Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
6.373
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Komunikasi Hukum Ganesha Law Review Jurnal Komunitas Yustisia Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis Jurnal SUTASOMA
Komang Febrinayanti Dantes
Unknown Affiliation
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 51 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 51 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
IMPLEMENTASI ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA UMUM MELALUI SISTEM E-COURT DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS I B Nur Widyas Junior Timbeng; Komang Febrinayanti Dantes; Ni Ketut Sari Adnyani
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 6 No. 1 (2023): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v6i1.60322

Abstract

Penelitian ini ditujukan guna mengetahui dan menganalisa (1) implementasi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara perdata umum melalui sistem e-Court di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B dan (2) faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan e-Court dalam penyelesaian perkara perdata umum di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris yang memiliki sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian dilaksanakan di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen, observasi, dan wawancara. Teknik penentuan sampel menggunakan metode purposive sampling. Hasil penelitian yang diperoleh diolah dan dianalisa dengan analisis kualitatif. Adapun hasil peneltian ini adalah (1) Pengadilan Negeri Singaraja telah mengimplementasikan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan namun asas cepat belum terlaksana secara maksimal karena masih terdapat beberapa perkara perdata umum yang waktu penyelesaiannya melebihi 5 (lima) bulan sehingga melampaui ketentuan yang diatur pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014, sebagian besar meliputi perkara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dan (2) Pelaksanaan e-Court dalam penyelesaian perkara perdata umum dipengaruhi faktor pendukung dan penghambat yang terdiri dari internal pengadilan dan eksternal dari pihak yang berperkara. Implementasi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara perdata umum melalui e-Court di Pengadilan Negeri Singaraja beserta faktor-faktor yang mempengaruhi jika dikaitkan dengan teori efektivitas hukum yang dipaparkan oleh Lawrence M. Friedman dan Soerjono Soekanto belum berjalan secara efektif karena belum optimalnya struktur hukum, budaya hukum, beserta sarana dan fasilitas.
EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PASAL 20 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PEMINDAHAN DAN PENGHAPUSAN LOKASI PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN KOTA SINGARAJA Komang Diah Prabawati; Komang Febrinayanti Dantes; Ni Ketut Sari Adnyani
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 8 No. 1 (2025): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v8i1.91938

Abstract

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui dan menganalisis kesenjangan norma yang ditemukan dalam Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemindahan dan Penghapusan Lokasi Pedagang Kaki Lima di kawasan Kota Singaraja yang terindikasi dan telah melanggar aturan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris dengan penelitian yang bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan yakni sumber primer, dan sumber sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data dikumpulkan melalui studi dokumen, observasi, dan wawancara. Teknik pengumpulan sampel penelitian ini menggunakan teknik non probability purposive sampling. Teknik analisis data dalam penelitian ini dimulai dari reduksi data hingga interpretasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektifitas implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2015 khusunya Pasal 20 dikatakan belum efektif dikarenakan baik dari pihak pemerintah dan pihak PKL masih belum mampu menjalankan peraturan secara terintegrasi. Berkaca dari hal tersebut, maka komunikasi dari pemerintah hingga ke Desa Adat sangat diperlukan sehingga penegakan hukum dapat terlaksana secara efektif.
SANKSI TERHADAP PELAKU USAHA ROKOK TANPA PITA CUKAI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KABUPATEN BULELENG Putu Agus Rio Krisnawan; Komang Febrinayanti Dantes; I Dewa Gede Herman Yudiawan
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 6 No. 2 (2023): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v6i2.93192

Abstract

Fokus penelitian0ini adalah untuk0mengetahui dan menganalisa mengenai sanksi terhadap pelaku usaha rokok tanpa pita cukai 0Undang-Undang0No. 8 Tahun 19990tentang perlindungan konsumen,di Kabupaten Buleleng dan mengkaji hambatan yg dihadapi oleh pemerintah terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai di Kabupaten0Buleleng. Studi0ini menerapkan metode penelitian0hukum0empiris, khususnya pendekatan penelitian0deskriptif. Sumber daya hukum0primer, bahan hukum0sekunder, dan bahan hukum tersier adalah sumber data dan data yang digunakan, yang masing-masing terdiri dari data primer0dan sekunder. Analisis dokumen, teknik observasi, dan teknik wawancara adalah beberapa0teknik pengumpulan0data yang digunakan. Untuk pengambilan sampel, teknik pengambilan sampel nonprobabilitas digunakan, sementara pengambilan sampel purposive dan snowball digunakan untuk memilih subjek. Data juga dikumpulkan, diproses, dan dievaluasi secara kualitatif. Temuan menunjukan sanksi terhadap pelaku usaha rokok tanpa pita cukai 0Undang-Undang0No. 8 Tahun 19990tentang perlindungan konsumen,di Kabupaten Buleleng tidak0efektif karena masih ada warung yang menjual rokok tanpa pita cukai di Kabupaten Buleleng dan belum diberi sanksi. dan hambatan-hambatan yang dialami instansi terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai di Kabupaten Buleleng, ada kendala dari dalam dan dari luar instansi terkait.
ANALISIS YURIDIS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PALEMBANG NOMOR 28/PDT.G.S/2022) Kadek Dwi Elvitriana; Komang Febrinayanti Dantes; Ni Ketut Sari Adnyani
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 6 No. 2 (2023): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v6i2.93195

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 28/Pdt.G.S/2022 untuk memutus perkara wanprestasi antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan saudara Raden Satriyo dan Winda Sari berdasarkan syarat-syarat hukum, bukti - bukti, dan gugatan yang dilayangkan penggugat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan analisis deskriptif dengan teknik interpretatif dan argumentatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Data yang digunakan penulis yakni bahan hukum primer, sekunder, tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa majelis hakim menilai bahwa perjanjian yang dibuat merupakan sah dan penggugat berhasil membuktikan tergugat melakukan wanprestasi melalui bukti -bukti konkrit yang ada. Berdasarkan pertimbangan hakim maka perkara wanprestasi yang terjadi antara kedua belah pihak diputuskan menggunakan putusan verstek sebagian karena tidak seluruh gugatan atau pepitum yang diajukan oleh penggugat dapat dikabulkan akibat bukti yang kurang mendukung dalam beberapa gugatan.
KAJIAN YURIDIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2021 SEBAGAI MEKANISME PENETAPAN HAK ATAS TANAH TERLANTAR DI INDONESIA Putu Sinta Dewi; Komang Febrinayanti Dantes; I Dewa Gede Herman Yudiawan
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 6 No. 2 (2023): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v6i2.93196

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami, dan mengkaji mekanisme dan prosedur penetapan hak atas tanah terlantar dan implikasinya sebagai kepastian hukum bagi masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar telah mencakup beragam aspek mengenai penetapan hak atas tanah terlantar di Indonesia, namun terdapat kekosongan norma dikarenakan tidak memuat prosedur perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif dengan penggunaan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber data primer berupa peraturan perundang-undangan dan sumber data sekunder berupa literatur, penelitian, jurnal, dan skripsi yang terkait dengan mekanisme hak atas tanah terlantar. Penentuan narasumber dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yang dilakukan melalui penentuan narasumber berdasar tujuan tertentu. Data penelitian dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap segala sumber yang relevan yang kemudian dianalisis melalui analisis deskriptif kualitatif. Sebagai bentuk produk hukum yang menjamin kepastian hukum Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 bertujuan untuk melindungi masyarakat dalam konteks penguasaan dan pemanfaatan tanah.
IMPLEMENTASI PASAL 9C MAJELIS DESA ADAT NOMOR 04/KEP – PSM.IV/MDA – BALI/VIII/2023 ATAS HAK WARIS ANAK PEREMPUAN DI DESA ADAT LUMBANAN, SUKASADA Ni Luh Putu Lusi Ayupratiwi; Ni Ketut Sari Adnyani; Komang Febrinayanti Dantes
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 6 No. 2 (2023): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v6i2.93200

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Pelaksanaan Pasal 9C Majelis Desa Adat Nomor 04/KEP – PSM.IV/MDA – BALI/VIII/2023 atas hak waris anak perempuan di Desa Adat Lumbanan, Sukasada (2) Langkah strategis yang dijalankan oleh Desa Adat Lumbanan untuk meningkatkan perlindungan hak waris anak perempuan yang sesuai dengan Pasal 9C MajelisaDesa Adat Nomor 04/KEP – PSM.IV/MDA – BALI/VIII/2023. Metode penelitian yang digunakan ialah berupa metode penelitian yuridis empiris dengan bersifat deskriptif kualitatif. Adapun penelitian ini menggunakan teknik penelitian purposive sampling. Dalam penelitian ini yang menjadi objeknya adalah Keputusan Majelis Desa Adat Nomor 04/KEP – PSM.IV/MDA – BALI/VIII/2023. Sedangkan yang menjadi subjek dalam penelitan ini ialah Bendesa Adat Lumbanan, Kepala Lingkungan Desa Adat Lumbanan, Sekertaris Desa Adat Lumbanan, serta Masyarakat Adat Lumbanan. Teknik Studi Dokumen, Observasi, dan Interview atau Wawancara adalah teknik pengumpulan data dalam peneitian ini. Setelah pengumpulan data, maka akan diolah dan dianalisis oleh penulis menggunakan analisis kualitatif dengan menggunakan analisis data berupa evaluatif. Hasil penelitian menujukkan bahwa Keputusan Pasamuhan Agung IV sudah terimplementasi, namun belum sepenuhnya dikarenakan masayrakat Lumbanan masih memegang teguh lempeng ka purusa. Berdasarkan hal tersebut maka perlu adanya penyaluran dilaksanakan berupa penyaluran Keputusan Pasamuhan Agung IV ke setiap desa, megadakan sosialisasi secara teratur, menambahkan sanksi ke dalam Keputusan Pasamuhan Agung IV, dan merevisi awig – awig Desa Adat Lumbanan yang sesuai dengan Keputusan Pasamuhan Agung IV.
HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN (ASTRA) MENURUT PERSPEKTIF HUKUM WARIS ADAT BALI (STUDI KASUS DI DESA KALIBUKBUK KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG) Komang Dandi Permana Yudha; Ni Ketut Sari Adnyani; Komang Febrinayanti Dantes
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 7 No. 1 (2024): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v7i1.94159

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak waris anak luar kawin (Astra) menurut perspektif hukum waris adat Bali, dengan fokus pada penerapannya di Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Masalah utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana hak waris anak luar kawin diatur dalam sistem hukum waris adat Bali dan bagaimana penerapan serta pemahaman masyarakat setempat mengenai hak waris tersebut. Hukum waris adat Bali, yang bersifat patrilineal, sering kali membatasi hak waris anak luar kawin, terutama bagi anak yang tidak diakui secara sah oleh ayah biologisnya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan empiris normatif dengan studi kasus di Desa Kalibukbuk. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat, perangkat desa, serta masyarakat yang memiliki pengalaman atau pengetahuan terkait masalah waris. Selain itu, studi pustaka mengenai teori hukum waris adat Bali dan peraturan perundang-undangan yang relevan juga digunakan untuk mendalami permasalahan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dalam praktiknya, anak luar kawin di Desa Kalibukbuk sering kali menghadapi kesulitan dalam memperoleh hak waris dari ayah biologisnya karena pengakuan ayah terhadap anak tersebut tidak diakui secara formal dalam hukum adat Bali. Meskipun demikian, terdapat beberapa upaya masyarakat untuk memberikan perlindungan hak waris bagi anak luar kawin melalui kesepakatan adat dan pertimbangan kemanusiaan. Penelitian ini juga menemukan bahwa terdapat perbedaan pandangan antara generasi muda dan generasi tua di desa tersebut terkait dengan hak waris anak luar kawin, yang mencerminkan perubahan dalam interpretasi dan penerapan hukum waris adat Bali. Hukum waris adat Bali secara tradisional tidak memberikan hak waris yang setara bagi anak luar kawin, terdapat dinamika dalam penerapan dan penyesuaian hukum adat tersebut seiring dengan perkembangan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat Bali.
SANKSI TERHADAP PELAKU USAHA ROKOK TANPA PITA CUKAI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KABUPATEN BULELENG Putu Agus Rio Krisnawan; Komang Febrinayanti Dantes; I Dewa Gede Herman Yudiawan
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 7 No. 1 (2024): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v7i1.94162

Abstract

Fokus penelitian0ini adalah untuk0mengetahui dan menganalisa mengenai sanksi terhadap pelaku usaha rokok tanpa pita cukai 0Undang-Undang0No. 8 Tahun 19990tentang perlindungan konsumen,di Kabupaten Buleleng dan mengkaji hambatan yg dihadapi oleh pemerintah terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai di Kabupaten0Buleleng. Studi0ini menerapkan metode penelitian0hukum0empiris, khususnya pendekatan penelitian0deskriptif. Sumber daya hukum0primer, bahan hukum0sekunder, dan bahan hukum tersier adalah sumber data dan data yang digunakan, yang masing-masing terdiri dari data primer0dan sekunder. Analisis dokumen, teknik observasi, dan teknik wawancara adalah beberapa0teknik pengumpulan0data yang digunakan. Untuk pengambilan sampel, teknik pengambilan sampel nonprobabilitas digunakan, sementara pengambilan sampel purposive dan snowball digunakan untuk memilih subjek. Data juga dikumpulkan, diproses, dan dievaluasi secara kualitatif. Temuan menunjukan sanksi terhadap pelaku usaha rokok tanpa pita cukai 0Undang-Undang0No. 8 Tahun 19990tentang perlindungan konsumen,di Kabupaten Buleleng tidak0efektif karena masih ada warung yang menjual rokok tanpa pita cukai di Kabupaten Buleleng dan belum diberi sanksi. dan hambatan-hambatan yang dialami instansi terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai di Kabupaten Buleleng, ada kendala dari dalam dan dari luar instansi terkait.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM RESTRUKTURISASI UTANG PERUSAHAAN YANG DINYATAKKAN PAILIT MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA Abed Nego Tampubolon; I Wayan Lasmawan; Komang Febrinayanti Dantes
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 7 No. 3 (2024): November, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v7i3.94427

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pengaturan Hukum Terkait Restrukturisasi Utang Menurut Hukum Positif di Indonesia, (2) Perlindungan Hak Dan Kepentingan Kreditur Selama Proses Restrukturisasi Utang Dalam Perusahaan Yang Dinyatakan Pailit. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan dikarenakan penelitian ini ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka (bibliography study) terhadap bahan bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan nonhukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) perlu adanya pembaharuan hukum, khususnya mengatur mengenai restrukturisasi utang menurut Kepailitan dan PKPU di Indonesia dimana saat ini masih terdapat kekosongan norma mengenai pengaturan terhadap restrukturisasi dalam proses kepailitan dan PKPU. (2) Perlindungan hukum yang diberikan UU Kepailitan dan PKPU bagi kreditor salah satunva juga dengan adanva actio paulina vaitu memberikan hak kepada Kreditor untuk mengajukan pembatalan atas setiap tindakan hukum yang tidak diwajibkan dilakukan oleh Debitor.
ANALISIS YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH TANPA HAK OLEH PEMERINTAH (Studi Putusan Nomor 83/Pdt.G/2017/PN Sgr) Kadek Rio Teguh Adnyana; Komang Febrinayanti Dantes; Muhamad Jodi Setianto
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 7 No. 3 (2024): November, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v7i3.94429

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji serta menganalisis dua hal, yakni: (1) pertanggungjawaban hukum atas tindakan melawan hukum yang dilakukan pemerintah dalam sengketa kepemilikan tanah tanpa hak; dan (2) dasar pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara Nomor 83/Pdt.G/2017/PN Sgr. Kajian ini menerapkan pendekatan hukum normatif dengan metode konseptual dan telaah terhadap peraturan perundang-undangan. Data yang digunakan mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian mengungkap bahwa: (1) penguasaan tanah tanpa hak oleh pemerintah merupakan tindakan melawan hukum yang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum serta perlindungan atas hak atas tanah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan terkait; serta (2) dalam Putusan Nomor 83/Pdt.G/2017/PN Sgr, majelis hakim menimbang bukti yang ada dan melakukan analisis mendalam terhadap konflik norma antara kepentingan negara dengan hak kepemilikan individu. Putusan tersebut mencerminkan penerapan asas keadilan restoratif melalui mekanisme ganti rugi dan pengakuan status hukum atas tanah yang disengketakan, sehingga memberikan kepastian hukum kepada para pemilik tanah. Implikasi penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam penyempurnaan kebijakan pertanahan serta peningkatan perlindungan hukum atas hak atas tanah, sehingga penyelesaian sengketa pertanahan dapat dilakukan secara adil dan efektif.
Co-Authors Abed Nego Tampubolon Ardhya, Si Ngurah Bunga Purnama Sihombing Dewa Ayu Diah Ambarawati Dewa Gede Suardipa Usada Kramas Gde Otong Cucumandalin Halim Al Hafizh I Dewa Gede Herman Yudiawan I Gede Bagus Wira Adhitia Susanta I Gusti Ayu Apsari Hadi I Gusti Kade Agung Arka Yoga I Gusti Ngurah Ari Karuniawan I Made Dwitya Surya Nugraha I Made Lanang Sudarmayana I Made Yogi Darmawan I Nengah Suastika I Nyoman Tegar Seputra I Wayan Kertih I Wayan Lasmawan Ida Bagus Ariadi Rahadita K. Hendra Mahesa Kadek Dwi Elvitriana Kadek Novi Darmayanti Kadek Rio Teguh Adnyana Ketut Sari Adnyani Komang Dandi Permana Yudha Komang Diah Prabawati Lucky Rahul Ferdian Lughelsa Wiliang Nisandra Luh Putu Marchiella Andia Risty M.Si Drs. Ketut Sudiatmaka . Made Adi Pranasitha Dewi Made Krishna Dwipayana Aryawan Moh. Firman Amrulloh Muhamad Jodi Setianto Muhammad Kemal Fasya Ni Ketut Sari Adnyani Ni Komang Irma Adi Sukmaningsih Ni Komang Putri Sari Sunari Wangi Ni Luh Putu Lusi Ayupratiwi Ni Luh Wayan Yasmiati Ni Putu Ega Parwati Ni Putu Eva Pradnya Wulandari Ni Putu Rai Yuliartini Nova Eriza Suryani Br Manik Nur Widyas Junior Timbeng Oktha Wardi Purba Paulus Revel Gian Raditya Dheasaputra Putu Agus Rio Krisnawan Putu Artadi, Putu Cyntia Alika Paramitha Putu Riski Ananda Kusuma Putu Sinta Dewi Safira Shizuoka Suardana Sang Made Merta Widnyana Zelda Farah Ardiata