Garuda - Garba Rujukan Digital

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGUSAHA KECIL DALAM PERSAINGAN PASAR DI JAYAPURA Pelupessy, Sella Petrix; Pelupessy, Berd Elkiopas; Pelupessy, Eddy; H. Reba, William; Kaplele, Farida; Mambaya, Marthinus; Asmarani, Nur
Jurnal Pengabdian UMKM Vol. 4 No. 2 (2025): Juli
Publisher : Pusat Studi UMKM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/jpu.v4i2.95

Penyuluhan Hukum dengan topik “Perlindungan Hukum Bagi Pengusaha Kecil Dalam Persaingan Pasar Di Kota Jayapura”, dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kriteria, pengaturan pasar dan perlindungan hukum bagi pengusaha kecil dalam persaingan pasar di Kota Jayapura. Kinerja pasar menggambarkan efisiensi dari suatu pasar dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memenuhi permintaan konsumen terhadap barang dan jasa. Perlindungan hukum bagi pengusaha kecil dalam persaingan pasar di Kota Jayapura dalam berbagai kebijakannya. Kebijakan persaingan atas pasar bersangkutan tidak dilaksanakan melalui pengawasan terhadap struktur pasar dan perilaku pasar berdasarkan analisis terhadap para pengusaha kecil dalam praktek bisnis yang sulit berkembang sepanjang pemerintah Kota Jayapura dan pelaku usaha menengah ke atas tidak memiliki kepedulian dalam memberi ruang tempat usaha bagi pelaku usaha kecil pada pusat-pusat perdagangan yang serba modern, seperti di kompleks Ruko, Mall dan Supermarket.

Penyuluhan Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Kecil Masyarakat Lokal di Distrik Abepura Pelupessy, Sella Petrix; Pelupessy, Berd Elkiopas; Hetharia, Melkias; Tanggahma, Biloka; Khairaz, Rifqon; Mofu, Marselina Ivony; Negara, I Putu Endra Wijaya; Yoesry, Erni; Gani, Zulrijal Bushido; Kalangi, Billy
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 4, No 4 (2025): July 2025
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.16042091

Tujuan kegiatan penyuluhan perlindungan hukum bagi pelaku usaha kecil masyarakat lokal di Distrik Abepura adalah untuk memberikan gambaran dan pengetahuan mengenai perlindungan hukum yang diberikan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Metode yang digunakan dalam kegiatan adalah partisipatif bentuk kegiatan ini adalah Diskusi Kelompok Fokus (Faces Group Disaission-PGD) Pelatihan dan Penyuluhan.

Penyuluhan Hukum Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan Pada Kampung Nendali Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura Pelupessy, Eddy; Pondayar, Yustus; Tanati, Daniel; Palenewen, James Yoseph; Hetharia, Melkias; Asmarani, Nur; Pelupessy, Sella Petrix; Pelupessy, Berd Elkiopas; Angwarmasse, Lena Claudia; Selviana, Evi
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 4, No 4 (2025): July 2025
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.16788630

This community service was carried out because land issues are problems that often cause prolonged disputes in the dynamics of Indonesian society. The government's serious efforts to minimize or reduce land disputes are evidenced by the existence of a land case handling function at the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency which then issued policies related to the handling of land cases up to the latest amendment through the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 21 of 2020 concerning the Handling and Settlement of Land Cases. The methods used were lectures and discussions. From the results of this community service, it can be stated that the community in Nendali Village has understood the process of handling land cases in relation to the cancellation of Land Title Certificates which can be done through judicial institutions and outside the courts that contain administrative and/or legal defects.

Penyuluhan Hukum Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan Pada Kampung Nendali Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura Pelupessy, Eddy; Pondayar, Yustus; Tanati, Daniel; Palenewen, James Yoseph; Hetharia, Melkias; Asmarani, Nur; Pelupessy, Sella Petrix; Pelupessy, Berd Elkiopas; Angwarmasse, Lena Claudia; Selviana, Evi
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 4, No 4 (2025): July 2025
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.16788630

This community service was carried out because land issues are problems that often cause prolonged disputes in the dynamics of Indonesian society. The government's serious efforts to minimize or reduce land disputes are evidenced by the existence of a land case handling function at the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency which then issued policies related to the handling of land cases up to the latest amendment through the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 21 of 2020 concerning the Handling and Settlement of Land Cases. The methods used were lectures and discussions. From the results of this community service, it can be stated that the community in Nendali Village has understood the process of handling land cases in relation to the cancellation of Land Title Certificates which can be done through judicial institutions and outside the courts that contain administrative and/or legal defects.

KAJIAN YURIDIS TENTANG DAMPAK PENGARUH IKLAN TERHADAP KONSUMEN Pelupessy, Berd Elkiopas; Pelupessy, Sella Petrix
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 5 No. 3 (2025): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v5i3.798

The research, entitled "A Legal Study of the Impact of Advertising on Consumers," is motivated by the author's experience purchasing substandard cosmetics due to the influence of advertising on electronic media (television broadcasts) and recent consumer complaints about inaccurate information conveyed in print media advertisements. The purpose of this study is to determine civil liability for consumer losses due to the influence of advertising. This is an empirical study that emphasizes field data; however, it begins with a review of secondary data obtained from the literature. The results reveal that the legal framework for print and electronic media advertising, as stipulated in Article 17 of Law No. 8 of 1999 and the Indonesian Advertising Code of Ethics, is ineffective in protecting consumers from the influence of advertising that uses excessively subjective opinions without supporting facts and is unprofessional. Therefore, it is necessary to immediately establish a Non-Governmental Consumer Protection Agency (NPPA) that can advocate for consumer interests. Government oversight of print and electronic media advertising is needed to ensure business actors are compliant and create a conducive business climate.

PELAKSANAAN PEMBERIAN DANA HIBAH KEPADA KOPERASI DAN PELAKU USAHA KECIL MENENGAH DI KOTA JAYAPURA Pelupessy, Sella Petrix; Berd Elkiopas Pelupessy; Eddy Pelupessy
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 06 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i06.2098

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan pemberian dana hibah kepada koperasi dan pelaku usaha kecil menengah di Kota Jayapura. Metode Penelitian yuridis normatif dengan mengutamakan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, serta pendekatan perundang-undangan, konsep, analisis dan sejarah hukum. Data yang diperoleh diolah dengan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan pemberian dana hibah kepada koperasi dan pelaku usaha kecil menengah pada Pemerintah Kota Jayapura secara umum yang dimulai dari proses penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, meskipun masih terdapat beberapa masalah-masalah tertentu namun tetap berjalan dengan efektif. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial pada Pemerintah Kota Jayapura adalah : 1) Anggaran yang tersedia untuk dana hibah belum bisa mencukupi semua proposal/usulan yang diajukan oleh pemohon pada tahun anggaran bersangkutan; 2) Kondisi SDM yang ada pada saat ini secara umum masih terbatas jumlahnya khususnya yang memiliki skill sesuai kebutuhan, sehingga penerapan “the right man on the right place” belum sepenuhnya dapat dilaksanakan; 3) Kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Kota Jayapura secara umum masih kurang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas; 4) Pengolahan data masih dilakukan secara manual sehingga menyulitkan pemerintah melakukan verifikasi secara selektif terhadap proposal/usulan yang diajukan dan 5) Animo dari masyarakat untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah, hal ini mengakibatkan proposal/usulan yang diajukan setiap tahunnya sangat banyak padahal bantuan yang diberikan hanya bersifat stimulan dalam rangka menggali potensi swadaya dan kemandirian masyarakat.

Consumer Protection Law as an Extension of Civil Law Governance Pelupessy, Sella Petrix
Jurnal Hukum dan Keadilan Vol. 3 No. 2 (2026): JHK - February
Publisher : PT. Hafasy Dwi Nawasena

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61942/jhk.v3i2.543

The Civil Code, designed in a private relationship that is assumed to be balanced, often fails to provide effective protection for consumers as the economically and informationally weaker party. In this context, Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection is present as a corrective instrument that extends the power of civil law governance, while simultaneously translating the constitutional mandate of Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution into the realm of civil relations. This research uses a normative legal research method with a statute approach and a conceptual approach. Analysis is carried out on the provisions of the Consumer Protection Law, the Civil Code, and constitutional norms, by examining legal principles, the theory of lex specialis derogat legi generali, and the doctrine of legal interpretation that has developed in judicial practice. The purpose of this research is to examine the position of the Consumer Protection Law in the Indonesian civil law system, and to reconstruct the legal interpretation of the relationship between the Consumer Protection Law and the Civil Code so that consumer protection can function optimally without eliminating the general character of civil law. The research findings indicate that the Consumer Protection Act (UUPK) functions as a lex specialis, expanding and correcting general civil law by restricting freedom of contract, reversing the burden of proof, and strengthening the responsibilities of business actors. A systematic and teleological reconstruction of interpretation is necessary to address the ambiguity of norms and inconsistencies in law enforcement, so that civil law can achieve fair legal certainty and substantive protection for consumers

Persekongkolan Tender Dalam Perspektif Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pelupessy, Sella Petrix
Jurnal Wacana Sosial Nusantara Vol. 2 No. 2 (2026): Jurnal Wacana Nusantara - Februari 2026
Publisher : Jurnal Wacana Sosial Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.19025847

Penelitian dengan memilih judul “Persekongkolan Tender Dalam Perspektif Hukum Anti Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat” dilakukan dengan tujuan antara lain untuk mengetahui implementasi Pasal 22 UU No.5/1999 dalam mengakomodir berbagai persekongkolan dalam pelaksanaan tender. Penelitian ini adalah penelitian empiris yang memberi penekanan pada data lapangan, dan didukung terlebih dahulu dengan mempelajari hukum persaingan usaha yang berlaku di Indonesia yang merupakan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Pasal 22 UU No.5/ 1999 masih bersifat umum dan kurang memberikan penjelasan rinci mengenai pelaksanaan tender. Pasal 22 hanya melarang persekongkolan untuk menentukan dan/atau mengatur pemenang tender tanpa melakukan elaborasi cara-cara atau indikator apakah yang dapat dikatakan sebagai penentuan/pengaturan pemenang tender. Bahkan kenyataan empirik membuktikan bahwa persekong-kolan tender telah terjadi pada saat adanya wacana kegiatan proyek pengadaan barang/jasa pada suatu instansi pemerintah. Oleh sebab itu, perlu adanya pengaturan lebih lanjut terhadap ketentuan Pasal 22 UU No.5/1999 agar tidak menimbulkan interprestasi yang berbeda dalam implementasinya, mengingat persoalan persekongkolan tender sangatlah rumit karena selain menyangkut aspek nilai proyek yang ditenderkan, tetapi juga prosedur tender, aspek pelaku usaha dan pelaksanaan tender yang sering diduga memanipulasi tender sebagai peluang untuk keuntungan finansial secara tidak jujur.

Title Search

Found 18 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 18 Documents
Search