Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.077
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Samudra Keadilan Jurnal Humaniora : Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Hukum Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Jurnal Geuthee Jurnal Adat dan Budaya Indonesia REUSAM ; Jurnal Ilmu Hukum Locus Journal of Academic Literature Review MEUSEURAYA : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Muhammad Iqbal
Universitas Samudra
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

 1   2   3 
ANALISIS KRITIS PENERAPAN HUKUM TERHADAP OKNUM ANGGOTA TNI BERAGAMA ISLAM YANG MELAKUKAN JARIMAH DI ACEH jummaidi saputra; wiratmadinata; Muhammad Iqbal
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 20 No 1 (2025): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v20i1.11651

Abstract

penerapan Hukum Jinayat terhadap oknum anggota TNI beragama Islam yang melakukan jarimah di Aceh masih menjadi perdebatan. Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 5 huruf a Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, menentukan pemberlakuan Hukum Jinayat terhadap semua orang yang beragama Islam yang berada di Aceh. peneltian ini berutjuan untuk memberikan argumentasi secara kritis terhadap penerapan hukum terhadap oknum anggota TNI beragama Islam yang melakukan Jarimah di Aceh. peneltian ini berjenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan sejarah (historical approach), dan pendekatan filsafat (philosophical approach). Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa tidak diterapkan Hukum Jinayat terhadap oknum anggota TNI beragama Islam yang melakukan jarimah di Aceh akan menimbulkan diskriminasi dan bertentangan dengan prinsip persamaan di muka hukum. Terdapat formulasi yang dapat diterapkan yaitu Hukum Jinayat sebagai subtansi tindak pidana umum diterapkan dalam sistem Peradilan Militer bagi oknum anggota TNI beragama Islam yang melakukan jarimah di Aceh. Perlu dilakukan revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh untuk membuka peluang diterapkannya Hukum Jinayat terhadap oknum anggota TNI beragama Islam yang melakukan jarimah di Aceh.
GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN MAQASHID SYARIAH DALAM PENGUATAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA Husni Kamal; Muhammad Iqbal; Muhammad Syafril Nasution
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 20 No 2 (2025): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v20i2.12991

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antara Good Corporate Governance (GCG) dan Maqashid Syariah dalam memperkuat tata kelola lembaga keuangan syariah di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, serta dianalisis melalui studi literatur terhadap regulasi nasional, fatwa DSN-MUI, dan teori tata kelola korporasi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa GCG merupakan instrumen penting dalam memastikan profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab sosial lembaga keuangan syariah. Namun, prinsip-prinsip tersebut belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai maqashid syariah yang menekankan pemeliharaan agama (hifzh ad-din), jiwa (hifzh an-nafs), akal (hifzh al-‘aql), harta (hifzh al-mal), dan keturunan (hifzh an-nasl). Integrasi antara GCG dan maqashid syariah menghasilkan sistem tata kelola yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan regulatif, tetapi juga pada pencapaian keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan sosial. Kesimpulannya, sinergi kedua prinsip tersebut merupakan fondasi strategis bagi penguatan tata kelola lembaga keuangan syariah di Indonesia agar memiliki legitimasi hukum, moral, dan spiritual yang utuh dalam mendukung sistem ekonomi nasional yang berkeadilan.
KEDUDUKAN DAN RELASI LEMBAGA PEMERINTAHAN ADAT ACEH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA ida tutia rahmi; Muhammad Iqbal; Anhar Nasution; Saiful Anwar
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 21 No 1 (2026): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v21i1.14167

Abstract

Pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat merupakan bagian penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Aceh sebagai daerah yang memiliki kekhususan dan keistimewaan memperoleh pengaturan khusus mengenai lembaga adat melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan berbagai Qanun Aceh. Meskipun secara normatif lembaga pemerintahan adat telah diatur, dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan masih ditemukan ketidakharmonisan relasi antara lembaga adat dan pemerintahan formal, yang ditandai dengan tumpang tindih kewenangan dan lemahnya koordinasi kelembagaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara kualitatif dengan penalaran hukum deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga pemerintahan adat Aceh memiliki kedudukan sebagai entitas yang diakui secara konstitusional dan yuridis, namun tidak termasuk sebagai organ negara dalam struktur pemerintahan. Posisi tersebut menempatkan lembaga adat pada wilayah antara pengakuan dan pembatasan kewenangan, sehingga memunculkan problem relasi dengan pemerintahan formal. Ketidakharmonisan tersebut bersumber dari belum adanya penegasan normatif mengenai pembagian kewenangan dan mekanisme koordinasi antar lembaga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan peran lembaga pemerintahan adat Aceh memerlukan penataan normatif yang lebih jelas dan operasional. Oleh karena itu, disarankan adanya harmonisasi regulasi dan penguatan desain relasi kelembagaan agar lembaga adat dapat berfungsi secara efektif dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkeadilan dan berakar pada nilai-nilai lokal.
Co-Authors Adiati, Gadis Aldino, Hanri Anhar Nasution Anhar Nasution Asnawi , M. Iqbal Azhari Yahya Azmi, Muhammad Faisal Balqis, Sintari Dimas Arif Tri Kurniawan Hasmiyati, Cut Hayati, Vivi Husni Kamal ida tutia rahmi Iqbal Irwansyah Jummaidi Saputra Jummaidi Saputra khadafi, andi Krisna, Liza Agnesta Lastin, Juniant M. Iqbal Asnawi Maidi Saputra Maulita, Maya Megawati, Cut Meta Suriyani, Meta Muhammad Al Kausar Muhammad Natsir Muhammad Syafril Nasution Muksalmina Muksalmina Nasution, Anhar Nasution, Kausar Natasya Masthura Pane, Verianto Dwikaprio R. Rusli Rachmad, Andi Radhali Rini Fitriani ROKAN, MUSTIKA PUTRA RR. Ella Evrita Hestiandari Saiful Anwar Silaturahmi, Zahra Wiradmadinata Wiradmadinata Wiratmadinata Wiratmadinata Wiratmadinata Wiratmadinata, Wiratmadinata Yovano Gilbert Sinurat, Ignatius Zaki Ulya, Zaki Zulfiani Zulfiani