Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.587
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Komunikasi Hukum Ganesha Law Review Jurnal Komunitas Yustisia Berajah Journal Jurnal Locus Delicti JUDGE: Jurnal Hukum Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal SUTASOMA PESHUM
Komang Febrinayanti Dantes
Unknown Affiliation
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences

Published : 60 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 60 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) SEBAGAI TRANSNATIONAL CRIME Kadek Novi Darmayanti; Komang Febrinayanti Dantes; Si Ngurah Ardhya; Muhamad Jodi Setianto
Ganesha Law Review Vol. 4 No. 2 (2022): November
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/glr.v4i2.1425

Abstract

Human trafficking is one of the transnational crimes that is a threat to global security which is one type of transnational crime coupled with illicit drug trafficking, maritime piracy, arms smuggling, money laundering, terrorism, international banking crimes and cybercrimes. The forms of trafficking in persons are divided based on the purpose of delivery, based on the victim, and based on the form of exploitation. Because of the massiveness of this crime, the United Nations formulated a protocol called the Palermo Protocol. In Indonesia, there are also special regulations regarding the criminal act of trafficking in persons, namely Law Number 21 of 2007. Although there are already laws and regulations that regulate this crime, in fact it is still not able to provide a sense of justice as well as security and comfort for victims of the crime of trafficking in persons. Other legal protections are still needed for victims of this crime.
Strategi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Di Era Digitalisasi Dan Industri 4.0 I Gusti Ngurah Kesa Janardana; Komang Febrinayanti Dantes; Ni Ketut Sari Adnyani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4308

Abstract

Revolusi Industri 4.0 telah membawa dampak besar terhadap perubahan lanskap sosial, ekonomi, dan hukum, termasuk dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Transformasi digital dan kemajuan teknologi menciptakan peluang sekaligus tantangan dalam menjaga kepemilikan atas karya intelektual yang semakin kompleks dan tanpa batas fisik. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research) dengan menelaah berbagai literatur akademik, jurnal ilmiah, serta regulasi terkait HKI di era digital. Pembahasan dilakukan dalam empat fokus utama, yaitu: adaptasi hukum terhadap digitalisasi, tantangan dalam pengakuan bentuk baru HKI seperti NFT, perlindungan terhadap UMKM dan kekayaan komunal, serta strategi internasionalisasi dan kolaborasi lintas sektor. Temuan menunjukkan bahwa perlindungan HKI harus bersifat preventif, adaptif, dan progresif. Pembaruan regulasi, peningkatan literasi hukum, serta kolaborasi antar lembaga dan negara menjadi strategi penting dalam memperkuat sistem perlindungan HKI yang adil dan relevan. Disarankan agar pemerintah merumuskan kebijakan yang responsif terhadap inovasi dan memperkuat infrastruktur hukum digital nasional.
Analisis Perbandingan Hukum Adopsi Internasional Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia Dan Australia Komang Dinda Pebrina Putra; Komang Febrinayanti Dantes; I Gusti Ayu Apsari Hadi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4309

Abstract

Adopsi anak internasional merupakan salah satu bentuk pemenuhan hak anak atas pengasuhan dalam lingkungan keluarga yang layak, terutama bagi anak-anak yang tidak memiliki perlindungan orang tua secara memadai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan pengaturan hukum adopsi internasional antara Indonesia dan Australia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan hukum, dan pendekatan konseptual. Sumber data diperoleh melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan nasional dan konvensi internasional yang berlaku, seperti UU No. 35 Tahun 2014, PP No. 54 Tahun 2007, Adoption Act tiap negara bagian di Australia, dan Hague Convention on Intercountry Adoption. Hasil kajian menunjukkan bahwa Indonesia dan Australia sama-sama mengakui pentingnya kepentingan terbaik anak, namun memiliki perbedaan dalam aspek prosedural, kelembagaan, dan asas hukum. Indonesia mengatur lebih ketat melalui pengadilan dan instansi sosial, sedangkan Australia menekankan otoritas negara bagian dan standar internasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa harmonisasi antara hukum nasional dan hukum internasional menjadi kunci untuk menjamin legalitas dan perlindungan anak secara maksimal dalam praktik adopsi lintas negara.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG DITINJAU BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA (Studi Putusan Nomor 14/Pdt.g.s/2024/PN.sgr) Kadek Widya Puspayani; Ni Ketut Sari Adnyani; Komang Febrinayanti Dantes
Jurnal Locus Delicti Vol. 6 No. 2 (2025): Oktober, Jurnal Locus Delicti
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jld.v6i2.6878

Abstract

This study aims to analyze the judge's considerations and legal consequences in cases of breach of debt agreements based on Decision No. 14/Pdt.G.S/2024/PN.Sgr. The focus of the study is the conflict in normative interpretation between Article 1313 of the Civil Code, which allows for unilateral obligations, and Article 1320 of the Civil Code, which requires the agreement of both parties for a valid agreement. This study uses a normative legal approach with qualitative descriptive analysis techniques. The research findings indicate that judges consider a unilateral statement from the defendant as valid evidence of an agreement even though it was not signed by the plaintiff. The study also indicates that judges consider a unilateral statement from the defendant as the valid basis for a legally binding agreement, which is considered to have created legal uncertainty because it does not meet the principle of consensualism required by Article 1320 of the Civil Code. This finding emphasizes the need for harmonization of legal interpretation and clarity of the boundaries between obligations and agreements in the Civil Code. This has implications for legal uncertainty and has the potential to open up loopholes for contradictory legal interpretations in the future.
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK SKINCARE OVERCLAIM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Putu Mei Rianti Darminingsih; Komang Febrinayanti Dantes; I Gusti Ayu Apsari Hadi
Berajah Journal Vol. 5 No. 12 (2026): Berajah Journal
Publisher : CV. Lafadz Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47353/bj.v5i12.64

Abstract

The rapid growth of the skincare industry in Indonesia through e-commerce platforms has given rise to the practice of overclaim, namely excessive or misleading claims regarding product benefits or ingredients, which may harm consumers. This study aims to analyze legal protection for consumers against overclaim practices, as well as the responsibilities of business actors and the role of the National Agency of Drug and Food Control (BPOM). The research employs a normative juridical method with a statutory approach and a literature review. The results indicate that the Consumer Protection Law prohibits misleading information but does not specifically regulate overclaim practices. BPOM holds administrative authority; however, digital supervision remains weak. Consumer compensation may be pursued in both material and immaterial forms based on the Indonesian Civil Code. This study recommends revising the Consumer Protection Law, strengthening BPOM’s supervisory role, and enhancing consumer education. Synergy among the government, business actors, and society is essential to achieve a fair and responsible skincare industry.
Implementasi Sidang Keliling Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1b Berdasarkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Putri Sita Rohmadani; Komang Febrinayanti Dantes; I Gusti Ayu Apsari Hadi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4751

Abstract

Penelitian ini mengkaji implementasi sidang keliling di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB dalam kerangka asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagai bagian dari inovasi pelayanan publik di bidang peradilan, dengan menempatkan sidang keliling sebagai mekanisme persidangan yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan guna memperluas akses terhadap keadilan, khususnya bagi masyarakat yang secara geografis berada jauh dari wilayah yurisdiksi pengadilan maupun yang menghadapi keterbatasan ekonomi. Kajian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang menitikberatkan pada keterpaduan antara norma hukum dan realitas pelaksanaannya di lapangan, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dengan aparatur pengadilan, pengamatan langsung terhadap pelaksanaan sidang keliling, serta penelaahan dokumen-dokumen terkait. Fokus analisis diarahkan pada bagaimana prosedur persidangan dalam sidang keliling diterapkan, dampaknya terhadap efisiensi waktu penyelesaian perkara, serta implikasinya terhadap pengurangan beban biaya yang harus ditanggung oleh para pencari keadilan, terutama biaya transportasi dan akomodasi. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai aspek yang memengaruhi pelaksanaan sidang keliling, termasuk ketersediaan anggaran, jumlah dan kesiapan sumber daya manusia, serta kondisi teknis dan sarana prasarana di lokasi persidangan, sehingga memberikan gambaran komprehensif mengenai praktik sidang keliling di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB dalam konteks penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
TINJAUAN YURIDIS PENYIMPANAN MINUTA AKTA DALAM BENTUK ARSIP ELEKTRONIK Ramdani, Varda Oktavia; Komang Febrinayanti Dantes; I Gusti Ayu Apsari Hadi
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 07 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i07.2160

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memastikan peran dan tanggung jawab Notaris dalam pengarsipan elektronik risalah akta sebagai Protokol Notaris, serta untuk mengevaluasi validitas dan implikasi hukum dari digitalisasi risalah yang disimpan secara elektronik tersebut. Penelitian ini merupakan bentuk penelitian hukum normatif. Penelitian ini mencakup metodologi hukum dan konseptual. Data yang digunakan terdiri dari data sekunder yang berasal dari sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan materi hukum adalah analisis dokumen. Sumber materi hukum dijelaskan melalui prosedur deskripsi, interpretasi, evaluasi, dan argumentasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa peran dan tanggung jawab notaris dalam pengarsipan risalah akta sebagai protokol tidak secara eksplisit diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yang mengubah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Kedudukan Notaris. Tanggung jawab notaris atas risalah akta yang direkam secara elektronik terbatas hanya pada kehilangan atau kerusakan risalah tersebut dan pelestarian kerahasiaan data terkait risalah akta. Keabsahan risalah akta yang disimpan secara elektronik tidak diakui secara hukum karena tidak sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf g UUJN. Risalah akta yang disimpan secara elektronik tidak dapat diklasifikasikan sebagai akta otentik dan tidak memiliki kekuatan pembuktian akta privat, karena metode penyimpanannya tidak memenuhi kriteria keabsahan akta otentik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yang mengubah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Kedudukan Notaris.
Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 Terhadap Akuisisi Kepailitan pada Perseroan Terbatas (Studi Kasus Akuisisi PT Hardys Retailindo Oleh PT Arta Sedana Singaraja) Kadek Esa Pratiwi Ngurah Putri; Komang Febrinayanti Dantes; I Gusti Ayu Apsari Hadi
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 2: Februari 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i2.15332

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 terhadap praktik akuisisi perseroan terbatas yang berada dalam kondisi kepailitan, dengan studi kasus akuisisi PT Hardys Retailindo oleh PT Arta Sedana Singaraja. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif, yang mengkaji keterkaitan antara norma hukum yang berlaku (das sollen) dan fakta hukum di lapangan (das sein). Data diperoleh melalui wawancara, observasi non-partisipan, dan studi dokumen, dengan sumber data primer dan sekunder berupa peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh PT Arta Sedana Singaraja tidak memenuhi kualifikasi akuisisi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998, karena tidak adanya pengambilalihan saham dan tidak dipenuhinya prosedur formal akuisisi. Selain itu, dalam kondisi kepailitan, hukum kepailitan berlaku sebagai lex specialis yang membatasi kewenangan direksi dan menempatkan pengurusan harta pailit di bawah kurator. Oleh karena itu, tindakan tersebut harus dinilai sebagai pengalihan aset dalam rezim hukum kepailitan, bukan akuisisi yang sah. Penelitian ini juga menegaskan bahwa tanggung jawab utang tetap melekat pada PT Hardys Retailindo.
Implikasi Ketiadaan Kontrak Kerja terhadap Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pekerja Sektor Informal di Kabupaten Buleleng (Fokus Studi pada Bidang Jasa) Calvin Isaac Hokoyoku; Komang Febrinayanti Dantes; I Gusti Ayu Apsari Hadi
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 2: Februari 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i2.13645

Abstract

Penelitian ini berjudul “Implikasi Ketiadaan Perjanjian Kerja terhadap Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Pekerja Sektor Informal di Kabupaten Buleleng (Studi pada Bidang Jasa di Kecamatan Buleleng)”. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan socio-legal untuk mengkaji dampak ketiadaan perjanjian kerja tertulis terhadap perlindungan K3 bagi pekerja sektor informal. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan perjanjian kerja melemahkan posisi pekerja informal dalam memperoleh hak perlindungan keselamatan kerja, diperparah oleh faktor sosio-kultural yang menekankan hubungan kekeluargaan sehingga mengabaikan aspek hukum formal. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara norma hukum ketenagakerjaan dengan realitas sosial, serta menunjukkan lemahnya penerapan asas keadilan dalam hubungan keperdataan.
KEPASTIAN HUKUM ATAS TUMPANG TINDIH (OVERLAPPING) HAK KEPEMILIKAN ATAS TANAH DI TINJAU HUKUM POSITIF DI INDONESIA Ni Gusti Ayu Devina Kumalasari; Komang Febrinayanti Dantes; Ni Luh Wayan Yasmiati
Berajah Journal Vol. 6 No. 1 (2026): March
Publisher : CV. Lafadz Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47353/bj.v6i1.77

Abstract

There has been little research on the regulation and resolution of land ownership rights overlap, and the general people does not have a clear understanding of their legal status when it comes to Indonesia's land tenure system. The primary objective of this research is to ascertain whether or whether there is a clear legal framework addressing the issue of overlapping land ownership rights; the secondary objective is to examine, from a positive law standpoint, how such rights are regulated and resolved under Indonesian law. The primary objective of this research is to clarify some aspects of the Main Agrarian Law, Government Regulation 24 of 1997 on Land Registration, and any other relevant implementing regulations. Normative juridical study often makes use of conceptual analysis and legislative examination as its methodology. A thorough understanding of legal texts is achieved by qualitative research that employs primary, secondary, and tertiary sources. Inadequate public legal awareness, weak inter-agency coordination, mismatches between juridical and physical data, and a lack of certainty in the Indonesian land registration system all contribute to the reality of overlapping land ownership rights, according to the study. Legal procedures or mediation at the National Land Agency are examples of conventional methods for resolving disputes; nevertheless, the success of these methods relies heavily on the precision and thoroughness of the records maintained by the parties. As a result, we need to streamline the process of registering property, consolidate data from different sources, make the publicity principle more transparent, strengthen internal oversight, standardize regulations, and increase public access to legal education.
Co-Authors Abed Nego Tampubolon Ardhya, Si Ngurah Bunga Purnama Sihombing Calvin Isaac Hokoyoku Dewa Ayu Diah Ambarawati Dewa Gede Suardipa Usada Kramas Gde Otong Cucumandalin Halim Al Hafizh I Dewa Gede Herman Yudiawan I Gede Bagus Wira Adhitia Susanta I Gusti Ayu Apsari Hadi I Gusti Kade Agung Arka Yoga I Gusti Ngurah Ari Karuniawan I Gusti Ngurah Kesa Janardana I Made Dwitya Surya Nugraha I Made Lanang Sudarmayana I Made Yogi Darmawan I Nengah Suastika I Nyoman Tegar Seputra I Wayan Kertih I Wayan Lasmawan Ida Bagus Ariadi Rahadita K. Hendra Mahesa Kadek Dwi Elvitriana Kadek Esa Pratiwi Ngurah Putri Kadek Novi Darmayanti Kadek Rio Teguh Adnyana Kadek Widya Puspayani Ketut Sari Adnyani Komang Dandi Permana Yudha Komang Diah Prabawati Komang Dinda Pebrina Putra Lucky Rahul Ferdian Lughelsa Wiliang Nisandra Luh Putu Marchiella Andia Risty M.Si Drs. Ketut Sudiatmaka . Made Adi Pranasitha Dewi Made Krishna Dwipayana Aryawan Moh. Firman Amrulloh Muhamad Jodi Setianto Muhammad Kemal Fasya Ni Gusti Ayu Devina Kumalasari Ni Ketut Sari Adnyani Ni Komang Irma Adi Sukmaningsih Ni Komang Putri Sari Sunari Wangi Ni Luh Putu Lusi Ayupratiwi Ni Luh Wayan Yasmiati Ni Putu Ega Parwati Ni Putu Eva Pradnya Wulandari Ni Putu Rai Yuliartini Nova Eriza Suryani Br Manik Nur Widyas Junior Timbeng Oktha Wardi Purba Paulus Revel Gian Raditya Dheasaputra Putri Sita Rohmadani Putu Agus Rio Krisnawan Putu Artadi, Putu Cyntia Alika Paramitha Putu Mei Rianti Darminingsih Putu Riski Ananda Kusuma Putu Sinta Dewi Ramdani, Varda Oktavia Safira Shizuoka Suardana Sang Made Merta Widnyana Zelda Farah Ardiata