Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.928
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Sasana Jurnal Inovasi Penelitian UNES Journal of Swara Justisia Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Indonesian Journal of Education Methods Development Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Journal of Law, Poliitic and Humanities SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum ENLEKTURER: Journal of Islamic Studies SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences
Muksalmina Muksalmina
Universitas Malikussaleh Aceh
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

 1   2   3 
KEKUATAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM HAL PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN Saputra, Fauzan; Muksalmina
Jurnal Hukum Sasana Vol. 6 No. 2 (2020): Jurnal Hukum Sasana
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v6i2.361

Abstract

Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden diatur dalam konstitusi sebagai dasar hukum setelah amandemen. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menemukan kekuatan putusan MK dalam hal pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu pendekatan kualitatif yang dilakukan dengan cara meneliti terlebih dahulu peraturan perundang-undangan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Spesifikasi penelitian ini adalah preskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dan analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kekuatan putusan MK dalam hal pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden mengikat secara hukum disebabkan tidak ada aturan hukum yang mengatur bahwa putusan MK bisa di review, walaupun yang menentukan pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden adalah MPR. Dengan demikian, mencerminkan bahwa Indonesia sepenuhnya fungsi negara hukum yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.
PERNIKAHAN SIRRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF Muksalmina Muksalmina
Jurnal Inovasi Penelitian Vol 1 No 2: Juli 2020
Publisher : Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (420.097 KB) | DOI: 10.47492/jip.v1i2.50

Abstract

Marriage is the necessity of every human being in fulfilling the needs of his life as a social creature. Because the issue of marriage is an important affair to maintain the benefit of the whole community, then the State has the right to regulate this business in the form of clear rules with the aim to provide protection of law and order in the life of society. This study examines the legal aspects of marriage that occur in the community i.e. the marriage of Sirri. The marriage is lawful or not in the view of Islamic law and the positive law that often becomes a polemic in society causes a negative impact on the parties involved both husband, wife and child. The results of this research, can be concluded that the marriage of Sirri is valid either by Islamic law or positive law, but in the view of the Islamic law of marriage is unlawful.
LEGALITAS HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA Zulfadhli Zulfadhli; Muksalmina Muksalmina
Jurnal Inovasi Penelitian Vol 2 No 6: Nopember 2021
Publisher : Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47492/jip.v2i6.1014

Abstract

Marriage law in Indonesia is based on religious norms as outlined in Article 2 paragraph (1). On the other hand, religion in Indonesia is plural in nature, to bring together two people with different beliefs to love each other cannot be avoided, besides that there is a religion that allows interfaith marriage and from the perspective of Human Rights (HAM) it is also prohibited to prohibit humans from forming a family. . Seeing the fact that there is an increasing number of different marriage partners both domestically and abroad. This writing aims to examine how the strength of marriage law in Indonesia. This research is a normative legal research through a qualitative approach which is carried out by first examining written laws and regulations established by state institutions or authorized and generally binding officials. The specification of this research is analytical prescriptive. The data collection technique used in this research is library research and the analysis used is normative qualitative analysis. The results of research on interfaith marriages against Muslims both domestically and abroad do not have legal legality, because there is no term civil marriage as adopted by Protestant Christianity.
DINAMIKA KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH SEBAGAI LEMBAGA LEGISLATIF DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA Muksalmina Muksalmina; Tasyukur Tasyukur; Nabhani Yustisi
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 2 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i2.379

Abstract

DPD merupakan Dewan Perwakilan Daerah sebanyak 4 orang orang per provinsi yang dipilih langsung oleh rakyat dengan tujuan untuk memperjuangkan daerahnya dikancah nasional berbeda halnya dengan DPR yang memperjuangkan hak rakyat secara umum walaupun dalam system pemilihannya di daerah pemilihan tertentu. Dalam UUD 1945 kewenangan DPD soft becameralism bukan strong bicameralism dengan alasan bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan bulan negara federal. Dengan demikian, menjadi dinamika terkait kelembagaan DPD pada dasarnya merupakan Lembaga legislative, tetapi fungsi legislative yang dimiliki oleh DPD dibatasi, kata lain DPD adalah pembantu DPR. Padahal kalua kita tinjau dari sudut kelembagaan negara kedudukan keduanya sama yaitu Lembaga tinggi negara. Dalam prakteknya DPR ingin melemahkan kedudukan DPD dengan cara mengeluarkan UU MD3 dikarenakan kewenangan penuh membuat UU berada ditangan DPR. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Hasil penelitian kedudukan DPD dalam system tata negara Indonesia harus diberikan kewenangan yang sama dengan DPR dalam hal legislasi karena DPD mempunyai peran yang lebih strategis dalam mewujudkan kepentingan daerah, dikarenakan disaat hak-hak daerah tidak terwujud akan terjadi wacana pemisahan diri dari negara kesatuan seperti yang pernah terjadi di beberapa provinsi dan tidak terjadi lagi diskriminasi yang dilakukan oleh DPR kepada DPD. Kemudian, peralihan hak membuat UU sebelum amandemen yang dilakukan oleh Presiden beralih ke DPR setelah amandemen, kedepannya dalam hal membuat UU juga harus dilibatkan DPD mulai dari rancangan hingga pengesahan, dengan tujuan untuk mewujudkan cita-cita dasar dalam pembentukan Lembaga DPD, disamping itu Lembaga DPD tidak diganggu oleh kepentingan politik manapun berbeda halnya dengan DPR, sehingga akan menghasilkan UU yang berkualitas.
KHALWAT DALAM KAJIAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN PENYELESAIANNYA MENURUT QANUN JINAYAT ACEH Muksalmina Muksalmina; Muhammad Rudi Syahputra; Sari Yulis; Joelman Subaidi
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 2 No. 4 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2023
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v2i4.806

Abstract

Khalwat merupakan salah satu perbuatan amoral yang dilarang oleh syara’ (jarimah) dan bertentangan dengan tabiat manusia yang menghendaki keteraturan dan ketenteraman. Pelarangan terhadap perilaku khalwat merupakan salah satu upaya menutup jalan menuju kepada perbuatan zina. Perbuatan zina akan menghancurkan kemurnian nasab manusia yang menjadi salah satu tujuan pokok dari syari’at. Islam sebagai sebuah agama turut memelihara kemaslahatan dalam menjunjung tinggi nasab dengan konsep Maqashid Asy-Syar'iyyah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam tentang khalwat dalam hukum pidana Islam dan penyelesaiannya menurut Qanun Jinayat Aceh, sehingga tergambar secara konkrit bentuk-bentuk penyelesaian di lapangan, khususnya di Kabupaten Aceh Utara. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa dalam hukum pidana Islam, khalwat dianggap sebagai suatu perbuatan tercela dan maksiat. Pelarangan khalwat secara formal di Aceh sejalan dengan norma-norma agama dan norma adat yang dianut oleh masyarakat Aceh dimana antara keduanya berjalan seiring, tanpa dapat dipisahkan. Penyelesaian perkara khalwat dapat dikelompokkan menjadi dua macam dengan melihat dari sisi pelakunya. Pertama, Penyelesaian khalwat melalui Mahkamah Syar’iyyah dilakukan terhadap pelaku khalwat yang berbeda tempat tinggalnya berdasarkan bukti dan saksi di tempat kejadian perkara yang melihat atau mendengar secara langsung. Kedua, Penyelesaian khalwat juga dapat diselesaikan secara adat sebagaimana Pasal 24 Qanun No. 6 Tahun 2014 dan Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008.
KEKUATAN PUTUSAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR) TERHADAP PEMAKZULAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA Tasyukur Tasyukur; Muksalmina Muksalmina; Nabhani Yustisi
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 2 No. 1 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2023
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v2i1.391

Abstract

Dalam sejarah Indonesia sebanyak 2 (dua) kali terjadi pemakzulan presiden hal tersebut terjadi sebelum amandemen UUD 1945.  Namun, setelah amandemen UUD 1945 belum pernah terjadi pemakzulan presiden di Indonesia. Proses pemakzulan presiden di Indonesia sesudah amandemen  mempunyai 3 (tiga) tahap, pertama, dari DPR meminta putusan kepada MK atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh presiden dan/atau wakil presiden, kedua, MK memutuskan atas pendapat DPR, dan putusannya diserahkan kepada DPR, apabila dalam putusan MK bahwa presiden dan/atau wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dalam Pasal 7A UUD 1945, maka DPR melakukan sidang paripurna, untuk mengajukan kepada MPR, ketiga, MPR melakukan sidang paripurna setelah menerima usulan dari DPR, MPR melakukan rapat paripurna yang harus dihadiri sekurang-kurangnya ¾ dari jumlah anggota dan mendapat persetujuan 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Artinya bahwa MPR dalam memberikan putusan harus secara voting. Dengan demiki, terjadi konflik norma antara Pasal 1 ayat (3) dengan Pasal 7B UUD 1945, dikarenakan dalam hal ini kekuatan putusan hakim tidak mengikat, yang keputusan mengikat berada di MPR. Maka menarik untuk dikaji terkait kekuatan putusan MPR dalam hal pemakzulan presiden dan wakil presiden di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative. Hasil penelitian ini bahwa MPR mempunyai hak mutlak untuk memakzulkan presiden dan wakil presiden artinya bisa menganulir putusan MK, di saat tidak tercapai persetujuan 2/3 dari ¾ jumlah anggota yang dalam rapat dan presiden dan/atau wakil presiden tidak bisa dimakzulkan dimana MPR yang hadir dalam rapat tidak tercapai dari ¾ jumlah anggota MPR, artinya bahwa peranan politik MPR bisa mengalahkan putusan MK.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Penelitian di Kepolisian Resor Aceh Tamiang) Maharani, Cindi; Sari, Elidar; Muksalmina, Muksalmina
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 2 (2024): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i2.16915

Abstract

Undang-undang yang mengatur pengadilan terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana narkotika adalah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bagian dari Undang-undang ini menetapkan prosedur hukum yang harus diikuti dalam menangani kasus pidana, termasuk kasus yang melibatkan anggota kepolisian. Peraturan Kepolisian Republik Indonesia (PERKAP) yang mengatur tentang penanganan pelanggaran narkotika oleh anggota kepolisian adalah PERKAP Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Penindakan Penyalahgunaan Narkotika di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dokumen tersebut menjelaskan tindakan disiplin dan hukuman bagi anggota kepolisian yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Hasil penelitian dari penulisan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum  tindak pidana terhadap anggota kepolisian yang menggunakan narkotika di Polres Aceh Tamiang dilakukan secara dua mekanisme yaitu dimana proses pidana dilakukan di peradilan umum dan apabila putusan hakim pidana melalui peradilan umum telah berkekutan hukum tetap selanjutnya adalah proses sidang kode etik kepolisian. Sedangkan hambatan dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di lingkungan Polres Aceh Tamiang yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Dalam hal pelaksanaan penegakan hukum, Kepolisian Resor Aceh Tamiang diharapkan terus menjaga komitmen dalam upaya penegakan supremasi hukum bagi anggotanya tanpa diskriminasi.
KEBERADAAN QANUN NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG BENDERA DAN LAMBANG ACEH DITINJAU DARI PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Herlin, Herlin; Muksalmina, Muksalmina; Subaidi, Joelman
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 11 No. 2 (2023): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2023
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v11i2.13197

Abstract

Berdasarkan ketentuan Pasal 246 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh maka dirancang dan disahkannya Qanun Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Bendera dan Lambang Aceh, hasil klarifikasi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia qanun ini dianggap bertentangan dengan PP 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk untuk mengetahui dan mengkaji keberadaan  Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh, serta untuk mengetahui implementasi Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh. Penelitian ini mengunakan metode penelitian hukum normatif yaitu mengkaji studi dokumen-dokumen hukum berupa peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah dan qanun serta menganalisis hukum dari aspek yuridis normatif yang artinya meneliti peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang di teliti. Hasil penelitian ini keberadaan Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh secara hukum sah dan dapat dilaksanakan karena merupakan salah satu kewenangan khusus bagi Aceh yang diberikan melalui UUPA sebagaimana disebutkan dalam Pasal 246 ayat (1) dan 247 ayat (2) UUPA.  
KEKUATAN PUTUSAN PERADILAN ADAT DI ACEH Muksalmina, Muksalmina; Sari, Elidar
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 11 No. 2 (2023): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2023
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v11i2.6583

Abstract

Secara yuridis, penyelenggaraan peradilan adat telah didukung oleh sejumlah peraturan perundang-undangan. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan disebutkan secara tegas bahwa penguatan hukum adat dan keadilan adat harus dimulai dari Gampong dan Mukim. Penyelesaian sengketa di peradilan adat tidak menyebutkan peradilan adat tetapi langsung menyebutkan nama lembaga pemerintah seperti gampong dan mukim. Sehingga peradilan adat dilaksanakan secara tradisional di Gampong dan penyelesaian adat di Mukim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum penyelesaian tindak pidana melalui peradilan adat di Aceh didasarkan pada peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, yang memberikan wewenang untuk membentuk Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat. Hal ini diperkuat oleh Qanun Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pemerintahan Gampong, yang mewajibkan penyelesaian masalah di gampong melalui peradilan adat. Peradilan ditingkat Gampong mempunyai kekuatan hukum berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/Pid/1988.
DINAMIKA POLITIK PARTAI LOKAL DI ACEH MENJELANG PEMILU 2024: ANALISIS UNDANG-UNDANG PEMILU DAN PARTAI LOKAL Sari, Elidar; Rahman, Arif; Faisal, Faisal; Muksalmina, Muksalmina
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 12 No. 1 (2024): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2024
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v12i1.12046

Abstract

Abstract Local parties in Aceh represent a unique and significant political phenomenon in the context of Indonesian democracy. These local parties play a strategic role in representing the aspirations of the Acehnese people, who have special autonomy and a history of conflict with the central government. However, local parties in Aceh also face challenges and complex political dynamics leading up to the 2024 elections. This article aims to analyze the political dynamics of local parties in Aceh using the framework of election laws, local parties, and criminal sanctions. The research method employed in this article is qualitative research, utilizing data collection techniques such as literature studies, interviews, and observations. The research findings indicate that the current election laws provide space for local parties in Aceh to participate in elections, but also impose strict requirements and limitations. Local parties in Aceh have also undergone changes in terms of ideology, mass base, coalitions, and electoral strategies. Additionally, local parties in Aceh also have the potential to be involved in practices of electoral bribery and violations that could result in criminal sanctions. This article recommends that local parties in Aceh enhance their internal quality, accountability, and political representation, while also maintaining the integrity of elections and the law. Keywords: 2024 elections; local parties; Aceh; electoral violations; legal awareness
Co-Authors Amrizal Amrizal Arif Rahman Chairullah, Muhammad Elidar Sari Faisal Faisal Fitri Maghfirah Fitria Mardhatillah Hamdani Handani, Mitra Herawati, Cut Herlin, Herlin Maharani, Cindi Manik, Nurammah Muhammad Furqan, Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Rudi Syahputra Nabhani Yustisi Nabhani Yustisi Nuribadah Saputra, Fauzan Sari Yulis Sari Yulis Shira Thani Subaidi, Joelman Tasyukur Tasyukur Thoriq Dwiansah Wulan Sari Batubara, Ririn Yuli Santri Isma Yulis, Sari Yustisi, Nabhani Zulfadhli Zulfadhli