Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.78
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Daulat Hukum Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Awang Long Law Review Journal of Law Science Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Veritas: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafiiyah JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Penelitian Inovatif Journal of Education Research Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Eksakta Bacarita Law Journal Literacy : International Scientific Journals of Social, Education, Humanities Innovative: Journal Of Social Science Research JURNAL RETENTUM ARIMA : Jurnal Sosial Dan Humaniora Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Journal of Law and Legal Reform Jurnal Ragam Pengabdian Jurnal Cendekia Ilmiah Journal of Golden Generation Legal Science
Muhammad Nurcholis Alhadi
Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
Humanities Computer Science & IT Education Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 37 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 37 Documents
Search

 1   2   3   4 
Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perundungan Anak Di Media Sosial Alhadi, Muhammad Nurcholis; Akmal, Akmal; Muslim, Ikhwanul
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 2 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i2.18542

Abstract

Penelitian ini mengesplorasi perpekteif hukum terhadap tindak pidana perundungan anak di media sosial, pesatnya kemajuan teknologi dan meluasnya penggunaan platform media sosial telah meningkatkan jumlah kasus perundungan di media sosial secara signifikan, sehingga menimbulkan ancaman besar terhadap kesejahteraan mental dan emosional anak-anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum dan pertanggungjawaban pelakunya berdasarkan hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mengkaji norma, ,asas, dan peraturan hukum terkait. Dengan menggunakan pendekatan doctrinal, pendekatan undang-undang, dan analisis kasus. Penelitian ini berupaya untuk memberikan pemahaman terhadap perlindungan hukum bagi korban perundungan anak di media sosial, yang diatur di berbagai undang-undang yang mencakup UUD 1945, UU Perlindungan Anak, UU Perlindungan Saksi dan Korban, serta UU ITE. Pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana perundungan anak di media sosial melibatkan berbagai aspek hukum yang diatur dalam UU ITE dan UU Perlindungan Anak. Pelaku dapat dikenai sanksi pidana seperti penjara dan denda sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.
THE LEGAL UTILITARIANISM APPROACH IN THE REGULATION OF AGE VERIFICATION FOR FINTECH USERS: CASE DATA ANALYSIS AND STUDY ON UNDERAGE MISUSE BASED ON INDONESIAN REGULATION Sanda, Aditya Nur Tio; Hasmiati, Rahmatullah Ayu; Surahman; Alhadi, M. Nurcholis
Awang Long Law Review Vol. 8 No. 2 (2026): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awl.v8i2.2018

Abstract

The rapid growth of financial technology, fintech in Indonesia has brought significant benefits in expanding financial inclusion, particularly for communities underserved by traditional banking. However, this progress also presents serious challenges, especially regarding user age verification. The ease of registering with only an uploaded ID card and selfie has enabled minors to misuse their parents' identities to access online loans or pay later services, resulting in financial, psychological, and legal risks for families and fintech providers. Through the legal utilitarianism perspective, strict age verification is seen as a policy that produces the greatest benefit for society by reducing identity misuse, minimizing default risk, and strengthening public trust in the digital ecosystem. Challenges such as cybersecurity, data leakage, weak internal supervision, and illegal fintech proliferation indicate the need for integrated biometric systems, validation with the national population database, Dukcapil, and digital literacy within families. Therefore, strengthening the legal framework for age verification becomes an essential foundation toward a safe, inclusive, and socially beneficial fintech industry.
TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM TPPU DALAM KASUS KORUPSI MELALUI ASET KRIPTO DI INDONESIA Muhammad Kholil; Muhammad Nurcholis Alhadi
Journal of Golden Generation Legal Science Vol. 2 No. 1 (2026): Januari 2026 : Journal of Golden Generation Legal Science
Publisher : PT. Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65244/jggls.v2i1.174

Abstract

Perkembangan aset kripto berbasis teknologi blockchain telah mengubah lanskap kejahatan ekonomi, termasuk tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berasal dari korupsi. Karakteristik aset kripto yang pseudonim, terdesentralisasi, dan lintas yurisdiksi menimbulkan tantangan serius bagi efektivitas rezim anti-pencucian uang di Indonesia. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menilai sejauh mana konstruksi hukum TPPU mampu menjangkau aset kripto serta mengidentifikasi hambatan normatif dan praktis dalam penegakan hukumnya. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi hukum TPPU terhadap aset kripto dalam perkara korupsi dan mengkaji tantangan penegakan hukum yang dihadapi aparat penegak hukum di era ekonomi digital. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, yang didukung oleh analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa secara normatif aset kripto dapat dikualifikasikan sebagai objek TPPU berdasarkan formulasi terbuka mengenai harta kekayaan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Namun, dualisme pengaturan aset kripto, keterbatasan pengaturan teknis pembuktian dan perampasan aset digital, serta rendahnya kapasitas forensik blockchain dan kerja sama lintas negara menjadi hambatan utama penegakan hukum. Penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi regulasi, penguatan model pengawasan berbasis risiko, serta peningkatan kapasitas institusional agar rezim TPPU mampu berfungsi secara efektif dalam pemberantasan korupsi berbasis pemulihan aset di era transformasi teknologi finansial.
Peran Pemerintah Daerah Kota Samarinda dalam penindakan Premanisme ditinjau dari Good Governance Aldi Pebrian; Sadam Kholik; Robindana; Erlyando Saputra; Muhammad Nurcholis Alhadi
ARIMA : Jurnal Sosial Dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2025): Februari
Publisher : Publikasi Inspirasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62017/arima.v2i3.3821

Abstract

Latar belakang: premanisme ialah perilaku yang dapat meresahkan Masyarakat karena dapat menganggu ketertiban umum. Sebagian besar preman-preman ini tidak memiliki kerjaan maupun sebuah keterampilan sehingga mereka melakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum positif. Samarinda sebagai kota penyangga IKN menjadi fokus penting sehingga Kota Samarinda sendiri harus bisa mewujudkan kota yang berkonsep smart city. Yang dapat memberikan rasa kondusif dan aman terhadap ketertiban umum maupun ketentraman pada Masyarakat. Karena tidak bisa dipungkiri di Kota Samarinda sendiri masih banyak premanisme yang berkerja sebagai jukir liar, pengamen, dan sebagainya. Rumusan Masalah: bagaiaman peran pemerintah daerah kota samarinda dalam penindakan terhadap premanisme dan Bagaimana diterapkan Good Governance oleh Pemerintah Daerah Kota Samarinda untuk meminimalisir keberadaan premanisme di Kota Samarinda. Metode penelitian: pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian normative, dengan beberapa pendekatan yaitu pendekatan Undang-Undang, pendekatan konsep, dan pendekatan teori. Sumber data yang dipakai yaitu studi kepustakaan dan pendapat ahli hukum. Hasil Pembahasan: Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk dapat menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang tertuang dalam Undang-Undang. Dengan begitu terbentuklah Satpol-PP untuk dapat melaksanakan hal tersebut. Satpol-pp sendiri Undang-Undang No. 23 tahun 2004 mengenai Pemerintah Daerah dijelaskan dalam PP No. 6 tahun 2010, bahwa Satpol-PP mempunyai tugas untuk dapat membantu Kepala Daerah dalam hal penegakan Perda dan penyelenggaraan ketenraman dan ketertiban Masyarakat. Selain itu juga sesuai dengan TAP MPR RI Nomor: VII/MPR-RI/2002 polri juga mempunyai bidang yang sama dengan satpol-pp yaitu menjaga ketertiban umum dan keamanan. Good governance mempunyai pendekatan yang secara holistik dan berkelanjutan mencakup pada aspek kbijakan inklusif hingga pada penegakan hukum. Ada tiga peran lembaga pemerintah yaitu regulasi, dinamisasi, dan proteksi. Dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dengan 5 rumusan yaitu fair play, asas kecermatan, asas kemurnian dalam tujuan, asas keseimbangan, dan asas kepastian hukum.
Juridical Analysis of the Duality of Cryptocurrency Status as a Payment Instrument and Investment Commodity in Indonesian Regulation Gilvina Grace B.A.; Muhammad Nurcholis Alhadi; Surahman Surahman; Elviandri Elviandri
LITERACY : International Scientific Journals of Social, Education, Humanities Vol. 4 No. 1 (2025): April : International Scientific Journals of Social, Education, Humanities
Publisher : Badan Penerbit STIEPARI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56910/literacy.v4i1.1998

Abstract

Cryptocurrency has emerged as a global innovation since the launch of Bitcoin in 2009, underpinned by blockchain technology that offers enhanced efficiency and transparency. Despite its potential, cryptocurrency presents complex legal challenges, particularly concerning its regulatory status. In Indonesia, cryptocurrency faces a dual regulatory framework: it is prohibited as a means of payment by Bank Indonesia pursuant to Law No. 7 of 2011 on Currency, yet simultaneously recognized as a tradable investment commodity by the Commodity Futures Trading Regulatory Agency (Bappebti). This study aims to analyze the implications of this duality for Indonesia’s national regulatory system. Using normative legal research and a statutory approach, the study reveals significant legal uncertainty arising from institutional regulatory inconsistencies. Such uncertainty may impede innovation and compromise consumer protection. Therefore, regulatory harmonization is essential to ensure legal certainty and adaptability, drawing on the theories of legal certainty and progressive law.
Juridical Analysis of Violation of Core-Plasma Partnership Agreement of Palm Oil Plantation Between PT Hardaya Inti Plantation and Plasma Amanah Farmers Cooperative (Case Study of KPPU Decision No. 02/KPPU-K/2023) Syarief Hidayatullah; Surahman Surahman; Muhammad Nurcholis Alhadi; Elviandri Elviandri
LITERACY : International Scientific Journals of Social, Education, Humanities Vol. 4 No. 1 (2025): April : International Scientific Journals of Social, Education, Humanities
Publisher : Badan Penerbit STIEPARI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56910/literacy.v4i1.1999

Abstract

The inti-plasma partnership scheme in the oil palm plantation sector aims to create a mutually beneficial relationship between large companies (nucleus) and smallholders (plasma). However, in practice, there are often inequalities that cause plasma farmers to lose control over their businesses. This research analyzes the violation of the partnership agreement between PT Hardaya Inti Plantations (PT HIP) and Koperasi Tani Plasma Amanah as decided in KPPU Decision No. 02/KPPU-K/2023. The focus of the analysis includes the forms of juridical, financial, and operational control that PT HIP exercised over the cooperative, as well as the legal implications based on Jeremy Bentham's theories of civil law, competition, and justice. The results show that PT HIP has abused its dominant position by fully controlling the partnership agreement, limiting cooperatives' access to decision-making, and implementing non-transparent financial practices. KPPU has imposed administrative sanctions in the form of an agreement addendum obligation, an independent audit, and a fine of Rp1,000,000,000.00. However, an evaluation of this decision indicates that the sanction has not fully provided substantive justice for plasma farmers, given the absence of a direct compensation mechanism. Therefore, there is a need to strengthen regulations and implement more effective monitoring and law enforcement mechanisms to ensure fairer and more sustainable partnership relationships in the oil palm plantation industry in Indonesia.
Analisis Pemidanaan Anak Pelaku Kekerasan Seksual dalam Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN SM Hoirul Amin; Ihwanul Muslim; Muhammad Nurcholis Alhadi
Jurnal Ragam Pengabdian Vol. 3 No. 2 (2026): Mei-Agustus (Inprogress)
Publisher : Lembaga Teewan Journal Solutions

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62710/rnw3rk81

Abstract

Sexual violence involving children constitutes one of the most complex criminal law issues in contemporary legal systems because it simultaneously concerns criminal liability, victim protection, rehabilitation policy, and judicial proportionality within one legal framework. This study examines Samarinda District Court Decision Number 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr using normative legal research through statutory, case, and conceptual approaches. The statutory approach is directed at Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes, Law Number 11 of 2012 concerning Juvenile Criminal Justice System, and child protection regulations. The findings demonstrate that the panel of judges applied Article 6 letter b in conjunction with Article 15 letter g of Law Number 12 of 2022 by imposing ten months of imprisonment in a juvenile correctional institution and two months of vocational training. Although the sanction formally reflects juvenile justice principles, judicial reasoning still indicates transitional inconsistency because some legal considerations remain influenced by earlier child protection norms. The novelty of this study lies in integrating  maqāṣid al-syarī‘ah as an evaluative framework for assessing modern judicial punishment, particularly through the dimensions of  ḥifẓ al-nafs, ḥifẓ al-'ird, and ḥifẓ al-nasl
Co-Authors A.S, Vidinda Maharani Absori Absori Agustinaa, Riska Akmal Akmal Albasier, Muhammad Heykal Aldi Pebrian Ali, Nurul Fatwa Andayani, Ana ARDIANSYAH ARDIANSYAH Bayu Prasetyo, Bayu Dana, Robin Elviandri, Elviandri Erlyando Saputra Fauzi, Wildan Muhhamad Fratiwi, Andi Gilvina Grace B.A. Hasanuddin Hasanuddin Hoirul Amin Ihwanul Muslim Ikhwanul Muslim Ikhwanul Muslim Kalsela, Wanda Frisilia Kawuryan, Angelica Ari Pramesti Kelik Wardiono Kholik, Sadam Khudzaifah Dimyati LUKMAN, LUKMAN Maharani, Miranda Muhammad Kholil Muhammad Wirfani Pratama Noor, Andreyan Nugroho, Muhamad Rizal Satrio Nurul Hikmah Oktareza, Dwi Pribowo, Ari Sapta Putri, Rhiza Adelia Rahayuningsih, Uut Rahmatullah Ayu Hasmiati Riza, Wahyu Friyonanda Robindana Sadam Kholik Sanda, Aditya Nur Tio Saputra, Erlyando Saqinah, Nabilla Salsa Setiyawan, Deni Suhadi, Nainuri Sunariyo, Sunariyo Surahman Surahman Suswadi Syarief Hidayatullah Wiwik Handayani Yassine, Chami Yulianingrum, Aullia Vivi Zahrah, Mutiara