Claim Missing Document
Check
Articles

Found 37 Documents
Search

Politik Asik: Upaya Edukasi Politik menggunakan Media Board Game Mustofa, Mustabsyirotul Ummah; Utama, Rafif Sakti; Paskarina, Caroline; Rahmatunnisa, Mudiyati; Herdiansah, Ari Ganjar
Jurnal SOLMA Vol. 13 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka (UHAMKA Press)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22236/solma.v13i1.14405

Abstract

Background: The fast development of technology demands adjustments in political education. The "Politik Asik" community service programme is a political education effort that combines board games and learning media. This approach aims to improve political literacy and critical thinking skills, especially among young voters and women in welcoming the 2024 political year. Method: Politik Asik collaborates with various communities, PKK, high school students and village officials. With a political education model through board game media, fifty participants from each category, namely the youth and women categories. Result: Through analytical observations, the results show that this programme succeeded in increasing participants' political interest and participation, as well as developing better political literacy and critical thinking skills. The strength of the programme is its ability to attract participants' attention and create an interactive learning experience. Conclusion: This service activity confirms the importance of developing innovative political education methods to strengthen the participation of young voters and women, which in turn supports a stronger democracy in Indonesia.
ASSESSING THE IMPLEMENTATION OF ONE DATA INDONESIA AND DIGITAL HEALTH AGENDA WITHIN THE DECENTRALIZATION ERA Mustofa, Mustabsyirotul Ummah; M. Arief Virgy; Ahmad Mikail
Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review Vol. 10 No. 2 (2025): General Issues
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jpi.v10i2.33380

Abstract

This study critically examines the implementation of One Data Indonesia in the health sector, with a particular focus on the SATUSEHAT platform, within Indonesia’s decentralized governance framework. While One Data Indonesia has been promoted as a cornerstone of evidence-based policymaking and digital health transformation, its implementation in underdeveloped and fiscally constrained regions remains uneven. Good data governance is vital for effective healthcare delivery as it enables informed decision-making and enhances accountability. Without proper data governance, timely and accurate information dissemination becomes challenging, hindering the design, monitoring, and evaluation of effective policies. This necessitates addressing various aspects of data governance in health, such as data fragmentation in healthcare facilities to central institutions. This study uses qualitative methods with a case approach, including data collection techniques and secondary documents. This research finds that local governments face numerous challenges in aligning with national policies, including limited regional fiscal capacity, administrative constraints, and human resource shortages. They often rely heavily on central government transfers. Additionally, the capacity of local agencies in data management still needs to be improved. In essence, the narrative underscores that good data governance is a collective endeavor, requiring the active and informed participation of diverse stakeholders. This study contributes to the literature by providing empirically grounded insights into how decentralization conditions digital health data governance in developing countries.
MANAGING THE DILEMMA OF FAITH AND EXTRACTIVISM: MODELLING GOOD MINING GOVERNANCE FOR RELIGIOUS CIVIL SOCIETY ORGANISATIONS IN INDONESIA Mustofa, Mustabsyirotul Ummah
Aliansi Vol 4, No 3 (2025): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/aliansi.v4i3.68287

Abstract

Mining or extractive industries not only provide opportunities for countries that have natural resources, but also provide challenges related to their management. This research departs from the granting of mining concessions for religious CSOs in Indonesia in 2024, which were received by Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah. The granting of this mining concession raises controversy where religious CSOs are globally involved in the discourse of promoting environmental justice, on the contrary, NU and Muhammadiyah are part of the source of environmental justice problems, namely mining. This research seeks to find a mining governance model for these religious CSOs when policy is not possible to change. By conducting a theoretical literature review of concepts with the keywords mining governance, extractive governance, natural resource governance, the researcher synthesises the key elements that need to be present in the mining governance model for religious CSOs for the Indonesian context.The results of the research indicate that the following elements are required for the governance of religious CSOs in the context of mining: governance legitimacy, distributive justice, socio-environmental responsibility, transparency and accountability, and multi-stakeholder engagement. It is imperative that each core element is implemented by religious CSOs, given their role in civil society, which is distinct from their function as mining companies. It is imperative that this is carried out so that religious CSOs do not lose public trust and can serve as a model for sustainable mining governance for countries that possess abundant natural resources but have failed to achieve sustainable development (resource curse).  Industri pertambangan atau ekstraktif tidak hanya memberi peluang bagi negara yang memiliki sumber daya alam, tetapi juga menghadirkan tantangan besar dalam pengelolaannya. Penelitian ini berangkat dari kebijakan pemerintah Indonesia yang memberikan konsesi tambang kepada Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Keagamaan pada tahun 2024, khususnya Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Kebijakan ini menuai kontroversi karena secara global ormas keagamaan dikenal aktif mendorong keadilan lingkungan, namun kini justru berpotensi menjadi bagian dari sumber masalah melalui keterlibatan langsung dalam kegiatan pertambangan. Penelitian ini bertujuan merumuskan model tata kelola pertambangan yang relevan bagi ormas keagamaan ketika perubahan kebijakan tidak dapat dilakukan dalam waktu dekat. Dengan menggunakan tinjauan literatur sistematis terhadap konsep mining governance, extractive governance, dan natural resource governance, penelitian ini menyintesis elemen-elemen penting yang perlu diadopsi agar tata kelola pertambangan oleh ormas dapat berkelanjutan dan selaras dengan nilai-nilai keagamaan. Hasil penelitian menunjukkan lima elemen utama yang harus diterapkan: legitimasi tata kelola, keadilan distributif dalam pemanfaatan manfaat ekonomi, tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk meminimalkan dampak negatif, transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses pengelolaan, serta keterlibatan multi-pemangku kepentingan, termasuk masyarakat terdampak. Penerapan kelima elemen ini menjadi keharusan, mengingat posisi ormas keagamaan sebagai bagian dari masyarakat sipil yang memiliki fungsi moral dan sosial, bukan sekadar aktor ekonomi. Dengan tata kelola yang tepat, ormas keagamaan diharapkan tidak kehilangan kepercayaan publik serta mampu menjadi model praktik pertambangan berkelanjutan bagi negara-negara dengan sumber daya alam melimpah namun masih menghadapi tantangan kutukan sumber daya (resource curse).
PENDIDIKAN POLITIK PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEBAGAI BENTUK PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI KELURAHAN MEKARJAYA, KOTA BANDUNG Mustofa, Mustabsyirotul Ummah
Sawala : Jurnal pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa dan Masyarakat Vol 7, No 1 (2026): Sawala : Jurnal pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa dan Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/sawala.v7i1.69152

Abstract

Program Pengabdian kepada Masyarakat (KKN-PPM) bertema Pendidikan Politik dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan PAUD Kelurahan Mekarjaya dilaksanakan sebagai upaya membangun kesadaran masyarakat terhadap isu perlindungan anak sejak usia dini. Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman anak-anak, guru, dan orang tua mengenai pencegahan kekerasan seksual serta membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas TPPK) di tingkat PAUD. Metode yang digunakan meliputi sosialisasi, pendampingan pembentukan Satgas PPKS, serta edukasi interaktif menggunakan media board game, poster, dan jingle edukatif yang dikembangkan oleh tim mahasiswa. Kegiatan dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan unsur masyarakat, tenaga pendidik, dan perangkat kelurahan. Hasil pelaksanaan menunjukkan peningkatan kesadaran anak-anak dan guru mengenai pentingnya perlindungan diri dari kekerasan seksual. Peningkatan kesadaran disertai dengan sejumlah PAUD yang siap untuk membentuk Satgas TPPK. Namun, ditemukan bahwa keterlibatan orang tua masih terbatas dan guru memerlukan pelatihan tambahan untuk mengembangkan metode pengajaran yang sesuai dengan usia anak. Program ini berkontribusi memperkuat ekosistem perlindungan anak di lingkungan PAUD, meskipun keberlanjutan program memerlukan dukungan pelatihan lanjutan bagi guru serta keterlibatan lebih aktif dari orang tua. 
CLIENTELISM AND THE QUALITY OF DEMOCRACY: A COMPARATIVE ANALYSIS OF RULE OF LAW AND UNIVERSALISTIC WELFARE PROVISION IN INDONESIA AND MALAYSIA Mikail, Ahmad; Virgy, Muhammad Arief; Mustofa, Mustabsyirotul Ummah
JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 11, No 2 (2026): JWP (Jurnal Wacana Politik) May
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jwp.v11i2.70833

Abstract

Clientelism remains common in Southeast Asian politics even though electoral democracy has expanded. This study examines how different forms of clientelism influence democratic quality, focusing on the rule of law and public goods provision in Indonesia and Malaysia. Building on the theories of clientelism, understood as the exchange of material benefits for political support. Such practices can weaken the fair enforcement of laws and shift public spending toward targeted groups instead of universal welfare programs. This study uses panel data from the Varieties of Democracy Institute and applies a comparative approach to analyze Indonesia and Malaysia. A multiple linear regression model is used to examine whether higher levels of clientelism are associated with weaker rule of law and lower levels of universal public-goods provision. The results show that higher levels of clientelism are linked to weaker rules of law and lower public-goods provision in both countries. However, the effects appear in different ways. In Indonesia, fragmented and candidate-centered clientelism organized through temporary broker networks is more strongly connected to the erosion of legal enforcement. In Malaysia, centralized and party-based clientelism under the United Malays National Organisation–Barisan Nasional system mainly affects the fairness and universality of welfare distribution.
Military and Water Governance Practices: A Theoretical Analysis of the Involvement of Indonesian National Armed Forces in the Citarum Harum Project in West Java, Indonesia Mustabsyirotul Ummah Mustofa; Shafa Ghaisani Salsabila Brahmantika; Bima Riandy Tarigan
Journal of Asian Social Science Research Vol. 3 No. 1 (2021): Journal of Asian Social Science Research
Publisher : Centre for Asian Social Science Research (CASSR), Faculty of Social and Political Sciences, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (307.732 KB) | DOI: 10.15575/jassr.v3i1.46

Abstract

The Citarum Harum project as stated in Presidential Regulation No. 15/2018 was created as a response to a report that Citarum is “the dirtiest river in the world”. It is said that the complexity of the management of the Citarum river involves the Indonesian National Armed Forces (TNI) as the program implementer. This military involvement is claimed as a non-war military operation to increase the Citarum Harum program's effectiveness. However, in the discourse of Water Governance, the military is hardly mentioned as an engaged stakeholder, especially in the framework of "governance" which emphasizes the democratic process controlled by civilians. This article seeks to explain what kind of regime can justify the claim of military involvement in water management as a vital public affair. A qualitative approach was used to achieve a comprehensive theoretical analysis in explaining this research problem. The findings indicate that military involvement in water governance is related to security issues, especially water security, and mainly in conflict areas. Meanwhile, in non-conflict areas, water governance places great importance on public and government participation in a very democratic process. Accordingly, the involvement of the TNI in the Citarum Harum program can be said as a practice that has deviated from the shared concept of water governance.
KEGAGALAN KELAS MENENGAH INDONESIA MELAWAN POPULISME DAN KEMUNDURAN DEMOKRASI DALAM PILPRES 2024 Ekafarras Kurnia Firmansyah; Mustabsyirotul Ummah Mustofa
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 8 (2026): 2026 Agustus
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i8.1210

Abstract

Penelitian ini membahas peran kelas menengah Indonesia dalam tren kemunduran demokrasi (democratic backsliding), dengan menyoroti pemilihan umum 2024 sebagai konteks terbaru. Kajian ini menunjukkan bahwa kelas menengah Indonesia gagal membendung kebangkitan populisme dan tren otokratisasi yang semakin mengikis kualitas demokrasi. Kegagalan ini bukan fenomena tunggal, melainkan akumulasi faktor historis dan struktural, seperti ketergantungan kelas menengah pada negara, politik transaksional, fragementasi internal, dan prioritas pada stabilitas ekonomi ketimbang nilai demokrasi substantif. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan analisis tematik terhadap literatur akademik, laporan lembaga kredibel, serta media nasional dan internasional terkait isu kelas menengah dan demokrasi di Indonesia. Hasil analisis menegaskan bahwa karakteristik historis kelas menengah yang rapuh dan ketergantungan pada negara membuat mereka permisif terhadap figur populis. Fenomena ini tercermin dalam kemenangan Prabowo-Gibran pada pemilu 2024, yang didukung mayoritas kelas menengah dengan orientasi pada stabilitas ekonomi jangka pendek, meski mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi. Temuan ini menegaskan tantangan besar bagi pembangunan kesadaran kolektif kelas menengah untuk mendukung demokrasi yang lebih substansial. Kata kunci: Kelas menengah, Kemunduran Demokrasi, Populisme, Pemilu 2024, Otokratisasi.
Co-Authors Abdul Ghafar, Nur Alia Elyna Abdul Wahab, Intan Nur Amira Ahmad Mikail Ahmad Mikail Amelia, Diva Aura Andalus, Mutia Kartika Ari Ganjar Herdiansah Asharudin, Erynnadiyah Nuraisyah Aulia, Muhammad Ridlo Azizi, Muhammad Afiq Irfan Mohd Azizi, Nur Qistina Sarah Bima Riandy Tarigan Biworo, Pupoes Brahmantika, Shafa Ghaisani Salsabila Caroline Paskarina Ekafarras Kurnia Firmansyah Fadiyah Matni Nurdini Fadiyah Matni Nurdini Fajarudin, Arif Firmansyah, Muhammad Andi Haqq, Maisarah Azani Fadli Abdul Husin, Luthfi H. Ibrahim, Nur Hamizah Ikhsan, Teja Nur Iriansyah, Moch Nurdi Jamri, Mohamad Hafifi Kania Tresna Dewi Kansah Eka Permana Karmeta Syahwan Nurfadillah Kirana Mahdiah Sulaeman Kirana Mahdiah Sulaeman Kirana Sulaeman Kusmana, Mochamad Attur Mehta Langit, Jian Ayune Sundul Luthfi Hamzah Husin M. Arief Virgy Mega Fatimah Rosana Mikail, Ahmad Mohd Norizam, Wan Anas Hadirah Mudiyati Rahmatunnisa Muhamad Diva Kafila Raudya Muhammad Arief Virgy Muhammad Nurdi Iriansyah Muhammad Ridlo Aulia Nia Tresnawati Muchtar Nigitama, Rahsya Nor Hafizam, Erie Nur Fatihah Nurfadillah, Karmeta Syahwan Pane, Dini Gabriella Debora Prasta Kusumah Pratama, Habib Yudha Rafifah, Azura Marha Rahmah Ramadhani Ramadhani, Rahmah Ramlan, Aini Faezah Ratnia Solihah Raudya, M. Diva Kafila Rendy Adiwilaga Rosianawati, Alya Sari, Meliyana Shafa Ghaisani Salsabila Brahmantika Siti Witianti Suhaini, Zaidatul Insyirah Sulaeman, Kirana Mahdiah Tarigan, Bima Riandy Tedy, Alifia Utama, Rafif Sakti Virgy, Muhammad Arief Yusa Djuyandi Zailani, Muhammad Hafiez Zulhakim Zalzabila, Avrilia