Claim Missing Document
Check
Articles

Found 31 Documents
Search

Sosialisasi Hukum Terhadap Peraturan Menteri Agraria/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura Hadi, Supriyanto; Tanati, Daniel; Palenewen, James Yoseph; Bauw, Lily; Solossa, Marthinus; Rongalaha, Johan
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 3, No 3 (2024): June
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.12820693

Abstract

Pengabdian ini dilakukan dengan judul Sosialisasi Hukum Terhadap Peraturan Menteri Agraria/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura, kegiatan ini dilakukan kepada mitra dikarenakan adanya kasus dari mitra tentang ketidakpahaman mengenai penyelesaian sengketa tanah ulayat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dimana para pihak yang bersengketa tidak ada yang mau mengalah atau mau menang sendiri sehingga dengan keahlian yang dimiliki pengabdi dapat melakukan penyuluhan hukum tersebut guna agar para pihak yang bersengketa dapat mengetahui tentang adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur dalam penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat. Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan cara ceramah dan diskusi yang dilaksanakan pada hari sabtu, tanggal 20 april 2024 yang dilaksanakan di Kelurahan Koya Barat dengan memberikan pengetahuan kepada mitra tentang pedoman penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat. Adapun luaran dari pengabdian ini adalah memberikan pemahaman kepada mitra tentang hal-hal yang menyebabkan sengketa tanah ulayat antar kampung yang satu dengan kampung yang lain dan melakukan pendampingan hukum kepada mitra untuk penyelesaian sengketa batas tanah ulayat didalam masyarakat hukum adat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga target luaran berikutnya pengabdi akan publikasikan kegiatan ini kedalam jurnal nasional pengabdian masyarakat.
Efektivitas Pelaksanaan Perubahan Batas Usia Nikah Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pada Masyarakat di Kabupaten Sarmi Pelupessy, Eddy; Solossa, Marthinus; Ketaren, Dahliana; Firman, Firman; Mudi, Vivilia Agnata
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 3, No 6 (2024): September
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.13751687

Abstract

Effectiveness of Implementation of Changes to Marriage Age Limit According to Law Number 16 of 2019 concerning Marriage in the Community in Sarmi Regency, and Factors Influencing the Effectiveness of Implementation of Changes to Marriage Age Limit Based on Law Number 16 of 2019 in Sarmi Regency. The factors that cause the ineffectiveness of the implementation of changes to the marriage age limit as regulated by Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage in the community in Sarmi Regency are influenced by several factors, including: 1. Legal Factors, namely the enactment of several provisions that do not stipulate adult age limits such as Customary Law and Islamic Law (KHI); 2. Law enforcement factors, for example, KUA officers who are less active in disseminating information about the enactment of the Law regulating changes to the marriage age limit to the community; 3. Community factors, namely parties who have an interest in the implementation of marriage due to certain reasons or conditions so that marriage must be carried out; 4. Cultural or Customary Factors, related to legal culture, namely the legal awareness of the community in choosing to submit to applicable national laws or customary laws or religious provisions that they adhere to; 5. Facilities and Infrastructure, one of which is the existence of Religious Courts and KUA which are far from where people live in remote villages.
Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Suku Ngalum dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Hadi, Supriyanto; Solossa, Marthinus; Rongalaha, Johan; Palenewen, James Yoseph
Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 1, No 11 (2024): June
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.13120096

Abstract

This study aims to determine the process of land acquisition of the customary law community of the Ngalum tribe for development by the Regional Government of Pegunungan Bintang Regency and to determine how to resolve customary land disputes of the customary law community of the Ngalum Tribe with the Regional Government of Pegunungan Bintang Regency. The methods used in this study are normative and empirical juridical, normative juridical is an approach that refers to laws, literature, written regulations or other secondary legal materials, while empirical juridical is identifying and conceptualizing law as a real and functional social institution in a real life system. The results of this study reveal that the process of land acquisition of the Ngalum Tribe with the Regional Government of Pegunungan Bintang Regency goes through several stages of the implementation process starting from planning, preparation, implementation and submission of results. Meanwhile, there are generally 2 (two) ways to resolve customary land disputes of the Ngalum Tribe, namely through the Iwol institution and the Aplim Apom Sibilki Customary Council.
Sosialisasi Hukum Terhadap Peraturan Menteri Agraria/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura Hadi, Supriyanto; Tanati, Daniel; Palenewen, James Yoseph; Bauw, Lily; Solossa, Marthinus; Rongalaha, Johan
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 3, No 3 (2024): June
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.12820693

Abstract

Pengabdian ini dilakukan dengan judul Sosialisasi Hukum Terhadap Peraturan Menteri Agraria/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura, kegiatan ini dilakukan kepada mitra dikarenakan adanya kasus dari mitra tentang ketidakpahaman mengenai penyelesaian sengketa tanah ulayat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dimana para pihak yang bersengketa tidak ada yang mau mengalah atau mau menang sendiri sehingga dengan keahlian yang dimiliki pengabdi dapat melakukan penyuluhan hukum tersebut guna agar para pihak yang bersengketa dapat mengetahui tentang adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur dalam penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat. Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan cara ceramah dan diskusi yang dilaksanakan pada hari sabtu, tanggal 20 april 2024 yang dilaksanakan di Kelurahan Koya Barat dengan memberikan pengetahuan kepada mitra tentang pedoman penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat. Adapun luaran dari pengabdian ini adalah memberikan pemahaman kepada mitra tentang hal-hal yang menyebabkan sengketa tanah ulayat antar kampung yang satu dengan kampung yang lain dan melakukan pendampingan hukum kepada mitra untuk penyelesaian sengketa batas tanah ulayat didalam masyarakat hukum adat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga target luaran berikutnya pengabdi akan publikasikan kegiatan ini kedalam jurnal nasional pengabdian masyarakat.
Efektivitas Pelaksanaan Perubahan Batas Usia Nikah Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pada Masyarakat di Kabupaten Sarmi Pelupessy, Eddy; Solossa, Marthinus; Ketaren, Dahliana; Firman, Firman; Mudi, Vivilia Agnata
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 3, No 6 (2024): September
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.13751687

Abstract

Effectiveness of Implementation of Changes to Marriage Age Limit According to Law Number 16 of 2019 concerning Marriage in the Community in Sarmi Regency, and Factors Influencing the Effectiveness of Implementation of Changes to Marriage Age Limit Based on Law Number 16 of 2019 in Sarmi Regency. The factors that cause the ineffectiveness of the implementation of changes to the marriage age limit as regulated by Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage in the community in Sarmi Regency are influenced by several factors, including: 1. Legal Factors, namely the enactment of several provisions that do not stipulate adult age limits such as Customary Law and Islamic Law (KHI); 2. Law enforcement factors, for example, KUA officers who are less active in disseminating information about the enactment of the Law regulating changes to the marriage age limit to the community; 3. Community factors, namely parties who have an interest in the implementation of marriage due to certain reasons or conditions so that marriage must be carried out; 4. Cultural or Customary Factors, related to legal culture, namely the legal awareness of the community in choosing to submit to applicable national laws or customary laws or religious provisions that they adhere to; 5. Facilities and Infrastructure, one of which is the existence of Religious Courts and KUA which are far from where people live in remote villages.
Penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Asli Tapi Palsu Pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura Solossa, Marthinus; Rongalaha, Johan; Palenewen, James Yoseph
Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 2, No 4 (2024): November
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.14173511

Abstract

The times are developing so rapidly along with advances in technology, but genuine but fake certificates are still found in Jayapura City which are categorized as legally defective certificates. The aim of this research is to find out the factors that cause the issuance of genuine but fake certificates at the Jayapura City Land Office and to find out how to cancel genuine but fake certificates or legally defective certificates at the Jayapura City Land Office. The approach method used in this research is the normative juridical approach, namely an approach that refers to laws, library materials, written regulations or other secondary legal materials. The results of this research reveal that the factors that cause the issuance of genuine but fake certificates at the Jayapura City Land Office are 2 (two) main things, namely the first is from the applicant himself with dishonesty by making fake documents from blank signatures to the parties involved. adjacent to the land, in other words it can be said that the applicant had bad intentions from the start with the intention of deceiving the land office by entering false data, secondly from the Land Office itself because of administrative legal defects such as procedural errors, errors in the application of statutory regulations. -invitations, errors in the subject of rights, errors in types of rights, errors in area calculations, overlapping land rights, incorrect juridical data or physical data or other errors of an administrative nature. Meanwhile, the method for canceling a genuine but fake certificate or a legally defective certificate at the Jayapura City Land Office can be done by applying by the party concerned with a court decision which has permanent legal force.
Keabsahan Jual Beli Tanah Tanpa Melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Jayapura Palenewen, James Yoseph; Tanati, Daniel; Solossa, Marthinus
Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 2, No 4 (2024): November
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.14193817

Abstract

The world is developing rapidly due to technological advances. But currently, most people in Jayapura City still carry out land sales transactions without permission from the authorized official, in this case the duties and responsibilities of the Land Deed Making Officer (PPAT). This study aims to determine whether or not land sales are valid without PPAT permission and legal protection for buyers who make land sales without PPAT permission. In this study, normative and empirical juridical are used. This means that it is related to laws, literature, written regulations, and other legal sources that are secondary and real life in the field. The results of this study indicate that if the purchase of land made and witnessed by the village head/sub-district head of Jayapura City has met the material requirements and is not carried out secretly, then the sale and purchase of land is considered valid according to law. However, to provide legal protection for the community in Jayapura City, both sellers and buyers must come to the Village/Sub-district Office to convey the intent and purpose related to the land to be sold and to be purchased. The village head/sub-district head and several members of his staff as witnesses. After land measurement, the data will be recorded in the Village/sub-district book.
Penyuluhan Hukum Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura Samosir, Hotlan; Pelupessy, Eddy; Bauw, Lily; Pondayar, Yustus; Tanati, Daniel; Palenewen, James Yoseph; Solossa, Marthinus; Rongalaha, Johan; Samosir , Rendra Christian
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Vol. 2 No. 11 (2025): Januari
Publisher : Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpmba.v2i11.1937

Abstract

Pengabdian ini dilakukan dengan judul Penyuluhan Hukum Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura, kegiatan yang dilakukan kepada mitra dikarenakan adanya kasus dari mitra tentang ketidakpahaman mengenai penyelesaian sengketa tanah ulayat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dimana para pihak yang bersengketa tidak ada yang mau mengalah atau mau menang sendiri sehingga dengan keahlian yang dimiliki pengabdi dapat melakukan penyuluhan hukum tersebut guna agar para pihak yang bersengketa dapat mengetahui tentang adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur dalam penyelesaian sengketa secara non litigasi/di luar pengadilan. Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan cara penerapan IPTEKS melalui ceramah dan diskusi yang dilaksanakan pada hari jumat tanggal 19 juli 2024, di halaman Kantor Kelurahan Koya Barat serta melakukan pendampingan kepada mitra dalam memberikan pengetahuan tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Adapun luaran dari pengabdian ini adalah memberikan pemahaman kepada mitra tentang hal-hal yang menyebabkan sengketa tanah ulayat antar kampung yang satu dengan kampung yang lain dan melakukan pendampingan hukum kepada mitra untuk penyelesaian sengketa tanah ulayat didalam masyarakat hukum adat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sosialisasi Hukum Tentang Peran Kepala Kampung Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura Manengkey, Victor Th.; Tanati, Daniel; Pelupessy, Eddy; Bauw, Lily; Pondayar, Yustus; Palenewen, James Yoseph; Solossa, Marthinus; Rongalaha, Johan
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Vol. 2 No. 11 (2025): Januari
Publisher : Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpmba.v2i11.1938

Abstract

Pengabdian ini dilakukan dengan judul Sosialisasi Hukum Tentang Peran Kepala Kampung Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura, kegiatan yang dilakukan kepada mitra dikarenakan adanya kasus dari mitra tentang ketidakpahaman mengenai penyelesaian sengketa tanah adat dan kepada pihak siapa yang dapat membantu untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi oleh para pihak didalam kampung tersebut. Tujuannya untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan sengketa tanah adat masyarakat hukum adat dan untuk memberikan pemahaman dan pendampingan hukum kepada mitra tentang cara penyelesaian sengketa tanah adat didalam masyarakat hukum adat khususnya dalam hal ini peran kepala kampung dalam membantu para pihak yang bersengketa dan juga tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan cara penerapan IPTEKS melalui ceramah dan diskusi yang dilaksanakan pada hari sabtu, tanggal 20 juli 2024 yang dilaksanakan di Balai Kampung Asei Besar. Adapun luaran dari pengabdian ini adalah memberikan pemahaman kepada mitra tentang hal-hal yang menyebabkan sengketa tanah adat baik di kampung sendiri ataupun antara kampung yang satu dengan kampung yang lainnya dan melakukan pendampingan hukum kepada mitra untuk penyelesaian sengketa tanah adat didalam masyarakat hukum adat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penyuluhan Hukum Tentang Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Hak Atas Tanah Untuk Menjamin Kepastian Hukum di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura Palenewen, James Yoseph; Tanati, Daniel; Reumi, Frans; Reba, Yusak Elisa; Polontoh, Herry M.; Pelupessy, Eddy; Solossa, Marthinus; Rongalaha, Johan; Sahuleka, Onesimus; Katjong, Kadir
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 3, No 7 (2024): Oktober
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.14020346

Abstract

Pengabdian ini dilakukan dengan judul Penyuluhan Hukum Tentang Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Hak Atas Tanah Untuk Menjamin Kepastian Hukum Di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura, kegiatan yang dilakukan kepada mitra dikarenakan adanya kasus dari mitra tentang ketidakpahaman mengenai prosedur pembuatan sertifikat hak milik atas tanah sehingga dengan keahlian yang dimiliki pengabdi dapat melakukan penerapan IPTEKS tersebut guna agar mitra dapat mengetahui status kepemilikan tanah mereka dan cara pengurusan sertifikat hak milik atas tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura untuk menjamin kepastian hukum. Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan cara melalui ceramah dan diskusi yang dilaksanakan pada hari sabtu, tanggal 27 juli 2024 yang dilaksanakan di Balai Kampung Asei Besar. Kegiatan ini di awali dengan persiapan dan koordinasi, kemudian pemaparan materi dengan memberikan pengetahuan kepada mitra mengenai prosedur pengurusan sertifikat hak milik atas tanah. Adapun luaran dari pengabdian ini adalah memberikan pemahaman kepada mitra tentang status kepemilikan hak-hak atas tanah, pendaftaran tanah, prosedur pengurusan sertifikat hak milik atas tanah dan juga memberikan pendampingan hukum pra ajudikasi dalam proses pengurusan sertifikat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura. Selain itu juga target luaran berikutnya pengabdi akan publikasikan kegiatan ini kedalam jurnal nasional pengabdian masyarakat.