Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.78
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Daulat Hukum Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Awang Long Law Review Journal of Law Science Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Veritas: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafiiyah JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Penelitian Inovatif Journal of Education Research Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Eksakta Bacarita Law Journal Literacy : International Scientific Journals of Social, Education, Humanities Innovative: Journal Of Social Science Research JURNAL RETENTUM ARIMA : Jurnal Sosial Dan Humaniora Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Journal of Law and Legal Reform Jurnal Ragam Pengabdian Jurnal Cendekia Ilmiah Journal of Golden Generation Legal Science
Muhammad Nurcholis Alhadi
Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
Humanities Computer Science & IT Education Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 37 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 37 Documents
Search

 1   2   3   4 
Analisis Kesiapan Polisi dan Hakim dalam Memberikan Keadilan Bagi Penyandang Disabilitas sebagai Pelaku Tindak Pidana di Kota Samarinda Andayani, Ana; Nurcholis, Muhammad; Surahman, Surahman; Elviandri, Elviandri
Journal of Education Research Vol. 6 No. 1 (2025)
Publisher : Perkumpulan Pengelola Jurnal PAUD Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37985/jer.v6i1.2182

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi sejauh mana kesiapan aparat kepolisian dan hakim dalam memberikan perlakuan yang adil kepada penyandang disabilitas yang terlibat dalam proses hukum. Dalam konteks ini, penyandang disabilitas sering kali menghadapi tantangan dalam mendapatkan hak-hak mereka, terutama saat berhadapan dengan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif, di mana penulis melakukan wawancara dengan aparat kepolisian dan hakim di Kota Samarinda serta mengumpulkan data dari dokumen hukum yang relevan. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun terdapat kebijakan hukum yang mengakomodasi hak-hak penyandang disabilitas sebagai pelaku tindak pidana, namun masih terdapat tantangan dalam implementasi di lapangan, terutama dalam hal pemahaman dan kesadaran aparat hukum terhadap kebutuhan khusus penyandang disabilitas terutama bagi tunanetra, tunarungu, dan tunawicara yang memiliki keterbatasan dalam berkomunikasi dan menyampai keterangan pada proses peradilan. Sehingga perlunya pelatihan dan pembentukan aturan khusus mengenai hak-hak dan cara penanganan yang khusus pula bagi penyandang disabilitas (tunanetra, tunarungu, tunawicara) menjadi rekomendasi utama oleh penulis agar keadilan dapat tercapai secara inklusif.
POLTIK HUKUM PENGATURAN DAN PEMBANGUNAN HUKUM TRANSPORTASI ONLINE DI ERA DISRUPSI BERBASIS E-GOVERNANCE DAN DYNAMIC GOVERNANCE Suswadi, Suswadi; Elviandri, Elviandri; Yulianingrum, Aullia Vivi; Alhadi, Muhammad Nurcholis
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 7 No 1 (2025): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v7i1.5199

Abstract

Transportasi online berkembang pesat di era disrupsi, membawa tantangan besar dalam sektor kebijakan publik, terutama dalam pengaturan dan pembangunan hukum yang sesuai dengan perkembangan teknologi. Di tengah pesatnya pertumbuhan transportasi berbasis aplikasi, terdapat kesenjangan dalam regulasi yang menyebabkan ketidakpastian dan potensi konflik. Pembaharuan dan pembangunan hukum transportasi online menjadi kebutuhan mendesak untuk menciptakan sistem yang adaptif, efisien, dan adil. E-governance dan dynamic governance dipandang sebagai solusi untuk menciptakan regulasi yang lebih responsif terhadap perubahan teknologi dan dinamika sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah politik hukum pembaharuan dan pembangunan hukum transportasi online dan tawaran model regulasi hukum transportasi berbasis e-governance dan dynamic governance. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan analisis kualitatif berdasarkan data sekunder dari bahan hukum, teori, dan pendapat ahli. Kajian ini mengusulkan desain model regulasi hukum transportasi online berbasis e-governance dan dynamic governance yang mampu menciptakan keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan hak-hak konsumen serta pekerja. Pemerintah, dalam hal ini, harus memperbaharui regulasi yang mengatur sektor transportasi online, seperti tarif, keselamatan, hak-hak pengemudi, serta transparansi operasional perusahaan aplikator. Sinergi antar kementerian terkait, seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Komunikasi dan Digital, juga penting untuk memastikan regulasi yang komprehensif dan inklusif. Dengan adanya regulasi yang lebih adil dan jelas, diharapkan sektor transportasi online dapat berkembang secara berkelanjutan, memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, dan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 85/PUU-XX/2022 Tentang Badan Peradilan Khusus Sebagai Landmark Decisions Fauzi, Wildan Muhhamad; Muslim, Ikhwanul; Alhadi, Muhammad Nurcholis
Bacarita Law Journal Vol 5 No 2 (2025): April (2025) BACARITA Law Journal
Publisher : Programs Study Outside the Main Campus in Law Pattimura University ARU Islands Regency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30598/bacarita.v5i2.15390

Abstract

The Constitutional Court is a judicial institution responsible for maintaining law and justice through its decisions known as landmark decisions. One of the decisions that is currently controversial in society is Decision Number 85/PUU-XX/2022 concerning the establishment of a special judicial body that should have been formed before the regional head elections which will be held simultaneously in 2024. However, until now there has been no legal certainty regarding the establishment of a special judicial body and the Constitutional Court remains authorized to handle regional head election disputes. The purpose of this study is a form of examination to determine whether the Constitutional Court Decision Number 85/PUU-XX/2022 meets the criteria as a landmark decision or not as interpreted by the Constitutional Court. By using a qualitative approach, this study uses a normative legal analysis based on descriptive legal theory. The data sources used in this study are journals, books and the results of previous studies that have been published. The results of the discussion in this study indicate that the Constitutional Court Decision Number 85/PUU-XX/2022 successfully meets the four criteria for a landmark decision. However, there is one criterion that was not met, namely a decision that annulled the entire law because the panel of judges only annulled Article 157 paragraph (1), (2) and the phrase in Article 157 paragraph (3) so that this decision cannot be fully categorized as a landmark decision.
Legal Protection of Children Facing the Law for Their Published Identities Kalsela, Wanda Frisilia; Alhadi, Muhammad Nurcholis; Prasetyo, Bayu
TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Volume 4 Issue 12, February 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/tatohi.v4i12.2857

Abstract

Introduction: The news that contains the identity of children involved in legal cases, whether as perpetrators, victims or witnesses, is a crucial issue because it can interfere with their physical, emotional and social development. Indonesian law has established various regulations that strictly prohibit the disclosure of children's identities in order to protect their rights. This research focuses on analyzing legal policies governing the protection of children in mass media coverage, particularly in the context of disclosing their identities.Purposes of the Research: In addition, the study also evaluated potential legal consequences, including criminal sanctions and possible violations of the journalistic code of ethics.Methods of the Research: Using a descriptive normative juridical method, this research explores the applicable legal provisions, the pattern of media coverage, and the impact caused by violations of these rules.Findings of the Research: The findings of the study show that although there are clear rules regarding the protection of children's identities, their implementation is still hampered by several problems, such as the lack of understanding of journalists of relevant laws and indecisiveness in sanctioning violations. This study also identifies a number of laws that regulate criminal liability against mass media, including "Law Number 40 of 1999 concerning the Press, Law Number 11 of 2012 concerning the Aanak Criminal Justice System, Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, and the Criminal Code".
ANALISIS YURIDIS TENTANG PENCEMARAN NAMA BAIK SEBAGAI BENTUK PENYALAHGUNAAN HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MEDIA ELEKTRONIK (STUDI KASUS SELEBGRAM MEDINA ZEIN) Putri, Rhiza Adelia; Alhadi, Muhammad Nurcholis; Prasetyo, Bayu
JURNAL RETENTUM Vol 7 No 1 (2025): IN PROGRESS
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v7i1.5614

Abstract

Pencemaran nama baik adalah suatu tindakan yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang atau yang lebih dikenal dengan istilah penghinaan, pencemaran nama baik sebagai bentuk penyalahgunaan hak kebebasan berpendapat di media elektronik menjadi isu yang semakin sering terjadi seiring dengan berkembangnya era digital saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perkembangan pengaturan tentang pencemaran nama baik dan bagaimana upaya-upaya aparat penegak hukum dalam menangani tindak pencemaran nama baik, dengan studi kasus selebgram Medina Zein. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum yuridis normatif, dengan mengkaji perkembangan pengaturan pencemaran nama baik dan upaya penegak hukum dalam menangani tindak pencemaran nama baik di media elektronik. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat perkembangan pengaturan seiring dengan kemajuan era digital, sehingga memerlukan pengaturan hukum yang lebih mengikat. Dalam upaya penegakkan hukum terhadap pencemaran nama baik di media elektronik, terdapat dua upaya yang dapat mengurangi dan meminimalisir tindak pencemaran nama baik di media elektronik. Kasus Medina Zein mencerminkan bagaimana informasi yang tidak akurat dapat menyebar dengan cepat di media sosial, merugikan reputasi individu, dan memicu tindakan hukum. Penelitian ini juga menemukan bahwa masih banyak masyarakat yang kurang memahami batasan dalam menggunakan media elektronik, sehingga diperlukan edukasi hukum yang lebih intensif untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab dalam berpendapat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman hukum masyarakat mengenai pencemaran nama baik dan kebebasan berpendapat di era digital.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN RESIDIVISME DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Maharani, Miranda; Sunariyo, Sunariyo; Alhadi, Muhammad Nurcholis
JURNAL RETENTUM Vol 7 No 1 (2025): IN PROGRESS
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v7i1.5612

Abstract

Residivisme di kalangan anak yang berhadapan dengan hukum menjadi perhatian serius dalam sistem peradilan pidana anak. Anak yang telah selesai menjalani masa tahanan sering menghadapi stigma sosial, kurangnya dukungan rehabilitasi, dan minimnya pengawasan, yang berpotensi mendorong mereka kembali melakukan tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak serta mengidentifikasi langkah strategis untuk mencegah residivisme pasca-penahanan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak masih menghadapi kendala signifikan, terutama dalam aspek pengawasan dan rehabilitasi pasca-penahanan. Upaya pencegahan residivisme dapat dilakukan melalui langkah preventif seperti pendidikan, pelatihan keterampilan, dan dukungan psikologis, serta langkah represif berupa implementasi peraturan hukum yang lebih tegas. Kerja sama yang terintegrasi antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak dalam mencegah residivisme.
Tinjauan Hukum Implementasi PHK Dihubungkan Pasal 157a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 di Kalimantan Timur Lukman, Lukman; Surahman, Surahman; Alhadi, Muhammad Nurcholis; Elviandri, Elviandri
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 3: April 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i3.8907

Abstract

Penelitian ini berjudul “Tinjauan Hukum Implementasi PHK Dihubungkan Pasal 157A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 di Kalimantan Timur”. Melihat kenyataan (das sein) yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya (das sollen), maka penting kiranya dilakukan penelitian untuk mengungkap permasalahan yang menjadi penyebab Pasal 157A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tidak diimplementasikan pekerja/buruh dan pengusaha. Dari penelitian yang dilakukan menggunakan metode yuridis normatif dengan penalaran deduktif yaitu penalaran dari yang luas ke yang lebih khusus ini, dengan landasan analisis studi kepustakaan dan kasus diharapkan dapat memberikan gambaran penyebab dan kendala dari permasalahan yang masih terjadi tersebut sehingga bisa memberikan solusi. Dalam penelitian yuridis normatif ini, bahan hukum yang mengikat menjadi sumber data sekunder, yang dapat dikategorikan sebagai bahan hukum primer, hukum sekunder, atau hukum tersier, tergantung pada tingkat kekuatan kewenangannya dalam berbagai perspektif. Selain itu, pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk menjelaskan fenomena secara sistematis, faktual, dan valid. Data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber data dengan observasi langsung dianalisis secara komprehensif dan terinci untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran secara teoritis dan praktis, sehinga Pasal 157A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Klaster Tenaga Kerja ini dapat diimplementasikan yang bermuara pada terwujudnya keadilan hukum bagi pekerja/buruh dan pengusaha, serta mewujudkan kesejahteraan secara keseluruhan kepada rakyat Indonesia.
Implementasi Metode Divisor Sainte Lague Murni Dalam Pemilu Di Tinjau Dari Teori Keadilan John Rawls Saputra, Erlyando; Elviandri, Elviandri; Yulianingrum, Aullia Vivi; Alhadi, Muhammad Nurcholis
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 3 (2025): Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i3.3362

Abstract

Pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia mengalami perubahan metode konversi suara dari Kuota Hare pada pemilu sebelumnya menjadi metode divisor Sainte-Laguë murni dalam Pemilu 2019 dan 2024. Perubahan ini berimplikasi langsung terhadap tingkat proporsionalitas hasil pemilu dan keadilan representasi di parlemen. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur derajat bias keterwakilan yang dihasilkan oleh kedua metode tersebut, apakah menghasilkan keterwakilan tinggi (over-representation) atau rendah (under-representation), serta menilai dampak mekanis konversi suara terhadap distribusi kursi. Selain itu, penelitian ini juga meninjau kesesuaian masing-masing metode dengan prinsip keadilan dalam teori Justice as Fairness dari John Rawls. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Simulasi dilakukan terhadap hasil Pemilu Legislatif 2024 secara nasional dan lima daerah pemilihan (dapil) sebagai sampel, menggunakan metode Kuota Hare dan Sainte-Laguë murni. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode Kuota Hare menghasilkan derajat proporsionalitas dan distribusi representasi yang lebih adil dibandingkan metode Sainte-Laguë murni. Dari perspektif teori keadilan Rawls, Kuota Hare lebih mencerminkan prinsip keadilan distributif, khususnya asas perbedaan (difference principle) dan pemerataan manfaat politik.
Reformulasi Mekanisme Eksekusi Putusan Pengadilan Untuk Menjamin Kepastian Hukum Dalam Sistem Administrasi Yudisial Indonesia Kholik, Sadam; Alhadi, Muhammad Nurcholis; Surahman, Surahman; Elviandri, Elviandri
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 3 (2025): Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i3.3415

Abstract

Penelitian ini menganalisis kepastian hukum dalam pelaksanaan eksekusi putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap. Tujuannya adalah mengevaluasi efektivitas pengaturan hukum positif serta mengidentifikasi hambatan implementatif dalam praktik. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deduktif dan teori kepastian hukum Hans Kelsen. Hasil menunjukkan bahwa meskipun regulasi tersedia, sifat putusan yang deklaratif, ketiadaan administrative enforcement, dan lemahnya sanksi terhadap pejabat yang tidak patuh menyebabkan rendahnya tingkat eksekusi. Penelitian ini mengisi gap kajian terkait hubungan antara norma eksekusi dan efektivitas kelembagaan dalam menjamin legal compliance. Gagasan yang ditawarkan berupa reformulasi sistem eksekusi PTUN melalui pembentukan unit pelaksana di bawah Mahkamah Agung dengan kewenangan struktural dan sanksi administratif, sebagai solusi untuk memperkuat daya paksa hukum dan melindungi hak warga negara secara substantif. Rekomendasi yuridis dan kebijakan menyarankan pada pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu melakukan reformulasi terhadap Pasal 116 UU PTUN dengan menambahkan ketentuan pemaksaan hukum (executorial force) yang jelas dan mengikat.
Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Kekerasan Seksual oleh Pelaku Anak Ali, Nurul Fatwa; Sunariyo, Sunariyo; Alhadi, Muhammad Nurcholis
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 4 (2025): Legal Standing
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v9i4.11418

Abstract

Crimes against children are increasingly occurring, especially sexual violence that does not only recognize place and time, but also does not recognize who will be the perpetrator and victim. For example, the child perpetrator in Decision Number 27/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr and Decision Number 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr. The difference in punishment (criminal disparity) seen in both decisions can create a bad stigma in the eyes of the victim and the community, especially since both perpetrators committed crimes with a similar level of seriousness. This study aims to analyze the disparity that occurs between the two verdicts and analyze the judge's consideration in sentencing child offenders. This research uses a normative juridical method with qualitative analysis, and relates the theory of justice and juvenile punishment. The results of this study indicate that the disparity in punishment given is due to differences in the legal basis used so that the final punishment given in the two decisions is also different. This can be influenced by the different views of judges who, in making their decisions, are not only derived from juridical considerations but also non-juridical considerations.
Co-Authors A.S, Vidinda Maharani Absori Absori Agustinaa, Riska Akmal Akmal Albasier, Muhammad Heykal Aldi Pebrian Ali, Nurul Fatwa Andayani, Ana ARDIANSYAH ARDIANSYAH Bayu Prasetyo, Bayu Dana, Robin Elviandri, Elviandri Erlyando Saputra Fauzi, Wildan Muhhamad Fratiwi, Andi Gilvina Grace B.A. Hasanuddin Hasanuddin Hoirul Amin Ihwanul Muslim Ikhwanul Muslim Ikhwanul Muslim Kalsela, Wanda Frisilia Kawuryan, Angelica Ari Pramesti Kelik Wardiono Kholik, Sadam Khudzaifah Dimyati LUKMAN, LUKMAN Maharani, Miranda Muhammad Kholil Muhammad Wirfani Pratama Noor, Andreyan Nugroho, Muhamad Rizal Satrio Nurul Hikmah Oktareza, Dwi Pribowo, Ari Sapta Putri, Rhiza Adelia Rahayuningsih, Uut Rahmatullah Ayu Hasmiati Riza, Wahyu Friyonanda Robindana Sadam Kholik Sanda, Aditya Nur Tio Saputra, Erlyando Saqinah, Nabilla Salsa Setiyawan, Deni Suhadi, Nainuri Sunariyo, Sunariyo Surahman Surahman Suswadi Syarief Hidayatullah Wiwik Handayani Yassine, Chami Yulianingrum, Aullia Vivi Zahrah, Mutiara