Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.711
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE JURE SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam TANJUNGPURA LAW JOURNAL Jurnal Yuridis Veteran Law Review Jurnal Simbur Cahaya University Of Bengkulu Law Journal ADIL : Jurnal Hukum Jurnal Ekologi, Masyarakat dan Sains Istinbath : Jurnal Hukum Majalah Hukum Nasional Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum As-Sidanah : Jurnal Pengabdian Masyarakat JELAJAH: Journal of Tourism and Hospitality Journal of Islamic Economics, Management, and Business (JIEMB) Journal of Islamic and Law Studies (JILS) Wijaya Putra Law Review Qonun Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Sanskara Hukum dan HAM The Easta Journal Law and Human Rights SOSIO YUSTISIA Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial Journal of Business and Political Economy: Biannual Review of The Indonesian Economy Review SCLS Journal Governance Society Domus Legalis Cogitatio Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum Indonesian Journal of Counter Terrorism and National Security Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan Contemporary Islamic Law and Legal Issue
Safaruddin Harefa
Universitas Tanjungpura Pontianak, Indonesia
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 37 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 37 Documents
Search

 1   2   3   4 
Implementation of Restorative Justice in the Criminal Act of Arisan Fraud in the Perspective of Maqāṣid Al-Syarī‘Ah and Ṣulḥ: Implementasi Restorative Justice Pada Tindak Pidana Penipuan Jual-Beli Arisan dalam Perspektif Maqāṣid Al-Syarī‘Ah dan Ṣulḥ Muhammad Alvin Nashir; Harefa, Safaruddin; Ghufron, Muhammad
Al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam Vol. 11 No. 1 (2025): June 2025
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Faculty of Sharia and Law, Sunan Ampel State Islamic University Surabaya, Surabaya, East Java, Indonesia.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/aj.2025.11.1.94-124

Abstract

Restorative justice is a process of resolving criminal cases that involves the parties to restore justice, prioritizing a peaceful agreement and the fulfillment of the rights of victims and the responsibilities of perpetrators. Although it has been included in the provisions of each law enforcement agency, the implementation of restorative justice often experiences a differentiation between the requirements and the reality that occurs in the field. This attracted the author to conduct an implementation study of the restorative justice process in a case involving the fraudulent buying and selling of arisan, with a get-or-decline system handled by the Sat. Reskrim Polres Jombang. By using a type of juridical-empirical legal research method with a case approach, and a statutory approach, where the data is obtained from interviews and documents. Based on the study's results, the fraud case meets the formal and material requirements outlined in Police Regulation No. 8 of 2021, Article 4. At the level of the concept of criminal procedure law, the process of investigation, from investigation to termination of the case, has been in line with the standard operating procedures in the Criminal Procedure Code. Second, the case of fraudulent social gatherings has reflected the fulfillment of the context of maqāṣid al-syarī‘ah and the principle of ṣulḥ in efforts to resolve it according to Islamic law.
PENEGAKAN HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB KORPORASI TERHADAP EKSPLOITASI LINGKUNGAN TAMBANG Harefa, safaruddin
Majalah Hukum Nasional Vol. 55 No. 1 (2025): Majalah Hukum Nasional Volume 55 Nomor 1 Tahun 2025
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33331/mhn.v55i1.1090

Abstract

Penelitian ini membahas penegakan hukum dan tanggung jawab korporasi atas eksploitasi lingkungan di sektor pertambangan yang hingga kini masih menyisakan berbagai persoalan serius. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan deskriptif-analitis, penelitian ini menganalisis efektivitas regulasi lingkungan, implementasi tanggung jawab korporasi, serta hambatan dalam penegakan hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kerangka hukum yang relatif komprehensif, pelaksanaannya masih lemah akibat keterbatasan pengawasan, rendahnya kepatuhan perusahaan terhadap dokumen AMDAL dan RKL, serta dominasi kepentingan politik dan ekonomi. Studi perbandingan dengan negara lain, seperti Jerman dan Australia, memperlihatkan pentingnya regulasi yang tegas, partisipasi publik, pemanfaatan teknologi pemantauan, serta kolaborasi multipihak dalam mewujudkan tata kelola pertambangan berkelanjutan. Penelitian ini menegaskan urgensi reformulasi kebijakan hukum yang responsif dan progresif sebagai instrumen substantif untuk melindungi lingkungan, memastikan akuntabilitas korporasi, dan mendorong terciptanya keadilan serta keberlanjutan pembangunan nasional.
FULL E-BOOK MAJALAH HUKUM NASIONAL VOLUME 55 NOMOR 1 TAHUN 2025 Nurahmani, Aditya; Azizah, Anisa Kurniatul; Santoso, Bagus Teguh; Fauzi, Resti; Harefa, Safaruddin; Bahari, Syaiful; Collins, Josua Satria; Ayuni, Qurrata; Erwinda, Mira; Febriyanto, Satrio
Majalah Hukum Nasional Vol. 55 No. 1 (2025): Majalah Hukum Nasional Volume 55 Nomor 1 Tahun 2025
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33331/mhn.v55i1.1200

Abstract

Versi Ebook ini merupakan kumpulan dari 7 (tujuh) tulisan yang ada di Majalah Hukum Nasional Volume 55 Nomor 1 Tahun 2025. Selamat membaca dan semoga bermanfaat.
SH PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM KASUS PELANGGARAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA: PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM KASUS PELANGGARAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA Safaruddin Harefa; Muhammad Alvin Nashir
Jurnal ADIL Vol 16 No 1 (2025): JULI 2025
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33476/ajl.v16i1.4966

Abstract

Indonesia adalah negara hukum, oleh karena itu negara harus mengedepankan segala bentuk sistem hukum sebagai dasar dalam menjalankan negara. Proses jalannya negara mempengaruhi beberapa aspek kehidupan, salah satunya adalah tindak pidana terhadap lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi. Korporasi dapat dikatakan sebagai badan hukum maupun bukan badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam subjek hukum. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi telah mempengaruhi stabilitas lingkungan hidup yang berdampak pada masyarakat. Sebagai pelaku, korporasi harus bertanggung jawab atas segala bentuk kesalahan atas kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan yang dilakukan korporasi dapat berupa pencemaran, polusi, dan lain-lain. Sehingga hukum lingkungan berkolaborasi bersama dengan hukum pidana untuk dapat mengatasi kasus-kasus perbuatan hukum oleh badan hukum tersebut. Pertanggungjawaban korporasi telah dituangkan dalam beberapa pasal Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undangsebagai langkah pemerintah atas banyaknya kasus yang dilakukan oleh korporasi terhadap lingkungan hidup. Prinsip pertanggungjawaban korporasi sering kali menimbulkan ketidakjelasan mengenai pihak yang seharusnya dimintai pertanggungjawaban pidana, apakah korporasi sebagai subjek hukum atau individu yang bertindak atas nama korporasi.
The Integration of Governance Theory in the Development of Equitable Legal Policies Safaruddin Harefa
Journal Governance Society Vol. 2 No. 3 (2025): November, 2025
Publisher : CV. Austronesia Akademika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69812/jgs.v2i3.188

Abstract

This study addresses the limitations of state-centric legal systems in responding to increasingly complex social, political, and institutional challenges, which often result in legal policies that are formally valid but substantively unjust. It aims to explain how the systematic integration of governance principles can strengthen the legitimacy, fairness, and effectiveness of legal policymaking. Employing a normative juridical method, the research analyzes legislation, policy documents, jurisprudence, and scholarly works using statute, conceptual, and comparative approaches to examine how transparency, participation, accountability, and the rule of law are embedded in the formulation and implementation of legal policies. The findings show that when governance principles guide lawmaking, legal policy shifts from a unilateral exercise of state authority to a participatory and collaborative process involving multiple actors, thereby enhancing legal certainty, protecting public interests, and promoting social justice. The analysis also reveals that governance based mechanisms such as public consultation, judicial review, independent oversight bodies, and open-data regulations help reduce principal agent problems, curb corruption risks, and align legal outcomes with societal expectations. The study concludes that legal systems are better able to meet societal needs, maintain public trust, and support equitable development when governance principles are consistently institutionalized throughout the policy cycle, from agenda setting and drafting to implementation and evaluation, positioning governance theory as a foundational paradigm for designing responsive, accountable, and sustainable legal frameworks.
Menuju Lapas Sehat dan Responsif Gender: Edukasi Hak Kesehatan bagi Narapidana Perempuan Herlina Herlina; Sri Ismawati; Mega Fitri Hertini; Safaruddin Harefa
Jurnal Ekologi, Masyarakat dan Sains Vol 7 No 1 (2026): Jan-Jun 2026
Publisher : Yayasan Ekologi Masyarakat dan Sains

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55448/k8t0e807

Abstract

This community engagement program is grounded in the persistent limitations in fulfilling female inmates’ right to health within correctional institutions, particularly in relation to reproductive health services, mental health care, and the low level of awareness among inmates regarding their fundamental health rights, despite the demands of national regulations and international standards that require gender-responsive services. The program aims to enhance female inmates’ understanding of their right to health at the Women’s Correctional Facility Class IIA Pontianak, with a specific focus on vulnerable groups, namely pregnant and breastfeeding inmates. The activity involved 40 female inmates, including 4 who were pregnant and 3 who were breastfeeding. The method employed was Participatory Action Research (PAR), implemented through focus group discussions (FGD), facility observations, interviews with correctional officers, and simple pre-test and post-test assessments to measure participants’ level of understanding. The results indicate a significant improvement in participants’ knowledge of health rights, including reproductive health services, mental health, and complaint mechanisms within the correctional system. In addition, the program also strengthened the capacity of correctional officers in understanding the importance of gender-responsive services. 
Transformasi Kebijakan Pemidanaan Dalam Kuhp Nasional: Menuju Sistem Pemidanaan Yang Berkeadilan Dan Humanis safaruddin Harefa; Sri Ismawati; Mega Fitri Hertini
Simbur Cahaya Volume 32 Nomor 2, Desember 2025
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v32i2.5050

Abstract

Indonesia’s penal system has long been dominated by a retributive approach inherited from colonial legal traditions, where imprisonment serves as the primary punishment for criminal offenders. This model has led not only to chronic prison overcrowding but also to the dehumanization of inmates, who still possess fundamental human rights. The newly enacted Indonesian Penal Code (KUHP) marks a significant shift toward a more progressive and humanistic penal paradigm, grounded in the values of Pancasila and the principles of restorative justice. This article aims to normatively analyze the paradigm shift in criminal punishment introduced by the new KUHP and its implications for Indonesia’s penal system, particularly in encouraging the implementation of alternative punishments such as community service, probation, and fines. The study employs a normative legal approach with qualitative analysis of relevant laws, regulations, and legal literature. Findings indicate that the application of alternative sanctions offers a viable solution to prison overcrowding while aligning with the rehabilitative and reintegrative goals of the correctional system. Nonetheless, several challenges remain, including the readiness of law enforcement institutions, infrastructure limitations, and the persistence of a punitive legal culture that views imprisonment as the only legitimate form of punishment. Therefore, a comprehensive implementation strategy is required, involving strong collaboration among government institutions, law enforcement, academia, and civil society to ensure a smooth transition toward a more just, restorative, and humane penal system.
ANALISIS PERBANDINGAN TINDAK PIDANA PERZINAAN: PASAL 284 KUHP LAMA (WvS) DAN PASAL 411 KUHP NASIONAL Aswandi, Aswandi; Harefa, Safaruddin
TANJUNGPURA LAW JOURNAL Vol. 10 No. 1 (2026): VOLUME 10 NUMBER 1, 2026
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlj.v10i1.104282

Abstract

Abstract The regulation of the criminal offense of adultery in Indonesian criminal law has undergone significant changes following the enactment of Law No. 1 of 2023 concerning the Indonesian Criminal Code. Previously, adultery was governed under Article 284 of the old Criminal Code (KUHP), a legacy of Dutch colonial law based on the Continental European legal tradition. This provision narrowly defined adultery as a violation of marital fidelity and classified it as an absolute complaint-based offense. However, shifts in social, cultural, and religious values within Indonesian society have created a need for legal reform that better reflects the nation’s identity. This study aims to compare the regulation of adultery under Article 284 of the old Criminal Code and Article 411 of the new Criminal Code, as well as to examine its implications for the development of Indonesia’s national criminal law system. The research employs a qualitative method with a normative juridical approach through library research of relevant legislation and legal literature. The findings indicate that Article 411 of the new Criminal Code expands the concept of adultery by no longer limiting it to marital status, but defining it as a violation of social morality. Nevertheless, it maintains the complaint-based offense mechanism to balance public moral protection and individual privacy rights. The novelty of this study lies in its clear emphasis on the paradigm shift from a colonial, individualistic criminal law approach to a national criminal law system grounded in Pancasila values, analyzed through a comparative and integrated framework. The study implies that this reform strengthens the transformation of Indonesian criminal law toward a more contextual and nationally rooted legal system, while striving to balance legal certainty, justice, and prevailing social values.   Abstrak Pengaturan tindak pidana perzinaan dalam hukum pidana Indonesia mengalami perubahan signifikan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UndangUndang Hukum Pidana. Selama ini, perzinaan diatur dalam Pasal 284 KUHP lama yang merupakan warisan hukum kolonial Belanda dengan pendekatan sempit, yaitu sebagai pelanggaran terhadap kesetiaan dalam perkawinan dan bersifat delik aduan absolut. Perubahan sosial, budaya, dan nilai keagamaan masyarakat Indonesia menuntut adanya pembaruan hukum pidana yang lebih sesuai dengan karakter bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan ketentuan tindak pidana perzinaan dalam Pasal 284 KUHP lama dan Pasal 411 KUHP Nasional serta mengidentifikasi implikasinya terhadap pembangunan hukum pidana nasional Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundangundangan dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 411 KUHP Nasional memperluas konsep perzinaan dengan tidak lagi membatasi pada status perkawinan, melainkan sebagai pelanggaran terhadap kesusilaan sosial. Meskipun demikian, KUHP Nasional tetap mempertahankan mekanisme delik aduan sebagai bentuk keseimbangan antara perlindungan moral publik dan penghormatan terhadap hak privat individu. Novelty penelitian ini terletak pada penegasan pergeseran paradigma perzinaan dari hukum kolonial yang individualistik menuju hukum pidana nasional yang berlandaskan nilai Pancasila secara komparatif dan terintegrasi. Implikasi penelitian menunjukkan bahwa pembaruan ini memperkuat arah transformasi hukum pidana Indonesia menuju sistem hukum yang lebih kontekstual, berkarakter nasional, serta berupaya menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan nilai sosial masyarakat. 
PEMENUHAN HAK NARAPIDANA HAMIL DAN MENYUSUI DI LAPAS RAMAH IBU DAN ANAK: Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIa Pontianak Parulian Siagian; Safaruddin Harefa; Nungky Dwi Gayatri; Nina Septiana Jasri Akadol; Defria Puspita Sari Hayuningtyas; Muhamad Khoiron Fadhilah
As-Sidanah Vol 8 No 1 (2026): APRIL
Publisher : LP2M Universitas Ibrahimy

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35316/assidanah.v8i1.85-113

Abstract

The correctional system in Indonesia emphasizes a rehabilitative approach that respects human rights, including the right to health for female inmates who are pregnant and breastfeeding. However, the fulfillment of maternal health rights in correctional institutions still faces several challenges, including limited health facilities, shortages of medical personnel, and limited understanding among inmates regarding their health rights. This community service activity aims to improve female inmates’ understanding of basic maternal health rights for pregnant and breastfeeding mothers and to encourage correctional services that are more responsive to the needs of mothers and children. The program applied the Participatory Action Research (PAR) method, which emphasizes inmates' active participation in identifying problems, discussing possible solutions, and reflecting on the outcomes of the activities. The activity was conducted on July 14, 2025, at the Women’s Correctional Institution Class IIA Pontianak, involving 40 female inmates, including four pregnant inmates and three breastfeeding inmates, with support from correctional officers and an academic team from Universitas Tanjungpura. The program included educational sessions, interactive discussions, and participatory reflections on maternal health rights, nutrition during pregnancy and breastfeeding, and procedures for accessing health services inside and outside the correctional institution. The results show increased understanding of maternal health rights and the importance of proper nutrition and accessible health services. Discussions also identified institutional limitations, including maternal health facilities, lactation support, and availability of medical personnel.
Disharmonisasi Asas Hukum dalam Penemuan dan Penafsiran Konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi (Analisis Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023) Garnetta Liya Widyanti; Nur Lailatul Musyafa’ah; Safaruddin Harefa
QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol. 9 No. 2 (2025)
Publisher : FASYA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/qj.v9i2.11985

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan penemuan hukum dalam penafsiran putusan hakim Mahkamah Konstitusi (MK), dengan menggali beberapa kasus yang dimohonkan di MK yang kemudian menyebabkan adanya inkonsistensi asas hukum. Artikel ini menggunakan metode penelitian dengan melakukan pendekatan yuridis normatif, yakni dengan berfokus pada Undang-undang, Putusan MK, serta sumber hukum lainnya. Bahan sumber hukum yang diambil merupakan sumber data primer dan sekunder dengan pendekatan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan untuk menghindari disharmoni asas hukum, maka diperlukan penafsiran oleh hakim konstitusi. Dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 ditemukan penafsiran hakim konstitusi yang berbanding dengan amar putusan MK. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa adanya dissenting opinion oleh hakim konstitusi hadir sebagai instrumen penyelesaian dan sebagai cerminan independensi atau kebebasan hakim dan imparsialitas hakim, rekomendasi yang diperlukan adalah dengan adanya transparansi dalam pemilihan hakim MK dalam penanganan suatu perkara untuk menghindari konflik kepentingan dalam suatu perkara.
Co-Authors Aswandi Aswandi, Aswandi Azizah, Anisa Kurniatul bagus teguh santoso, bagus teguh Bahari, Syaiful Collins, Josua Satria Defria Puspita Sari Hayuningtyas Diamita Syndo, Sivana Amanda Erwinda, Mira Fadhil, Moh. Fanani Sri Ambarwati Farhan Azmy Rahmadsyah Fauzi, Resti Febriyanto, Satrio Garnetta Liya Widyanti Herlina Herlina Indy Mafiiqo Syatta Ivan Wagner Jayawarsa, A.A. Ketut Jundullah Faqihudin Lolita Lolita Maziyyah, Rifdatul Mega Fitri Hertini Merina Puspita Sari Muhamad Khoiron Fadhilah Muhammad Alvin Nashir Muhammad Alvin Nashir Muhammad Ghufron Murtadho, Nazhif Ali Naufal Rusyda Miswara Nazhif Ali Murtadho Nina Septiana Jasri Akadol Nungky Dwi Gayatri Nur Lailatul Musyafaah Nurahmani, Aditya Parulian Siagian Putri Silvah Al Hikmah Qurrata Ayuni, Qurrata Rifdatul Maziyyah Simbolon, Subandri Siti Aisyah Sivana Amanda Diamita Syndo Sri Ismawati Syatta, Indy Mafiiqo Syochibul Amar Maruf Yuwanto, Frisha