Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.433
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan Dharmakarya : Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan JISPO (Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area Sosioglobal : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi JWP (Jurnal Wacana Politik) Jurnal SOLMA Integritas: Jurnal Antikorupsi Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Journal of Political Issues Sawala : Jurnal pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa dan Masyarakat The Indonesian Journal of Politics and Policy (IJPP) Journal of Asian Social Sciences Research MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional
Mustabsyirotul Ummah Mustofa
Departemen Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 33 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

 1   2   3   4 
Demokrasi Di Bawah Bayang-Bayang Patronase-Klientelisme: Memitigasi Praktik Politisasi Birokrasi Di Indonesia Kusmana, Mochamad Attur Mehta; Mustofa, Mustabsyirotul Ummah
THE INDONESIAN JOURNAL OF POLITICS AND POLICY (IJPP) Vol 6 No 1 (2024): THE INDONESIAN JOURNAL OF POLITICS AND POLICY
Publisher : Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kekhawatiran akan netralitas birokrasi dari politik menjadi isu yang sangat hangat. Kebijakan pemerintah Indonesia dengan jelas menegaskan bahwa birokrasi harus netral dari politik. Terdapat larangan kuat bagi birokrat untuk terlibat dalam politik. Ditemukan bahwa politisi yang menghadapi persaingan politik tingkat tinggi lebih mungkin untuk mendelegasikan pelaksanaan proyek publik di konstituen mereka kepada organisasi yang lebih otonom; dan memberikan insentif informal kepada birokrat di organisasi tersebut. Tujuan penelitian telah ditentukan, termasuk eksplorasi konsep politisasi birokrasi, pemahaman implikasinya dalam konteks Indonesia, serta identifikasi berbagai alternatif atau strategi untuk mengatasi dan memitigasi masalah ini. Politisasi birokrasi merupakan isu yang cukup kompleks dan menantang di Indonesia. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi masalah ini, namun hasilnya belum sepenuhnya memuaskan. Oleh karena itu, diperlukan alternatif-alternatif baru yang dapat memberikan solusi yang lebih efektif dan berdampak positif. Artikel ini akan mengulas beberapa cara yang telah dilakukan sebelumnya namun belum berhasil, serta memberikan alasan mengapa solusi yang ditawarkan dalam artikel ini mengandung kebaruan dan potensi untuk memitigasi praktik politisasi birokrasi di Indonesia.
Pengaruh Media Sosial Tiktok Dalam Isu Kesehatan Mental Di Malaysia Hendra, Hendra; Zailani, Muhammad Hafiez Zulhakim; Asharudin, Erynnadiyah Nuraisyah; Ibrahim, Nur Hamizah; Nor Hafizam, Erie Nur Fatihah; Jamri, Mohamad Hafifi; Mustofa, Mustabsyirotul Ummah
Sosioglobal Vol 8, No 2 (2024): Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi
Publisher : Department of Sociology, Faculty of Social and Political Science, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jsg.v8i2.56839

Abstract

ABSTRAKPlatform media sosial adalah elemen penting dalam kehidupan masyarakat, karena tidak diragukan lagi telah mengubah cara orang berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain. Mencari informasi tentang kesehatan mental adalah salah satu cara orang menggunakan media sosial, khususnya TikTok. Di samping dampak positifnya, TikTok juga menjadi tempat berkembangnya misinformasi, di mana orang-orang akan mengeksploitasi platform ini untuk berbagi informasi tentang kesehatan mental dengan tujuan mencari perhatian dan empati dari orang lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kesadaran masyarakat terhadap isu kesehatan mental di TikTok dan mengetahui penerimaan masyarakat termasuk opini dan sikap terkait isu kesehatan mental. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan menggunakan convenience sampling dengan melibatkan 400 responden. Adapun penyebaran quesioner dilakukan melalui   Google Form. Temuan utama dari penelitian ini menggambarkan bahwa TikTok efektif dalam mengatasi masalah kesehatan mental, pengguna TikTok menerima pendapat yang dibagikan di platform terkait masalah tersebut. Penelitian ini telah memberikan kontribusi yang signifikan kepada masyarakat dengan mengadvokasi pemanfaatan TikTok yang tepat, sebagai sarana untuk mendorong wacana kesehatan mental. Penelitian ini telah membuka jalan bagi pengembangan komunitas yang lebih suportif, mendorong diskusi terbuka tentang masalah kesehatan mental dan mempromosikan kesadaran tentang cara menggunakan potensi TikTok secara efektif untuk inisiatif kesehatan mental. Kata kunci:  Media Sosial, Kesehatan Mental; Kesadaran; Pencarian Perhatian; TikTok.  ABSTRACTSocial media platforms are an essential element in people's lives, as they have undoubtedly changed how people interact and communicate. Looking for information about mental health is one way people use social media, especially TikTok. Apart from its positive impact, TikTok has also become a place for misinformation to develop, where people will exploit this platform to share information about mental health to seek attention and empathy from other people. This research aims to measure public awareness of mental health issues on TikTok and determine public acceptance, including opinions and attitudes regarding mental health issues. This research uses quantitative methods and convenience sampling involving 400 respondents. The questionnaire was distributed via Google Forms. This study's main findings illustrate that TikTok effectively addresses mental health issues; TikTok users are receptive to the opinions shared on the platform regarding these issues. This research has significantly contributed to society by advocating for the appropriate use of TikTok to encourage mental health discourse. This research has paved the way for developing more supportive communities, encouraging open discussions about mental health issues and promoting awareness about effectively using TikTok's potential for mental health initiatives.Keywords: Social Media, Mental Health, Awareness, Attention Seeking, TikTok.
BOARD GAME UNTUK EDUKASI POLITIK: UPAYA PENDIDIKAN POLITIK DI MEKARJAYA KOTA BANDUNG JELANG PEMILU 2024 MUSTOFA, MUSTABSYIROTUL UMMAH
Sawala : Jurnal pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa dan Masyarakat Vol 6, No 1 (2025): Sawala : Jurnal pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa dan Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/sawala.v6i1.59409

Abstract

Pendidikan politik bagi masyakarat merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi dalam pemilu legislative dan presiden pada tahun 2024. Pendidikan politik menggunakan board game menjadi salah satu upaya memberikan edukasi tentang pemilu dan isu-isu seputar kepemiluan dengan sasaran pemilih muda dan Perempuan di Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung. Penggunaan Board game sebagai alat Pendidikan politik digunakan untuk memberikan pemahaman mengenai isu politik dalam konteks yang menyenangkan.  Kegiatan ini merupakan sebuah program integrative antara Program Pengabdian Masyarakat dari Departemen Ilmu Politik dan aktivitas Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa Unpad selama bulan Januari, jelang pemilu 2024. Aktivitas yang dilakukan meliputi rangkaian Pendidikan politik di 11 Rukun Warga (RW), SMAN 25 Kota Bandung dan diakhiri dengan Gebyar Pendidikan Politik bagi seluruh warga Kelurahan Mekarjaya yang melibatkan kelompok PKK dan Karang Taruna. Dalam satu bulan rangkaian kegiatan Pendidikan politik, mahasiswa KKN yang terlibat sebagai fasilitator kegiatan dan Masyarakat Kelurahan Mekarjaya memahami pentingnya menjadi pemilih cerdas untuk menciptakan pemilu yang demokratis. 
The Flood Politicization and Social Media: Ecological Disaster, Satire, and the Contestation of the 2024 Indonesia Presidential Election on Twitter Mustofa, Mustabsyirotul Ummah; Aulia, Muhammad Ridlo; Ramadhani, Rahmah; Nurfadillah, Karmeta Syahwan
JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 12 No. 1 (2022): JISPO Vol 12 No 1 2022
Publisher : Faculty of SociaI and Political Sciences (FISIP), Universitas Islam Negeri (UIN) Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jispo.v12i1.14577

Abstract

As floods are common in Indonesia, social media are full of conversations about this annual disaster. When floods hit Jakarta, Central Java, South Kalimantan and other areas in early 2021, the most-talked issue in the conversations on social media, especially Twitter, was not about how environmental degradation causes the floods but rather about how the heads of the flooded areas are to compete in the upcoming presidential election. Using critical discourse analysis, this study seeks to explore discourses on the flood politicization related to the 2024 presidential election on Twitter. The results show that there are dominant and marginal discourses in the discussion of the flood issue. The dominant discourse is related to the image and ability of the regional heads to overcome the flood which is linked to his capacity as a presidential candidate in the 2024 election. Meanwhile, the marginal discourse is related to policies taken by regional heads in taking preventive actions and post-flood handling. This article shows findings as follows: first, floods as an ecological disaster which causes environmental management are not an important concern of the community as they are regarded as a common issue that happens every year; second, the flood issue was used to criticise the former governor in a satiric way; third, the flood issue was used as a momentum to test the popularity and electability of candidates for the presidential election as a result of the political division after the 2017 Jakarta Election and the 2019 Indonesian Presidential Election. This article argues that the political debate for the 2024 presidential election in Indonesia was more interesting than the awareness of environmental damage. 
One map policy as an anti-corruption endeavour in the Indonesian mining sector Muhammad Arief Virgy; Mustabsyirotul Ummah Mustofa; Ahmad Mikail
Integritas: Jurnal Antikorupsi Vol. 10 No. 2 (2024): INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi
Publisher : Komisi Pemberantasan Korupsi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32697/integritas.v10i2.1312

Abstract

Indonesia plays an important role in the global mining industry, particularly in coal and nickel. Ensuring that mining resources support the people's livelihoods, as mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, requires good governance in the mining sector. However, corruption remains a significant challenge. This research identifies the types of corruption present in the mining sector and proposes solutions. Using qualitative methods and collecting secondary data sources such as news reports and other accessible documents, the study reveals that corruption mostly occurs in the issuance of mining permits, often due to overlapping areas between mining permits and other land uses. In order to address these issues and strengthen governance, the One Map Policy has been proposed. This policy aims to improve spatial planning quality, reduce overlaps between mining concessions and Indigenous peoples’ areas, and prevent concessions in protected forests. However, the policy faces challenges due to a lack of transparency in making map data publicly accessible, which hinders external inputs. Additionally, there is no government body responsible for verifying independent map data from external sources. Enhancing transparency and involving external parties in providing input to the One Map Policy can promote accountability, ensuring mining activities adhere to good governance principles and protect local communities and Indigenous peoples’ rights as well as their livelihoods.
Meninjau Kembali Ruang Publik: Tinjauan Literatur Tentang Media Sosial Dan Pembentukan Agenda Politik Melalui Lensa Habermas Ramlan, Aini Faezah; Mustofa, Mustabsyirotul Ummah; Suhaini, Zaidatul Insyirah; Azizi, Nur Qistina Sarah; Mohd Norizam, Wan Anas Hadirah; Solihah, Ratnia
Sosioglobal Vol 9, No 2 (2025): Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi
Publisher : Department of Sociology, Faculty of Social and Political Science, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jsg.v9i2.62982

Abstract

ABSTRAKDi era digital saat ini, platform media sosial telah menjadi sangat penting dalam membentuk persepsi publik dan agenda politik. Berita palsu, diperparah dengan adanya manipulasi media sosial, memiliki potensi untuk mempengaruhi opini publik dan bahkan mempengaruhi hasil pemilu. Penelitian ini memiliki tujuan menganalisi bagaimana dampak berita palsu terhadap persepsi publik yang berdampak pada polarisasi dan posisi media sosial sebagai ruang publik dalam menentukan agenda politik. Penelitian ini menggunakan teori komunikasi kultivasi dan uses and gratification untuk menyelidiki kekuatan media sosial dalam membentuk agenda politik. Selain itu, penggunaan teori ruang publik Habermas digunakan untuk mengelaborasi dampak ruang publik di media sosial. Penelitian dilakukan dengan metode studi literature dengan analisis tematik berkaitan dengan kata kunci sosial media, ruang publik, komunikasi politik, dan agenda politik. Hasil penelitian menunjukkan bagaimana individu secara aktif mengonsumsi berita palsu untuk mememnuhi kebutuhan psikologis dan penggunaan media sosial secara strategis oleh paraaktor politik untuk menyebarkan propaganda dan memajukan politik. Paparan informasi yang salah secara terus menerus di media sosial menumbuhkan persepsi yang terdistorsi tentang realitas politik di antara para pengguna, sementara mempertanyakan konstruksi ruang publik deliberative di media sosial manakala agenda politik di media sudah ditetapkan oleh para aktor politik. Penelitian ini memberikan sumbangsih pada pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika kompleks terkait media sosial, dalam membentuk wacana dan opini publik di era digital disaat bersamaa, ruang publik yang dikonstruksi oleh aktor politik berpengaruh.Kata Kunci: Agenda Politik, Polarisasi Politik, Ruang Publik, Sosial Media    ABSTRACTIn the contemporary digital era, social media platforms have assumed a pivotal role in shaping public perception and influencing political agendas. The dissemination of disinformation, exacerbated by the manipulation of social media platforms, possesses the capacity to influence public sentiment and potentially impact the outcomes of electoral processes. The present study aims to analyse the impact of fake news on public perceptions that lead to polarisation and the position of social media as a public space in determining the political agenda. The present study employs cultivation communication theory and uses and gratification to investigate the influence of social media in shaping the political agenda. Furthermore, Habermas' concept of the public sphere is employed to elucidate the influence of this sphere on social media. The research was conducted using a literature study method with thematic analysis related to the keywords social media, public sphere, political communication, and political agenda. The results indicate that individuals actively consume fake news to fulfil psychological needs. Furthermore, the strategic use of social media by political actors to spread propaganda and further their political agenda is evident. The pervasive dissemination of misinformation through social media engenders a distorted perception of political reality among users, thereby challenging the establishment of a deliberative public sphere within this digital domain. This is further compounded by the pre-established political agenda within media platforms, which is largely dictated by political actors. This research contributes to a more profound comprehension of the intricate dynamics associated with social media, in shaping public discourse and opinion in the digital age. Concurrently, the public sphere is constructed by influential political actors.Keywords: Political Agenda, Political Polarization, Public Space, Sosial Media     
PROBLEMATISASI PARADIGMA SUSTAINABLE DEVELOPMENT DAN KEADILAN EKOLOGIS BAGI NEGARA BERKEMBANG Mustofa, Mustabsyirotul Ummah; Rafifah, Azura Marha; Zalzabila, Avrilia; Sari, Meliyana; Rosianawati, Alya; Firmansyah, Muhammad Andi; Pratama, Habib Yudha; Nigitama, Rahsya
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 9 No. 2 (2025): Vol. 9 No. 2 (2025): Jurnal JISIPOL Vol. 9 No. 2 (2025): MAY 2025
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini membahas problematisasi paradigma sustainable development dan keadilan ekologis dalam konteks negara berkembang. Pembangunan berkelanjutan telah menjadi agenda global yang penting, tetapi sering kali paradigma ini cenderung terlalu teknokratis, mengabaikan aspek keadilan ekologis yang krusial. Negara-negara berkembang menghadapi tantangan yang kompleks dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan, terutama ketika paradigma ini lebih menekankan pertumbuhan ekonomi daripada keseimbangan ekologis dan distribusi kekayaan yang adil. Konflik yang muncul ketika negara-negara berkembang berusaha mengikuti model pembangunan berkelanjutan yang sering kali diimpor dari negara-negara maju. Paradigma pembangunan berkelanjutan yang terlalu teknokratis dapat mengabaikan konteks sosial, ekonomi, dan ekologis yang unik di negara-negara berkembang, dan ini bisa menyebabkan ketidaksetaraan ekologis dan ketidakadilan sosial. Keadilan ekologis menjadi sentral dalam mengatasi permasalahan ini. Artikel ini juga membahas upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki paradigma pembangunan berkelanjutan agar lebih mempertimbangkan aspek keadilan ekologis, sekaligus menciptakan solusi yang relevan dan berkelanjutan bagi negara-negara berkembang. Dalam konteks ini, penting untuk mengintegrasikan perspektif lokal, melibatkan masyarakat setempat, dan mengakui hak negara-negara berkembang untuk mengejar pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan realitas mereka sendiri.
PENDIDIKAN POLITIK TENTANG KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN SEKOLAH KOTA BANDUNG Mustofa, Mustabsyirotul Ummah; Paskarina, Caroline; Rahmatunnisa, Mudiyati; Herdiansah, Ari Ganjar
Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 8, No 2 (2025): Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/kumawula.v8i2.58926

Abstract

Sexual violence in the school environment is a phenomenon that needs serious attention. As one of the educational sins according to the Ministry of Education and Culture, sexual violence in the school environment needs to be understood and addressed by various parties, one of which is through socialisation and political education on sexual violence. This political education activity was organised as an effort to reduce the number of cases of sexual violence in the school environment. This political education on sexual violence uses a board game as a learning medium that facilitates school students' understanding of the issues presented. The activity involved the participation of various parties, namely SMAN 25 Bandung City, SMAN 12 Bandung City, Daarut Tauhid High School, the West Java OSIS Forum (FOJB), and Mekarjaya Village PKK Cadre, Bandung City. Political education activities include discussions related to what sexual violence is, the kinds of sexual violence that we are aware of or rarely realise, power relations (body politics), and how to handle sexual violence. Activities are packaged in the form of board games, survey participation, and theatre. This activity provides an overview and fosters public awareness of the importance of the issue of sexual violence. With this awareness, it is hoped that students and the community can prevent or respond effectively if sexual violence occurs around them. Kekerasan seksual di lingkungan sekolah merupakan fenomena yang perlu mendapat perhatian serius. Sebagai salah satu dosa pendidikan menurut Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, kekerasan seksual di lingkungan sekolah perlu dipahami dan ditangani oleh berbagai pihak, salah satunya melalui sosialisasi dan pendidikan politik mengenai kekerasan seksual. Kegiatan edukasi politik ini diselenggarakan sebagai satu upaya mengurangi angka kekerasan seksual di lingkungan sekolah. Edukasi politik tentang kekerasan seksual ini menggunakan board game sebagai medium pembelajaran yang memudahkan pemahaman siswa-siswi sekolah terhadap isu yang disampaikan. Kegiatan melibatkan partisipasi dari berbagai pihak, yakni SMAN 25 Kota Bandung, SMAN 12 Kota Bandung, SMA Daarut Tauhid, Forum Osis Jawa Barat (FOJB), serta Kader PKK Kelurahan Mekarjaya Kota Bandung. Kegiatan pendidikan politik meliputi pembahasan terkait, apa itu kekerasan seksual, macam-macam kekerasan seksual baik yang disadari ataupun jarang kita sadari, relasi kuasa (politik tubuh), dan cara penanganan kekerasan seksual. Kegiatan dikemas dalam bentuk board game, pengisian survei serta pematerian. Kegiatan ini memberikan gambaran dan menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya isu kekerasan seksual. Dengan kesadaran tersebut diharapkan siswa dan masyarakat dapat mencegah ataupun menanggulangi jikalau terjadi kekerasan seksual di sekitar mereka.
Resiliensi Perempuan dalam Konflik Lingkungan di Indonesia Mustofa, Mustabsyirotul Ummah; Raudya, M. Diva Kafila; Langit, Jian Ayune Sundul; Biworo, Pupoes
Journal of Political Issues Vol 5 No 1 (2023): Journal of Political Issues (February - July)
Publisher : Jurusan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/jpi.v5i1.107

Abstract

Environmental conflict is a problem often found in various regions in Indonesia, which occurred in Kendeng and Sangihe. If we look at the impact of environmental conflicts, this threatens the whole community regardless of the gender contained in the object of the dispute. Even so, environmental conflicts are often identified as something “masculine”. This study seeks to describe how women’s resilience in environmental conflicts that occurred in Kendeng and Sangihe. Besides that, this research also seeks to see how the various narratives of ecofeminism relate to the resilience practices carried out by women in the context of environmental conflicts. The researcher uses a qualitative research type with the unit of analysis of two Watchdoc documentaries entitled “Samin vs Semen” and “Sangihe Melawan” which will be analyzed using content analysis techniques. The results of the study show that the role of women in the movement against environmental conflict in both Kendeng and Sangihe is determined by a sense of ownership of the environment or nature which is a means of fulfilling the material needs of the local community. Another research result is that there are differences in the narratives of ecofeminism contained in the two movements, with the movement in Kendeng which is more towards spiritual ecofeminism and the movement in Sangihe which is more towards transformative ecofeminism. Although there are differences in terms of ecofeminism narratives, there are no significant differences in terms of resilience practices carried out by women in both Kendeng and Sangihe.
Narasi Selat Muria dalam Membentuk Persepsi Publik atas Banjir Besar Demak Maret 2024: Sebuah Analisis Wacana Kritis Pratama, Habib Yudha; Mustofa, Mustabsyirotul Ummah
Journal of Political Issues Vol 7 No 1 (2025): Journal of Political Issues (February - July)
Publisher : Jurusan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/jpi.v7i1.282

Abstract

Narasi Selat Muria mendominasi wacana media sosial selama peristiwa Banjir Besar Demak Maret 2024. Sementara sejumlah penelitian terdahulu berfokus pada aspek ekologis dan mitigasi bencana, penelitian ini mengeksplorasi hubungan kuasa dan praktik kewacanaan dalam mengonstruksi persepsi publik terhadap Banjir Besar Demak Maret 2024 melalui narasi Selat Muria. Dengan pendekatan analisis wacana kritis Fairclough, penelitian ini menganalisis unggahan dua akun Instagram media lokal. Hasil analisis mengidentifikasi empat wacana utama: ekologis, positivis, spiritual, dan ketakutan. Narasi Selat Muria membentuk hubungan kekuasaan dalam produksi makna atas Banjir Besar Demak Maret 2024. Melalui narasi tersebut, identitas individu dan kolektif dinaturalisasi, dan lembaga penelitian diinstitusionalisasi, sehingga memengaruhi arah kebijakan pemerintah dalam tindakan preventif, mitigasi, tanggap darurat, dan pemulihan. Media sosial cenderung menggunakan narasi Selat Muria untuk menyederhanakan kompleksitas data material terkait peristiwa tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa narasi Selat Muria mengalihkan perhatian publik dari fakta material yang lebih mendesak. Wacana tentang “terbentuknya kembali Selat Muria” berfungsi sebagai mitos yang dapat memicu perlawanan sosial, terutama jika didukung oleh fakta material yang kuat, sehingga memperkuat legitimasi narasi tersebut.
Co-Authors Abdul Ghafar, Nur Alia Elyna Abdul Wahab, Intan Nur Amira Ahmad Mikail Amelia, Diva Aura Andalus, Mutia Kartika Ari Ganjar Herdiansah Asharudin, Erynnadiyah Nuraisyah Aulia, Muhammad Ridlo Azizi, Muhammad Afiq Irfan Mohd Azizi, Nur Qistina Sarah Bima Riandy Tarigan Biworo, Pupoes Brahmantika, Shafa Ghaisani Salsabila Caroline Paskarina Fadiyah Matni Nurdini Fadiyah Matni Nurdini Fajarudin, Arif Firmansyah, Muhammad Andi Haqq, Maisarah Azani Fadli Abdul Hendra Hendra Husin, Luthfi H. Ibrahim, Nur Hamizah Ikhsan, Teja Nur Iriansyah, Moch Nurdi Jamri, Mohamad Hafifi Kania Tresna Dewi Kansah Eka Permana Karmeta Syahwan Nurfadillah Kirana Mahdiah Sulaeman Kirana Mahdiah Sulaeman Kirana Sulaeman Kusmana, Mochamad Attur Mehta Langit, Jian Ayune Sundul Luthfi Hamzah Husin Mikail, Ahmad Mohd Norizam, Wan Anas Hadirah Mudiyati Rahmatunnisa Muhamad Diva Kafila Raudya Muhammad Arief Virgy Muhammad Nurdi Iriansyah Muhammad Ridlo Aulia Nia Tresnawati Muchtar Nigitama, Rahsya Nor Hafizam, Erie Nur Fatihah Nurfadillah, Karmeta Syahwan Pane, Dini Gabriella Debora Prasta Kusumah Pratama, Habib Yudha Rafifah, Azura Marha Rahmah Ramadhani Ramadhani, Rahmah Ramlan, Aini Faezah Ratnia Solihah Raudya, M. Diva Kafila Rendy Adiwilaga Rosianawati, Alya Sari, Meliyana Shafa Ghaisani Salsabila Brahmantika Siti Witianti Suhaini, Zaidatul Insyirah Sulaeman, Kirana Mahdiah Tarigan, Bima Riandy Tedy, Alifia Utama, Rafif Sakti Virgy, Muhammad Arief Yusa Djuyandi Zailani, Muhammad Hafiez Zulhakim Zalzabila, Avrilia