Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN MAQASHID SYARIAH DALAM PENGUATAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA Husni Kamal; Muhammad Iqbal; Muhammad Syafril Nasution
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 20 No 2 (2025): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v20i2.12991

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antara Good Corporate Governance (GCG) dan Maqashid Syariah dalam memperkuat tata kelola lembaga keuangan syariah di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, serta dianalisis melalui studi literatur terhadap regulasi nasional, fatwa DSN-MUI, dan teori tata kelola korporasi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa GCG merupakan instrumen penting dalam memastikan profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab sosial lembaga keuangan syariah. Namun, prinsip-prinsip tersebut belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai maqashid syariah yang menekankan pemeliharaan agama (hifzh ad-din), jiwa (hifzh an-nafs), akal (hifzh al-‘aql), harta (hifzh al-mal), dan keturunan (hifzh an-nasl). Integrasi antara GCG dan maqashid syariah menghasilkan sistem tata kelola yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan regulatif, tetapi juga pada pencapaian keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan sosial. Kesimpulannya, sinergi kedua prinsip tersebut merupakan fondasi strategis bagi penguatan tata kelola lembaga keuangan syariah di Indonesia agar memiliki legitimasi hukum, moral, dan spiritual yang utuh dalam mendukung sistem ekonomi nasional yang berkeadilan.
KEDUDUKAN DAN RELASI LEMBAGA PEMERINTAHAN ADAT ACEH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA Ida Tutia Rakhmi; Muhammad Iqbal; Anhar Nasution; Saiful Anwar
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 21 No 1 (2026): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v21i1.14167

Abstract

Pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat merupakan bagian penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Aceh sebagai daerah yang memiliki kekhususan dan keistimewaan memperoleh pengaturan khusus mengenai lembaga adat melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan berbagai Qanun Aceh. Meskipun secara normatif lembaga pemerintahan adat telah diatur, dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan masih ditemukan ketidakharmonisan relasi antara lembaga adat dan pemerintahan formal, yang ditandai dengan tumpang tindih kewenangan dan lemahnya koordinasi kelembagaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara kualitatif dengan penalaran hukum deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga pemerintahan adat Aceh memiliki kedudukan sebagai entitas yang diakui secara konstitusional dan yuridis, namun tidak termasuk sebagai organ negara dalam struktur pemerintahan. Posisi tersebut menempatkan lembaga adat pada wilayah antara pengakuan dan pembatasan kewenangan, sehingga memunculkan problem relasi dengan pemerintahan formal. Ketidakharmonisan tersebut bersumber dari belum adanya penegasan normatif mengenai pembagian kewenangan dan mekanisme koordinasi antar lembaga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan peran lembaga pemerintahan adat Aceh memerlukan penataan normatif yang lebih jelas dan operasional. Oleh karena itu, disarankan adanya harmonisasi regulasi dan penguatan desain relasi kelembagaan agar lembaga adat dapat berfungsi secara efektif dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkeadilan dan berakar pada nilai-nilai lokal.
Literasi Perdagangan Carbon melalui Blue Economy di Wilayah Pesisir Kabupaten Aceh Timur M. Iqbal Asnawi; Radhali Radhali; Muhammad Iqbal; Mustika Putra Rokan; Saiful Anwar; Hanri Aldino
El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat  Vol. 5 No. 6 (2025): El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat 
Publisher : Intitut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/elmujtama.v5i6.10356

Abstract

The potential for carbon trading through a blue economy approach in the coastal areas of East Aceh Regency using descriptive qualitative methods through literature studies. The results of the study identified significant blue carbon potential from mangrove ecosystems, which function as effective carbon sinks. However, critical findings revealed that 49.85% of the mangrove area is in a state of severe degradation, not only threatening its ecological function but also potentially releasing stored carbon reserves. The development of a comprehensive and contextual literacy strategy is an important prerequisite for realizing the potential of carbon trading. Integrating the blue economy approach with mangrove conservation programs through a carbon trading mechanism can create synergy between environmental preservation and improving the welfare of coastal communities in East Aceh.
A Socio-Economic Security Model Based on Local Wisdom: A Case Study of Gala in Aceh from the Perspective of Legal Pluralism Muhammad Iqbal; Adwani, Adwani; Azhari Yahya
El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol. 9 No. 2 (2026): EL-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ujhk.v9i2.34472

Abstract

This study examines the practice of gala (customary pawn) in Acehnese society within the framework of legal pluralism and Islamic law. The problems discussed in this study lie in the normative and practical deviations of gala, particularly the lack of legal certainty, the imbalance of rights and obligations between the parties, and its potential inconsistency with the principles of justice and maqāṣid al-sharī‘ah. Therefore, this study poses the following research questions: (1) how is gala practiced in Acehnese society; (2) to what extent is the current practice in line with the principles of justice and Islamic law; and (3) how can gala be reconstructed into a just and sharia-compliant legal model. This study uses a normative juridical method, analyzed with the theory of maqāṣid al-sharī‘ah and legal pluralism. The findings indicate that although gala functions as a socio-economic security mechanism rooted in customary values, its current implementation often results in disproportionate benefits for creditors, a lack of contract clarity, and potential elements of unjust enrichment. This situation demonstrates a discrepancy with the principles of justice and the objectives of Islamic law, particularly the protection of property (ḥifẓ al-māl). Therefore, this study proposes a reconstructed gala model based on formalized agreements, proportional profit sharing, time limits, and the integration of Sharia-compliant contracts such as musharakah and ijarah. This model aims to ensure legal certainty, justice, and alignment with Islamic law standards.