Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.928
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Samudra Keadilan Jurnal Humaniora : Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Hukum Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Jurnal Geuthee Jurnal Adat dan Budaya Indonesia REUSAM ; Jurnal Ilmu Hukum Locus Journal of Academic Literature Review MEUSEURAYA : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Muhammad Iqbal
Universitas Samudra
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

 1   2   3 
Tantangan Hukum dalam Penetapan Tapal Batas Desa: Studi Kasus Gampong Meurandeh Dayah Adiati, Gadis; Krisna, Liza Agnesta; Rachmad, Andi; Iqbal, Muhammad; Ulya, Zaki
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 5 (2025): August
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i5.521

Abstract

Penetapan batas wilayah desa merupakan aspek krusial dalam menjamin kepastian hukum, kewenangan administratif, serta stabilitas sosial di tingkat lokal. Namun, dalam praktiknya, banyak desa di Indonesia yang masih menghadapi ketidakpastian batas wilayah, termasuk Gampong Meurandeh Dayah di Kota Langsa, yang belum memiliki batas resmi secara yuridis. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis tantangan hukum dalam penetapan tapal batas desa, mengkaji kerangka hukum yang berlaku, serta menawarkan solusi strategis berbasis pendekatan partisipatif dan legal. Metode yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif melalui studi dokumen, wawancara, dan observasi lapangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa tantangan utama meliputi lemahnya implementasi regulasi, minimnya kapasitas teknis dan kelembagaan desa, serta konflik sosial akibat klaim batas yang tumpang tindih. Artikel ini merekomendasikan solusi strategis seperti penguatan regulasi daerah, pemetaan partisipatif, digitalisasi peta batas, mediasi berbasis kearifan lokal, serta dukungan anggaran dan pelatihan teknis. Penetapan batas desa secara partisipatif dan legal diyakini dapat memperkuat legitimasi pemerintahan desa, menciptakan keadilan sosial, dan mempercepat pembangunan berbasis hukum yang inklusif.
Rekonstruksi Praktik Permodalan Tradisional (Toke Bangku) Menuju Sistem Keuangan Syariah Berbasis Kearifan Lokal di Aceh Iqbal, Muhammad; Saputra, Jummaidi; Pane, Verianto Dwikaprio
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 5 (2025): August
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i5.537

Abstract

Praktik permodalan tradisional “toke bangku” di Aceh telah lama menjadi mekanisme ekonomi lokal yang menghubungkan pemilik modal (toke) dengan pelaku usaha kecil. Meskipun berakar dari kebutuhan ekonomi masyarakat, sistem ini memunculkan persoalan etika dan hukum, terutama karena ketidaksesuaiannya dengan prinsip keuangan syariah sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan teknik studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen adat, dan literatur hukum Islam serta wawancara terhadap tokoh adat dan pelaku usaha di Aceh. Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan menggunakan pendekatan maqashid syariah dan prinsip hukum adat. Ditemukan bahwa praktik toke bangku tidak selaras dengan prinsip syariah seperti larangan riba (laa riba), keadilan dan kasih sayang (‘adl wa ihsan), serta perlindungan harta (hifzh al-mal). Hubungan ekonomi yang timpang antara toke dan pelaku usaha memperparah ketergantungan struktural dan mengabaikan nilai-nilai adat seperti musyawarah, tolong-menolong (ta‘awun), dan gotong royong. Penelitian ini merekomendasikan rekonstruksi sistem toke bangku dengan mengganti akad ribawi ke akad syariah (murabahah, musyarakah, mudharabah), transformasi toke menjadi pelaku keuangan mikro syariah, serta penguatan peran lembaga adat dan pengajian meunasah sebagai pusat edukasi literasi ekonomi Islam. Qanun berbasis kearifan lokal perlu diperkuat untuk mendukung sistem keuangan syariah yang adil dan berkelanjutan.
Transformasi Nilai Budaya Masyarakat Pesisir Aceh dalam Praktik Hukum Adat yang Berkelanjutan Menuju Green Economy Anwar, Saiful; Iqbal, Muhammad; Radhali, Radhali; Asnawi, M. Iqbal; Suriyani, Meta
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 6 (2025): September
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i6.549

Abstract

Green economy atau ekonomi hijau menekankan pembangunan yang berkelanjutan secara ekologis, inklusif secara sosial, dan berkeadilan secara ekonomi. Dalam konteks masyarakat pesisir Aceh, nilai budaya dan hukum adat memiliki kontribusi penting terhadap pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Namun, transformasi sosial dan tekanan eksternal mengancam keberlanjutan praktik-praktik lokal tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-kualitatif dengan analisis literatur, studi regulasi, dan dokumentasi praktik hukum adat laut masyarakat Aceh. Fokus utama diarahkan pada identifikasi nilai-nilai budaya dan norma hukum adat yang sejalan dengan prinsip-prinsip green economy. Data dianalisis secara deskriptif-kritis untuk menggambarkan peran, tantangan, dan potensi integrasi hukum adat dalam sistem ekonomi hijau. Temuan menunjukkan bahwa hukum adat laut, khususnya melalui peran Panglima Laot, telah mengatur pelestarian sumber daya laut melalui larangan alat tangkap destruktif, pengaturan musim tangkap, dan distribusi hasil laut yang adil. Nilai-nilai budaya seperti kolektivitas, tanggung jawab ekologis, dan kesederhanaan mendukung praktik ekonomi rendah emisi dan berbasis komunitas. Namun demikian, belum adanya pengakuan formal secara menyeluruh dan lemahnya regenerasi kelembagaan menjadi tantangan serius. Nilai budaya dan hukum adat terbukti memberikan kontribusi signifikan terhadap praktik green economy, terutama dalam dimensi ekologis, ekonomi komunitas, dan penguatan kelembagaan lokal. Pengakuan formal, revitalisasi nilai lokal, dan integrasi kelembagaan menjadi kunci memperkuat hukum adat sebagai fondasi pembangunan pesisir yang berkelanjutan.
Eksistensi Keujreun Blang Dalam Hukum Adat Aceh: Antara Tradisi dan Modernisasi Iqbal, Muhammad; Ulya, Zaki; Natsir, Muhammad
Jurnal Adat dan Budaya Indonesia Vol. 7 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jabi.v7i2.93525

Abstract

Keujreun Blang merupakan institusi adat yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan pertanian dan irigasi di Aceh. Keberadaannya sejak masa Kesultanan Aceh menempatkan Keujreun Blang sebagai bagian integral dari hukum adat yang mengatur pola tanam, distribusi air, dan penyelesaian sengketa agraria. Namun, modernisasi, intervensi kebijakan pemerintah, serta perubahan nilai sosial telah mendorong terjadinya pergeseran kewenangan yang memengaruhi eksistensinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran, kewenangan, serta tantangan Keujreun Blang dalam konteks modern, sekaligus mengaitkannya dengan teori teori hukum adat dan implikasinya terhadap pengembangan ilmu hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif yang dikombinasikan dengan analisis kualitatif. Data diperoleh melalui kajian literatur, regulasi adat, peraturan perundang-undangan, serta dilengkapi wawancara dengan informan kunci yang memahami praktik adat Keujreun Blang. Analisis dilakukan dengan menelaah hubungan antara norma hukum adat, praktik lapangan, dan teori hukum adat dalam konteks modernisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Keujreun Blang masih diakui sebagai otoritas lokal, terjadi tumpang tindih kewenangan dengan lembaga formal seperti dinas pertanian dan pengairan. Keujreun Blang juga menghadapi tantangan berupa perubahan iklim, modernisasi teknologi, serta menurunnya kepatuhan generasi muda terhadap hukum adat dan memperlihatkan bahwa perubahan kewenangan Keujreun Blang berimplikasi pada teori living law dan pluralisme hukum, di mana hukum adat tetap eksis sepanjang mendapat pengakuan sosial meskipun berada dalam tekanan hukum formal. Dengan demikian, eksistensi Keujreun Blang tidak hanya memiliki signifikansi praktis dalam pengelolaan pertanian, tetapi juga kontribusi teoritis dalam memperkaya kajian pluralisme hukum dan keberlanjutan lembaga adat di tengah modernisasi. 
Literasi Konsumsi Rokok pada Remaja Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (Studi di Kota Langsa) Radhali, Radhali; Aldino, Hanri; Iqbal, Muhammad; Ulya, Zaki
El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat  Vol. 5 No. 1 (2025): El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Intitut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/elmujtama.v5i1.6684

Abstract

Cigarette consumption among teenagers has become a trend in itself, causing them to forget about health. This problem in the regulations for controlling addictive substances in tobacco products as contained in Government Regulation (PP) Number 28 of 2024 concerning Implementing Regulations of Law Number 17 of 2023 concerning Health is in the public spotlight. In particular, regulations regarding retail cigarette sales, restrictions on cigarette advertising, and health warnings on cigarette packaging have been regulated in accordance with the norms of Article 434 paragraph (1). In this PKM activity, carrying out cigarette consumption literacy among teenagers in Langsa City aims to increase teenagers' knowledge about the dangers of consuming cigarettes and regulations regarding the prohibition of consuming cigarettes for teenagers in Langsa City, as well as encouraging teenagers to protect their health from the dangers of consuming cigarettes. In this way, teenagers in Langsa City are expected to be aware of the importance of maintaining health and regulating cigarette consumption for teenagers in Langsa City.
Ethical standards in arbitration practice in Indonesia: Challenges and strengthening of oversight Hayati, Vivi; Iqbal, Muhammad; Masthura, Natasya; Anwar, Saiful; Hasmiyati, Cut
Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin Vol 8, No 1 (2025): Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin
Publisher : Geuthèë Institute, Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52626/jg.v8i1.388

Abstract

Arbitration is an increasingly developing dispute resolution mechanism in Indonesia, particularly in the business and trade sectors. To ensure its credibility and effectiveness, ethical standards in arbitration practice must be strictly enforced. This study analyzes the implementation of ethical standards in arbitration in Indonesia, the challenges faced, and solutions for strengthening oversight and enforcement mechanisms. Some key challenges identified include conflicts of interest among arbitrators, lack of transparency in arbitration processes, and weak regulations and sanction mechanisms for ethical violations. Using a normative-empirical legal research method, this study highlights the importance of regulatory reforms, enhancing the role of supervisory institutions, and utilizing technology in the arbitration system. The implementation of digital registration systems, blockchain, and artificial intelligence (AI) can improve transparency and accountability in arbitration in Indonesia. With stricter oversight strategies, arbitration is expected to become a fairer, more efficient, and more credible dispute resolution mechanism.
Literasi Perdagangan Carbon melalui Blue Economy di Wilayah Pesisir Kabupaten Aceh Timur Asnawi , M. Iqbal; Radhali, Radhali; Iqbal, Muhammad; Rokan, Mustika Putra; Anwar, Saiful; Aldino, Hanri
El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat  Vol. 5 No. 6 (2025): El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat 
Publisher : Intitut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/elmujtama.v5i6.10356

Abstract

The potential for carbon trading through a blue economy approach in the coastal areas of East Aceh Regency using descriptive qualitative methods through literature studies. The results of the study identified significant blue carbon potential from mangrove ecosystems, which function as effective carbon sinks. However, critical findings revealed that 49.85% of the mangrove area is in a state of severe degradation, not only threatening its ecological function but also potentially releasing stored carbon reserves. The development of a comprehensive and contextual literacy strategy is an important prerequisite for realizing the potential of carbon trading. Integrating the blue economy approach with mangrove conservation programs through a carbon trading mechanism can create synergy between environmental preservation and improving the welfare of coastal communities in East Aceh.
The Role of Islamic Religious Education in Shaping Legal Awareness among Muslim Communities: An Analysis from the Perspectives of Islamic Law and Indonesian Positive Law Azmi, Muhammad Faisal; Iqbal, Muhammad; Zulfiani, Zulfiani; Khadafi, Andi; Rusli, Rusli
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 9 (2025): December
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i9.799

Abstract

This study explores the strategic role of Islamic Religious Education (Pendidikan Agama Islam/PAI) in shaping legal awareness among Muslim communities in Indonesia, a nation where Islamic legal norms coexist with a comprehensive system of positive law. Legal awareness is a fundamental element in sustaining social order, strengthening obedience to law, and promoting harmony between religious obligations and national legal frameworks. Adopting a qualitative, literature-based research design, this study employs a normative legal approach supported by secondary data drawn from classical and contemporary Islamic legal sources, statutory regulations, and relevant academic literature. The analysis yields three significant findings. First, a noticeable gap remains between the normative ideals embedded in PAI curricula and the actual legal behavior exhibited within Muslim communities. Second, the internalization of legal principles is often constrained by cultural patterns, social habits, and structural limitations that dilute the pedagogical impact of PAI. Third, the effectiveness of PAI in fostering legal consciousness can be strengthened through integrated juridical, educational, and socio-cultural strategies that align Islamic values with the objectives of Indonesian positive law. Overall, this study highlights the transformative potential of PAI as a bridging instrument that harmonizes Islamic legal ethics with state law, thereby contributing to a more legally aware and socially responsible Muslim society.
Analisis Historis Perbedaan Hari Proklamasi dan Kelahiran Undang-Undang Dasar 1945 Wiratmadinata, Wiratmadinata; Saputra, Jummaidi; Iqbal, Muhammad
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 5 No 2 (2026): February
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v5i2.860

Abstract

Artikel ini menganalisis perbedaan historis dan konseptual antara Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam perspektif hukum tata negara. Permasalahan utama yang dikaji adalah kecenderungan penyamaan makna Proklamasi sebagai satu-satunya momen kelahiran negara, tanpa membedakan antara konsep bangsa dan negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis terbatas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proklamasi 17 Agustus 1945 merupakan pernyataan kelahiran bangsa Indonesia sebagai entitas politik yang merdeka, namun belum membentuk negara dalam pengertian yuridis-konstitusional. Negara Indonesia secara normatif baru lahir setelah pengesahan UUD 1945, yang berfungsi sebagai hukum dasar, akta kelahiran negara, dan modus vivendi bangsa Indonesia. Dengan demikian, perbedaan hari antara Proklamasi dan pengesahan UUD 1945 mencerminkan tahapan logis dalam proses transformasi bangsa menjadi negara. Temuan ini menegaskan pentingnya pemahaman yang tepat mengenai kedudukan Proklamasi dan konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, serta berkontribusi pada penguatan kesadaran konstitusional dalam negara hukum.
AMBIGUITAS KEWENANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA Anhar Nasution; Irwansyah Irwansyah; Muhammad Iqbal
Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Vol 9, No 2 (2025): Oktober
Publisher : Prodi Ilmu Hukum, Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/jic.v9i2.13541

Abstract

The allocation of authority between the central government and local governments is a fundamental element in the decentralization system of the unitary state of the Republic of Indonesia. However, the enactment of Law Number 11 of 2020 on Job Creation (the Job Creation Law) has led to ambiguity in the distribution of power, which significantly affects the effectiveness of regional autonomy. This law restructured numerous sectoral laws, including Law No. 23/2014 on Regional Government, using an omnibus law approach that has generated both structural and substantive consequences for the governance system. This study employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The data sources consist of primary legal materials such as laws and Constitutional Court decisions, as well as secondary data from relevant scholarly journals published in the last five years. The analysis was conducted qualitatively through a critical normative review of conflicting legal norms. The findings indicate that since the enactment of the Job Creation Law, there has been a significant shift of authority from regional to central government, particularly in business licensing, spatial planning, and environmental management. Legal ambiguities arise due to inconsistencies between parent legislation and its derivative regulations, as well as the vague interpretation of legal phrases that are delegative and general in nature. As a result, legal gaps emerge between the constitutional mandate for decentralization as stipulated in Article 18 of the 1945 Constitution and the centralized practices embedded in the Job Creation Law and its implementing regulations. A reformulation of the central-local government relationship is urgently needed, adopting a more harmonious and cooperative framework that upholds the genuine principle of autonomy in accordance with the Constitution. Such efforts are essential to prevent jurisdictional conflicts, enhance the legitimacy of local governments, and ensure justice and efficiency in governance
Co-Authors Adiati, Gadis Aldino, Hanri Anhar Nasution Anhar Nasution Asnawi , M. Iqbal Azhari Yahya Azmi, Muhammad Faisal Balqis, Sintari Dimas Arif Tri Kurniawan Hasmiyati, Cut Hayati, Vivi Husni Kamal Husni Kamal Iqbal Irwansyah Jummaidi Saputra khadafi, andi Krisna, Liza Agnesta Lastin, Juniant M. Iqbal Asnawi Maidi Saputra Maulita, Maya Megawati, Cut Meta Suriyani, Meta Muhammad Al Kausar Muhammad Natsir Muhammad Syafril Nasution Muksalmina Muksalmina Nasution, Anhar Nasution, Kausar Natasya Masthura Pane, Verianto Dwikaprio R. Rusli Rachmad, Andi Radhali Rini Fitriani ROKAN, MUSTIKA PUTRA RR. Ella Evrita Hestiandari Saiful Anwar Saiful Anwar Silaturahmi, Zahra Wiradmadinata Wiradmadinata wiratmadinata Wiratmadinata Wiratmadinata Wiratmadinata Wiratmadinata, Wiratmadinata Yovano Gilbert Sinurat, Ignatius Zaki Ulya, Zaki Zulfiani Zulfiani