Claim Missing Document
Check
Articles

Strategi Politik Perempuan Caleg Sumatera Barat dalam Pemilu 2014 Putri, Indah Adi
Journal of Moral and Civic Education Vol 1 No 2 (2017)
Publisher : Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (284.226 KB) | DOI: 10.24036/8851412020171225

Abstract

This paper focuses on the discussion of how the political strategy of women legislative candidates who advanced in the 2014 Election for the Regional House of Representatives of West Sumatra province. The study also looked at how the influence of cultural factors of matrilineal kinship system influenced the political process in the 2014 election. The research was conducted on 2 incumbent legislative candidates, and one candidate who advanced for the first time, but won the most votes among the six elected women. The research method is with qualitative case study, data obtained by in-depth interview with selected informant. The results reveal that the political strategy of women legislative candidates is an offensive strategy of market expansion and defensive strategy to preserve the market. Matrilineal kinship network also became one of the political strategies for women candidates. Keywords: political strategy, female legislative candidate, matrilineal kinship network ABSTRAK Paper ini fokus kepada pembahasan tentang bagaimana strategi politik perempuan calon legislatif yang maju dalam Pemilu 2014 untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini juga melihat bagaimana pengaruh faktor budaya sistem kekerabatan matrilineal mempengaruhi proses politik dalam Pemilu 2014. Penelitian dilakukan terhadap 2 orang caleg petahana, dan satu orang caleg yang maju untuk pertamakali, tetapi berhasil meraih suara terbanyak diantara enam perempuan caleg terpilih. Metode penelitian adalah dengan kualitatif studi kasus, data diperoleh dengan wawancara mendalam dengan informan terpilih. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa strategi politik perempuan caleg adalah strategi ofensif perluasan pasar dan strategi defensif memepertahankan pasar. Jaringan kekerabatan matrilineal juga menjadi salah satu strategi politik bagi perempuan caleg. Kata kunci: strategi politik, perempuan caleg, jaringan kekerabatan matrilineal
Analisis Proses Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu Tahun 2019 Di Kota Solok Yeni Siska; Tengku Rika Valentina; Indah Adi Putri
Jurnal Niara Vol. 15 No. 2 (2022): September
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (471.556 KB) | DOI: 10.31849/niara.v15i2.8830

Abstract

Penelitian ini berawal dari banyaknya kesalahan pengisian Formulir C1 yang dilakukan oleh KPPS sebagai Penyelenggara Pemilu di TPS dan juga untuk pertama kalinya terjadi PSU di Kota Solok pada Pemilu Serentak Tahun 2019. Adanya masalah tersebut tidak terlepas dari proses rekrutmen yang dijalankan oleh PPS selaku badan ad hoc yang membentuk KPPS dalam memenuhi kualifikasi SDM yang berkualitas. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan proses dari rekrutmen KPPS yang dilakukan oleh PPS pada Pemilu Tahun 2019 di Kota Solok Provinsi Sumatera Barat dengan melakukan studi dokumentasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap sourcing process dimana informasi yang tersebar tidak merata dan cenderung beredar disekitar PPS serta tidak adanya seleksi tertulis dan wawancara pada tahap selection process dalam perekrutan KPPS membuka celah terjadi nepotisme dalam perekrutan KPPS karena PPS tidak mementingkan kemampuan KPPS. Kemudian pelaksanaan bimtek yang tidak maksimal dan simulasi yang tidak efektif pada tahap user process menambah buruknya kualitas KPPS yang berdampak pada kesalahan pengisian Formulir C1 di TPS. .
Literasi Informasi Petugas KPPS Terhadap Keterpunuhan Hak-Hak Sebagai Pekerja Pada Pemilu 2019 Roza indriani; Tengku Rika Valentina; indah Adi Putri
Jurnal Niara Vol. 16 No. 3 (2024): Januari
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/niara.v16i3.15845

Abstract

Abstract This study provides an explanation of how the information literacy of KPPS officers in Padang Pariaman Regency regarding their rights as workers and the fulfillment of these rights while carrying out their duties and responsibilities through a descriptive qualitative method. The analysis uses the standard information literacy model of the International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) through 3 (three) basic components, namely access, evaluation and use. The results showed that in identifying information needs, KPPS officers did not have the ability, whereas in searching for the information needed, KPPS officers had the ability but did not do it optimally. Abstrak Penelitian ini memberi penjelasan bagaimana literasi informasi petugas KPPS di Kabupaten Padang Pariaman terhadap hak-haknya sebagai pekerja dan keterpenuhan hak-hak tersebut selama melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya melalui metode kualitatif deskriptif. Analisa menggunakan model standar literasi informasi International Federation of Library Assosiations and Institution (IFLA) melalui 3 (tiga) komponen dasarnya, yakni access, evaluation dan use. Hasil penelitian menunjukkan dalam mengidentifikasi kebutuhan informasi petugas KPPS tidak memiliki kemampuan, sedangkan dalam melakukan penelusuran informasi yang dibutuhkan, petugas KPPS memiliki kemampuan namun tidak dilakukan secara optimal. Kata Kunci: Literasi Informasi, Pemilu 2019, KPPS, Hak Pekerja
Best Practice Kerjasama Kelembagaan Dalam Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 kiki mita putri; Asrinaldi; Indah Adi Putri
Jurnal Niara Vol. 16 No. 3 (2024): Januari
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/niara.v16i3.15847

Abstract

Abstract In carrying out the stages of updating voter data, the Padang Pariaman Regency KPU collaborated with the Padang Pariaman Regency Disdukcapil. The collaboration between the two public institutions is implemented in the form of innovative programs to produce accurate and up-to-date voter data through best practices in governance administration. The purpose of this study was to find out the best practice of cooperation between two public institutions at the local level, namely the Padang Pariaman Regency KPU and the Padang Pariaman Regency Disdukcapil in the process of updating and compiling the voter list. This research uses the framework of governance theory, Ansell and Gash collaboration theory, and the concept of best practice. The research method used is descriptive qualitative through in-depth interviews with various informants and document collection. The research results are described descriptively to then be analyzed to answer the research questions. The results of this study show that a network is needed as a relationship between institutions/organizations that are independent in managing and overcoming voter data problems. The existence of various limitations can be overcome through a collaborative approach (collaboration). Most of the collaborations that have been established have fulfilled the concept of best practice by taking into account the dimensions that form the basis of this research analysis. Keywords : Best Practice, Cooperation, Collaboration, Voter Data Updating Abstrak Dalam menyelenggarakan tahapan pemutakhiran data pemilih, KPU Kabupaten Padang Pariaman menjalin kerjasama dengan Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman. Kerjasama kedua lembaga publik ini diimplementasikan dalam bentuk program-program inovatif guna menghasilkan data pemilih yang akurat dan mutakhir melalui praktik terbaik (best practice) dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui best practice kerjasama antara dua lembaga publik di tingkat lokal, yaitu KPU Kabupaten Padang Pariaman dan Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman dalam proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Penelitian ini menggunakan kerangka teori governance, teori kolaborasi Ansell dan Gash, serta konsep best practice. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui wawancara mendalam dengan berbagai informan dan pengumpulan dokumen. Hasil penelitian diuraikan secara deskriptif untuk kemudian dianalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dari hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa dibutuhkan jaringan (network) sebagai relasi antar lembaga/organisasi yang independen dalam mengelola dan mengatasi permasalahan data pemilih ini. Adanya berbagai keterbatasan dapat diatasi melalui pendekatan kerjasama (kolaborasi). Kerjasama yang dijalin ini sebagian besar telah memenuhi konsep best practice dengan memperhatikan dimensi-dimensi yang menjadi dasar analisis penelitian ini. Kata Kunci : Best Practice, Kerjasama, Kolaborasi, Pemutakhiran Data Pemilih
Kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Bandang Lahar Dingin Gunung Marapi Tahun 2024 Emrialdi, Pebriansyah; Valentina, Tengku Rika; Putri, Indah Adi
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.6103

Abstract

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan letusan gunung api. Bencana-bencana tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga berdampak besar terhadap aspek sosial, ekonomi, dan infrastruktur daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana serta mengidentifikasi peran kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga sosial dalam memperkuat ketahanan daerah terhadap bencana. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha menggali secara mendalam dinamika penanggulangan bencana di Sumatera Barat, termasuk efektivitas penerapan status tanggap darurat, kesiapsiagaan pemerintah daerah, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses mitigasi risiko. Hasil sementara menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah menetapkan kebijakan tanggap darurat, masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya, seperti lemahnya koordinasi antar-stakeholders dan kurang optimalnya sistem peringatan dini. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya upaya seperti identifikasi wilayah rawan, penyusunan tata ruang yang responsif terhadap risiko bencana, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh tahapan penanggulangan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perumusan kebijakan yang lebih efektif dalam menghadapi bencana alam di Sumatera Barat.
Peran Media Sosial Sebagai Wadah Partisipasi Politik Masa Kini di Kalangan Generasi Z (Studi Kasus : Akun Media Sosial PUSPENPOL) Wumbu, Yoana Lestonac Elita; Putri, Indah Adi; Hendrik, Doni
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.6115

Abstract

Perkembangan teknologi digital dan penggunaan media sosial yang masif telah merevolusi cara masyarakat, terutama Generasi Z, memahami dan berpartisipasi dalam proses politik. Generasi Z, yang merupakan generasi digital native, cenderung lebih aktif dalam mengakses, berbagi, dan merespons informasi politik melalui platform media sosial. Studi ini bertujuan untuk mengkaji peran media sosial sebagai platform partisipasi politik kontemporer, dengan fokus pada akun media sosial resmi Pusat Informasi Politik (Puspenpol). Menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, data dikumpulkan melalui observasi konten, wawancara naratif dengan pengguna Generasi Z, dan triangulasi ahli. Temuan menunjukkan bahwa akun Puspenpol secara aktif menyebarkan informasi politik menggunakan strategi visual, interaktif, dan komunikatif, yang efektif menarik perhatian dan mendorong partisipasi politik digital di kalangan Generasi Z, seperti berkomentar, bereaksi, dan membagikan konten. Meskipun sebagian besar partisipasi masih bersifat simbolis dan belum sepenuhnya berubah menjadi tindakan politik yang substansial, akun tersebut berhasil membuka saluran dialog baru antara negara dan warga muda. Studi ini menegaskan pentingnya mengoptimalkan media sosial institusional sebagai alat strategis untuk meningkatkan literasi politik, memperluas jangkauan informasi, dan memperkuat peran pemuda dalam demokrasi digital saat ini.
Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Padang Tentang Relokasi Pedagang Kaki Lima Pantai Padang Dan Pedagang Kaki Lima Jembatan Siti Nurbaya Emrialdi, Pebriansyah; Valentina, Tengku Rika; Putri, Indah Adi
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.6370

Abstract

Implementasi kebijakan relokasi pedagang kaki lima di Kota Padang, khususnya di Pantai Padang dan Jembatan Siti Nurbaya, melalui peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum, melarang berjualan di area yang dilarang seperti badan jalan dan fasilitas umum. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan proses dan keberhasilan implementasi kebijakan relokasi di kedua lokasi. Fokus penelitian ini adalah mengkaji secara komparatif implementasi kebijakan relokasi pedagang kaki lima di dua lokasi di Kota Padang Pantai Padang dan Jembatan Siti Nurbaya dengan menyoroti dampak ekonomi, sosial, budaya, dan pariwisata yang ditimbulkan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode penelitian studi kasus. model Van Meter dan Van Horn, enam variabel implementasi termasuk standar kebijakan, sumber daya, komunikasi, karakteristik pelaksana, kondisi sosial ekonomi, dan disposisi pelaksana belum sepenuhnya terpenuhi dalam konteks ini. Temuan lapangan memperlihatkan adanya perbedaan antara kerangka teoritis dan realitas implementatif, khususnya di Pantai Padang, di mana tujuan penataan kawasan wisata tidak diikuti oleh peningkatan kesejahteraan pedagang. Secara ekonomi, relokasi menyebabkan penurunan pendapatan pedagang karena lokasi baru yang tidak strategis dan kurang mendukung. Secara sosial dan budaya, relokasi memicu perubahan karena ruang usaha lama telah menjadi bagian dari identitas dan relasi sosial komunitas. Dari sisi pariwisata, meskipun kawasan menjadi lebih tertib secara visual, vitalitas ekonomi dan budaya justru menurun akibat kurangnya integrasi antara kawasan relokasi dan atraksi wisata utama.
Dynamics of Local Melayu Language Wisdom and Social Changes in 3 Provinces: Yala, Pattani, Narathiwat, and Southern Border Provinces of Thailand Wanaeloh, Warisah; Zetra, Aidinil; Putri, Indah Adi
Eduvest - Journal of Universal Studies Vol. 4 No. 12 (2024): Journal Eduvest - Journal of Universal Studies
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/eduvest.v4i12.1753

Abstract

This research investigates the development of the Local Melayu Language in three provinces: Yala, Pattani, and Narathiwat in the Southern Border Provinces of Thailand. It focuses on the dynamics of Local Melayu Language wisdom amidst social and cultural changes and explores methods for preserving and promoting this valuable linguistic heritage. The study employs interviews and participatory observations as data collection tools. The participants, chosen through purposive sampling, include 30 key informants such as local wisdom scholars, language experts, and villagers familiar with the language structure in these provinces. The collected data were analyzed and synthesized through interpretation and conclusions aligned with the research objectives. The findings reveal that the Local Melayu Language is closely linked with societal changes, including cultural, economic, political, and administrative factors. The study emphasizes the importance of preserving and revitalizing the Local Melayu Language, including its script, such as the Jawi script, to ensure its continued presence in the communities of Yala, Pattani, and Narathiwat. Language and script are regarded as the intellectual heritage of these communities. The family institution plays a crucial role in instilling the significance of the Local Melayu Language in children and addressing any stigma associated with its use. Additionally, societal attitudes towards speakers of the Local Melayu Language should be positive, promoting respect and recognition of the language's value. This research underscores the necessity of safeguarding the Local Melayu Language as an essential cultural asset in the Southern Border Provinces of Thailand.
PENGARUH POLITICAL TRUST, EFIKASI POLITIK DAN ORIENTASI KANDIDAT TERHADAP PARTISIPASI POLITIK, MASYARAKAT MULTI ETNIS PADA PEMILU LEGISLATIF DI KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2019 putra, Randy pranata; Valentina, Tengku Rika; Putri, Indah Adi
Mediapsi Vol 7 No 2 (2021): DECEMBER
Publisher : Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.mps.2021.007.02.8

Abstract

In Indonesia, we currently see the increasing participation of citizens in several legislative elections. In 2009, the political participation rate in the legislative elections was 79%, 75.11% in 2014, which then increased to 81.69% in 2019. This phenomenon raises the question of what factors influence the trend of increasing public political participation. This study aimed to determine the role of political trust, political efficacy, and candidate orientation in explaining public political participation in the 2019 legislative elections. Of the 400 participants, 50% are and 50% are female, who were selected based on cluster sampling. Designed as correlational research, the results showed that either simultaneously or partially, political trust, political efficacy, and candidate orientation played a significant role in explaining political participation. These findings practically imply that in elections, people's political participation is the key to democracy. To actualise democratic political participation, thus, both the government, legislative candidates, and political parties must pay attention to the importance of the role of political trust, political efficacy, and candidate orientation. Fenomena yang terjadi saat ini di indonesia adalah meningkatnya keikutsertaan warga  dalam beberapa pemilihan legislatif. Pada tahun 2009, tingkat partisipasi politik pada Pemilu legislatif 79%, tahun 2014 75.11%, dan tahun 2019 meningkat menjadi 81.69%. Hal ini memunculkan pertanyaan faktor apa yang memengaruhi trend peningkatan partisipasi politik masyarakat tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kepercayaan politik, efikasi politik, dan orientasi kandidat dalam menjelaskan partisipasi politik masyarakat pada Pemilu legislatif tahun 2019. Partisipan berjumlah 400 (50% laki-laki, 50% perempun), yang diseleksi atas dasar cluster sampling. Desain penelitian adalah kuantitatif korelasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik secara simultan maupun secara parsial, kepercayaan politik, efikasi politik, dan orientasi kandidat berperan signifikan dalam menjelaskan partisipasi politik. Hasil penelitian memberikan implikasi praktis bahwa dalam Pemilu, partisipasi politik masyarakat menjadi kunci dalam demokrasi. Agar partisipasi politik yang demokratis bisa tercapai, dengan demikian, baik pemerintah, calon legislatif, maupun partai politik harus memperhatikan pentingnya peran kepercayaan politik, efikasi politik, serta orientasi kandidat.
Implementasi Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2014 terhadap Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Lubuk Buaya Kota Padang Danisa Luthfi Azura; Tengku Rika Valentina; Indah Adi Putri
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2283

Abstract

Implementasi peraturan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang selama ini masih terdapat kekurangan. Penelitian ini ingin mengulas efektivitas implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 03 Tahun 2014 terhadap penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Lubuk Buaya, Kota Padang. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada aspek pencapaian tujuan, integritas, adaptasi, sasaran kebijakan, sumber daya, dan proses implementasi peraturan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya sosialisasi dan penegakan aturan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Padang, terutama melalui Dinas Perdagangan dan Satpol PP, telah memainkan peran penting dalam memastikan pemahaman yang jelas terhadap peraturan tersebut. Meskipun demikian, terdapat tantangan dalam implementasi peraturan, seperti penolakan dari sebagian pedagang kaki lima yang mengakibatkan pelanggaran berulang.