Claim Missing Document
Check
Articles

Urgensi Penghapusan Daerah Otonom Kota Solok dan Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat Suharizal Suharizal; Indah Adi Putri; Aidinil Zetra
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i3.3977

Abstract

Penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mencapai tujuan desentralisasi yang optimal. Salah satu isu yang mencuat adalah urgensi penghapusan daerah otonom, terutama di Kota Solok dan Kota Pariaman, yang menghadapi masalah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, serta pelaksanaan pemerintahan yang efisien. Meskipun kedua kota tersebut memiliki potensi ekonomi, seperti sektor pariwisata di Kota Pariaman, keduanya masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat yang menunjukkan ketergantungan terhadap sumber daya eksternal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mendasari penghapusan atau penggabungan daerah otonom di Kota Solok dan Kota Pariaman, dengan menggunakan teori evaluasi kinerja daerah dan konsep penghapusan daerah otonom. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama yang dihadapi kedua kota adalah rendahnya kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, ketergantungan pada dana pusat, serta terbatasnya daya saing ekonomi daerah. Meskipun Kota Pariaman memiliki potensi sektor pariwisata, kurangnya perbaikan dalam aspek tata kelola pemerintahan dapat menjadi alasan untuk mempertimbangkan penggabungan dengan daerah lain. Begitu juga dengan Kota Solok yang membutuhkan peningkatan kapasitas dalam pengelolaan keuangan daerah untuk mengurangi ketergantungan pada anggaran pusat. Temuan ini menunjukkan bahwa untuk mencapai tata pemerintahan yang lebih baik dan berkelanjutan, penghapusan atau penggabungan daerah otonom perlu dipertimbangkan melalui evaluasi yang menyeluruh dan berbasis pada kinerja dan kemampuan daerah.
Enhancing Governance in Highway Construction Policies in Vietnam Nguyen Thi Thuy Ngan; Roni Ekha Putera; Indah Adi Putri
Journal of Public Administration and Government Vol. 7 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22487/258x8x40

Abstract

Efficient highway infrastructure is indispensable for Vietnam's continued economic growth and development. However, the governance of highway construction projects in the country has grappled with numerous challenges that hinder their effective implementation. This study aims to conduct a comprehensive evaluation of the current policies and practices governing highway construction in Vietnam, and propose pragmatic recommendations to enhance the governance framework. A qualitative research approach was employed, involving an in-depth analysis of relevant policy documents and semi-structured interviews with key stakeholders from both the public and private sectors. The findings reveal significant inadequacies in the policy formulation process, a lack of transparency and public participation, as well as ineffective monitoring and accountability mechanisms. To address these critical governance deficits, the study recommends strengthening the legal and regulatory frameworks, improving inter-agency coordination and delineation of responsibilities, actively promoting public-private partnerships, and implementing robust monitoring, evaluation, and audit systems. By instituting these crucial governance reforms, Vietnam can optimize the allocation of resources, enhance the quality of highway construction projects, mitigate risks, and ultimately foster the sustainable development of its vital highway infrastructure network.
Demokrasi Deliberatif dalam Konteks Indonesia Philip, Kevin; Valentina, Tengku Rika; Putri, Indah Adi
Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi Vol. 25 No. 1 (2025): Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi Volume 25 No.1 Oktober 2025
Publisher : Program Studi PPKn FIS UNJ & Asosiasi Profesi PPKn Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21009/jimd.v25i1.60495

Abstract

Demokrasi deliberatif menawarkan paradigma penting dalam penguatan demokrasi substantif dengan menekankan musyawarah rasional, inklusif, dan egaliter. Penelitian ini bertujuan menganalisis prospek, tantangan, dan realitas demokrasi deliberatif di Indonesia melalui pendekatan studi kepustakaan. Data diperoleh dari literatur akademik dan laporan penelitian yang relevan, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi pola, kategori persoalan, dan dinamika deliberasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa mekanisme deliberatif di Indonesia memiliki potensi meningkatkan legitimasi kebijakan publik, terutama ketika forum didukung oleh desain proses inklusif, akses informasi setara, fasilitasi netral, serta mekanisme tindak lanjut yang mengikat. Namun, tantangan masih mencakup dominasi elit politik, bias kultural yang hierarkis, keterbatasan sumber daya, serta hambatan partisipasi kelompok rentan. Pembahasan menegaskan bahwa keberhasilan deliberasi membutuhkan sintesis antara nilai lokal seperti musyawarah-mufakat dan prinsip argumentatif universal agar tercipta forum yang substantif, bukan sekadar prosedural. Kesimpulannya, demokrasi deliberatif di Indonesia berpotensi memperkuat demokrasi substantif apabila didukung desain kelembagaan yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.