Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.663
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial budaya JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) jurnal niara MEDIAPSI Pendas : Jurnah Ilmiah Pendidikan Dasar NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Journal of Moral and Civic Education Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education Journal of Public Administration and Government (JPAG) JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara) Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Warta Pengabdian Andalas: Jurnal Ilmiah Pengembangan Dan Penerapan Ipteks Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP) Journal of Social and Policy Issues Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal Jurnal PolGov Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Eduvest - Journal of Universal Studies Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Journal of Politics and Democracy Adabi: Journal Of Public Administration And Business Jurnal Suara Politik ENDLESS : International Journal of Future Studies
Putri, Indah Adi
Department Of Political Science, FISIP Andalas University, Padang
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Medicine & Pharmacology Neuroscience Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 38 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 38 Documents
Search

 1   2   3   4 
Mobilisasi Oleh Elit Tradisional Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 Di Kabupaten Kerinci Santri Utami Pajri; Indah Adi Putri; Zainal Arifin
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 1 No. 4 (2023): Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/aladalah.v1i4.525

Abstract

Elections are held periodically, namely once every five years, with the aim of a constitutional change of power as regulated in the 1945 Constitution (UUD 1945). General elections are held in the form of presidential elections, regional head elections and legislative elections. At this time political parties are no longer the only force in political contestation. Elections that take place at the local election level still often encounter interference from elites, especially traditional elites, such as the regional elections that occurred in Kerinci Regency, where one of the elite's roles is as a force in mobilizing the masses. Many candidates use traditional culture to get more supporters in the election. Through its mass power, it can be used as an effective political machine in political contestation. This confirms that political mobilization is the key to winning election contestations. In analyzing mass mobilization by traditional elites, researchers use mobilization theory according to Stefano Bartolini and elite theory from Pareto and Mosca because mobilization in politics is a series of processes carried out by traditional elites in recruiting participants to obtain special support in an election. This research uses a qualitative approach with an instrumental case study method. The research results show that mass mobilization was commanded by traditional elites, such as the Depati and Ninik Mamak of Kerinci Regency, who directed and ordered the community and their nephews to choose certain agreed candidate pairs. The order was issued by Depati Ninik Mamak in a joint meeting to decide on support for candidate pair Adirozal-Ami Taher, so that the results of the meeting resulted in a joint agreement to win the pair Adirozal-Ami Taher.
Implementasi Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2014 terhadap Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Lubuk Buaya Kota Padang Danisa Luthfi Azura; Tengku Rika Valentina; Indah Adi Putri
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2283

Abstract

Implementasi peraturan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang selama ini masih terdapat kekurangan. Penelitian ini ingin mengulas efektivitas implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 03 Tahun 2014 terhadap penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Lubuk Buaya, Kota Padang. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada aspek pencapaian tujuan, integritas, adaptasi, sasaran kebijakan, sumber daya, dan proses implementasi peraturan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya sosialisasi dan penegakan aturan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Padang, terutama melalui Dinas Perdagangan dan Satpol PP, telah memainkan peran penting dalam memastikan pemahaman yang jelas terhadap peraturan tersebut. Meskipun demikian, terdapat tantangan dalam implementasi peraturan, seperti penolakan dari sebagian pedagang kaki lima yang mengakibatkan pelanggaran berulang.
Urgensi Penghapusan Daerah Otonom Kota Solok dan Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat Suharizal Suharizal; Indah Adi Putri; Aidinil Zetra
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i3.3977

Abstract

Penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mencapai tujuan desentralisasi yang optimal. Salah satu isu yang mencuat adalah urgensi penghapusan daerah otonom, terutama di Kota Solok dan Kota Pariaman, yang menghadapi masalah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, serta pelaksanaan pemerintahan yang efisien. Meskipun kedua kota tersebut memiliki potensi ekonomi, seperti sektor pariwisata di Kota Pariaman, keduanya masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat yang menunjukkan ketergantungan terhadap sumber daya eksternal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mendasari penghapusan atau penggabungan daerah otonom di Kota Solok dan Kota Pariaman, dengan menggunakan teori evaluasi kinerja daerah dan konsep penghapusan daerah otonom. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama yang dihadapi kedua kota adalah rendahnya kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, ketergantungan pada dana pusat, serta terbatasnya daya saing ekonomi daerah. Meskipun Kota Pariaman memiliki potensi sektor pariwisata, kurangnya perbaikan dalam aspek tata kelola pemerintahan dapat menjadi alasan untuk mempertimbangkan penggabungan dengan daerah lain. Begitu juga dengan Kota Solok yang membutuhkan peningkatan kapasitas dalam pengelolaan keuangan daerah untuk mengurangi ketergantungan pada anggaran pusat. Temuan ini menunjukkan bahwa untuk mencapai tata pemerintahan yang lebih baik dan berkelanjutan, penghapusan atau penggabungan daerah otonom perlu dipertimbangkan melalui evaluasi yang menyeluruh dan berbasis pada kinerja dan kemampuan daerah.
Strategi Politik Perempuan Caleg Sumatera Barat dalam Pemilu 2014 Putri, Indah Adi
Journal of Moral and Civic Education Vol 1 No 2 (2017)
Publisher : Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (284.226 KB) | DOI: 10.24036/8851412020171225

Abstract

This paper focuses on the discussion of how the political strategy of women legislative candidates who advanced in the 2014 Election for the Regional House of Representatives of West Sumatra province. The study also looked at how the influence of cultural factors of matrilineal kinship system influenced the political process in the 2014 election. The research was conducted on 2 incumbent legislative candidates, and one candidate who advanced for the first time, but won the most votes among the six elected women. The research method is with qualitative case study, data obtained by in-depth interview with selected informant. The results reveal that the political strategy of women legislative candidates is an offensive strategy of market expansion and defensive strategy to preserve the market. Matrilineal kinship network also became one of the political strategies for women candidates. Keywords: political strategy, female legislative candidate, matrilineal kinship network ABSTRAK Paper ini fokus kepada pembahasan tentang bagaimana strategi politik perempuan calon legislatif yang maju dalam Pemilu 2014 untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini juga melihat bagaimana pengaruh faktor budaya sistem kekerabatan matrilineal mempengaruhi proses politik dalam Pemilu 2014. Penelitian dilakukan terhadap 2 orang caleg petahana, dan satu orang caleg yang maju untuk pertamakali, tetapi berhasil meraih suara terbanyak diantara enam perempuan caleg terpilih. Metode penelitian adalah dengan kualitatif studi kasus, data diperoleh dengan wawancara mendalam dengan informan terpilih. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa strategi politik perempuan caleg adalah strategi ofensif perluasan pasar dan strategi defensif memepertahankan pasar. Jaringan kekerabatan matrilineal juga menjadi salah satu strategi politik bagi perempuan caleg. Kata kunci: strategi politik, perempuan caleg, jaringan kekerabatan matrilineal
Analisis Proses Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu Tahun 2019 Di Kota Solok Yeni Siska; Tengku Rika Valentina; Indah Adi Putri
Jurnal Niara Vol. 15 No. 2 (2022): September
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (471.556 KB) | DOI: 10.31849/niara.v15i2.8830

Abstract

Penelitian ini berawal dari banyaknya kesalahan pengisian Formulir C1 yang dilakukan oleh KPPS sebagai Penyelenggara Pemilu di TPS dan juga untuk pertama kalinya terjadi PSU di Kota Solok pada Pemilu Serentak Tahun 2019. Adanya masalah tersebut tidak terlepas dari proses rekrutmen yang dijalankan oleh PPS selaku badan ad hoc yang membentuk KPPS dalam memenuhi kualifikasi SDM yang berkualitas. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan proses dari rekrutmen KPPS yang dilakukan oleh PPS pada Pemilu Tahun 2019 di Kota Solok Provinsi Sumatera Barat dengan melakukan studi dokumentasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap sourcing process dimana informasi yang tersebar tidak merata dan cenderung beredar disekitar PPS serta tidak adanya seleksi tertulis dan wawancara pada tahap selection process dalam perekrutan KPPS membuka celah terjadi nepotisme dalam perekrutan KPPS karena PPS tidak mementingkan kemampuan KPPS. Kemudian pelaksanaan bimtek yang tidak maksimal dan simulasi yang tidak efektif pada tahap user process menambah buruknya kualitas KPPS yang berdampak pada kesalahan pengisian Formulir C1 di TPS. .
Literasi Informasi Petugas KPPS Terhadap Keterpunuhan Hak-Hak Sebagai Pekerja Pada Pemilu 2019 Roza indriani; Tengku Rika Valentina; indah Adi Putri
Jurnal Niara Vol. 16 No. 3 (2024): Januari
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/niara.v16i3.15845

Abstract

Abstract This study provides an explanation of how the information literacy of KPPS officers in Padang Pariaman Regency regarding their rights as workers and the fulfillment of these rights while carrying out their duties and responsibilities through a descriptive qualitative method. The analysis uses the standard information literacy model of the International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) through 3 (three) basic components, namely access, evaluation and use. The results showed that in identifying information needs, KPPS officers did not have the ability, whereas in searching for the information needed, KPPS officers had the ability but did not do it optimally. Abstrak Penelitian ini memberi penjelasan bagaimana literasi informasi petugas KPPS di Kabupaten Padang Pariaman terhadap hak-haknya sebagai pekerja dan keterpenuhan hak-hak tersebut selama melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya melalui metode kualitatif deskriptif. Analisa menggunakan model standar literasi informasi International Federation of Library Assosiations and Institution (IFLA) melalui 3 (tiga) komponen dasarnya, yakni access, evaluation dan use. Hasil penelitian menunjukkan dalam mengidentifikasi kebutuhan informasi petugas KPPS tidak memiliki kemampuan, sedangkan dalam melakukan penelusuran informasi yang dibutuhkan, petugas KPPS memiliki kemampuan namun tidak dilakukan secara optimal. Kata Kunci: Literasi Informasi, Pemilu 2019, KPPS, Hak Pekerja
Best Practice Kerjasama Kelembagaan Dalam Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 kiki mita putri; Asrinaldi; Indah Adi Putri
Jurnal Niara Vol. 16 No. 3 (2024): Januari
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/niara.v16i3.15847

Abstract

Abstract In carrying out the stages of updating voter data, the Padang Pariaman Regency KPU collaborated with the Padang Pariaman Regency Disdukcapil. The collaboration between the two public institutions is implemented in the form of innovative programs to produce accurate and up-to-date voter data through best practices in governance administration. The purpose of this study was to find out the best practice of cooperation between two public institutions at the local level, namely the Padang Pariaman Regency KPU and the Padang Pariaman Regency Disdukcapil in the process of updating and compiling the voter list. This research uses the framework of governance theory, Ansell and Gash collaboration theory, and the concept of best practice. The research method used is descriptive qualitative through in-depth interviews with various informants and document collection. The research results are described descriptively to then be analyzed to answer the research questions. The results of this study show that a network is needed as a relationship between institutions/organizations that are independent in managing and overcoming voter data problems. The existence of various limitations can be overcome through a collaborative approach (collaboration). Most of the collaborations that have been established have fulfilled the concept of best practice by taking into account the dimensions that form the basis of this research analysis. Keywords : Best Practice, Cooperation, Collaboration, Voter Data Updating Abstrak Dalam menyelenggarakan tahapan pemutakhiran data pemilih, KPU Kabupaten Padang Pariaman menjalin kerjasama dengan Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman. Kerjasama kedua lembaga publik ini diimplementasikan dalam bentuk program-program inovatif guna menghasilkan data pemilih yang akurat dan mutakhir melalui praktik terbaik (best practice) dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui best practice kerjasama antara dua lembaga publik di tingkat lokal, yaitu KPU Kabupaten Padang Pariaman dan Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman dalam proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Penelitian ini menggunakan kerangka teori governance, teori kolaborasi Ansell dan Gash, serta konsep best practice. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui wawancara mendalam dengan berbagai informan dan pengumpulan dokumen. Hasil penelitian diuraikan secara deskriptif untuk kemudian dianalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dari hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa dibutuhkan jaringan (network) sebagai relasi antar lembaga/organisasi yang independen dalam mengelola dan mengatasi permasalahan data pemilih ini. Adanya berbagai keterbatasan dapat diatasi melalui pendekatan kerjasama (kolaborasi). Kerjasama yang dijalin ini sebagian besar telah memenuhi konsep best practice dengan memperhatikan dimensi-dimensi yang menjadi dasar analisis penelitian ini. Kata Kunci : Best Practice, Kerjasama, Kolaborasi, Pemutakhiran Data Pemilih
Kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Bandang Lahar Dingin Gunung Marapi Tahun 2024 Emrialdi, Pebriansyah; Valentina, Tengku Rika; Putri, Indah Adi
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.6103

Abstract

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan letusan gunung api. Bencana-bencana tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga berdampak besar terhadap aspek sosial, ekonomi, dan infrastruktur daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana serta mengidentifikasi peran kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga sosial dalam memperkuat ketahanan daerah terhadap bencana. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha menggali secara mendalam dinamika penanggulangan bencana di Sumatera Barat, termasuk efektivitas penerapan status tanggap darurat, kesiapsiagaan pemerintah daerah, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses mitigasi risiko. Hasil sementara menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah menetapkan kebijakan tanggap darurat, masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya, seperti lemahnya koordinasi antar-stakeholders dan kurang optimalnya sistem peringatan dini. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya upaya seperti identifikasi wilayah rawan, penyusunan tata ruang yang responsif terhadap risiko bencana, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh tahapan penanggulangan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perumusan kebijakan yang lebih efektif dalam menghadapi bencana alam di Sumatera Barat.
Co-Authors Abd. Rasyid Syamsuri Abdul Rahman Andila Yunika Andri Rusta Angraini, Suci Asrinaldi Asrinaldi Aulia, Fachri Rahmad Azura, Danisa Luthfi Bakaruddin Rosyidi Bakaruddin Rosyidi Danisa Luthfi Azura Darma Wijaya Dewi Anggraini Didi Rahmadi Emrialdi, Pebriansyah Fajar Noor Ramadhian Fatizah Rahmi Fiska Darmawan Putri Hadji, Kuswan Riadi Hafiz Satria Putra Harid Fendra Heby Hara Octabrian Hidayati, Sri Riadi Iswanaji, Chaidir Riadi Jendrius Jendrius kiki mita putri Lestari, Anggre Fani Meris Essio Mento Mhd Fajri Nurian Endah Dwi S Perdana, Adhi Surya Pujiastuti, Dede putra, Randy pranata Ria Ariany Riri Izzatul Farmila Roni Ekha Putera Roza Indriani Sadri Sadri Santri Utami Pajri Sri Zul Chairiyah Suci Angraini Suci Angraini Suci Suharizal, Suharizal Sumarni Sumarni Sumarni Sumarni Tamrin Tamrin Tamrin Tamrin Tengku Rika Valentina Wahyuni Chairunisa Warisah Wanaeloh Yayat Iftiyatna Yeni Siska Yuharmafitri yuharmafitri Zainal Arifin Zetra, Aidinil Zetra, Aidinil