Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.48
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Samudra Keadilan Jurnal Humaniora : Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Hukum Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Jurnal Geuthee Jurnal Adat dan Budaya Indonesia REUSAM ; Jurnal Ilmu Hukum Locus Journal of Academic Literature Review MEUSEURAYA : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Muhammad Iqbal
Universitas Samudra
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
Pelanggaran Pemberitahuan Penyampaian Pendapat dimuka Umum: Studi di Wilayah Hukum Kepolisian resort Kota Banda Aceh Nasution, Anhar; Megawati, Cut; Saputra, Jummaidi; Iqbal, Muhammad; Nasution, Kausar; Irwansyah, Irwansyah
Jurnal Humaniora : Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Hukum Vol 8, No 1 (2024): April 2024
Publisher : Center for Research and Community Service (LPPM) University of Abulyatama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30601/humaniora.v8i1.5562

Abstract

Protests or demonstrations are the right for every community or certain group to express their opinions in public by paying attention to procedures and not contrary to laws and regulations. However, there are still several protests that violate the administration of the notification of public opinion submission. The purpose of this study is to examine the factors that cause notification violations and efforts to handle them. This study uses an empirical juridical method (field research) with data collection techniques through interviews. The results of this study are the factors that cause the notification of demonstrations that are not in accordance with the procedures because the participants of the demonstration do not want to be bound by the procedures for the implementation of the notification of demonstrations and because the coordinators who want to avoid being responsible for the demonstrations that occur. The efforts made are by providing socialization of certain communities and groups. It is recommended that protesters can follow the procedures of the provisions of the notification of public opinion submission and the police more regularly in fostering relationships with the community.
Tantangan Hukum dalam Penetapan Tapal Batas Desa: Studi Kasus Gampong Meurandeh Dayah Adiati, Gadis; Krisna, Liza Agnesta; Rachmad, Andi; Iqbal, Muhammad; Ulya, Zaki
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 5 (2025): August
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i5.521

Abstract

Penetapan batas wilayah desa merupakan aspek krusial dalam menjamin kepastian hukum, kewenangan administratif, serta stabilitas sosial di tingkat lokal. Namun, dalam praktiknya, banyak desa di Indonesia yang masih menghadapi ketidakpastian batas wilayah, termasuk Gampong Meurandeh Dayah di Kota Langsa, yang belum memiliki batas resmi secara yuridis. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis tantangan hukum dalam penetapan tapal batas desa, mengkaji kerangka hukum yang berlaku, serta menawarkan solusi strategis berbasis pendekatan partisipatif dan legal. Metode yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif melalui studi dokumen, wawancara, dan observasi lapangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa tantangan utama meliputi lemahnya implementasi regulasi, minimnya kapasitas teknis dan kelembagaan desa, serta konflik sosial akibat klaim batas yang tumpang tindih. Artikel ini merekomendasikan solusi strategis seperti penguatan regulasi daerah, pemetaan partisipatif, digitalisasi peta batas, mediasi berbasis kearifan lokal, serta dukungan anggaran dan pelatihan teknis. Penetapan batas desa secara partisipatif dan legal diyakini dapat memperkuat legitimasi pemerintahan desa, menciptakan keadilan sosial, dan mempercepat pembangunan berbasis hukum yang inklusif.
Rekonstruksi Praktik Permodalan Tradisional (Toke Bangku) Menuju Sistem Keuangan Syariah Berbasis Kearifan Lokal di Aceh Iqbal, Muhammad; Saputra, Jummaidi; Pane, Verianto Dwikaprio
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 5 (2025): August
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i5.537

Abstract

Praktik permodalan tradisional “toke bangku” di Aceh telah lama menjadi mekanisme ekonomi lokal yang menghubungkan pemilik modal (toke) dengan pelaku usaha kecil. Meskipun berakar dari kebutuhan ekonomi masyarakat, sistem ini memunculkan persoalan etika dan hukum, terutama karena ketidaksesuaiannya dengan prinsip keuangan syariah sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan teknik studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen adat, dan literatur hukum Islam serta wawancara terhadap tokoh adat dan pelaku usaha di Aceh. Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan menggunakan pendekatan maqashid syariah dan prinsip hukum adat. Ditemukan bahwa praktik toke bangku tidak selaras dengan prinsip syariah seperti larangan riba (laa riba), keadilan dan kasih sayang (‘adl wa ihsan), serta perlindungan harta (hifzh al-mal). Hubungan ekonomi yang timpang antara toke dan pelaku usaha memperparah ketergantungan struktural dan mengabaikan nilai-nilai adat seperti musyawarah, tolong-menolong (ta‘awun), dan gotong royong. Penelitian ini merekomendasikan rekonstruksi sistem toke bangku dengan mengganti akad ribawi ke akad syariah (murabahah, musyarakah, mudharabah), transformasi toke menjadi pelaku keuangan mikro syariah, serta penguatan peran lembaga adat dan pengajian meunasah sebagai pusat edukasi literasi ekonomi Islam. Qanun berbasis kearifan lokal perlu diperkuat untuk mendukung sistem keuangan syariah yang adil dan berkelanjutan.
Transformasi Nilai Budaya Masyarakat Pesisir Aceh dalam Praktik Hukum Adat yang Berkelanjutan Menuju Green Economy Anwar, Saiful; Iqbal, Muhammad; Radhali, Radhali; Asnawi, M. Iqbal; Suriyani, Meta
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 6 (2025): September
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i6.549

Abstract

Green economy atau ekonomi hijau menekankan pembangunan yang berkelanjutan secara ekologis, inklusif secara sosial, dan berkeadilan secara ekonomi. Dalam konteks masyarakat pesisir Aceh, nilai budaya dan hukum adat memiliki kontribusi penting terhadap pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Namun, transformasi sosial dan tekanan eksternal mengancam keberlanjutan praktik-praktik lokal tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-kualitatif dengan analisis literatur, studi regulasi, dan dokumentasi praktik hukum adat laut masyarakat Aceh. Fokus utama diarahkan pada identifikasi nilai-nilai budaya dan norma hukum adat yang sejalan dengan prinsip-prinsip green economy. Data dianalisis secara deskriptif-kritis untuk menggambarkan peran, tantangan, dan potensi integrasi hukum adat dalam sistem ekonomi hijau. Temuan menunjukkan bahwa hukum adat laut, khususnya melalui peran Panglima Laot, telah mengatur pelestarian sumber daya laut melalui larangan alat tangkap destruktif, pengaturan musim tangkap, dan distribusi hasil laut yang adil. Nilai-nilai budaya seperti kolektivitas, tanggung jawab ekologis, dan kesederhanaan mendukung praktik ekonomi rendah emisi dan berbasis komunitas. Namun demikian, belum adanya pengakuan formal secara menyeluruh dan lemahnya regenerasi kelembagaan menjadi tantangan serius. Nilai budaya dan hukum adat terbukti memberikan kontribusi signifikan terhadap praktik green economy, terutama dalam dimensi ekologis, ekonomi komunitas, dan penguatan kelembagaan lokal. Pengakuan formal, revitalisasi nilai lokal, dan integrasi kelembagaan menjadi kunci memperkuat hukum adat sebagai fondasi pembangunan pesisir yang berkelanjutan.
Eksistensi Keujreun Blang Dalam Hukum Adat Aceh: Antara Tradisi dan Modernisasi Iqbal, Muhammad; Ulya, Zaki; Natsir, Muhammad
Jurnal Adat dan Budaya Indonesia Vol. 7 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jabi.v7i2.93525

Abstract

Keujreun Blang merupakan institusi adat yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan pertanian dan irigasi di Aceh. Keberadaannya sejak masa Kesultanan Aceh menempatkan Keujreun Blang sebagai bagian integral dari hukum adat yang mengatur pola tanam, distribusi air, dan penyelesaian sengketa agraria. Namun, modernisasi, intervensi kebijakan pemerintah, serta perubahan nilai sosial telah mendorong terjadinya pergeseran kewenangan yang memengaruhi eksistensinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran, kewenangan, serta tantangan Keujreun Blang dalam konteks modern, sekaligus mengaitkannya dengan teori teori hukum adat dan implikasinya terhadap pengembangan ilmu hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif yang dikombinasikan dengan analisis kualitatif. Data diperoleh melalui kajian literatur, regulasi adat, peraturan perundang-undangan, serta dilengkapi wawancara dengan informan kunci yang memahami praktik adat Keujreun Blang. Analisis dilakukan dengan menelaah hubungan antara norma hukum adat, praktik lapangan, dan teori hukum adat dalam konteks modernisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Keujreun Blang masih diakui sebagai otoritas lokal, terjadi tumpang tindih kewenangan dengan lembaga formal seperti dinas pertanian dan pengairan. Keujreun Blang juga menghadapi tantangan berupa perubahan iklim, modernisasi teknologi, serta menurunnya kepatuhan generasi muda terhadap hukum adat dan memperlihatkan bahwa perubahan kewenangan Keujreun Blang berimplikasi pada teori living law dan pluralisme hukum, di mana hukum adat tetap eksis sepanjang mendapat pengakuan sosial meskipun berada dalam tekanan hukum formal. Dengan demikian, eksistensi Keujreun Blang tidak hanya memiliki signifikansi praktis dalam pengelolaan pertanian, tetapi juga kontribusi teoritis dalam memperkaya kajian pluralisme hukum dan keberlanjutan lembaga adat di tengah modernisasi. 
AMBIGUITAS KEWENANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA Nasution, Anhar; Irwansyah, Irwansyah; Iqbal, Muhammad
Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Vol 9, No 2 (2025): Oktober
Publisher : Prodi Ilmu Hukum, Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/jic.v9i2.13541

Abstract

The allocation of authority between the central government and local governments is a fundamental element in the decentralization system of the unitary state of the Republic of Indonesia. However, the enactment of Law Number 11 of 2020 on Job Creation (the Job Creation Law) has led to ambiguity in the distribution of power, which significantly affects the effectiveness of regional autonomy. This law restructured numerous sectoral laws, including Law No. 23/2014 on Regional Government, using an omnibus law approach that has generated both structural and substantive consequences for the governance system. This study employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The data sources consist of primary legal materials such as laws and Constitutional Court decisions, as well as secondary data from relevant scholarly journals published in the last five years. The analysis was conducted qualitatively through a critical normative review of conflicting legal norms. The findings indicate that since the enactment of the Job Creation Law, there has been a significant shift of authority from regional to central government, particularly in business licensing, spatial planning, and environmental management. Legal ambiguities arise due to inconsistencies between parent legislation and its derivative regulations, as well as the vague interpretation of legal phrases that are delegative and general in nature. As a result, legal gaps emerge between the constitutional mandate for decentralization as stipulated in Article 18 of the 1945 Constitution and the centralized practices embedded in the Job Creation Law and its implementing regulations. A reformulation of the central-local government relationship is urgently needed, adopting a more harmonious and cooperative framework that upholds the genuine principle of autonomy in accordance with the Constitution. Such efforts are essential to prevent jurisdictional conflicts, enhance the legitimacy of local governments, and ensure justice and efficiency in governance
Ethical standards in arbitration practice in Indonesia: Challenges and strengthening of oversight Hayati, Vivi; Iqbal, Muhammad; Masthura, Natasya; Anwar, Saiful; Hasmiyati, Cut
Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin Vol 8, No 1 (2025): Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin
Publisher : Geuthèë Institute, Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52626/jg.v8i1.388

Abstract

Arbitration is an increasingly developing dispute resolution mechanism in Indonesia, particularly in the business and trade sectors. To ensure its credibility and effectiveness, ethical standards in arbitration practice must be strictly enforced. This study analyzes the implementation of ethical standards in arbitration in Indonesia, the challenges faced, and solutions for strengthening oversight and enforcement mechanisms. Some key challenges identified include conflicts of interest among arbitrators, lack of transparency in arbitration processes, and weak regulations and sanction mechanisms for ethical violations. Using a normative-empirical legal research method, this study highlights the importance of regulatory reforms, enhancing the role of supervisory institutions, and utilizing technology in the arbitration system. The implementation of digital registration systems, blockchain, and artificial intelligence (AI) can improve transparency and accountability in arbitration in Indonesia. With stricter oversight strategies, arbitration is expected to become a fairer, more efficient, and more credible dispute resolution mechanism.
GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN MAQASHID SYARIAH DALAM PENGUATAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA Husni Kamal; Muhammad Iqbal; Muhammad Syafril Nasution
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 20 No 2 (2025): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v20i2.12991

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antara Good Corporate Governance (GCG) dan Maqashid Syariah dalam memperkuat tata kelola lembaga keuangan syariah di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, serta dianalisis melalui studi literatur terhadap regulasi nasional, fatwa DSN-MUI, dan teori tata kelola korporasi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa GCG merupakan instrumen penting dalam memastikan profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab sosial lembaga keuangan syariah. Namun, prinsip-prinsip tersebut belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai maqashid syariah yang menekankan pemeliharaan agama (hifzh ad-din), jiwa (hifzh an-nafs), akal (hifzh al-‘aql), harta (hifzh al-mal), dan keturunan (hifzh an-nasl). Integrasi antara GCG dan maqashid syariah menghasilkan sistem tata kelola yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan regulatif, tetapi juga pada pencapaian keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan sosial. Kesimpulannya, sinergi kedua prinsip tersebut merupakan fondasi strategis bagi penguatan tata kelola lembaga keuangan syariah di Indonesia agar memiliki legitimasi hukum, moral, dan spiritual yang utuh dalam mendukung sistem ekonomi nasional yang berkeadilan.
Co-Authors Adiati, Gadis Anhar Nasution Anhar Nasution Azhari Yahya Balqis, Sintari Dimas Arif Tri Kurniawan Hasmiyati, Cut Hayati, Vivi Husni Kamal Iqbal Irwansyah Irwansyah Jummaidi Saputra Jummaidi Saputra Krisna, Liza Agnesta Lastin, Juniant M. Iqbal Asnawi Maidi Saputra Masthura, Natasya Maulita, Maya Megawati, Cut Meta Suriyani, Meta Muhammad Al Kausar Muhammad Natsir Muhammad Syafril Nasution Muksalmina Muksalmina Nasution, Anhar Nasution, Kausar Pane, Verianto Dwikaprio Rachmad, Andi Radhali, Radhali Rini Fitriani RR. Ella Evrita Hestiandari Saiful Anwar saputra, Jummaidi Saputra Silaturahmi, Zahra Wiradmadinata Wiradmadinata Wiratmadinata Wiratmadinata Wiratmadinata Yovano Gilbert Sinurat, Ignatius Zaki Ulya, Zaki