Claim Missing Document
Check
Articles

Found 34 Documents
Search

Budget Abuse as a Form of Corruption Kawuryan, Angelica Ari Pramesti; Alhadi, Muhammad Nurcholis; Rahayuningsih, Uut
TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 Issue 7, September 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/tatohi.v5i7.3298

Abstract

Introduction: This study examines the form of criminal liability of public officials involved in corruption crimes, particularly in the misuse of state budgets. The case analyzed is Decision Number 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.MNK involving Ahmad Afit Rumagesan, Chairman of the Fakfak District Parliament for the 2009–2014 period.Purposes of the Research: This study underscores the importance of strengthening oversight in public financial management to prevent future budget misuse.Methods of the Research: This research applies a normative juridical method with a case study approach.Findings of the Research: The findings indicate that the defendant was proven to have misused the treasurer's cash funds for personal purposes without a legitimate legal basis, resulting in a state loss of IDR 432,425,000. In passing the verdict, the judge considered the state's financial loss, the defendant's role, and the absence of good faith to return the funds.
Corruption Crimes Committed by the Former Regent of Hulu Sungai Tengah Saqinah, Nabilla Salsa; Alhadi, Muhammad Nurcholis; Rahayuningsih, Uut
TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 Issue 8, October 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/tatohi.v5i8.3302

Abstract

Introduction: This study examines the case of the former Regent of Hulu Sungai Tengah, Abdul Latif, who has been proven guilty of corruption and money laundering in Decision Number 12/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM.Purposes of the Research: The purpose of this study is to analyze whether the criminal elements contained in Decision Number 12/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM have been proven in their entirety and what kind of punishment was imposed by the panel of judges.Methods of the Research: This study uses a normative juridical method with a case study approach and legislative analysis.Findings of the Research: This investigation found that all elements of the crime had been proven legally guilty based on evidence, witness testimony, and trial facts. However, the prison sentence and obligation to pay compensation imposed were still not proportional to the amount of state losses, which amounted to IDR.41,553,554,006.00.
Penyebaran Hate Speech Pada Platform Facebook (Studi Putusan Nomor 336/Pid.Sus/PN Btm: Spreading Hate Speech on the Facebook Platform (Study of Decision Number 336/Pid.Sus/PN Btm) A.S, Vidinda Maharani; Nurcholis Alhadi, Muhammad Nurcholis Alhadi; Prasetyo, Bayu
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 16 No. 1 (2025): Surya Kencana Satu
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v16i1.47476

Abstract

Fenomena ujaran kebencian merupakan bentuk komunikasi yang mengandung provokasi, penghinaan, atau hasutan berdasar suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Hal ini semakin menjadi tantangan dalam penegakan hukum di era digital. Penelitian ini ditujukan dalam rangka menelaah regulasi hukum terkait penyebaran ujaran kebencian di media sosial, khususnya pada platform Facebook, serta mengevaluasi pertanggungjawaban pidana pada Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2021/PN Btm. Penelitian ini juga bertujuan memberikan wawasan terkait efektivitas penerapan hukum terhadap kasus hate speech. Metode penelitian yang dipergunakan ialah yuridis normatif dan pendekatannya berupa perundang-undangan dan studi kasus. Berfokus pada Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2021/PN Btm dan didukung sejumlah jurnal, buku, serta artikel ilmiah, dievaluasi unsur-unsur tindak pidana ujaran kebencian serta pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi tentang ujaran kebencian telah diatur secara tegas dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), namun implementasinya menghadapi berbagai kendala, seperti pembuktian bukti elektronik dan efektivitas penegakan hukum. Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2021/PN Btm menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam menggunakan media sosial serta konsekuensi hukum bagi pelaku ujaran kebencian. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan literasi digital, konsistensi dalam penegakan hukum, dan kolaborasi antara pemerintah dan platform media sosial guna membangun ruang digital yang lebih aman.
Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perundungan Anak Di Media Sosial Alhadi, Muhammad Nurcholis; Akmal, Akmal; Muslim, Ikhwanul
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 2 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i2.18542

Abstract

Penelitian ini mengesplorasi perpekteif hukum terhadap tindak pidana perundungan anak di media sosial, pesatnya kemajuan teknologi dan meluasnya penggunaan platform media sosial telah meningkatkan jumlah kasus perundungan di media sosial secara signifikan, sehingga menimbulkan ancaman besar terhadap kesejahteraan mental dan emosional anak-anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum dan pertanggungjawaban pelakunya berdasarkan hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mengkaji norma, ,asas, dan peraturan hukum terkait. Dengan menggunakan pendekatan doctrinal, pendekatan undang-undang, dan analisis kasus. Penelitian ini berupaya untuk memberikan pemahaman terhadap perlindungan hukum bagi korban perundungan anak di media sosial, yang diatur di berbagai undang-undang yang mencakup UUD 1945, UU Perlindungan Anak, UU Perlindungan Saksi dan Korban, serta UU ITE. Pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana perundungan anak di media sosial melibatkan berbagai aspek hukum yang diatur dalam UU ITE dan UU Perlindungan Anak. Pelaku dapat dikenai sanksi pidana seperti penjara dan denda sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.