Claim Missing Document
Check
Articles

Found 38 Documents
Search

THE ANALYSIS OF GOLD SAVING PRODUCT APPLICATION ACCORDING TO DECISION OF DSN-MUI NO.77/DSN-MUI/V/2010 (CASE STUDY IN PT. PEGADAIAN SYARIAH SOLO BRANCH) Andini Rachmawati; Iman Nur Hidayat; Nunung Setiani
Ijtihad Vol. 14 No. 2 (2020)
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (414.829 KB) | DOI: 10.21111/ijtihad.v14i2.4555

Abstract

Gold used as a currency standard in many countries and also as a medium of exchange that is relatively lasting and accepted in all countries in the world. In this case, financial institutions hold a variety of products in the context of increasing the amount of investment in gold with various forms. Especially Islamic Financial Institutions, because in Islam and it has been mentioned in the Qur’an that what is meant by assets is gold and silver including dinars.This research aims to determine the gold savings procedures and systems that are in effect and run by PT. Pegadaian Syariah Solo, and the opinions of the scholars formulated in the DSN-MUI / No. decision. 7 / V / 2010 concerning the sale and purchase of non-cash gold savings resulting in the conclusion of an analysis of gold savings products with a certified DSN-MUI review. This research was arranged using qualitative methods. The results empirically indicate that many scholars agreed that gold could be resale as terms of its goods on the grounds after the presence of banknotes society modern assume that gold now is no longer regarded as a medium of exchange but equally as well as items that can be bought and sold. 
Peran KPU Ponorogo Dalam Penanggulangan Money Politic Pilkada Kabupaten Ponorogo Achmad Arif; Haerul Akmal; Iman Nur Hidayat
Ijtihad Vol. 15 No. 1 (2021)
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (497.431 KB) | DOI: 10.21111/ijtihad.v15i1.5528

Abstract

Penelitian ini mengkaji secara komprehensif peran KPU Ponorogo dalam penangggulangan money politic Pilkada Ponorogo. Money politic dalam Pilkada sudah menjadi rahasia umum, namun sampai saat ini belum ada alternatif kongkrit dalam penyelesaiannya di tingkatan pemilih. Penelitian ini selain untuk mengetahui peran KPU Ponorogo juga untuk memberikan saran dan solusi untuk Pilkada yang LUBER dan JurDil sebagaimana amanah dari konstitusi. Dalam mencapai tujuan penelitian, penelitian ini menggunakan metode kombinasi, penelitian normatif dan penelitian empiris. Penelitian normatif digunakan untuk menganalisis aturan-aturan yang dapat digunakan sebagai dasar hukum KPU Ponorogo dalam rangka penanganan money politic. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis data faktual di lapangan terkait dengan peran KPU Kabupaten Ponorogo. Data-data yang faktual KPU Kabupaten Ponorogo dianalisis untuk melihat seberapa besar peran KPU Kabupaten Ponorogo dalam hal penanggulangan money politic di Kaubupaten Ponorogo. Hasil analisis data dari penelitian normatif dan empiris kemudian dikombinasikan dalam rangka mencari jawaba atas peran KPU Ponorogo dalam penanggulangan money politic dalam Pilkada di Ponorogo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KPU Ponorogo, memiliki peran aktif dalam menanggulangi money politic yaitu dengan memberikan Pendidikan politik dan demokrasi bagi setiap penduduk yang telah memiliki hak pilih.  Keyword: KPU, Ponorogo, Pilkada, Money Politic
TELAAH NILAI-NILAI KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM HADITS MUADZ BIN JABAL Syaifullahil Maslul; Iman Nur Hidayat
Ijtihad Vol. 15 No. 2 (2021): IJTIHAD: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (613.206 KB) | DOI: 10.21111/ijtihad.v15i2.6556

Abstract

Hadits Muadz bin Jabal adalah salah satu hadits yang sangat populer. Hadits ini membahas tentang pengiriman Muadz bin Jabal ke Yaman berkaitan dengan penanganan perkara atau hakim. Muatan dalam hadits ini berkenaan dengan kekuasaan kehakiman. Hal ini sebagaimana tertuang dalam percakapan Rosululloh dengan Muadz bin Jabal. Penelitian ini hendak menelaah nilai-nilai kekuasaan kehakiman dalam hadits Muadz bin Jabal dan korelasinya dengan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan pendekatan konseptual (conceptual approach. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya nilai-nilai kekuasaan kehakiman dalam Hadits Muadz bin Jabal. Pertama, Putusan harus memiliki pertimbang atau dasar hukum. Kedua, Ius Curia Novit atau hakim dianggap paling tahu hukumnya dan ketiga, asas hakim tidak boleh menolak perkara karena ketiadaan hukum.
حكم بيع المصحف الملتقط في منظور فقه الإسلام Ahmad ] Faishol; Iman Nur Hidayat
JOURNAL OF INDONESIAN COMPARATIVE OF SYARIAH LAW Vol 2 No 1 (2019): Pandangan Hukum Dalam Fiqih Islam
Publisher : Journal of Indonesian Comparative of SyariÆah Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/jicl.v2i1.4485

Abstract

AbstrakJual beli merupakan salah satu aktiftas ekonomi yang sangat penting dalamkehidupan seseorang. Selain mendatangkan maslahat bagi orang banyak, jual beli jugamerupakan salah satu cara yang halal bagi setiap orang, untuk menghasilkan uang. Hal inisesuai dengan frman Allah yang berbunyi“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkanriba”. Jual beli akan dikatakan halal apabila syarat-syarat dan rukun-rukunnya terpenuhidan terhindar dari larangan-larangan yang terdapat di dalamnya. Diantara syaratnyaadalah hendaklah seseorang yang menjual barang yang kepunyaannya, bukan barangorang lain, barang curian, barang yang tidak dimilikinya. Pada saat ini, terdapat praktekjual beli yang menyimpang dari syarat tersebut, namun sangat lazim dilakukan olehsebagian orang, jual beli tersebut adalah jual beli barang temuan. Jual beli jenis ini, perludiketahui oleh banyak orang, agar tidak jatuh ke dalam jual beli yang bathil dan atau jualbeli fasid, sehingga seseorang dapat terhindar dari praktek jual beli yang tidak sesuaidengan tuntunan syariat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum jual belibarang temuan yang berupa al-Qur’an dalam perspektif hukum Islam. Jenis penelitianini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Pondok Modern Darussalam Gontor sebagaiobyek penelitian yang diambil.Kata kunci: Jual beli, Al Qur’an, Halal, Bathil, Fasid
Application for Wakalah bi al-Ujrah Contract in Various Banks, Insurance, and Syariah Mutual Funds Indonesia According to Wahbah Zuhaili Ghozali, Mohammad; Jamilah, Adinda Muftiviany Nur; Jamal, Mulyono; Hidayat, Iman Nur
AL- IKTISAB Journal of Islamic Economic Law Vol 5 No 1 (2021)
Publisher : University of Darusssalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/al-iktisab.v5i1.6204

Abstract

Wakalah is one of the most frequently used transactions in insurance, mutual funds, and especially Islamic banking. Insurance is one of the economic activities that we often hear about, many of these activities, such as health insurance, education, and etc. This paper uses a literature analysis method by using journals as its primary source. According to Wahbah Zuhaili there is insurance that is allowed to do and there is insurance that is illegal to do. Basically, the purpose of the insurance is having a mutual help. So if the participant does not use the insurance premium they have been paid, this premium will be allocated to others. Until there is a help-seeking action based on sincerity. However, it will be illegal if the purpose of this insurance activity is based solely on profit. Thus, it will create a synergy that will eliminate the benefits. So this insurance being an illegal activity. which is containing five elements, there are riba, gharar, gaban, qimar, and jahalah, which can damage human benefits and harms. Then insurance activity is illegal.
Grand Design of Halal Supply Chain on Pesantren Business: Study on AMIDAS Manufacturer's Company Retnowati, May Shinta; Arjuna, Agma; Al Faruqi, Musta’an; Hidayat, Iman Nur; Diana, Rashda
AL- IKTISAB Journal of Islamic Economic Law Vol 7 No 2 (2023)
Publisher : University of Darusssalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/aliktisab.v7i2.11455

Abstract

Indonesia is still far behind the western countries that have started a lot of studies on the halal business sector. Whereas on the one hand Indonesia is a country with a majority of Muslims, thus obliging most of them to meet their needs with the halal sector. Besides, Indonesia also has many pesantren that become a halal ecosystem indirectly. Many pesantren to meet their needs through various business units that indirectly support and improve the market sector halal in Indonesia. One of the business unit to be studied is a mineral water production business unit named AMIDAS. This research method uses qualitative research. Data collection techniques through observation, interviews, and documentation, with inductive descriptive analysis model to put forward the design form of halal supply chain implemented in AMIDAS manufacturer company. The results, as a manufacturer, AMIDAS goes through the whole supply chain procedure. AMIDAS receives plastic bottles, gallons, cartons, and cups from material suppliers from different regions for which they have also had security licenses on the products they produce. Products are received from suppliers by manufacturing, which then stores them in warehouses before producing bottled water for the corporation. AMIDAS distributes the goods to retailer, sub-retailer, and so on after it is completed and ready for marketing. The product  is stored in a clean warehouse and is protected from unclean or unwanted goods, as well as transportation used as well customers purchase goods from retailers after they are resold to sub-retailers dispersed throughout the Ponorogo region and surrounding Javan cities.
KELUARGA HARMONIS DALAM BERPIKIR JARINGAN (Telaah Mubadalah Terhadap Hak Dan Kewajiban Suami Istri) Agus Hermanto; Safitri, Nuri; Hidayat, Iman Nur
AS-SALAM Vol 13 No 1 (2024): PENDIDIKAN DAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF MASA DEPAN
Publisher : LPPM STAI DARUSSALAM LAMPUNG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51226/assalam.v13i1.692

Abstract

Mewujudkan keluarga sakinah dalam sebuah rumah tangga bukanlah hal mudah, bahkan tidak sedikit rumah tangga yang retak dan bahkan berujung pada perceraian akibat tidak terwujudnya hak dan kewajiban antara keduanya. Untuk menjembatani hal tersebut maka butuh berpikir jaringan agar sebuah rumah tangga dapat terwujud dengan benar, karena pasangan suami istri pada mulanya adalah unsur lain, dengan adanya akad nikah, hingga keduanya menyatu dalam sebuah ikatan yang sah dan kokoh. Bagaimana upaya mewujudkan keluarga yang harmonis dalam berpikir jaringan? Penelitian ini bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dengan berpikir jaringan, sehingga komunikasi antara keduanya dapat terwujud. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library reseach) dalam bentuk kualitatif, karena penelitian ini akan menggiring pada sebuah analisa yang mendalam dalam berpikir jaringan demi mewujudkan keluarga yang harmonis dan terwujudnya hak dan kewajiban suami istri dengan benar. Keluarga yang harmonis dalam berpikir jaringan adalah upaya menyatukan dua pasangan yang terikat dalam sebuah ikatan suci (mitsaqan ghalidzan) yang mulanya orang lain, sehingga terikat dalam sumpah yang bermartabat yang disaksikan oleh keluarga besar dan para saksi dan ditandai dengan mahar. Keterlibatan orang-orang penting tersebut dalam sebuah akad nikah merupakan sebuah jaringan untuk menyatukan keduanya dan merupakan tanggungjaeab bagi keduanya untuk menjalankan hak dan kewajiban merupakan hal yang mutlak demi keharmonisan.
Accelerating SDGs to Alleviate Poverty: Synergy Between National Amil Zakat Agency (BAZNAS) and Islamic Financial Institutions (IFI) Retnowati, May Shinta; Yusuf, M. Asror; Cahyani, Meitria; Hidayat, Iman Nur; Al Faruqi, Musta’an
AL-IKTISAB: Journal of Islamic Economic Law Vol. 8 No. 2 (2024)
Publisher : University of Darusssalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/aliktisab.v8i2.12889

Abstract

The low level of progress in poverty alleviation in Indonesia is the responsibility of all elements of society. To achieve the realization of the success of the Sustainable Development Goals (SDGs) in 2030, it must be able to be realized. This is not limited to achieving rather than a target but also a need of each country. Through the collaboration of the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) and Islamic Financial Institutions (IFI), it has great potential in realizing the goals of the SDGs to eradicate poverty. This type of research is qualitative with descriptive analysis. The results of the study show that Islamic financial institutions can function as potential partners of BAZNAS in providing a zakat collection platform that is easily accessible to the public. With the integration of Islamic financial services, such as internet banking and mobile banking, customers can easily distribute their zakat, infaq, and shadaqah through IFI.
ANALISA KAIDAH FIQH DAR UL MAFAASID MUQADDAM ‘ALA JALBIL MASHALEH TERHADAP PENGGUNAAN JALAN UMUM UNTUK WALIMATUL ‘URS : (Analisa PERKAPOLRI Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas) Khaan, Ma’sum Yusuf; Arif, Achmad; Awang, Hirmann; Hidayat, Iman Nur; Wicaksana, Febrian Arif; Cahyani, Meitria
JOURNAL OF INDONESIAN COMPARATIVE OF SYARIAH LAW Vol 7 No 2 (2024): Ilmu Syariah dan Ilmu Hukum
Publisher : Journal of Indonesian Comparative of SyariÆah Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/jicl.v7i2.12958

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui hukum penggunaan jalan umum di Indonesia untuk walimatul ‘urs Sesuai dengan Perkapolri Nomor 10 Tahun 2012 2. Untuk mengetahui aplikasi kaidah fiqh dar ul mafaasid muqaddam ‘ala jalbil mashaleh pada hukum penggunaan jalan umum untuk walimatul ‘urs Sesuai dengan Perkapolri Nomor 10 Tahun 2012. Peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang dikenal juga sebagai penelitian hukum teoritis. Metode ini mencakup analisis bahan hukum yang ada, baik berupa undang-undang dan peraturan, fikih hukum, atau literatur lainnya yang relevan dengan penelitian. Penelitian ini berfokus pada eksplorasi dan pemahaman tentang bagaimana prinsip-prinsip hukum diterapkan dalam konteks peraturan penggunaan jalan umum untuk walimatul ‘urs. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan jalan umum untuk pesta pernikahan di Indonesia diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Sementara itu, kaidah fikih "dar’ul mafasid muqaddam ‘ala jalbil mashalih" dalam konteks peraturan tersebut menegaskan bahwa kerugian yang ditimbulkan lebih besar daripada manfaatnya. Oleh karena itu, penggunaan jalan umum untuk pesta pernikahan hanya diperbolehkan setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.
ANALYSIS OF THE 'URF CONCERNING THE PROHIBITION OF NGALOR NGULON MATRIMONY IN TUMPAKKEPUH VILLAGE, BAKUNG, BLITAR Winarno, Rivaniansyah Siacahyo; Saipul Nasution; Jamhuri; Iman Nur Hidayat; Meitria Cahyani
Sahaja: Journal Sharia and Humanities Vol. 4 No. 1 (2025): Sahaja: Journal Sharia and Humanities
Publisher : Universitas Darunnajah Jakarta, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61159/sahaja.v4i1.398

Abstract

This study examines the practice of preventing marriage known as "Ngalor Ngulon" in Tumpakkepuh Village, which is primarily Muslim. This custom forbids marriage if the prospective groom's residence is situated in the north-west direction relative to the prospective bride's residence, as it is considered to result in calamities such as discord, mortality, or financial hardships. This research employs a qualitative methodology utilizing a sociological-legal framework. Data were collected via interviews with village heads, traditional authorities, religious leaders, and community members, in addition to direct observation. Literary analyses pertaining to Islamic jurisprudence concerning 'urf and matrimony further substantiate this research. The study's findings indicate that the practice of "Ngalor Ngulon" is categorized as 'urf fasid due to its lack of foundation in Islamic law. Islam does not forbid marriage depending on the orientation of the residence; instead, it underscores the fundamental principles and prerequisites of marriage. This tradition is preserved as a cultural heritage. This study aims to enhance the community's comprehension of the Islamic notion of marriage and to illuminate scholars' perspectives on the interplay between local customs and sharia law.