kegiatan adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang selama ini belum sepenuhnya menggunakan teknologi digital termasuk dalam menganalisis kebutuhan pelatihan. Metode yang digunakan adalah ceramah tatap muka dan diskusi serta Focus Group Discussion (FGD) untuk menyepakati fitur-fitur (features) yang harus diakomodasi dalam aplikasi. Hasil pengabdian kepada masyarakat menunjukkan manfaat bagi BPSDM Jawa Timur dalam menyusun dan mengembangkan analisis kebutuhan pelatihan secara digital dan diperlukan kerja sama secara berkelanjutan untuk mendukung digitalisasi program pengembangan SDM aparatur.
Stakeholder framing and policy legitimacy: breastfeeding policy in Aceh Province Dwi Angreni, Dyah Kuntorini; Asmorowati, Sulikah
Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 3 No. 1 (2021): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)
Publisher : Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhamamdiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (626.76 KB)

Abstract

World Health Organization merupakan Badan Kesehatan Dunia yang mempunyai target pencapaian ASI Eksklusif pada tahun 2025 yakni 50%. Pencapaian ASI Di Indonesia masih terkategori rendah dan berfluktuatif. Tahun 2018 pola pemberian ASI di Indonesia sebanyak 37,3%. Sedangkan Tahun 2018 terjadi peningkatan capaian ASI eksklusif Provinsi Aceh sebesar 66,5%. Menariknya Provinsi Aceh tentang bagaimana mengumpulkan komitmen politik untuk memperkuat kebijakan dan menargetkan program menyusui berskala besar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti interaksi antara elit pemerintah dan pemangku kepentingan masyarakat di Provinsi Aceh dengan fokus pada kebijakan menyusui di Peraturan Gubernur (No.49 Tahun 2016). Analisis kualitatif media dan dokumen parlementer menggunakan metode hermeneutic,dengan menganalisis konteks dimana Kebijakan menyusui disebutkan oleh pemangku kepentingan di media dan parlemen. Dasar teoritis penelitian ini menggunakan pendekatan yang orientasinya pada pemangku kepentingan terhadap legitimasi,serta menggabungkan analisis kerangka kebijakan dengan konsep struktur kebijakan tiga tingkatan. Temuan empiris menekankan pentingnya komunikasi dua arah antara pemerintah dan pemangku kepentingan masyarakat, pembuktiannya melalui analisis kerangka kebijakan. Pada akhirnya, hasil menunjukkan bahwa legitimasi kebijakan lebih mungkin dijamin jika tidak ada maksud yang tersembunyi dari sebuah kebijakan atau sebelumnya dapat dideteksi melalui analisis kerangka pemangku kepentingan
TEACHERS’ ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOUR IN IMPLEMENTING DISTANCE LEARNING AT SMAN 1 CERME DURING THE COVID-19 PANDEMIC Amelia Rahmah Safira; Sulikah Asmorowati; Falih Suaedi
DIA: Jurnal Administrasi Publik Vol 21 No 01 (2023): PUBLIC ADMINISTRATION
Publisher : Program Studi Doktor Ilmu Administrasi, FISIP, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dia.v21i01.7357

Abstract

The COVID-19 pandemic has impacted all aspects of people's lives, one of which is education. The implementation of education in the midst of the COVID-19 virus outbreak is carried out through distance learning. This study aims to describe the organizational citizenship behaviour and the factors behind the organizational citizenship behaviour of teachers in implementing distance learning at SMAN 1 Cerme during the COVID-19 pandemic. This research used qualitative with descriptive method type. Data was collected by direct observation, interviews with 21 informants, and through secondary data. The technique of determining the informant is carried out using a purposive technique by determining the key informant which develops into a snowball technique. The results of this study indicate that teachers at SMAN 1 Cerme have demonstrated organizational citizenship behaviour in the implementation of distance learning. This is shown from five dimensions, namely altruism, sportsmanship, courtesy, civic virtue, and conscientiousness. While the factors behind the teachers of SMAN 1 Cerme to carry out organizational citizenship behaviour in the implementation of distance learning during the COVID-19 pandemic were perceptions of organizational support, organizational culture and climate, job satisfaction and leadership.
SUSTAINABLE DEVELOPMENT BASED TOURISM DEVELOPMENT IN WONOLOPO, SEMARANG Falih Suaedi; Jusuf Irianto; Eko Supeno; Bintoro Wardiyanto; Sunaryo Haryono; Antun Mardiyanta; Gitadi Tegas Supramudyo; Rochyati Wahyuni Triana; Erna Setijaningrum; Sulikah Asmorowati; Nanang Haryono; Philipus Keban; Putu Aditya Ferdian Ariawantara; Agie Nugroho Soegiono
Jurnal Layanan Masyarakat Vol. 7 No. 2 (2023): JURNAL LAYANAN MASYARAKAT
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jlm.v7i2.2023.296-310

Abstract

The progress of tourism is heavily influenced by the professionalism and existence of its institutions (tourism institutions). In this community service, the Airlangga University Public Administration team partnered with the Diponegoro University Public Administration team to assist MSME partners in Wonolopo Semarang. The problem with partners is the need to strengthen tourism institutions and expand the marketing of MSME products including herbal medicine villages, flora villages selling ornamental plants, and so on. Wonolopo has 10 tourism awareness groups from 8 thematic villages. The solution to the partner problem is the transfer of knowledge of tourism institutional development. There are three choices of institutional forms, namely tourism awareness groups, cooperatives and BUMDesa. The solution to the second problem is information and communication technology-based marketing with Linktree which is shared on social media and using digital marketing platforms. The results achieved after the community service was carried out were that 98.3% of MSME actors and tourism managers in Wonolopo Semarang had increased their abilities in developing tourism institutions and digital marketing innovation, as much as 1.6% needed to be improved. For this reason, more intensive assistance is needed for partners in Wonolopo, Semarang.
Innovation in Sugihwaras Village, Sidoarjo District as A Smart Village Based on Government Policy Monicha Puspitasari; Jusuf Irianto; Sulikah Asmorowati; Mira Aulia
Jurnal Public Policy Vol 9, No 2 (2023): April
Publisher : Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/jpp.v9i2.5971

Abstract

This research aims to analyze and describe the innovation of Sugihwaras Village, Sidoarjo Regency as a smart village based on government policy. The research method uses descriptive with a qualitative approach. Data collection techniques were conducted through interviews, observation, and documentation. The results show that the smart village in Sugihwaras Village is in the form of government administration system applications and public services made by village officials, computer training for underprivileged village children, integrated landfill management, eco-enzyme training, and adequate access to education, health, and information technology. The implementation of smart economy in Sugihwaras Village is still not evenly felt. Innovation in Sugihwaras Village is supported by the leadership of the village head who is sensitive to the condition of children in Sugihwaras Village. Culture is also an important factor in innovating in Sugihwaras Village, namely care and excellent service. The ability to innovate is that the teachers who are village officials and the Village Community Empowerment Agency have qualified skills in the computer field. The work team is still within the scope of village officials and village institutions, but will work with Muhammadiyah Sidoarjo University in providing certification. The performance of the village government in the Griya Sinau Digital (GSD) program is that training participants have increased and some participants have found jobs.
Pemetaan Sosial Ekonomi Pelaku Usaha Hasil Laut Desa Bajo dalam Program Pemberdayaan Tanah Masyarakat (PTM) Ayuni Nur Siami; Sulikah Asmorowati
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (206.598 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i1.6159

Abstract

Pelaksanaan PTM sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan tanah sebagai modal pengembangan UMKM di Indonesia merupakan langkah yang tepat. Mengingat kesenjangan sosial masih banyak terjadi di Indonesia dan ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sudah menjadi budaya, seperti yang terjadi di Desa Bajo Kecamatan Tilamuta. Demi meningkatkan kemandirian masyarakat dengan memanfaatkan modal sumberdaya yang dimiliki, PTM dilaksanakan dan diterapkan menurut ketentuan - ketentuan yang ada. Pemetaan sosial ekonomi merupakan langkah awal untuk menjadi alat identifikasi permasalahan sosial ekonomi di Desa Bajo guna menyelesaikan dan mengantisipasi terjadinya konflik berkelanjutan. Pemetaan sosial ekonomi berfokus pada subjek reforma agraria yakni pelaku usaha pengolahan hasil laut. Hal ini dikarenakan olahan hasil laut di Desa Bajo merupakan potensi usaha yang belum terjamah dan belum tertata oleh akses (permodalan, pemasaran, dan lain sebagainnya).
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU Ramadhany Nugroho; Sulikah Asmorowati
Jurnal Kebijakan Publik Vol 15, No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v15i1.8434

Abstract

Earmarking cukai, yang diinisiasi oleh World Health Organization (WHO), adalah alokasi sebagian pungutan cukai untuk mengatasi eksternalitas negatif, di indonesia konsep ini diterapkan dalam bentuk kebijakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Namun, sebagai negara dengan jumlah perokok ke-3 terbanyak di dunia, penerapan kebijakan ini masih belum memberikan hasil yang optimal, terlihat dari masih tingginya prevalensi perokok dewasa dan massive-nya peredaran rokok ilegal. Atas dasar tersebut penelitian ini bertujuan untuk (1) mengidentifikasi bagaimana proses implementasi kebijakan berjalan dan (2) mengukur tingkat keberhasilan kebijakan berdasarkan isi dan konteks implementasinya. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan model Van Meter dan Van Horn, dengan setting penelitian di Provinsi Jawa Timur. Data primer didapatkan dari Forum Group Discussion dan data sekunder dari beberapa literatur. Penelitian menemukan bahwa implementasi kebijakan cukup berhasil dengan mayoritas indikator terpenuhi. Namun, terdapat tantangan berupa penyelewengan penggunaan anggaran dan serapan anggaran yang rendah di beberapa daerah. Kebijakan DBHCHT lebih bersifat kuratif daripada preventif sehingga belum sepenuhnya efektif dalam pengendalian konsumsi produk tembakau. Peneliti menyarankan perlunya peningkatan pengawasan dan integritas dalam pengelolaan anggaran dengan optimalisasi e-DBHCHT dan pengembangan sasaran program/kegiatan yang diformulasikan berdasar partisipasi dan kolaborasi antar stakeholder dengan menggunakan e-participation sebagai media dalam menjalin komonikasi kebijakan antar aktor kebijakan.
Co-Authors Amelia Rahmah Safira Angreni, Dyah Kuntorini Dwi Anita Dewi Antun Mardiyanta Anugrah, Wahyu Ariawantara, Putu Aditya Ferdian Ayuni Nur Siami Bintoro Wardiyanto Bintoro Wardiyanto, Bintoro Calvin Nathan Wijaya Candra Hidayat, Nurhuda Ceesay, Almamo Charisma Husniati Cholidi Cholidi Dwi Retno Ayu Novianti Dwintania, Feny Eko Supeno Eko Wardono Erna Setijaningrum Falih Suaedi Ferdian, Putu Aditya Fernando, Henky Ghofiqi, Muhammad Dzulfikar Al Gitadi Tegas Supramudyo Hapsari, Wundri Himlina, Himlina Inge Dhamanty Irianto, Jusuf Keban, Philipus Khitam, Muhammad Chusnul Khithobi, Arya Teges Kristina Bella Kusnan, Kusnan Mardianti, Elis Mardiyanta, Antun Melati, Tiara Mira Aulia Monicha Puspitasari Nanang Haryono Nasution, Parlaungan Iffah Nikmah, Syarifah Nugroho, Bagus Satrio Nugroho, Bayu Lukito Nurfillaili, Izzatin Mukhlishoh Nurhuda Candra Hidayat Nurul Jamila Hariani Prasetiyo Prasetiyo Prasistya, Gabby Julia Purnawan Basundoro Qodariah Barkah Ramadhany Nugroho Reindrawati, Dian Rerica Dhea Shavila Rochyati Wahyuni Triana Schubert, Violeta Setijaningrum, Erna Sidik, Noer Siti Rochmiyatun Soegiono, Agie Nugroho Soegiono, Agie Nugroho Sri Endah Nurhidayati Sunaryo Haryono Sunaryo Sunaryo Sunkung Danso Supeno, Eko Supramudyo, Gitadi Tegas Violeta Schubert Widodo, Suko Yarbou, Foday Yuniasih Fatmawati Dewi Yuniawan Heru Santoso