Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.572
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Komunikasi Hukum Ganesha Law Review Jurnal Komunitas Yustisia Berajah Journal Jurnal Locus Delicti JUDGE: Jurnal Hukum Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal SUTASOMA Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan PESHUM Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Komang Febrinayanti Dantes
Unknown Affiliation
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences

Published : 68 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 68 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Regulasi Penggunaan Sistem Pembayaran Qris Pada Transaksi Bisnis Internasional Putu Agung Anditha Herlambang; Komang Febrinayanti Dantes; Ni Ketut Sari Adnyani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4768

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi sistem pembayaran global, khususnya dalam konteks perdagangan lintas negara. Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), sebagai sistem pembayaran digital yang diinisiasi oleh Bank Indonesia, tidak hanya dirancang untuk mendukung transaksi domestik, tetapi juga mulai diarahkan ke ranah internasional melalui kerja sama bilateral dan regional, terutama di kawasan ASEAN. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis regulasi penggunaan QRIS dalam transaksi bisnis internasional dari perspektif hukum bisnis serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum internasional dan standar sistem pembayaran global. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif, kajian ini berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan nasional, instrumen hukum internasional, serta literatur akademik terkait sistem pembayaran lintas negara. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa terdapat berbagai tantangan hukum dan kelembagaan dalam implementasi QRIS internasional, di antaranya adalah fragmentasi regulasi, perlindungan konsumen lintas yurisdiksi, keamanan data pribadi, dan ketidakharmonisan otorisasi kelembagaan. Selain itu, QRIS juga perlu menyesuaikan diri dengan standar internasional seperti eIDAS Regulation, prinsip non-diskriminasi, interoperabilitas sistem terbuka, serta prinsip data localization sebagai bagian dari kedaulatan digital. QRIS memiliki potensi besar untuk menjadi bagian dari infrastruktur sistem pembayaran global yang inklusif dan efisien, asalkan pengembangan regulasinya diarahkan pada harmonisasi dengan prinsip hukum bisnis internasional, penyusunan mekanisme penyelesaian sengketa lintas negara, dan penguatan kerja sama kelembagaan antarnegara. Dengan pengaturan hukum yang adaptif dan akomodatif, QRIS tidak hanya akan mendukung transaksi lintas batas yang legal dan aman, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem keuangan digital global.
Tinjauan Yuridis Terkait Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Pengiriman J&T Cargo Terhadap Kerugian Konsumen Akibat Adanya Pencantuman Klausula Eksonerasi: Studi Putusan Pengadilan Nomor: 62/Pdt.Sus-Bpsk/2023/Pn.Mkd Kadek Sri Indriyani; Ni Ketut Sari Adnyani; Komang Febrinayanti Dantes
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4902

Abstract

Klausula Eksonerasi merupakan ketentuan dalam perjanjian baku yang membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak dalam kontrak. Kajian penelitian berikut bertujuan guna (1) mengetahui tanggung jawab yang diberikan Perusahaan J&T Cargo terkait kerugian yang dialami konsumen akibat adanya pencantuman klausula eksonerasi, dan (2) menganalisis dasar pertimbangan Hakim pada Putusan Pengadilan Nomor: 62/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN.Mkd. Dengan begitu, kajian penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif melalui studi putusan pengadilan terkait tanggung jawab pelaku usaha akibat adanya pencantuman klausula eksonerasi yang merugikan konsumen, dengan menggunakan teknik deskriptif. Jenis pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual, kemudian didukung dengan teknik kepustakaan (library research) serta studi dokumen putusan pengadilan dan menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini yakni 1) kegagalan pelaku usaha dalam memenuhi tanggung jawab hukum sebagai penyedia jasa dan ganti kerugian yang tidak dilakukan secara penuh sesuai undang-undang yang berlaku. Selanjutnya 2) dalam perkara ini, pertimbangan hakim terbatas secara prosedural dan tidak menembus substansi perlindungan konsumen yang dirugikan, sehingga keadilan substantif bagi konsumen tidak tercapai, dan hukum justru terkesan melindungi pelaku usaha yang lalai
Analisis Yuridis Kedudukan Anak Perempuan Sebagai Ahli Waris Di Adat Batak Toba Setelah Adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 573 K/Pdt/2017 mario silitonga; Ni ketut sari adnyani; Komang febrinayanti dantes
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5461

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris dalam hukum adat Batak Toba setelah adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 573 K/Pdt/2017. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara tradisional, sistem pewarisan dalam masyarakat Batak Toba menganut sistem patrilineal yang menempatkan anak laki-laki sebagai ahli waris utama, sedangkan anak perempuan tidak memperoleh bagian yang setara. Namun, melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 573 K/Pdt/2017, terjadi perkembangan yuridis yang memberikan pengakuan terhadap hak anak perempuan sebagai ahli waris berdasarkan hubungan darah dan prinsip keadilan. Meskipun demikian, implementasi putusan tersebut dalam masyarakat masih menghadapi kendala akibat kuatnya pengaruh nilai-nilai adat serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap perkembangan hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional guna mewujudkan keadilan dan kesetaraan dalam sistem pewarisan.
Analisis Perjanjian Sewa-Menyewa Tanah Seumur Hidup Sebagai Upaya Penyelundupan Hukum Terhadap Penguasaan Hak Atas Tanah Oleh Warga Negara Asing : (Studi Putusan Nomor 112/Pdt.G/2016/PN Gin) Kadek Oktavianiasih; Komang Febrinayanti Dantes; Ni Ketut Sari Adnyani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5538

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 112/Pdt.G/2016/PN Gin, serta akibat hukum perjanjian sewa-menyewa seumur hidup sebagai bentuk penyelundupan hukum terhadap penguasaan hak atas tanah oleh warga negara asing. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam putusan, menilai bahwa perjanjian sewa-menyewa seumur hidup yang disertai pengalihan hak kepada warga negara asing tidak dapat dibenarkan secara hukum. Perjanjian tersebut tidak memenuhi hakikat perjanjian sewa-menyewa sebagaimana diatur dalam Pasal 1548 KUHPerdata, karena tidak mencerminkan sifat sementara dan tidak memberikan kepastian mengenai jangka waktu berakhirnya perjanjian. Selain itu, pengalihan hak atas tanah secara tidak langsung kepada warga negara asing dengan menyelundupkan nominee di dalam perjanjian sewa-menyewa, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (2) UUPA. Akibat hukum atas perjanjian sewa-menyewa seumur hidup sebagai upaya penyelundupan hukum adalah perjanjian dinyatakan batal demi hukum karena mengandung sebab yang terlarang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. sehingga perjanjian sewa-menyewa dapat dianggap tidak pernah ada sejak awal, tidak menimbulkan hubungan hukum yang sah, seluruh hak dan kewajiban para pihak menjadi hapus, serta penguasaan hak atas tanah dikembalikan kepada pemilik yang sah.
Perspektif Hukum Teknologi Informasi dan Ham pada Fenomena Buzzer Politik di Media Sosial Ni Komang Githa Chandra Dew; Komang Febrinayanti Dantes; Ni Ketut Sari Adnyani
Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan Vol. 3 No. 2 (2026): Mei: Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/desentralisasi.v3i2.1630

Abstract

This study aimsmto examineiin depthvthe perspective of information technology law and human rights on the phenomenon of political buzzers on social media within the context of digital development in the era of globalization. This research is motivated by the rapid advancement of information technology, which has brought significant changes in various aspects of society, including the political sphere that increasingly utilizes social media as a means of communication and information dissemination. The phenomenon of political buzzers has become a controversial issue, particularly during election periods, as it is often associated with the spread of inaccurate information, defamation, hate speech, and the manipulation of public opinion that may harm society and disrupt social stability. This study employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The results indicate that political buzzers generally operate under the justification of freedom of expression as part of human rights. However, such freedom is not absolute and must be limited to prevent violations of others' rights and to maintain public order. In this regard, information technology law in Indonesia, particularly through regulations governing digital activities, plays an important role in controlling deviant buzzer practices. Nevertheless, the absence of specific regulations explicitly governing political buzzers has resulted in less optimal law enforcement. Therefore, strengthening regulations and increasing public awareness in the wise use of social media are necessary to create a healthy, responsible, and sustainable digital ecosystem.
Rekonstruksi Kedudukan Ahli Waris Anak Angkat: Mengisi Kekosongan Norma Hukum Waris Nasional Berbasis Keadilan Substantif I Dewa Ketut Wahyu Dwikarna; Komang Febrinayanti Dantes
Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 4 No. 2 (2026): Mei : Jurnal Pendidikan, Bahasa dan Budaya
Publisher : International Forum of Researchers and Lecturers

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v4i2.6187

Abstract

This study examines the legal uncertainty regarding the status of adopted children as heirs within Indonesia’s pluralistic national inheritance legal system. The Civil Inheritance Law (KUH Perdata), Islamic Inheritance Law (KHI), and Customary Inheritance Law each regulate adopted children differently and incompletely, thereby creating a legal vacuum. that harms adopted children socially and emotionally. This study aims to analyze the weaknesses of these three legal systems and formulate a reconstruction of the status of adopted children based on substantive justice. Using a normative approach and the theories of legal reconstruction, substantive justice, and legal certainty, this study finds that reconstruction can be achieved through strengthening the mandatory will (wasiat wajibah), revising Article 209 of the KHI, and codifying and unifying national inheritance law through an Omnibus Law model. The parameters of justice used include the best interests of the child, public welfare, and non-discrimination. In conclusion, the reconstruction of the status of adopted children as heirs is urgently needed to fill the gaps in national inheritance law in a just manner.
Penanganan Sengketa Bisnis Rental Kendaraan di Bali: Evaluasi Urgensi Legalitas Wna dan Kepatuhan Visa I Gede Wisnu Darma Suta; Ni Ketut Sari Adnyani; Komang Febrinayanti Dantes
Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara Vol. 3 No. 3 (2026): Mei: Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara
Publisher : Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/hukum.v3i3.1015

Abstract

This study examines the urgency of foreign nationals' (WNA) legal status and visa compliance in the vehicle rental business in Bali, as well as its impact on business disputes involving local entrepreneurs. The increasing number of international tourists visiting Bali has spurred the growth of vehicle rental services, yet it has also given rise to illegal practices by foreign nationals such as misuse of tourist visas for commercial purposes, tax evasion, and unfair business competition. This research adopts a normative juridical method using statute, conceptual, and case approaches, referring to key legal documents including Law No. 6 of 2011 on Immigration, Law No. 6 of 2023 on Manpower, Ministerial Regulation No. 21 of 2016, and Bali Regional Regulation No. 5 of 2016 on Tour Guiding. The findings highlight the vulnerability of rental contracts under Article 1548 of the Indonesian Civil Code, risks of breach of contract, and widespread violations of the Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) system, the penalties of which are imposed on rental owners. Nationality disparities and weak immigration oversight further undermine the effectiveness of law enforcement. This study concludes that legal protection for local business actors relies heavily on the legal clarity of WNA status, the appropriateness of 1 visa categories, and strong inter-agency coordination. The novelty of this research lies in integrating legal analysis of WNA legitimacy with a dispute resolution framework specific to the vehicle rental sector in Bali’s tourism landscape a perspective that has been largely overlooked in prior studies. The recommendations include strengthening rental contracts, enhancing coordinated supervisory mechanisms, and harmonizing civil and criminal law to establish a stronger deterrent effect.
Tinjauan Yuridis Akibat Hukum dalam Perbuatan Wanprestasi Perjanjian Pinjam Meminjam Uang : Studi Putusan PN Denpasar NO. 1302/PDT.G/2024/PN DPS Ni Luh Yossi Shuartini Millenia; Komang Febrinayanti Dantes; Ni Komang Irma Adi Sukmaningsih
Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA Vol. 4 No. 2 (2026): Juni: Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/birokrasi.v4i2.2531

Abstract

The term "breach of contract" in contract law refers to a breach of promise. Discussions of breach of contract, both in doctrine and jurisprudence, are usually associated with a statement of negligence by the debtor, where the debtor has failed to properly fulfill their contractual obligations, and the debtor is at fault. It must be acknowledged that a breach of contract, or breach of promise, already involves bad faith on the part of the party failing to fulfill their promise. The meaning of "breach of contract" in banking law relates to the occurrence of problem loans at banks, which cause the loan to become non-performing. This is usually due to the debtor or customer not paying by the previously agreed payment date. The existence of a breach of contract is inseparable from the existence of a credit agreement. Whether a debtor is in default cannot be determined simply because there are efforts to rescue loans that have entered a problematic stage. The beginning of a violation of an agreement or default due to someone not being paid, in meeting the credit rescue standards at the bank, usually efforts are made such as Rescheduling, Reconditioning, Restructuring, through this rescue, the debtor is given the opportunity to lose his business, so the concept of default in BW and the Banking Law must be measured through the performance given, in both regulations, then from there the concept of problem credit can be classified. This banking regulation can be said to be a default, the comparison of this concept is the discussion in this thesis.
Co-Authors Abed Nego Tampubolon Ardhya, Si Ngurah Bunga Purnama Sihombing Calvin Isaac Hokoyoku Dewa Ayu Diah Ambarawati Dewa Gede Suardipa Usada Kramas Gde Otong Cucumandalin Halim Al Hafizh I Dewa Gede Herman Yudiawan I Dewa Ketut Wahyu Dwikarna I Gede Bagus Wira Adhitia Susanta I Gede Wisnu Darma Suta I Gusti Ayu Apsari Hadi I Gusti Kade Agung Arka Yoga I Gusti Ngurah Ari Karuniawan I Gusti Ngurah Kesa Janardana I Made Dwitya Surya Nugraha I Made Lanang Sudarmayana I Made Yogi Darmawan I Nengah Suastika I Nyoman Tegar Seputra I Wayan Kertih I Wayan Lasmawan Ida Bagus Ariadi Rahadita K. Hendra Mahesa Kadek Dwi Elvitriana Kadek Esa Pratiwi Ngurah Putri Kadek Novi Darmayanti Kadek Oktavianiasih Kadek Rio Teguh Adnyana Kadek Sri Indriyani Kadek Widya Puspayani Ketut Sari Adnyani Komang Dandi Permana Yudha Komang Diah Prabawati Komang Dinda Pebrina Putra Lucky Rahul Ferdian Lughelsa Wiliang Nisandra Luh Putu Marchiella Andia Risty M.Si Drs. Ketut Sudiatmaka . Made Adi Pranasitha Dewi Made Krishna Dwipayana Aryawan mario silitonga Moh. Firman Amrulloh Muhamad Jodi Setianto Muhammad Kemal Fasya Ni Ketut Sari Adnyani Ni Ketut Sugi Harta Nadi Agustina Putri Ni Komang Githa Chandra Dew Ni Komang Irma Adi Sukmaningsih Ni Komang Putri Sari Sunari Wangi Ni Luh Putu Lusi Ayupratiwi Ni Luh Wayan Yasmiati Ni Luh Yossi Shuartini Millenia Ni Putu Ega Parwati Ni Putu Eva Pradnya Wulandari Ni Putu Rai Yuliartini Nova Eriza Suryani Br Manik Nur Widyas Junior Timbeng Oktha Wardi Purba Paulus Revel Gian Raditya Dheasaputra Putri Sita Rohmadani Putu Agung Anditha Herlambang Putu Agus Rio Krisnawan Putu Artadi, Putu Cyntia Alika Paramitha Putu Mei Rianti Darminingsih Putu Riski Ananda Kusuma Putu Sinta Dewi Ramdani, Varda Oktavia Safira Shizuoka Suardana Sang Made Merta Widnyana Zelda Farah Ardiata