Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK Lhiiyawati Molamahu; Rahmatia Pakaya; Juriko Abdussamad
Jambura Journal of Administration and Public Service Vol 6, No 2 (2026): Volume 6 Nomor 2 April 2026
Publisher : Gorontalo State University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37479/jjaps.v6i2.38552

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran pemerintah desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) serta mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemerintah desa memiliki peran strategis dalam menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan supremasi hukum. Namun, terdapat berbagai kendala seperti keterbatasan kapasitas aparatur, rendahnya partisipasi masyarakat, serta lemahnya sistem pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas aparatur desa, penguatan partisipasi masyarakat, serta optimalisasi sistem pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik.
Public Value Creation sebagai Penggerak Transformasi Pelayanan Publik Kontemporer Sri Yulianty Mozin; Romy Tantu; Rahmatia Pakaya; Alexander H. Badjuka
Parlementer : Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik Vol. 3 No. 1 (2026): Maret: Parlementer : Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/parlementer.v3i1.1599

Abstract

The transformation of public services has become a key priority in public administration reform, driven by growing public demands for government services that are more responsive, transparent, and oriented toward the public interest. In this context, the concept of Public Value Creation has emerged as an approach that emphasizes the creation of social value as the primary objective of public service delivery. This study aims to analyze the role of Public Value Creation as a conceptual framework in public service transformation oriented toward the public interest. The study employs a qualitative approach through a literature review, examining various relevant academic sources on public value theory, contemporary public administration, and public service transformation. The findings indicate that Public Value Creation plays a role in driving a paradigm shift in public service from an administrative bureaucratic orientation toward service focused on creating social benefits for the community. This approach also strengthens a community-centered service orientation, fosters collaboration between the government and various stakeholders, and supports public service innovation, including through the utilization of digital technology. The implications of this research suggest that the concept of public value can serve as a conceptual foundation for the government in designing more inclusive public service policies and innovations  
Implementasi Reformasi Birokrasi Pada Tata Pelaksanaan Layanan Publik Di Kabupaten Bone Bolango: Implementation of Bureaucratic Reform in Public Service Delivery in Bone Bolango Regency Sri Yulianty Mozin; Rahmatia Pakaya; Mohamad Iqshal Botutihe; Tiara Kasih Salihi; Irmawati Aripin; Muhammad Fajri Sulhandi
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - November 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i11.9220

Abstract

Reformasi birokrasi merupakan salah satu strategi utama dalam meningkatkan kualitas tata pelaksanaan layanan publik di Indonesia. Kabupaten Bone Bolango sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Gorontalo menghadapi tantangan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi reformasi birokrasi pada tata pelaksanaan layanan publik di Kabupaten Bone Bolango. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi literatur dan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi reformasi birokrasi di Bone Bolango telah berjalan melalui penyederhanaan prosedur, pemanfaatan teknologi informasi, dan peningkatan kompetensi aparatur. Namun, tantangan masih muncul berupa keterbatasan sumber daya manusia, resistensi perubahan, serta kurangnya optimalisasi sistem pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih adaptif dan inovatif agar tujuan reformasi birokrasi dapat tercapai secara maksimal.
Program Strategis Reformasi Birokrasi Sebagai Upaya Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Di Indonesia: Strategic Bureaucratic Reform Program as an Effort to Transform Governance in Indonesia Sri Yulianty Mozin; Rahmatia Pakaya; Nadila Liputo; Zaskia Shalwa Lawani; Fatralisa D. Pulanding; Rini Ramadhani; Rizky Ayulia Sari
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - November 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i11.9250

Abstract

Reformasi birokrasi merupakan langkah strategis dalam membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara konseptual program strategis reformasi birokrasi sebagai upaya transformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia, dengan penekanan pada penguatan kompetensi aparatur sipil negara dan digitalisasi pelayanan publik. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi literatur yang menelaah berbagai sumber sekunder seperti dokumen kebijakan, artikel ilmiah, laporan penelitian, dan peraturan perundangan terkait reformasi birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi birokrasi di Indonesia telah mengarah pada perubahan paradigma dari pola kerja administratif menuju tata kelola berbasis kinerja yang memanfaatkan teknologi digital melalui implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Program strategis reformasi birokrasi berperan penting dalam membangun birokrasi yang profesional, adaptif, dan akuntabel, serta mendorong integrasi kebijakan lintas sektor untuk mewujudkan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan partisipatif. Namun, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, kesenjangan infrastruktur digital, dan resistensi budaya birokrasi terhadap perubahan. Implikasi dari penelitian ini menegaskan pentingnya kepemimpinan digital, evaluasi berbasis hasil, serta pemerataan literasi teknologi sebagai kunci keberhasilan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang modern, inovatif, dan berkelanjutan.
Kelembagaan Pemerintahan Di Era Smart Governance: Strategi Reformasi Menuju Pelayanan Publik Berbasis Teknologi: Government Institutions in the Smart Governance Era: Reform Strategies Towards Technology-Based Public Services Sri Yulianty Mozin; Rahmatia Pakaya; Maya Anggraini; Ni Made Amanda; Dea Ayu Lestari; Moh Prayuda Sampara; Astri Hasniyantri Lanio
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - November 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i11.9317

Abstract

Studi ini menekankan pada strategi reformasi institusi pemerintahan di Indonesia untuk memenuhi tuntutan era smart governance yang mengutamakan peningkatan pelayanan publik melalui teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Makna studi ini terletak pada pentingnya reformasi birokrasi agar dapat menyesuaikan diri dengan kemajuan digital yang mendorong terbentuknya pengelolaan pemerintahan yang terbuka, efisien, dan melibatkan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kebijakan dan praktik reformasi institusi dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan digital. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan tinjauan pustaka mengenai kebijakan nasional, artikel ilmiah, dan laporan penelitian yang terkait. Analisis menunjukkan bahwa inisiatif seperti Sistem Pemerintahan Elektronik (SPBE), e-Government, dan kota cerdas terbukti meningkatkan efisiensi administrasi, transparansi informasi, serta partisipasi masyarakat. Walaupun demikian, proses reformasi tetap menghadapi tantangan seperti kesenjangan infrastruktur digital, rendahnya literasi teknologi pegawai, fragmentasi regulasi, dan penolakan budaya birokrasi. Penelitian ini menyatakan bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengintegrasian sistem informasi antar lembaga, peremajaan regulasi yang fleksibel, serta pengembangan budaya inovasi merupakan langkah strategis menuju birokrasi yang responsif dan berfokus pada pelayanan publik digital yang berkelanjutan.
Perubahan Pola Pikir Dan Budaya Kerja ASN Dalam Era Digitalisasi Reformasi Birokrasi Di Indonesia: Changes in the Mindset and Work Culture of Civil Servants in the Era of Digitalization of Bureaucratic Reform in Indonesia Sri Yulianty Mozin; Rahmatia Pakaya; Fardan Rumampuk; Fatmawati Latif; Utami Septiyani Dumbela; Adam Abas; Nurul Nazwa Noho
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - November 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i11.9319

Abstract

Reformasi birokrasi adalah upaya sistematis dan menyeluruh untuk menciptakan tata k elola pemerintahan yang baik, bersih, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik. Fokus penelitian ini adalah reformasi pada bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur. Temuan utama membahas tiga aspek kunci: (1) Penerapan Sistem Merit dalam seleksi jabatan tinggi ASN yang berprinsip kompetisi terbuka dan adil, meski masih berpotensi terkena intervensi politik pada tahap akhir; (2) Pergantian sistem penilaian kinerja dari DP3 ke Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang lebih terukur, namun implementasinya masih dihantui pola pikir lama yang menjadikannya sekadar formalitas; serta (3) Pengenalan Manajemen Talenta sebagai strategi untuk menyiapkan calon pemimpin masa depan yang kompeten. Disimpulkan bahwa tantangan terbesar reformasi birokrasi SDM bukan hanya pada aspek struktural, tetapi lebih pada perubahan budaya kerja (culture set) dan pola pikir (mindset) aparatur untuk sepenuhnya mengadopsi nilai-nilai meritokrasi, profesionalisme, dan akuntabilitas.
Reformasi Birokrasi SDM Aparatur; Kinerja ASN Dalam Reformasi Birokrasi (Studi Kasus Bandung): Bureaucratic Reform of Human Resources and Civil Servants; Civil Servant Performance in Bureaucratic Reform (Bandung Case Study) Sri Yulianty Mozin; Rahmatia Pakaya; Dwi Sasmindar; Nurferawati Ntelu; Hadidjah Hasan; Vanda Imelda Patuti; Zubaidah Mahmud
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - November 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i11.9358

Abstract

Reformasi birokrasi di Indonesia menekankan peningkatan kinerja aparatur sipil negara (ASN) sebagai dasar terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Kota Bandung menjadi contoh nyata melalui kepemimpinan adaptif, inovasi digital, serta pembenahan manajemen sumber daya manusia aparatur. Artikel ini, yang disusun berdasarkan kajian literatur, menelaah kinerja ASN dalam konteks reformasi birokrasi dengan fokus pada kepemimpinan, kompetensi individu, dan manajemen talenta. Hasil kajian menunjukkan bahwa kemajuan reformasi birokrasi di Bandung banyak dipengaruhi oleh kepemimpinan inovatif serta pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan publik yang meningkatkan efisiensi dan responsivitas. Namun, masih terdapat berbagai tantangan seperti rendahnya disiplin ASN, lemahnya penegakan aturan oleh pimpinan, serta resistensi terhadap perubahan struktural seperti peralihan jabatan. Untuk mewujudkan reformasi yang berkelanjutan, diperlukan konsistensi kebijakan, penguatan kapasitas ASN, serta perubahan budaya organisasi. Peningkatan kinerja ASN dalam aspek-aspek tersebut menjadi kunci utama untuk mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat daerah.
Co-Authors Abdul Mukhlis Akuba Abdul Mukhlis Akuba Abdurahman, Sustri Acun H. Tooli Adam Abas Adinda Pratiwi Maliki Agussalim, Alfiyah Akbar Rizky Pratama Mohamad Akuba, Abdul Mukhlis Alexande Badjuka Alexander H. Badjuka Alfiah Agussalim Alfiyah Agussalim Alfridho Musa Alya Febriliya Usman Anggun Mokodompit Asna Aneta Astri Hasniyantri Lanio Cehlsi Olivia Katili Dea Ayu Lestari Djaba, Aulia Djafar, Nazwa Dita Dwi Indah Yuliani Solihin Dwi Sasmindar Fadillah Abdullah Fardan Rumampuk Fatmawati Latif Fatralisa D. Pulanding Fitria Nur Amalia Ismail Habib Awuliya Nani Hadidjah Hasan Haikal Supu Halid, Intan Juleyka Hiola, Fharel Putra Hulinggi, Pebriyanto A. Indriyani Lumentut Intan Nur’Ain Sako Irawaty Igirisa Irmawati Aripin Jelita Jelifer Darise Juriko Abdussamad Khairunnisa Ahmad Khoirullah Lapasau Latuba, Mirawati Leony Maramis Lhiiyawati Molamahu Maya Anggraini Meylis Rasid Moh Al Rizky K. Ali Moh Nabil U.S Tuki Moh Prayuda Sampara Mohamad Iqshal Botutihe Mozin, Sri Yulianty Muhammad Fajri Sulhandi Nadila Liputo Nafisya Datau Najwa Safana Nandita Filaria Haridji Ni Made Amanda Nur Fadli Umar Nurferawati Ntelu Nurifana Umar Nurkamiden, Dwi Rahmatia Nurul Khikmah Nurul Nazwa Noho Ralda Ivanka A. Labino Raykhan Maramis Rini Ramadhani Rizky Ayulia Sari Romy Tantu Selvia Ningsi Panigoro Siti Sabrina Kadir Sitti Miskayatul Jannah Sitti Warda Syarif Sofyan Noho Tantu, Romi Telsa Paputungan Tiara Kasih Salihi Umar, Suci Novia Utami Septiyani Dumbela Vanda Imelda Patuti Winda Septiyani Pahude Wulandari Putri Radjak Yacob Noho Nani Yakob Noho Nani Yakob Noho Nani Yanti Anet Yanti Aneta Yunus, Resmiyati Zaskia Shalwa Lawani Zubaidah Mahmud