Articles
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PEMASUNGAN PADA PENDERITA GANGGUAN JIWA ]]>
<![CDATA[SISWANTOYO SISWANTOYO]]>;
<![CDATA[BAMBANG PANJI GUNAWAN]]>
<![CDATA[ Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum Vol. 2 No. 2 (2019): Juli 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51804/jrhces.v2i2.904
<![CDATA[Kondisi mental dan fisik manusia tidak selamanya stabil karena kepribadian manusia merupakan satu kesatuan mental dan fisik yang dinamis dan sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Kondisi mental dan fisik tidak selamanya sesuai dengan harapan. Terkadang mengalami gangguan-gangguan bahkan tidak jarang mengakibatkan seseorang tidak mampu lagi untuk mengatasinya. Gangguan jiwa telah banyak ditemukan sejak dulu orang banyak beranggapan bahwa gangguan jiwa merupakan gambaran sosok menakutkan, membahayakan serta sulit diatur pihak lain, maka orang lain berpendapat dengan dilakukan pemasungan akan dapat mengurangi dampak orang yang gangguan jiwa.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN UMKM YANG TIDAK MENCANTUMKAN ISI KOMPOSISI BAHAN PRODUK ]]>
<![CDATA[Muhammad Zunan Fanani]]>;
<![CDATA[BAMBANG PANJI GUNAWAN]]>;
<![CDATA[Fajar Rachmad Dwi Miarsa]]>
<![CDATA[ Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum Vol. 3 No. 1 (2020): Januari 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51804/jrhces.v3i1.980
<![CDATA[Dengan berkembangnya jaman semakin banyak bermunculan produk makanan olahan yang telah beredar di Indonesia khususnya produk-produk UMKM dan produk olahan rumah tangga, dalam hal ini pemerintah harus lebih cermat dalam proses pengawasan terhadap produk makanan dan memastikan bahwa produk tersebut aman untuk di komsumsi oleh masyarakat. Produk makanan yang dihasilkan dengan olahan harus mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tetapi hal tersebut masih sering di dapatkan produk makanan olahan yang tidak mencantumkan label komposisi.Metode dalam penulisan laporan ini adalah metode hukum yuridis-normatif. Dengan mengumpulkan data, dan juga menggunakan metode literatur dan pendekatan kualitatif. Analisa data yang digunakan dengan analisa data deskiptif.Penulisan skripsi ini digunakan untuk mengkaji penerapan peraturan Undang Undang terkait perlindungan konsumen dan suatu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah serta Badan Pengawasan Obat dan Makanan demi mewujudkan produk makanan yang sehat dan unggul.]]>
<![CDATA[PENGAKUAN PUTUSAN PERADILAN ADAT KUTAI BARAT DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Lukman Efendi]]>;
<![CDATA[Bambang Panji Gunawan]]>;
<![CDATA[Agung Supangkat]]>
<![CDATA[ Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum Vol. 3 No. 1 (2020): Januari 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51804/jrhces.v3i1.1507
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan mengetahui kedudukan hukum adat dalam hukum nasional yang berkembang di masyarakat saat ini secara keseluruhan mengatur undang-undang dan bagaimana membentengi perlindungan kualitas standar dalam hukum. Melalui pemeriksaan legitimasi standardisasi, dikemukakan 1. Hukum baku ialah asas tidak tertulis yang hidup dalam standar wilayah lokal suatu ruang dan akan tetap hidup selama wilayah lokal tersebut benar-benar memenuhi standar hukum yang telah diturunkan kepadanya. dari nenek moyang mereka sebelum mereka. Oleh karena itu, keberadaan hukum baku dan situasinya dalam tatanan hukum umum masyarakat tidak dapat disangkal meskipun hukum baku tidak disusun dan dilihat dari pedoman legitimasinya merupakan hukum yang disalahpahami. Standar hukum akan secara konsisten ada dan hidup di arena publik. 2. Hukum baku ialah hukum yang benar-benar hidup dalam kesunyian, suara kecil penduduk setempat yang tercermin dalam contoh-contoh kegiatan mereka sesuai tradisi dan contoh-contoh sosial-sosial yang tidak bergumul dengan kepentingan umum. Waktu saat ini dapat dipastikan dapat disebut sebagai masa kebangkitan kelompok masyarakat asli yang dicirikan oleh pengenalan pendekatan dan pilihan yang berbeda. Namun demikian, yang tidak kalah pentingnya adalah perlunya pemeriksaan dan penyempurnaan tambahan dengan saran-saran bagi penataan hukum publik dan upaya pelaksanaan hukum di Indonesia.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN KONSUMEN LIQUEFIED PETROLEUM GAS ATAS PENGGUNAAN KARET PERAPAT YANG TIDAK BERSTANDAR NASIONAL ]]>
<![CDATA[YUANDRI IKA ADITYA]]>;
<![CDATA[Bambang Panji Gunawan]]>;
<![CDATA[Nur Qoilun]]>
<![CDATA[ Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum Vol. 3 No. 2 (2020): Juli 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51804/jrhces.v3i2.1720
<![CDATA[Dalam penelitian ini mengangkat sebuah permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi hukum sebagai landasan utama dalam menjalankan tujuan bernegara, tentunya aspek pemenuhan perlindungan hukum wajib diberikan kepada setiap warga negara, termasuk dalam hal memberikan perlindungan hukum bagi konsumen. Salah satu konsumen yang patut diberi perlindungan hukum adalah konsumen tabung liquefied petroleum gas (LPG). Dengan maraknya penggunaan tabung LPG oleh masyarakat tentunya beriringan juga dengan masalah yang kemudian timbul, dikarenakan setiap proses giat usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha dari proses pengisian, pendistribusian, hingga tabung LPG tersebut sampai ke tangan masyarakat seringkali masih ditemukan banyak kecurangan. Seperti menggunakan rubber seal atau karet perapat yang tidak sesuai dengan standar yang sudah ditentukan oleh serangkaian peraturan yang ada. Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang Undang No 8 Tahun 1999 telah jelas melarang setiap pelaku usaha menggunakan produk yang tidak sebagaimana mestinya standar yang telah diperintahkan oleh ketentuan Perundang-undangan. Mengenai kaitannya dengan perlindungan konsumen LPG pemerintah telah mewajibkan penggunaan karet perapat oleh setiap pelaku usaha SPPBE dimana landasannya ialah Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 67 Tahun 2012 yang kemudian diubah dengan Peraturan Mentri Perindustrian No. 84 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Standar Nasoinal Indonesia Karet Perapat atau bisa juga disebut karet perekat untuk tabung LPG dengan Wajib. Esensinya dari pemberlakuan perundang-undangan tersebut untuk menjaga kesehatan, kenyamanan, dan agar terhindar dari kecelakaan konsumen LPG.]]>
<![CDATA[LANGKAH HUKUM DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE ]]>
<![CDATA[ADIB MUKHTAR FANANI]]>;
<![CDATA[BAMBANG PANJI GUNAWAN]]>;
<![CDATA[HARIADI SASONGKO]]>
<![CDATA[ Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum Vol. 5 No. 1 (2022): Januari 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51804/jrhces.v5i1.1912
<![CDATA[Fenomena perjudian akhir-akhir ini semakin marak dilakukan, bahkan telah memasuki semua usia. Tidak hanya masyarakat dewasa, kini banyak anak-anak dibawah umur yang juga ikut dalam permainan judi. Dan tidak hanya itu banyaknya orang yang bermainan judi karena besarnya nominal hadiah yang didapatkan apabila beruntung. Dan seiring berkembangnya zaman maka teknologi juga semakin berkembang. Namun tak banyak orang yang melakukan penyalahgunaan, contohnya dengan melakukan tindak pidana perjudian online. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) penegakan tindak pidana perjudian online ditinjau dari Undang-Undang ITE (2) upaya pencegahan tindak pidana perjudian online. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, yang pada dasarnya penelitian ini berfokus pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dalam penelitian. Pengumpulan data dari Bahan hukum yang diperoleh dari hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan hasil tindak pidana perjudian dirumuskan pada Pasal 303 ayat (1) yang berbunyi “Barang siapa melakukan perjudian, diancam hukuman pidana 10 tahun, atau denda Rp 25 juta.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DAKAM JUAL BELI MELALUI MEKANISME ELEKTRONIK ]]>
<![CDATA[AYU DWI MURSIDAH]]>;
<![CDATA[BAMBANG PANJI GUNAWAN]]>;
<![CDATA[SUYATNO SUYATNO]]>
<![CDATA[ Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum Vol. 5 No. 1 (2022): Januari 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51804/jrhces.v5i1.1914
<![CDATA[Perkembangan teknologi informasi merupakan suatu globalisasi yang dapat memunculkan industry baru yang berupa transaksi elektronik. Transaksi elektronik adalah suatu kegiatan dilaksanakan dengan memanfaatkan jaringan computer berupa internet. Dalam perkembangan teknologi informasi antara lain adanya website guna melakukan perbuatan jual beli yang dilakukan secara elektronik. berbelanja melalui elektronik mengakibatkan kerugian yang sering terjadi dialami oleh konsumen. Kerugian tersebut muncul akibat tidak berlangsungnya proses transaksi yang dilakukan. Perkembangan teknologi informasi inilah yang memunculkan dasar hukum dalam perlindungan konsumen dalam transaksi elektrinuk yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.]]>
<![CDATA[ANALISIS HUKUM PENJATUHAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU ABORSI YANG KORBANNYA DIBAWAH UMUR ]]>
<![CDATA[KIREY DIAN PUSPITARANI]]>;
<![CDATA[BAMBANG PANJI GUNAWAN]]>;
<![CDATA[AGUNG SUPANGKAT]]>
<![CDATA[ Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum Vol. 5 No. 1 (2022): Januari 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51804/jrhces.v5i1.1917
<![CDATA[Suatu tindakan aborsi yang dilakukan anak dibawah umur dan pidana bagi orang yang memberikan bantuan atau turut serta dalam proses aborsi. Pergaulan bebas yang terjadi dikalangan remaja dapat berakibat fatal jika ditiru anak dibawah umur. Dengan meraka mengikuti adegan porno yang dapat diakses dengan mudah dan bebas dari unggahan jejaring sosial. Hal ini menyebabkan meningkatnya wanita hamil diluar nikah yang pada akhirnya melakukan aborsi, ditambah lagi aborsi bisa berdampak sangat buruk bagi kesehatan rahim wanita dan berujung kematian.Menurut Pasal 364 KUHP, seorang wanita atau orang yang mendukung dalam menggugurkan kandungan dengan sengaja dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan diancam dengan pidana dan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Berdasarkan pada Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang prinsipnya mengacu pada setiap perbuatan aborsi. Kehamilan yang disebabkan oleh kondisi genetik yang signifikan dan/atau cacat bawaan yang tidak dapat diperbaiki yang membuat bayi tidak layak untuk hidup di luar kandungan, atau kehamilan yang disebabkan oleh perkosaan, yang dapat mengakibatkan tekanan psikologis bagi korban perkosaan,]]>
<![CDATA[LANDASAN YURIDIS DAN PROBLEMATIKA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI JAWA TIMUR TERHADAP PENERTIBAN RETRIBUSI DI LINGKUNGAN INDUSTRI KECIL TROSOBO ]]>
<![CDATA[Muhamad Saifudin]]>;
<![CDATA[Bambang Panji Gunawan]]>;
<![CDATA[Nur Qoilun]]>
<![CDATA[ Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum Vol. 3 No. 2 (2020): Juli 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51804/jrhces.v3i2.14276
<![CDATA[Satuan PolisiPamong Praja Provinsi Jawa Timur bertugas memelihara ketertiban dan ketentramanmasyarakat, mengawasi dan menjaga lingkungan, serta menegakkan peraturan daerah dan1peraturan pelaksanaannya. Berdasarkan PP Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Intruksi Satpol PP Pasal 148 ayat (1) dan (2). Kemampuan Satpol PP dalam menjalankan kewenangannya dibatasi oleh kekuasaan ekstrayudisial yang bersifat menindas. Satpol PP seharusnya mampu membawa pendirian yang benar dan cerdas dalam situasi seperti ini, sesuai dengan paradigma baru Satpol PP menjadi petugas yang penuh persahabatan yang mampu menumbuhkannrasa dan ketenangan bagi masyarakat, dengan tetap bertindak tegasssesuai dengan peraturannperundang-undangan. Regulasi, kebijakan dan fakta materiil yang mempengaruhi pelaksanaan penertiban IKM di Lingkungan Industri Kecil Trosobo Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Perda Jatim Nomor 1 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum. Landasan hukum penetapan perda adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, yang menyatakan bahwa perda berwenang membuat perda dan peraturan lainnya untuk melaksanakanotonomi dan tugas. Menurut Peraturan Daerah Nomor 61Tahun 2010 (Pasal 5), Satpol PP bertugas menegakkan dan menyelenggarakan hukum adat, perkumpulan masyarakat, dan perlindungan masyarakat. Penertiban lingkungan industry kecil dan menengah sudah berjalan, terlihat dari Satpol PP Prov. Jatim tugas dan fungsi salah satunya dalam penertiban IKM khususnya di Trosobo saat ini mengalami kendala dengan Peraturan Daerah Jatim No 13 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Perda Jatim No 1 tentang kelayakan daerah.halangan terhadap Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang KetertibannUmum, berdasarkan hasil observasi dan1wawancara dengan key-informan dan informan lain.]]>
<![CDATA[PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENGAWASAN KEUANGAN DESA KEDUNGREJO KECAMATAN JABON KABUPATEN SIDOARJO ]]>
<![CDATA[Rafsanjani Ahmad]]>;
<![CDATA[Bambang Panji Gunawan]]>;
<![CDATA[Agung Supangkat]]>
<![CDATA[ Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum Vol. 4 No. 1 (2021): Januari 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51804/jrhces.v4i1.14282
<![CDATA[Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan penting dalam Pembangunan dan Pengawasan Keuangan Desa di Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo. Studi ini bertujuan guna memahami pengawasan BPD terhadap penggunaan Dana Desa di Desa Kedungrejo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. BPD memiliki peran strategis dalam mengawasi penggunaan Dana Desa supaya tidak disalahgunakan. Untuk menjalankan fungsi pengawasannya, BPD diharapkan tidak ragu ataupun takut sebab Lembaga ini berlandasan hukum, terutama dalam hal pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa. Hasil studi menunjukkan bahwa BPD belum mencapai tingkat maksimal dalam melaksanakan fungsi pengawasan dana desa karena fokus dan tugas masih dalam tahap perencanaan, yaitu menerima aspirasi penduduk desa mengenai pembangunan dan pengelolaan Dana Desa. Namun, dalam kenyataannya BPD sering tidak terlibatkan dalam proses tersebut. Oleh karena itu, pengawasan Dana Desa oleh BPD dapat dinilai berdasarkan indikator pengawasan, yaitu mengukur kesesuaian antara pengawasan dengan perencanaan awal, membandingkan pengawasan dengan perencanaannya, dan mengoreksi kinerja apabila terdapat kekeliruan. Salah satu hambatan yang dihadapi BPD dalam melakukan pengawasan adalah terbatasnya jumlah anggota BPD, serta adanya sikap kekeluargaan antara BPD dan Pemerintah Desa sehingga proses pengawasan kurang optimal.]]>
<![CDATA[KEBEBASAN BERPENDAPAT DI SOSIAL MEDIA SESUAI UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK ]]>
<![CDATA[Itok Rudiyanto]]>;
<![CDATA[Bambang Panji Gunawan]]>;
<![CDATA[Nur Qoilun]]>
<![CDATA[ Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum Vol. 4 No. 1 (2021): Januari 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51804/jrhces.v4i1.14283
<![CDATA[Sesuai dengan tujuan dan perluasannya, eksplorasi ini merupakan standarisasi pemeriksaan yuridis. Strategi pengumpulan informasi yang digunakan adalah dengan mengumpulkan informasi dari bahan-bahan penting yang sah sebagai pedoman hukum dan catatan resmi. Informasi tambahan dikumpulkan melalui bahan sah opsional seperti buku, buku harian peraturan, dan web. Proposal ini memberikan klarifikasi tentang batasan dan keamanan dalam hak untuk berbicara secara bebas wacana sesuai dengan Peraturan ITE melalui survei tertulis yang mencakup spekulasi, definisi, dan gagasan yang sah. Otoritas publik telah mengambil garis tertentu dalam menawarkan sudut pandang melalui hiburan virtual, terutama yang berisi demonstrasi penghinaan dan fitnah dalam Peraturan ITE. Pembatasan ini sebagai larangan untuk menyebarluaskan segala sesuatu yang mengandung fitnah dan fitnah melalui hiburan berbasis web. Batasan dan batasan ini memiliki kelemahan, karena tidak memiliki tolok ukur yang berbeda. Tingkat kesal atau tidak terganggu sangat emosional, tidak ada yang bisa mengukur titik batas selain seperti yang ditunjukkan oleh tolok ukur abstrak masing-masing pihak. Jaminan kesempatan penilaian telah dijamin secara langsung melalui UUD 1945, dan juga telah mendapat pengakuan internasional melalui Pernyataan Umum Kebebasan Bersama 1948. UU ITE hanya memutus jalur siapa saja yang dengan sengaja dan tanpa hak mengedarkan atau mengirimkan data atau arsip elektronik yang mengandung unsur cibiran. Batasan ini tidak diharapkan untuk mengontrol atau membatasi hak istimewa dasar untuk mencari dan memperoleh data. Ditambahkan juga bahwa batasan yang dimaksud juga tidak bisa dianggap sebagai bentuk pemecatan atau peniadaan nilai-nilai berbasis popularitas. Terlepas dari kenyataan bahwa secara praktis, banyak korban yang terluka oleh penilaian emosional dari mereka yang memiliki posisi lebih kuat terhadap orang-orang yang lemah.]]>
