Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

Literatur Review: Analisis Keterampilan Komunikasi Interpersonal Petugas Imigrasi Dalam Proses Penerbitan Paspor Sari, Azizah Nur Maulina; Ardi, Imma Yedida; M., Anida Sri Rahayu
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 11 No 12.B (2025): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keterampilan komunikasi interpersonal petugas imigrasi sangat penting dalam proses penerbitan paspor, karena berpengaruh terhadap pemahaman, kepuasan, dan kepercayaan pemohon. Kajian ini bertujuan menganalisis penerapan komunikasi interpersonal oleh petugas imigrasi. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan menelaah artikel dan jurnal yang relevan dengan topik komunikasi interpersonal di lingkungan pelayanan publik. Hasil telaah menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip komunikasi interpersonal dapat meningkatkan efektivitas komunikasi antara petugas dan pemohon paspor. Namun, tantangan yang dihadapi meliputi beragamnya latar belakang dan karakter pemohon serta tekanan waktu dengan jumlah pemohon yang tinggi. Kesimpulannya, penguatan keterampilan komunikasi interpersonal sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas layanan dan efisiensi proses penerbitan paspor, sehingga disarankan adanya pelatihan komunikasi secara berkelanjutan bagi petugas imigrasi.
Digitalisasi Layanan Paspor dan Tantangannya dalam Tata Kelola Publik di Indonesia Pranoto, Aric; Ardi, Imma Yedida; Mulyawan, Budy
Prediksi : Jurnal Administrasi dan Kebijakan Vol 25, No 1 (2026)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/pd.v25i1.8680

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi digitalisasi layanan paspor di Indonesia melalui aplikasi M-Paspor sebagai bagian dari transformasi layanan publik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Systematic Review and Evaluation (SRE), yang terdiri dari tiga tahapan utama: identifikasi, analisis, dan evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa M-Paspor memberikan kemudahan dalam proses pengajuan paspor secara daring, mencakup pendaftaran, pengunggahan dokumen, pemilihan jadwal, dan pembayaran. Namun, beberapa kendala teknis seperti eror aplikasi, lambatnya sistem, dan keterlambatan notifikasi masih menghambat efektivitas pelayanan. Selain itu, keterbatasan akses internet di wilayah terpencil serta rendahnya literasi digital menjadi tantangan utama dalam pemerataan layanan. Kurangnya koordinasi antara pusat dan daerah juga menyebabkan ketidakkonsistenan dalam implementasi kebijakan. Meskipun demikian, layanan paspor digital telah memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan, dengan capaian PNBP sebesar lebih dari Rp 2,49 triliun pada tahun 2024. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan inovasi berkelanjutan, penguatan infrastruktur, serta peningkatan kapasitas kelembagaan guna mewujudkan layanan publik yang lebih inklusif, efisien, dan berdaya saing di era digital.
Ketidakseimbangan Kehidupan Kerja dan Dampaknya terhadap Produktivitas Pegawai Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian dalam Pengawasan Orang Asing Michelle Friscillya Sihombing; Imma Yedida Ardi; Anida Sri Rahayu Mastur
Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health Vol. 5 No. 2 (2026): September 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jetish.v5i2.8437

Abstract

Ketidakseimbangan kehidupan kerja (work-life imbalance) adalah kondisi ketika tuntutan pekerjaan lebih dominan dibandingkan kehidupan pribadi individu sehingga dapat memengaruhi kondisi fisik, mental, dan produktivitas kerja pegawai. Permasalahan ini menjadi relevan dalam lingkungan kerja Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian karena karakteristik pekerjaannya memiliki tingkat tekanan dan mobilitas yang tinggi dalam pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi ketidakseimbangan kehidupan kerja pada pegawai Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian serta mengetahui dampaknya terhadap produktivitas pegawai dalam pelaksanaan pengawasan keimigrasian. Ketidakseimbangan kehidupan kerja pada pegawai dipengaruhi oleh tingginya beban kerja operasional, jam kerja yang tidak teratur, tekanan pekerjaan, keterbatasan sumber daya manusia, serta meningkatnya kompleksitas pengawasan terhadap orang asing. Kondisi tersebut dapat berdampak pada menurunnya konsentrasi kerja, kualitas pekerjaan, efektivitas pengawasan, serta meningkatnya stres kerja dan burnout pegawai. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat untuk menjaga keseimbangan kehidupan kerja pegawai melalui pengaturan beban kerja, pengelolaan jadwal kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta dukungan organisasi dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat agar produktivitas pegawai tetap terjaga.
OPTIMALISASI PENGAWASAN ORANG ASING OLEH KANTOR IMIGRASI DALAM MENJAGA STABILITAS KEAMANAN NASIONAL Muna Imtinan Maitsa; Imma Yedida Ardi; Mas Budi Priyatno
Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang Vol. 12 No. 02 (2026): Volume 12 No. 2, Juni 2026 Release
Publisher : STKIP Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36989/didaktik.v12i02.14068

Abstract

Supervision of foreigners and their activities within Indonesian territory is an important part of maintaining national security stability. The development of globalization and the increasing mobility of foreign nationals have had positive impacts on the economic, investment, and tourism sectors. However, it also creates potential immigration violations, particularly misuse of stay permits. This study aims to analyze the optimization of foreigner supervision by Immigration Offices in preventing the misuse of stay permits and maintaining national security stability. The research method used is normative legal research with statutory and conceptual approaches. Data were obtained through literature studies by reviewing laws and regulations, scientific journals, and other relevant legal sources. The results show that supervision of foreigners has been carried out through administrative and field supervision, but several obstacles remain, such as limited human resources, weak inter-agency coordination, and increasingly complex modes of stay permit violations. Therefore, optimization efforts are needed through strengthening digital supervision systems, increasing inter-agency synergy, and improving the capacity of immigration officers to enhance the effectiveness of foreigner supervision in Indonesia.
PENANGANAN PEMALSUAN PASPOR DI BANDARA: STUDI KASUS DAN STRATEGI KEIMIGRASIAN DI INDONESIA Zakhran Syah, Razka; Yedida Ardi, Imma; Ryanindityo, Mochammad
Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Vol. 11 No. 02 (2026): Volume 11 No. 02 Juni 2026 Press
Publisher : Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/jp.v11i02.46813

Abstract

This study aims to analyze the cases of passport forgery at Indonesia's international airports and the immigration law strategies implemented to address these cases. Passport forgery is a serious criminal act that threatens national security and undermines the immigration system. This research employs a descriptive qualitative approach based on literature review. Data were collected from secondary sources such as scientific journals, official reports, and legal documents related to passport forgery. The content analysis method was used to identify patterns, challenges, and immigration law enforcement strategies in Indonesia. The results indicate that, despite advancements in the Indonesian immigration system, challenges remain in detecting and handling forged passports, especially at international airports. Therefore, enhancing detection technologies and fostering stronger collaboration between relevant agencies are necessary. This study also provides policy recommendations to strengthen immigration law enforcement in combating passport forgery in the future. The findings are expected to contribute to enhancing the immigration system in Indonesia.
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi Pria Adil Laksana Irawan; Virra Wirdhiningsih; Imma Yedida Ardi
Journal of Law, Education and Business Vol. 4 No. 2 (2026): Oktober 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v4i2.9000

Abstract

Buruknya kualitas pelayanan publik dan tumpang-tindihnya birokrasi menjadi permasalahan utama yang menghambat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang ideal di Indonesia. Penelitian ini dilakukan karena Direktorat Jenderal Imigrasi, sebagai etalase pelayanan publik dan penegakan hukum negara, memiliki urgensi tinggi untuk mengakselerasi lingkungan kerja yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) melalui program Zona Integritas (ZI). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara komprehensif implementasi pembangunan ZI menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Metode ini dipilih karena sangat tepat untuk membedah data dokumen evaluasi dan capaian secara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan adanya tren positif di mana 119 satuan kerja (60,41%) telah meraih predikat ZI per tahun 2025, yang terdiri atas 103 WBK dan 16 WBBM. Kesimpulannya, pencapaian ZI di Direktorat Jenderal Imigrasi telah menunjukkan kemajuan masif, namun masih terhambat oleh belum tuntasnya Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) dan kendala administratif di satuan kerja baru. Rekomendasi untuk penelitian lanjutan adalah perlu adanya kajian khusus mengenai efektivitas platform digital dalam mengontrol tingkat kepatuhan pelaporan harta kekayaan aparatur sipil negara.