Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
6.373
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Komunikasi Hukum Ganesha Law Review Jurnal Komunitas Yustisia Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis Jurnal SUTASOMA
Komang Febrinayanti Dantes
Unknown Affiliation
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 51 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 51 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
IMPLEMENTASI PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PROSES PEMBUATAN AKTA NOTARIIL DAN AKTA PPAT DI KANTOR NOTARIS/PPAT RINA HARINDYAH Safira Shizuoka Suardana; Komang Febrinayanti Dantes; I Dewa Gede Herman Yudiawan
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 7 No. 3 (2024): November, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v7i3.94430

Abstract

Terdapat dua tujuan dilakukanya penelitian ini, yaitu: 1) untuk mengkaji penerapan asas kehati-hatian dalam pembuatan akta Notaris di Kantor Notaris/PPAT Rina Harindyah S. H.; dan 2) memperjelas status hukum akta notaris sehubungan dengan Pasal 15 ayat (1) UUJN, serta akta PPAT pada kantor yang sama. Metode penelitian hukum empiris diterapkan dalam penelitian ini, yang berfokus pada observasi dan analisis fakta-fakta sosial untuk memahami penerapan hukum dalam praktik. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama: dokumentasi, wawancara, dan observasi langsung. Data dan informasi tersebut bersumber dari gabungan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Notaris harus berhati-hati dan teliti sebelum menyelesaikan atau menandatangani suatu akta. Hal ini mencakup pemeriksaan menyeluruh terhadap semua fakta terkait dan pertimbangan yang adil dan obyektif terhadap kepentingan para pihak. Notaris wajib menerapkan keahlian hukumnya dalam segala pelayanannya, khususnya dalam pembuatan akta Notaris dan PPAT, dengan memastikan bahwa dokumen-dokumen tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Lebih lanjut, peran PPAT sebagai pejabat publik menjawab tuntutan masyarakat akan kepastian hukum terhadap berbagai perbuatan hukum terkait pertanahan. Menurut Peraturan Jabatan PPAT, PPAT merupakan satu-satunya pejabat yang berwenang membuat akta untuk perbuatan hukum tertentu yang berkaitan dengan pertanahan, sehingga memperkuat signifikansinya dalam kerangka hukum.
KEPASTIAN HUKUM TERHADAP DATA PENDAFTARAN TANAH PASCA KEBAKARAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG Ni Putu Eva Pradnya Wulandari; Komang Febrinayanti Dantes; Ni Luh Wayan Yasmiati
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 7 No. 3 (2024): November, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v7i3.94586

Abstract

Kepastian hukum terkait data pendaftaran tanah memiliki peranan penting bagi pemilik dalam memperoleh serta menjaga hak – haknya. Pada tahun 1999, terjadi insiden kebakaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng akibat aksi massa, yang berujung pada hilangnya seluruh dokumen penting. Peristiwa ini berdampak pada ketidakpastian hukum terhadap sertifikat tanah yang diterbitkan sebelum insiden tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek kepastian hukum dalam data pendaftaran tanah serta mengevaluasi langkah-langkah pemulihan data pertanahan setelah insiden kebakaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng. Dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris dan pendekatan deskriptif, penelitian ini menemukan bahwa pemulihan data dilakukan melalui pendataan ulang bagi masyarakat terdampak, yang kemudian diikuti dengan penerbitan sertifikat baru melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Namun, masyarakat menghadapi kendala dalam pemeliharaan data pendaftaran tanah, karena mereka harus terlebih dahulu melakukan pendaftaran tanah pertama kali sebelum dapat memperbarui atau memelihara data tersebut.
IMPLEMENTASI PASAL 33 HURUF B PERATURAN PRESIDEN NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DI DESA SUMBER KLAMPOK, KECAMATAN GEROKGAK, KABUPATEN BULELENG Putu Artadi,; Komang Febrinayanti Dantes; I Dewa Gede Herman Yudiawan
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 11 No 1 (2025): Februari, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article examines the implementation of Article 33 letter b of Presidential Regulation Number 62 of 2023 concerning the Acceleration of Agrarian Reform in Sumberklampok Village, Gerokgak District, Buleleng Regency. The focus is on the land certification program for transmigrant residents and the obstacles faced by the National Land Agency. The research method used is empirical legal research with a descriptive qualitative approach. The results show that the implementation was carried out through the Agrarian Reform Task Force (GTRA), with 94 land title certificates successfully issued, while 14 plots of land still face barriers due to beneficiary conflicts and unclear land status. This article recommends strengthening interagency coordination and expediting the legal status determination of land as a solution.
BETWEEN CULTURE AND REGULATIONS FOR WOMEN WORKERS IN THE TOURISM FUTURE Ketut Sari Adnyani; Ni Putu Ega Parwati; Komang Febrinayanti Dantes
Jurnal SUTASOMA (Science Teknologi Sosial Humaniora) Vol 3 No 2 (2025): Juni 2025
Publisher : Universitas Tabanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In accordance with Decree MUDP X/2010 which legitimizes women to be involved and play an active role like men in the public and domestic spheres. Socio-legal research, data in the form of legal documents and the results of in-depth interviews are then analyzed using various approaches (legal, theoretical and historical approaches) using inductive-deductive methods. The research results show that Bali Provincial Regulation 5 of 2020 accommodates the role of indigenous communities, including indigenous women, in managing Balinese cultural tourism, therefore Law Number 10 of 2009 is the only reference in managing Balinese cultural tourism. Meanwhile, for Balinese traditional communities, it is known that participation is not only regulated in Bali Provincial Regulation Number 4 of 2019 concerning traditional villages and awig-awig, but also in unwritten forms such as pararem pemahcah awig and perarem, ngele. The existence of indigenous women as public sector workers, namely in tourist villages, is not only found in actual texts, but in general they live their lives based on customary law which contains applicable values, principles and norms. Therefore, it is necessary to formulate tourism policies that accommodate the rights of women indigenous workers in the substance of more specific customary law as a source of gender responsiveness.
URGENSI PENGATURAN REKAM MEDIS ELEKTRONIK BAGI PASIEN ASING DI INDONESIA: UPAYA MENGISI KEKOSONGAN NORMA DALAM ERA WISATA MEDIS Ni Komang Irma Adi Sukmaningsih; Komang Febrinayanti Dantes; Putu Riski Ananda Kusuma; Ni Putu Ega Parwati
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 8 No. 2 (2025): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v8i2.102101

Abstract

Pengelolaan Rekam Medis Elektronik (RME) telah menjadi elemen penting dalam pelayanan kesehatan modern, khususnya dalam konteks wisata medis yang melibatkan pasien asing. Indonesia sebagai negara tujuan wisata medis belum memiliki regulasi spesifik yang mengatur perlindungan hukum terhadap data medis pasien asing dalam sistem RME. Kekosongan norma ini menimbulkan berbagai implikasi hukum, seperti ketidakpastian perlindungan data pribadi, lemahnya posisi hukum dalam sengketa lintas negara, serta terhambatnya kerjasama internasional di sektor kesehatan. Meskipun terdapat peraturan umum terkait RME dan perlindungan data, namun belum ada pengaturan yang mengakomodasi kebutuhan hukum lintas yurisdiksi. Kondisi ini berpotensi menghambat pertumbuhan wisata medis dan menurunkan daya saing Indonesia secara global. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang komprehensif, harmonis, dan responsif terhadap perkembangan teknologi dan tuntutan internasional.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM KEGIATAN JUAL BELI ONLINE OLEH TOKO PRADNYA PADA PLATFORM SHOPEE Nova Eriza Suryani Br Manik; Muhamad Jodi Setianto; Komang Febrinayanti Dantes
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 8 No. 2 (2025): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v8i2.102106

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen terkait pencantuman klausula eksonerasi dalam kegiatan jual beli online oleh Toko Pradnya pada platform shopee dan faktor penyebab pelaku usaha Toko Pradnya pada platform shopee mencantumkan klausula eksonerasi dalam transaksi jual beli online. Jenis penelitian yang dipakai merupakan penelitian hukum empiris dengan sifat deskriptif. Sampel ditentukan dengan non probability sampling dalam bentuk purposive sampling. Adapun teknik pengolahan data pada penelitian ini adalah dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan penelitian ini bisa disimpulkan bahwa dalam aturan Pasal 18 Ayat (1) UUPK, pelaku usaha Toko Pradnya pada platform shopee tidak diperbolehkan menggunakan klausula eksonerasi yang akan memberi kebebasan kepada pelaku usaha atas pertanggungjawaban terhadap kerugian konsumen atas kerusakan barang pada saat proses pengiriman. Dan yang menjadi faktor penyebab pelaku usaha Toko Pradnya pada platform shopee menggunakan klausula eksonerasi dalam kegiatan jual beli adalah faktor kebijakan dari pelaku usaha untuk menghindari konsumen yang memiliki itikad tidak baik, faktor pelaku usaha yang tidak bisa mengontrol cara barang ditangani pada saat proses pengiriman, faktor menghindari risiko kerugian, dan faktor kurangnya kesadaran hukum dari pelaku usaha terhadap larangan pencantuman klausula eksonerasi.
PENGATURAN SISTEM ELEKTRONIK DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) PERSEROAN TERBATAS YANG BERKEPASTIAN Komang Febrinayanti Dantes
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8 No 1 (2022): Februari
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v8i1.50941

Abstract

This study aims to determine and analyze the rules in the event of the General Meeting of Shareholders conducted electronically. Events in the General Meeting of Shareholders which are conducted using an electronic system where the shareholders cannot meet face-to-face directly, but face-to-face with the media provided by the institution providing the electronic GMS. This incident created a gap for shareholders to deny the results of the decision of the General Meeting of Shareholders electronically, because the electronic GMS was included in the category of a mere fact (circumstances) which was temporary. So it is very necessary to have strict rules regarding its implementation. The Financial Services Authority then issued the Financial Services Authority regulations POJK 15 and POJK 16 which can bridge and make the implementation of the GMS electronically based on law and are not easy to be denied as a legal act from the shareholders on the statement of their will. The shareholders in the electronic implementation of the GMS make a separate statement, fingerprint, and electronic signature which have been clearly regulated in the Information and Electronic Transaction Law Number 16 of 2019 on the amendments to Law Number 11 of 2008 and also refer to in Article 77 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
Collaborative Governance in Eradication of Drug Abuse and Distribution in Buleleng Regency Based on Tri Hita Karana Ni Ketut Sari Adnyani; I Gusti Ayu Apsari Hadi; Komang Febrinayanti Dantes
Jurnal SUTASOMA (Science Teknologi Sosial Humaniora) Vol 3 No 1 (2024): Desember 2024
Publisher : Universitas Tabanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58878/sutasoma.v3i1.347

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tingkat partisipasi pemerintah dan masyarakat dalam menanggapi praktik penyalahgunaan narkoba. Pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan perdagangan gelap (P4GN) di wilayah Singaraja di bawah kewenangan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Buleleng. . Survei BNN 2024, bahwa perdagangan narkoba di Provinsi Bali selama tiga tahun, 2022 terjadi ±200 kasus; Tahun 2021 ada ±214 kasus dan 2023 ada ±142 kasus dan berdasarkan data Satuan Narkotika Polres Buleleng pada tahun 2024, di Kabupaten Buleleng jumlah total kasus narkoba adalah ±289 kasus pada kategori pengedar dan pengguna, namun dilihat dari jumlah kasus yang terjadi, masih relatif tinggi dari penanganan perdagangan narkoba. Diperlukan survei kondisi peredaran narkoba yang akurat untuk mendapatkan penanganan pelaporan yang tepat dengan internalisasi nilai-nilai kearifan lokal Tri Hita Karana. Jenis penelitian yuridis empiris yang bersifat penelitian deskriptif. Informan ditentukan secara purposive, didukung dengan pelaksanaan Focus Group Discussion, Desa Adat Sangsit dan Desa Adat Bubunan dan Desa Adat Kalibukbuk menjadi contoh kawasan RNT di Kabupaten Buleleng dengan analisis SWOT. Pelaporan pengelolaan dan pengendalian data peredaran narkotika online kemudian diintegrasikan menggunakan sistem ahli diagnostik untuk merekomendasikan P4GN. Hasil analisis tersebut dapat memudahkan BNN Kabupaten Buleleng dalam merencanakan, mengecek dan memprogram kondisi peredaran narkotika secara berkala dan berkesinambungan.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGINGKARAN PERJANJIAN KERJASAMA (STUDI KASUS PADA WORLD TRAVEL MARKETING CO., LTD. KOREA KEPADA PT. CAMPUHAN AGUNG) I Made Dwitya Surya Nugraha; Komang Febrinayanti Dantes; Ni Ketut Sari Adnyani
Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis Vol 3 No 3 (2023): Juli, Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jih.v3i3.2592

Abstract

Cooperation agreement in dealing with Korean tourists in Bali made between World Travel Marketing, Co., Ltd. Korea with PT. Campuhan Agung as the basis of the legal relationship about the agreement that have been agreed, which give rise to rights and obligations for the parties. This study aims to review and analyze about: 1). defaults committed by foreign companies domiciled abroad against domestic companies, 2). legal force of the letter of cooperation agreement that has been noted (waarmerking) and recorded by a Notary, 3). legal consequences for the existence of default, 4). solution method of defaults. Furthermore, all information obtained from the source persons are studied and analyzed qualitatively. The research results show that there are elements that caused to be default, such as: an element of intentionality and / or element of negligence committed by Mr. Lee Kun Rok as Chairman of World Travel Marketing, Co., Ltd. Korea to be able getting much profits unilaterally and he did not want to pay agent fees to PT. Campuhan Agung in accordance with the content of the agreement letter that has been agreed. Agent fee is a right that must be accepted by PT. Campuhan Agung as compensation for providing to be able running tourism business protection to World Travel Marketing, Co., Ltd. Korea in Bali.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PEMANFAATAN JASA PARIWISATA SWING DI KECAMATAN TEGALLALANG, KABUPATEN GIANYAR I Made Yogi Darmawan; Si Ngurah Ardhya; Komang Febrinayanti Dantes
Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis Vol 3 No 3 (2023): Juli, Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jih.v3i3.2605

Abstract

The purpose of this study is to determine (1) the factors causing accidents from the legal perspective in the utilization of swing tourism services in Tegallalang District, Gianyar Regency, and (2) to find out how the implementation of provisions concerning the safety and security of tourists related to the use of swing tourism services in Tegallalang District, Gianyar Regency. The type of research used is empirical legal research with a descriptive research nature. The location of this research was conducted in Tegallalang District, Gianyar Regency. The data collection techniques used are by means of document studies, observations, and interviews. The sample determination technique used is the Non-Probability Sampling technique and the determination of the subject using Proposive Sampling. The technique of processing and analyzing data qualitatively. The results of the study show that (1) the factors causing accidents from the legal perspective in the utilization of swing tourism services in Tegallalang District, Gianyar Regency stem from the indifferent attitude of business actors and consumers in applying the applicable rules, but on the other hand, the lack of rules governing the SOP of the swing also increases the accident factor from using the service. Then (2) the implementation of provisions concerning the safety and security of tourists related to the use of swing tourism services in Tegallalang District, Gianyar Regency has not been fully implemented properly. Starting from the lack of legal substance, the structure that does not carry out tasks well to the legal culture of the community that is lacking in the ongoing swing tourism activities.
Co-Authors Abed Nego Tampubolon Ardhya, Si Ngurah Bunga Purnama Sihombing Dewa Ayu Diah Ambarawati Dewa Gede Suardipa Usada Kramas Gde Otong Cucumandalin Halim Al Hafizh I Dewa Gede Herman Yudiawan I Gede Bagus Wira Adhitia Susanta I Gusti Ayu Apsari Hadi I Gusti Kade Agung Arka Yoga I Gusti Ngurah Ari Karuniawan I Made Dwitya Surya Nugraha I Made Lanang Sudarmayana I Made Yogi Darmawan I Nengah Suastika I Nyoman Tegar Seputra I Wayan Kertih I Wayan Lasmawan Ida Bagus Ariadi Rahadita K. Hendra Mahesa Kadek Dwi Elvitriana Kadek Novi Darmayanti Kadek Rio Teguh Adnyana Ketut Sari Adnyani Komang Dandi Permana Yudha Komang Diah Prabawati Lucky Rahul Ferdian Lughelsa Wiliang Nisandra Luh Putu Marchiella Andia Risty M.Si Drs. Ketut Sudiatmaka . Made Adi Pranasitha Dewi Made Krishna Dwipayana Aryawan Moh. Firman Amrulloh Muhamad Jodi Setianto Muhammad Kemal Fasya Ni Ketut Sari Adnyani Ni Komang Irma Adi Sukmaningsih Ni Komang Putri Sari Sunari Wangi Ni Luh Putu Lusi Ayupratiwi Ni Luh Wayan Yasmiati Ni Putu Ega Parwati Ni Putu Eva Pradnya Wulandari Ni Putu Rai Yuliartini Nova Eriza Suryani Br Manik Nur Widyas Junior Timbeng Oktha Wardi Purba Paulus Revel Gian Raditya Dheasaputra Putu Agus Rio Krisnawan Putu Artadi, Putu Cyntia Alika Paramitha Putu Riski Ananda Kusuma Putu Sinta Dewi Safira Shizuoka Suardana Sang Made Merta Widnyana Zelda Farah Ardiata