Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search
Journal : AL-Daulah

Hukum Sebagai Sistem Integrasi : Pertimbangan Nilai “Keperawanan” dalam Kasus Perkosaan Sastrawati, Nila
Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 1 No 1 (2012): (December)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v1i1.1464

Abstract

Pada dasarnya perkosaan adalah bentuk kekerasan primitive yang terjadi pada semua tingkatan masyarakat manapun dimana perempuan ditempatkan pada posisi korban. Demikian pula dengan persepsi masyarakat terhadap peristiwa pemerkosaan termasuk pandangan masyarakat terhadap korban perkosaan tersebut. Berbagai pandangan yang terdiri dari beberapa dugaan atau asumsi, seringkali perkosaan lebih merupakan semacam kutukan pada perempuan. Artinya, perempuan bukan hanya jadi korban fisik pelaku perkosaan tetapi kadangkala di aniaya secara publik. Pendapat di atas muncul karena saat orang diminta tanggapan mengenai kasus perkosaan, maka pertama- tama orang cenderung terlebih dahulu mengupas “siapa” korban perkosaan tersebut. Seorang korban biasanya oleh public dinilai kualitas personalnya lewat pertanyaan yang cenderung menghakimi seperti apakah “ia perempuan baik- baik” atau perempuan yang kurang lebih “pantas untuk diperkosa”
Simbolisme dalam Pencitraan Partai Politik Sastrawati, Nila
Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 4 No 1 (2015): (June)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v4i1.1499

Abstract

Simbol dan politik merupakan dua entitas yang tak dapat dipisahkan. Instrumen-insturmen yang digunakan dalam politik khususnya partai politik tidak terlepas dari symbol-simbol dengan pemaknaan yang disepakati sebagai makna yang melingkupi symbol yang dihadirkan. Simbol tampil dan hadir dengan sendirinya, tetapi dicitrakan menjadi entitas yang luar biasa sehingga mampu menjadi pemikat dalam  mencapai tujuan partai politik.
PERSONAL BRANDING DAN KEKUASAAN POLITIK DI KABUPATEN LUWU UTARA Sastrawati, Nila
Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 6 No 2 (2017): (December)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v6i2.4882

Abstract

Penelitian Personal Branding dan Kekuasaan Politik di Kabupaten Luwu Utara merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang berfokus pada Brand personality sangat terkait dengan modalitas yang dimiliki kontestan selain modalitas politik atau dukungan partai politik. Dalam memperoleh data penelitian, dilakukan wawancara terkait respon masyarakat terhadap personal branding yang dilakukan kontestan politik. Selain wawancara, studi dokumen khususnya penelitian terdahulu sangat membantu dalam melengkapi data yang dibutuhkan.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontestan politik sangat dipengaruhi modalitas dalam membangun brand personalitynya. Modalitas tersebut meliputi modalitas sosial, modalitas ekonomi, dan modalitas kultural. Modalitas sosial terkait dengan intensitas interaksi kontestan dengan konstituennya. Modalitas ekonomi terkait dengan kepemilikan. Asumsi yang terbangun dalam masyarakat bahwa calon pemimpin yang mapan memiliki peluang membantu masyarakat dengan mudah serta tidak menggantungkan kepentingan pada pihak sponsor. Kontestan yang membangun jaringan lebih besar dengan sponsor akan membagi kekuasaan berdasarkan besarnya cost atau biaya yang dikeluarkan. Modalitas kultural terkait dengan tindakan, prilaku dan latar belakang pendidikan.  Respon masyarakat terhadap personal branding yang ditawarkan masyarakat dapat dicermati dari; pertama, kecerdasan mengelola potensi wilayah yang dituangkan dalam visi dan misi unggulan. Kedua, kemampuan komunikasi dengan pendekatan humanis. Ketiga, kemampuan mengelola emosi konstituen khususnya bagi kalangan perempuan.
RELASI GENDER DALAM PENGAMBILAN KEBIJAKAN STRATEGIS PARTAI PADA PARTAI ISLAM Sastrawati, Nila
Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 2 No 1 (2013): (June)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v2i1.4897

Abstract

Sistem internal partai tidak terlepas dari relasi yang terbangun antara  identitas perempuan dan identitas laki-laki. Bryan menjelaskan bahwa dalam teori sosialisasi, perbedaan laki-laki dan perempuan dibentuk oleh variasi budaya, dan dalam analisis conversational menunjukkan perbedaan dalam pola gangguan percakapan antara laki-laki dan perempuan yang bermuatan penggunaan kekuatan. Di dalam organisasi dimana laki-laki dan perempuan memperjuangkan sebuah kekuasaan, komunikasi yang terjalin tetap mengandung muatan kekuasaan laki-laki. Dalam konteks ini, postmodernism menempatkan lakilaki dan perempuan dengan “ide identitas laki-laki yang plural” dan ide identitas perempuan yang plural”, bukan pada tataran “kesamaan laki-laki dan perempuan”.
SOMBAYYA RI GOWA: Studi atas Peraturan Daerah tentang Lembaga Adat Daerah Kabupaten Gowa Sastrawati, Nila
Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 7 No 2 (2018): (December)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v7i2.7339

Abstract

Studi ini bermaksud untuk mengungkap strategi negara (pemerintah) dalam mendelegitimasi kekuasaan tradisional di Kabupaten Gowa. Di samping itu, studi ini akan melacak secara historis bagaimana keabsahan kekuasaan dapat diakui secara kultural yang kemudian akan disandingkan dengan aspek legitimasi dari negara. Bagaimana keduanya ketika dipertemukan akan menjadi poin tersendiri untuk dieksplanasi agar dapat membongkar sejauhmana pengaruh Peraturan Daerah tentang Lembaga Adat Daerah (Perda LAD) dapat berpengaruh pada level bawah. Lahirnya Perda LAD di Kabupaten Gowa boleh dikatakan pengulangan sejarah di mana negara menghancurkan penguasa tradisonal untuk tunduk pada kekuasaan negara modern. Sekalipun tingkatannya berbeda dan pola yang digunakan juga berbeda, akan tetapi pembersihan sisa-sisa kekuasaan aristokrasi yang masih bercokol tidak terelakkan hingga hari ini. Kasus Kesultanan Yogyakarta adalah hal yang berbeda setelah mendapatkan pengakuan dari negara lewat undang-undang keistimewaan.
THE CONSTRUCTION OF POLITICAL SYMBOLICM OF INDIVIDUAL POLITICAL ACTION: CASE STUDY ANALYSIS IN THREE ISLAMIC BASED POLITICAL PARTIES IN GOWA DISTRICT Sastrawati, Nila
Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 8 No 1 (2019): (June)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v8i1.9434

Abstract

This paper is the research result that focuses on the construction of political symbols in encouraging individual political action in the United Development Party, the National Mandate Party, and the National Awakening Party in Gowa District. This research is a qualitative research, using the sociological phenomenology approach. The results shows that religious symbolism in the three Islamic-based political parties in Gowa encourage individual political actions in two ways, namely; objective and subjective realities of political parties, and objective and subjective realities of individuals towards their social environment