Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.519
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Daulat Hukum Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Awang Long Law Review Journal of Law Science Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Veritas: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafiiyah JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Penelitian Inovatif Journal of Education Research Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Eksakta Bacarita Law Journal Literacy : International Scientific Journals of Social, Education, Humanities Innovative: Journal Of Social Science Research JURNAL RETENTUM ARIMA : Jurnal Sosial Dan Humaniora Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Journal of Law and Legal Reform Jurnal Cendekia Ilmiah Journal of Golden Generation Legal Science
Muhammad Nurcholis Alhadi
Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
Humanities Computer Science & IT Education Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 35 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 35 Documents
Search

 1   2   3   4 
Analisis Kesiapan Polisi dan Hakim dalam Memberikan Keadilan Bagi Penyandang Disabilitas sebagai Pelaku Tindak Pidana di Kota Samarinda Andayani, Ana; Nurcholis, Muhammad; Surahman, Surahman; Elviandri, Elviandri
Journal of Education Research Vol. 6 No. 1 (2025)
Publisher : Perkumpulan Pengelola Jurnal PAUD Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37985/jer.v6i1.2182

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi sejauh mana kesiapan aparat kepolisian dan hakim dalam memberikan perlakuan yang adil kepada penyandang disabilitas yang terlibat dalam proses hukum. Dalam konteks ini, penyandang disabilitas sering kali menghadapi tantangan dalam mendapatkan hak-hak mereka, terutama saat berhadapan dengan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif, di mana penulis melakukan wawancara dengan aparat kepolisian dan hakim di Kota Samarinda serta mengumpulkan data dari dokumen hukum yang relevan. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun terdapat kebijakan hukum yang mengakomodasi hak-hak penyandang disabilitas sebagai pelaku tindak pidana, namun masih terdapat tantangan dalam implementasi di lapangan, terutama dalam hal pemahaman dan kesadaran aparat hukum terhadap kebutuhan khusus penyandang disabilitas terutama bagi tunanetra, tunarungu, dan tunawicara yang memiliki keterbatasan dalam berkomunikasi dan menyampai keterangan pada proses peradilan. Sehingga perlunya pelatihan dan pembentukan aturan khusus mengenai hak-hak dan cara penanganan yang khusus pula bagi penyandang disabilitas (tunanetra, tunarungu, tunawicara) menjadi rekomendasi utama oleh penulis agar keadilan dapat tercapai secara inklusif.
POLTIK HUKUM PENGATURAN DAN PEMBANGUNAN HUKUM TRANSPORTASI ONLINE DI ERA DISRUPSI BERBASIS E-GOVERNANCE DAN DYNAMIC GOVERNANCE Suswadi, Suswadi; Elviandri, Elviandri; Yulianingrum, Aullia Vivi; Alhadi, Muhammad Nurcholis
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 7 No 1 (2025): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v7i1.5199

Abstract

Transportasi online berkembang pesat di era disrupsi, membawa tantangan besar dalam sektor kebijakan publik, terutama dalam pengaturan dan pembangunan hukum yang sesuai dengan perkembangan teknologi. Di tengah pesatnya pertumbuhan transportasi berbasis aplikasi, terdapat kesenjangan dalam regulasi yang menyebabkan ketidakpastian dan potensi konflik. Pembaharuan dan pembangunan hukum transportasi online menjadi kebutuhan mendesak untuk menciptakan sistem yang adaptif, efisien, dan adil. E-governance dan dynamic governance dipandang sebagai solusi untuk menciptakan regulasi yang lebih responsif terhadap perubahan teknologi dan dinamika sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah politik hukum pembaharuan dan pembangunan hukum transportasi online dan tawaran model regulasi hukum transportasi berbasis e-governance dan dynamic governance. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan analisis kualitatif berdasarkan data sekunder dari bahan hukum, teori, dan pendapat ahli. Kajian ini mengusulkan desain model regulasi hukum transportasi online berbasis e-governance dan dynamic governance yang mampu menciptakan keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan hak-hak konsumen serta pekerja. Pemerintah, dalam hal ini, harus memperbaharui regulasi yang mengatur sektor transportasi online, seperti tarif, keselamatan, hak-hak pengemudi, serta transparansi operasional perusahaan aplikator. Sinergi antar kementerian terkait, seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Komunikasi dan Digital, juga penting untuk memastikan regulasi yang komprehensif dan inklusif. Dengan adanya regulasi yang lebih adil dan jelas, diharapkan sektor transportasi online dapat berkembang secara berkelanjutan, memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, dan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 85/PUU-XX/2022 Tentang Badan Peradilan Khusus Sebagai Landmark Decisions Fauzi, Wildan Muhhamad; Muslim, Ikhwanul; Alhadi, Muhammad Nurcholis
Bacarita Law Journal Vol 5 No 2 (2025): April (2025) BACARITA Law Journal
Publisher : Programs Study Outside the Main Campus in Law Pattimura University ARU Islands Regency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30598/bacarita.v5i2.15390

Abstract

The Constitutional Court is a judicial institution responsible for maintaining law and justice through its decisions known as landmark decisions. One of the decisions that is currently controversial in society is Decision Number 85/PUU-XX/2022 concerning the establishment of a special judicial body that should have been formed before the regional head elections which will be held simultaneously in 2024. However, until now there has been no legal certainty regarding the establishment of a special judicial body and the Constitutional Court remains authorized to handle regional head election disputes. The purpose of this study is a form of examination to determine whether the Constitutional Court Decision Number 85/PUU-XX/2022 meets the criteria as a landmark decision or not as interpreted by the Constitutional Court. By using a qualitative approach, this study uses a normative legal analysis based on descriptive legal theory. The data sources used in this study are journals, books and the results of previous studies that have been published. The results of the discussion in this study indicate that the Constitutional Court Decision Number 85/PUU-XX/2022 successfully meets the four criteria for a landmark decision. However, there is one criterion that was not met, namely a decision that annulled the entire law because the panel of judges only annulled Article 157 paragraph (1), (2) and the phrase in Article 157 paragraph (3) so that this decision cannot be fully categorized as a landmark decision.
Peran Pemerintah Daerah Kota Samarinda dalam penindakan Premanisme ditinjau dari Good Governance Aldi Pebrian; Sadam Kholik; Robindana; Erlyando Saputra; Muhammad Nurcholis Alhadi
ARIMA : Jurnal Sosial Dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2025): Februari
Publisher : Publikasi Inspirasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62017/arima.v2i3.3821

Abstract

Latar belakang: premanisme ialah perilaku yang dapat meresahkan Masyarakat karena dapat menganggu ketertiban umum. Sebagian besar preman-preman ini tidak memiliki kerjaan maupun sebuah keterampilan sehingga mereka melakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum positif. Samarinda sebagai kota penyangga IKN menjadi fokus penting sehingga Kota Samarinda sendiri harus bisa mewujudkan kota yang berkonsep smart city. Yang dapat memberikan rasa kondusif dan aman terhadap ketertiban umum maupun ketentraman pada Masyarakat. Karena tidak bisa dipungkiri di Kota Samarinda sendiri masih banyak premanisme yang berkerja sebagai jukir liar, pengamen, dan sebagainya. Rumusan Masalah: bagaiaman peran pemerintah daerah kota samarinda dalam penindakan terhadap premanisme dan Bagaimana diterapkan Good Governance oleh Pemerintah Daerah Kota Samarinda untuk meminimalisir keberadaan premanisme di Kota Samarinda. Metode penelitian: pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian normative, dengan beberapa pendekatan yaitu pendekatan Undang-Undang, pendekatan konsep, dan pendekatan teori. Sumber data yang dipakai yaitu studi kepustakaan dan pendapat ahli hukum. Hasil Pembahasan: Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk dapat menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang tertuang dalam Undang-Undang. Dengan begitu terbentuklah Satpol-PP untuk dapat melaksanakan hal tersebut. Satpol-pp sendiri Undang-Undang No. 23 tahun 2004 mengenai Pemerintah Daerah dijelaskan dalam PP No. 6 tahun 2010, bahwa Satpol-PP mempunyai tugas untuk dapat membantu Kepala Daerah dalam hal penegakan Perda dan penyelenggaraan ketenraman dan ketertiban Masyarakat. Selain itu juga sesuai dengan TAP MPR RI Nomor: VII/MPR-RI/2002 polri juga mempunyai bidang yang sama dengan satpol-pp yaitu menjaga ketertiban umum dan keamanan. Good governance mempunyai pendekatan yang secara holistik dan berkelanjutan mencakup pada aspek kbijakan inklusif hingga pada penegakan hukum. Ada tiga peran lembaga pemerintah yaitu regulasi, dinamisasi, dan proteksi. Dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dengan 5 rumusan yaitu fair play, asas kecermatan, asas kemurnian dalam tujuan, asas keseimbangan, dan asas kepastian hukum.
Legal Protection of Children Facing the Law for Their Published Identities Kalsela, Wanda Frisilia; Alhadi, Muhammad Nurcholis; Prasetyo, Bayu
TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Volume 4 Issue 12, February 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/tatohi.v4i12.2857

Abstract

Introduction: The news that contains the identity of children involved in legal cases, whether as perpetrators, victims or witnesses, is a crucial issue because it can interfere with their physical, emotional and social development. Indonesian law has established various regulations that strictly prohibit the disclosure of children's identities in order to protect their rights. This research focuses on analyzing legal policies governing the protection of children in mass media coverage, particularly in the context of disclosing their identities.Purposes of the Research: In addition, the study also evaluated potential legal consequences, including criminal sanctions and possible violations of the journalistic code of ethics.Methods of the Research: Using a descriptive normative juridical method, this research explores the applicable legal provisions, the pattern of media coverage, and the impact caused by violations of these rules.Findings of the Research: The findings of the study show that although there are clear rules regarding the protection of children's identities, their implementation is still hampered by several problems, such as the lack of understanding of journalists of relevant laws and indecisiveness in sanctioning violations. This study also identifies a number of laws that regulate criminal liability against mass media, including "Law Number 40 of 1999 concerning the Press, Law Number 11 of 2012 concerning the Aanak Criminal Justice System, Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, and the Criminal Code".
ANALISIS YURIDIS TENTANG PENCEMARAN NAMA BAIK SEBAGAI BENTUK PENYALAHGUNAAN HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MEDIA ELEKTRONIK (STUDI KASUS SELEBGRAM MEDINA ZEIN) Putri, Rhiza Adelia; Alhadi, Muhammad Nurcholis; Prasetyo, Bayu
JURNAL RETENTUM Vol 7 No 1 (2025): IN PROGRESS
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v7i1.5614

Abstract

Pencemaran nama baik adalah suatu tindakan yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang atau yang lebih dikenal dengan istilah penghinaan, pencemaran nama baik sebagai bentuk penyalahgunaan hak kebebasan berpendapat di media elektronik menjadi isu yang semakin sering terjadi seiring dengan berkembangnya era digital saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perkembangan pengaturan tentang pencemaran nama baik dan bagaimana upaya-upaya aparat penegak hukum dalam menangani tindak pencemaran nama baik, dengan studi kasus selebgram Medina Zein. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum yuridis normatif, dengan mengkaji perkembangan pengaturan pencemaran nama baik dan upaya penegak hukum dalam menangani tindak pencemaran nama baik di media elektronik. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat perkembangan pengaturan seiring dengan kemajuan era digital, sehingga memerlukan pengaturan hukum yang lebih mengikat. Dalam upaya penegakkan hukum terhadap pencemaran nama baik di media elektronik, terdapat dua upaya yang dapat mengurangi dan meminimalisir tindak pencemaran nama baik di media elektronik. Kasus Medina Zein mencerminkan bagaimana informasi yang tidak akurat dapat menyebar dengan cepat di media sosial, merugikan reputasi individu, dan memicu tindakan hukum. Penelitian ini juga menemukan bahwa masih banyak masyarakat yang kurang memahami batasan dalam menggunakan media elektronik, sehingga diperlukan edukasi hukum yang lebih intensif untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab dalam berpendapat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman hukum masyarakat mengenai pencemaran nama baik dan kebebasan berpendapat di era digital.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN RESIDIVISME DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Maharani, Miranda; Sunariyo, Sunariyo; Alhadi, Muhammad Nurcholis
JURNAL RETENTUM Vol 7 No 1 (2025): IN PROGRESS
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v7i1.5612

Abstract

Residivisme di kalangan anak yang berhadapan dengan hukum menjadi perhatian serius dalam sistem peradilan pidana anak. Anak yang telah selesai menjalani masa tahanan sering menghadapi stigma sosial, kurangnya dukungan rehabilitasi, dan minimnya pengawasan, yang berpotensi mendorong mereka kembali melakukan tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak serta mengidentifikasi langkah strategis untuk mencegah residivisme pasca-penahanan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak masih menghadapi kendala signifikan, terutama dalam aspek pengawasan dan rehabilitasi pasca-penahanan. Upaya pencegahan residivisme dapat dilakukan melalui langkah preventif seperti pendidikan, pelatihan keterampilan, dan dukungan psikologis, serta langkah represif berupa implementasi peraturan hukum yang lebih tegas. Kerja sama yang terintegrasi antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak dalam mencegah residivisme.
Tinjauan Hukum Implementasi PHK Dihubungkan Pasal 157a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 di Kalimantan Timur Lukman, Lukman; Surahman, Surahman; Alhadi, Muhammad Nurcholis; Elviandri, Elviandri
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 3: April 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i3.8907

Abstract

Penelitian ini berjudul “Tinjauan Hukum Implementasi PHK Dihubungkan Pasal 157A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 di Kalimantan Timur”. Melihat kenyataan (das sein) yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya (das sollen), maka penting kiranya dilakukan penelitian untuk mengungkap permasalahan yang menjadi penyebab Pasal 157A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tidak diimplementasikan pekerja/buruh dan pengusaha. Dari penelitian yang dilakukan menggunakan metode yuridis normatif dengan penalaran deduktif yaitu penalaran dari yang luas ke yang lebih khusus ini, dengan landasan analisis studi kepustakaan dan kasus diharapkan dapat memberikan gambaran penyebab dan kendala dari permasalahan yang masih terjadi tersebut sehingga bisa memberikan solusi. Dalam penelitian yuridis normatif ini, bahan hukum yang mengikat menjadi sumber data sekunder, yang dapat dikategorikan sebagai bahan hukum primer, hukum sekunder, atau hukum tersier, tergantung pada tingkat kekuatan kewenangannya dalam berbagai perspektif. Selain itu, pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk menjelaskan fenomena secara sistematis, faktual, dan valid. Data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber data dengan observasi langsung dianalisis secara komprehensif dan terinci untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran secara teoritis dan praktis, sehinga Pasal 157A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Klaster Tenaga Kerja ini dapat diimplementasikan yang bermuara pada terwujudnya keadilan hukum bagi pekerja/buruh dan pengusaha, serta mewujudkan kesejahteraan secara keseluruhan kepada rakyat Indonesia.
Juridical Analysis of the Duality of Cryptocurrency Status as a Payment Instrument and Investment Commodity in Indonesian Regulation Gilvina Grace B.A.; Muhammad Nurcholis Alhadi; Surahman Surahman; Elviandri Elviandri
LITERACY : International Scientific Journals of Social, Education, Humanities Vol. 4 No. 1 (2025): April : International Scientific Journals of Social, Education, Humanities
Publisher : Badan Penerbit STIEPARI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56910/literacy.v4i1.1998

Abstract

Cryptocurrency has emerged as a global innovation since the launch of Bitcoin in 2009, underpinned by blockchain technology that offers enhanced efficiency and transparency. Despite its potential, cryptocurrency presents complex legal challenges, particularly concerning its regulatory status. In Indonesia, cryptocurrency faces a dual regulatory framework: it is prohibited as a means of payment by Bank Indonesia pursuant to Law No. 7 of 2011 on Currency, yet simultaneously recognized as a tradable investment commodity by the Commodity Futures Trading Regulatory Agency (Bappebti). This study aims to analyze the implications of this duality for Indonesia’s national regulatory system. Using normative legal research and a statutory approach, the study reveals significant legal uncertainty arising from institutional regulatory inconsistencies. Such uncertainty may impede innovation and compromise consumer protection. Therefore, regulatory harmonization is essential to ensure legal certainty and adaptability, drawing on the theories of legal certainty and progressive law.
Juridical Analysis of Violation of Core-Plasma Partnership Agreement of Palm Oil Plantation Between PT Hardaya Inti Plantation and Plasma Amanah Farmers Cooperative (Case Study of KPPU Decision No. 02/KPPU-K/2023) Syarief Hidayatullah; Surahman Surahman; Muhammad Nurcholis Alhadi; Elviandri Elviandri
LITERACY : International Scientific Journals of Social, Education, Humanities Vol. 4 No. 1 (2025): April : International Scientific Journals of Social, Education, Humanities
Publisher : Badan Penerbit STIEPARI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56910/literacy.v4i1.1999

Abstract

The inti-plasma partnership scheme in the oil palm plantation sector aims to create a mutually beneficial relationship between large companies (nucleus) and smallholders (plasma). However, in practice, there are often inequalities that cause plasma farmers to lose control over their businesses. This research analyzes the violation of the partnership agreement between PT Hardaya Inti Plantations (PT HIP) and Koperasi Tani Plasma Amanah as decided in KPPU Decision No. 02/KPPU-K/2023. The focus of the analysis includes the forms of juridical, financial, and operational control that PT HIP exercised over the cooperative, as well as the legal implications based on Jeremy Bentham's theories of civil law, competition, and justice. The results show that PT HIP has abused its dominant position by fully controlling the partnership agreement, limiting cooperatives' access to decision-making, and implementing non-transparent financial practices. KPPU has imposed administrative sanctions in the form of an agreement addendum obligation, an independent audit, and a fine of Rp1,000,000,000.00. However, an evaluation of this decision indicates that the sanction has not fully provided substantive justice for plasma farmers, given the absence of a direct compensation mechanism. Therefore, there is a need to strengthen regulations and implement more effective monitoring and law enforcement mechanisms to ensure fairer and more sustainable partnership relationships in the oil palm plantation industry in Indonesia.
Co-Authors A.S, Vidinda Maharani Absori Absori Agustinaa, Riska Akmal Akmal Albasier, Muhammad Heykal Aldi Pebrian Ali, Nurul Fatwa Andayani, Ana ARDIANSYAH ARDIANSYAH Bayu Prasetyo, Bayu Dana, Robin Elviandri, Elviandri Erlyando Saputra Fauzi, Wildan Muhhamad Fratiwi, Andi Gilvina Grace B.A. Hasanuddin Hasanuddin Ikhwanul Muslim Ikhwanul Muslim Kalsela, Wanda Frisilia Kawuryan, Angelica Ari Pramesti Kelik Wardiono Kholik, Sadam Khudzaifah Dimyati LUKMAN, LUKMAN Maharani, Miranda Muhammad Kholil Muhammad Wirfani Pratama Noor, Andreyan Nugroho, Muhamad Rizal Satrio Nurul Hikmah Oktareza, Dwi Pribowo, Ari Sapta Putri, Rhiza Adelia Rahayuningsih, Uut Riza, Wahyu Friyonanda Robindana Sadam Kholik Saputra, Erlyando Saqinah, Nabilla Salsa Setiyawan, Deni Suhadi, Nainuri Sunariyo, Sunariyo Surahman Surahman Surahman Surahman Suswadi Syarief Hidayatullah Wiwik Handayani Yassine, Chami Yulianingrum, Aullia Vivi Zahrah, Mutiara