cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota tangerang,
Banten
INDONESIA
Journal of Government and Civil Society
ISSN : 25497669     EISSN : 2579440X     DOI : -
The Journal of Government and Civil Society (JGCS) (p-ISSN 2579-4396, e-ISSN 2579-440X) is an academic journal published by Government Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Tangerang, Indonesia in collaboration with Asosiasi Ilmu Pemerintahan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (AIPPTM). Journal of Government and Civil Society (JGCS) published twice in a year. The focus and scope of Journal of Government and Civil Society (JGCS) are about local and regional government, governance, public services, politics, democracy and elections, civil society, and public policy.
Arjuna Subject : -
Articles 135 Documents
Reform and Reformulation of Public Policy in Indonesia: What is required? Widhiasthini, Ni Wayan; Utami, Made Srinitha Millinia; Subawa, Nyoman Sri
Journal of Government and Civil Society Vol 8, No 2 (2024): Journal of Government and Civil Society (October)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v8i2.12361

Abstract

Public policy reform in Indonesia has emerged as a critical area of study over the past few decades, necessitating a comprehensive examination of its underlying instruments and models. This research aims to identify essential components and develop strategic frameworks for the effective reform and reformulation of public policy within the Indonesian government. Through an extensive thematic analysis of previous policy reforms, this study highlights recurring themes and successful patterns that inform best practices. Findings underscore the urgent need for reforms in the public service and agribusiness sectors, as well as the broader governance framework, to enhance policy effectiveness and societal outcomes. While political stability remains a vital prerequisite for successful public policy implementation, it is insufficient in isolation. The integration of Multi-Level Governance (MLG), active stakeholder engagement in policy development, and the incorporation of technological advancements are pivotal for facilitating meaningful reforms. Furthermore, political and governance reforms are essential to address emerging challenges. The adoption of data and system analytics within government agencies has shown promise in enhancing policy initiatives; however, it raises critical concerns about privacy and accountability. In the context of Indonesia's dynamic and diverse landscape, this research advocates for a strategic dissemination of substantial data to various stakeholders to foster informed decision-making and effective public policy reform. Reformasi kebijakan publik di Indonesia telah muncul sebagai area studi yang kritis selama beberapa dekade terakhir, yang memerlukan pemeriksaan menyeluruh terhadap instrumen dan model yang mendasarinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi komponen penting dan mengembangkan kerangka strategis untuk reformasi dan reformulasi kebijakan publik yang efektif dalam pemerintahan Indonesia. Melalui analisis tematik yang komprehensif terhadap reformasi kebijakan sebelumnya, penelitian ini menyoroti tema-tema yang berulang dan pola sukses yang dapat menginformasikan praktik terbaik. Temuan menunjukkan kebutuhan mendesak akan reformasi di sektor pelayanan publik dan agribisnis, serta kerangka tata kelola yang lebih luas, untuk meningkatkan efektivitas kebijakan dan hasil sosial. Meskipun stabilitas politik tetap menjadi prasyarat vital untuk pelaksanaan kebijakan publik yang sukses, hal ini tidak cukup jika berdiri sendiri. Integrasi Multi Level Governance (MLG), keterlibatan aktif pemangku kepentingan dalam pengembangan kebijakan, dan penggabungan kemajuan teknologi merupakan hal yang penting untuk memfasilitasi reformasi yang bermakna. Selain itu, reformasi politik dan tata kelola diperlukan untuk mengatasi tantangan yang muncul. Adopsi data dan analitik sistem dalam lembaga pemerintah menunjukkan janji dalam meningkatkan inisiatif kebijakan; namun, ini menimbulkan kekhawatiran kritis mengenai privasi dan akuntabilitas. Dalam konteks lanskap Indonesia yang dinamis dan beragam, penelitian ini menganjurkan untuk penyebaran data substansial secara strategis kepada berbagai pemangku kepentingan guna mendorong pengambilan keputusan yang terinformasi dan reformasi kebijakan publik yang efektif.
Digitalization: Innovation in public services (Case Study Implementation of the Complaints Service Unit in Surakarta (ULAS) and Klaten Regency Industry and Manpower Office) Seta, Heka Jalu; Suharto, Didik Gunawan; Setyowati, Kristina
Journal of Government and Civil Society Vol 8, No 2 (2024): Journal of Government and Civil Society (October)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v8i2.10884

Abstract

This study examines the impact of digital transformation on public service innovation through a comparative analysis of the Surakarta Complaints Service Unit (ULAS) and the Industry and Manpower Office in Klaten Regency. As digitalization becomes a cornerstone of modern governance, it offers critical pathways to enhancing efficiency, responsiveness, and transparency within public administration. By investigating digitalized complaint management and service processes, this research highlights how digital platforms can streamline responses to community needs and foster improved administrative practices. Through a qualitative approach, utilizing both literature review and in-depth interviews, findings reveal that digitalization not only addresses public grievances effectively but also plays a vital role in establishing principles of good governance. This study underscores the significance of digital transformation in elevating public sector responsiveness and accountability, providing valuable insights for other regions aiming to leverage technology in public service reforms.Penelitian ini mengkaji dampak transformasi digital terhadap inovasi layanan publik melalui analisis komparatif pada Unit Layanan Aduan Surakarta (ULAS) dan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten. Digitalisasi telah menjadi landasan dalam tata kelola modern, menawarkan jalur penting untuk meningkatkan efisiensi, responsivitas, dan transparansi dalam administrasi publik. Dengan meneliti manajemen pengaduan dan proses layanan yang terdigitalisasi, penelitian ini menyoroti bagaimana platform digital dapat menyederhanakan respons terhadap kebutuhan masyarakat dan mendorong praktik administratif yang lebih baik. Melalui pendekatan kualitatif, menggunakan tinjauan pustaka dan wawancara mendalam, temuan menunjukkan bahwa digitalisasi tidak hanya secara efektif menangani keluhan publik tetapi juga berperan penting dalam penerapan prinsip tata kelola yang baik. Studi ini menegaskan pentingnya transformasi digital dalam meningkatkan responsivitas dan akuntabilitas sektor publik, serta memberikan wawasan berharga bagi daerah lain yang ingin memanfaatkan teknologi dalam reformasi layanan publik. 
Community Empowerment Strategy In Developing Agrotourism Village In Kuningan Regency, West Java Buchari, Rd. Ahmad; Zuhdi, Sulaiman; Abas, Azlan; Aiyub, Kadaruddin; Muhtar, Entang Adhy; Miftah, Ahmad Zaini; Muharam, Riki Satia; Darto, Darto
Journal of Government and Civil Society Vol 8, No 2 (2024): Journal of Government and Civil Society (October)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v8i2.11550

Abstract

The enhancement of local resources through agrotourism presents significant opportunities for economic growth, social benefits, and environmental sustainability in rural communities. This study explores strategic approaches to community empowerment in the development of agrotourism villages within Kuningan Regency, West Java, an area rich in agricultural potential. A qualitative case study method was adopted, gathering data through observations, in-depth interviews, and focus group discussions (FGD). The findings underscore that agrotourism village development requires an integrated approach, focusing on robust governance, active community participation, innovation, and cross-sector collaboration to efficiently manage and promote tourism destinations. The study highlights the critical role of government policy and budgetary support in establishing programs that leverage local agricultural strengths, empowering communities to participate actively in sustainable tourism. By employing a comprehensive, long-term development model, agrotourism can be effectively harnessed to yield both economic and social value for local communities, while also prioritizing environmental conservation. This research provides valuable insights into how structured community empowerment and strategic collaboration can unlock the full potential of agrotourism as a sustainable development pathway for rural regions.Peningkatan sumber daya lokal melalui agrowisata menghadirkan peluang signifikan untuk pertumbuhan ekonomi, manfaat sosial, dan keberlanjutan lingkungan di komunitas pedesaan. Studi ini mengeksplorasi pendekatan strategis dalam pemberdayaan masyarakat untuk pengembangan desa agrowisata di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, yang kaya akan potensi pertanian. Metode studi kasus kualitatif diterapkan, dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan diskusi kelompok terarah (FGD). Hasil penelitian menekankan bahwa pengembangan desa agrowisata membutuhkan pendekatan terintegrasi yang berfokus pada tata kelola yang kuat, partisipasi aktif masyarakat, inovasi, serta kolaborasi lintas sektor untuk mengelola dan mempromosikan destinasi wisata secara efisien. Studi ini menyoroti peran penting dukungan kebijakan dan anggaran pemerintah dalam membentuk program-program yang memanfaatkan kekuatan pertanian lokal, memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pariwisata berkelanjutan. Dengan menerapkan model pengembangan yang menyeluruh dan jangka panjang, potensi agrowisata dapat dimanfaatkan secara efektif untuk memberikan nilai ekonomi dan sosial bagi masyarakat lokal, sambil tetap memprioritaskan pelestarian lingkungan. Penelitian ini memberikan wawasan berharga tentang bagaimana pemberdayaan masyarakat yang terstruktur dan kolaborasi strategis dapat membuka potensi penuh agrowisata sebagai jalur pembangunan berkelanjutan bagi wilayah pedesaan.
Participatory Budgeting in Surakarta, Indonesia: Pro-Poor Approach Arif, Akbarudin; Kristiyanto, Agus; Seftyono, Cahyo; Anantanyu, Sapja; Saptaningtyas, Haryani; Juego, Bonn; Widayat, Tulus
Journal of Government and Civil Society Vol 8, No 2 (2024): Journal of Government and Civil Society (October)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v8i2.11155

Abstract

This study explores the pro-poor orientation of Participatory Budgeting (PB) in Surakarta, Indonesia, with a focus on its effectiveness in enhancing socioeconomic conditions for impoverished and marginalized groups. Using a qualitative methodology involving observations, legal document analysis, and interviews with underprivileged citizens and key stakeholders, the research seeks to address two core questions: To what extent is PB in Surakarta truly pro-poor, and what key challenges hinder its role in poverty alleviation? Findings indicate that Surakarta’s PB system has made notable strides in inclusivity, prioritizing budget allocations that enhance access to essential services like healthcare and education for disadvantaged communities. Additionally, the village-delegated budget system empowers local residents to address specific needs, supporting efforts to improve quality of life. However, persistent challenges remain; despite PB’s inclusive design and community participation, poverty rates have seen limited reduction. This study underscores the need for an increased delegated budget alongside strengthened social accountability mechanisms and enhanced community empowerment programs to achieve sustainable poverty alleviation. These findings contribute valuable insights into the dynamics of pro-poor governance and highlight critical areas for strengthening participatory frameworks in Indonesia’s local governance. Studi ini mengeksplorasi pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Surakarta, Indonesia, dengan fokus pada efektivitasnya dalam meningkatkan kondisi sosial-ekonomi bagi kelompok masyarakat miskin dan termarjinalkan. Dengan menggunakan metodologi kualitatif yang meliputi observasi, analisis dokumen hukum, dan wawancara dengan warga kurang mampu serta pemangku kepentingan utama, penelitian ini berupaya menjawab dua pertanyaan utama: Sejauh mana Musrenbang di Surakarta benar-benar berpihak pada kaum miskin, dan tantangan utama apa yang menghambat perannya dalam pengentasan kemiskinan? Temuan menunjukkan bahwa sistem Musrenbang di Surakarta telah mencapai kemajuan berarti dalam inklusivitas, memprioritaskan alokasi anggaran yang meningkatkan akses ke layanan penting seperti kesehatan dan pendidikan bagi komunitas yang kurang beruntung. Selain itu, sistem anggaran yang dilimpahkan ke tingkat desa memungkinkan penduduk lokal untuk memenuhi kebutuhan spesifik, yang mendukung upaya peningkatan kualitas hidup. Namun, tantangan yang berkelanjutan masih ada; meskipun desain Musrenbang yang inklusif dan partisipasi masyarakat, tingkat kemiskinan hanya mengalami sedikit penurunan. Studi ini menekankan perlunya peningkatan anggaran yang dilimpahkan, bersama dengan mekanisme akuntabilitas sosial yang lebih kuat serta program pemberdayaan komunitas yang ditingkatkan untuk mencapai pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan. Temuan ini memberikan wawasan berharga mengenai dinamika tata kelola yang pro-kaum miskin dan menyoroti area penting untuk memperkuat kerangka kerja partisipatif dalam tata kelola lokal di Indonesia.
Collaborative Governance in Local Governments: Yogyakarta Special Regional Fund Imansyah, Imansyah; Yuliantini, Lisa Sophia; Purwaningsih, Titin
Journal of Government and Civil Society Vol 8, No 2 (2024): Journal of Government and Civil Society (October)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v8i2.9233

Abstract

This study investigates the collaborative governance strategies employed by the Special Region of Yogyakarta (DIY) in leveraging its special regional funds to advance regional development and address local needs. Focusing on the cooperation between the regional government, local government units (LGUs), non-governmental organizations (NGOs), and community groups, the research utilizes a qualitative descriptive approach and data analysis with NVivo 12 Plus. Findings reveal that collaborative governance in DIY is primarily driven by LGUs, which contribute to the partnership with an intensity of 72%, while NGOs and community involvement are comparatively limited at 13%. The research underscores the high engagement level of local government units in utilizing DIY’s special funds to enhance service quality, promote economic empowerment, and support education and community welfare. Despite these efforts, the study highlights a critical need to balance collaboration intensity across sectors, ensuring that private sector and community contributions are effectively integrated into the governance framework. By doing so, the equitable distribution and sustainable impact of DIY's special funds can be maximized, promoting broader socio-economic benefits across the region. This research contributes to the growing body of knowledge on collaborative governance by highlighting the importance of inclusive multi-actor engagement for regional resource utilization and effective governance outcomes.  Penelitian ini mengkaji strategi tata kelola kolaboratif yang diterapkan oleh Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam memanfaatkan dana istimewa untuk mendukung pembangunan daerah dan memenuhi kebutuhan lokal. Fokus penelitian ini adalah pada kerja sama antara pemerintah daerah, satuan kerja perangkat daerah (SKPD), organisasi non-pemerintah (LSM), dan kelompok masyarakat, dengan pendekatan deskriptif kualitatif serta analisis data menggunakan NVivo 12 Plus. Temuan menunjukkan bahwa tata kelola kolaboratif di DIY didominasi oleh peran SKPD dengan intensitas kontribusi sebesar 72%, sedangkan keterlibatan LSM dan masyarakat masih relatif rendah, yaitu 13%. Penelitian ini menyoroti tingginya tingkat keterlibatan SKPD dalam pemanfaatan dana istimewa DIY untuk meningkatkan kualitas layanan, pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Meski demikian, penelitian ini juga menekankan perlunya keseimbangan dalam intensitas kolaborasi lintas sektor agar kontribusi sektor swasta dan komunitas dapat terintegrasi secara efektif dalam kerangka tata kelola. Dengan demikian, distribusi manfaat dan dampak dana istimewa DIY dapat dimaksimalkan secara merata, mendorong manfaat sosial-ekonomi yang lebih luas di seluruh wilayah. Penelitian ini memberikan kontribusi pada literatur tata kelola kolaboratif dengan menunjukkan pentingnya keterlibatan multi-aktor yang inklusif untuk pemanfaatan sumber daya daerah dan hasil tata kelola yang efektif. 
Democracy and Human Development: Conceptualising The Pathways of Influence Sampurna, Rizki Hegia; Chou, Chih-Chieh
Journal of Government and Civil Society Vol 9, No 1 (2025): Journal of Government and Civil Society (April)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v9i1.13295

Abstract

This  article addresses the gap in understanding the causal mechanisms linking democracy to human development. While existing research focuses on correlations or broad linkages, this study conceptualizes specific mechanisms at macro and micro levels, proposing an integrative framework that synthesizes diverse theoretical perspectives. The framework emphasizes the interconnected roles of electoral accountability, civil society, a culture of equality, and good governance in driving human development, offering a nuanced understanding of the democracy-development nexus. The study makes three key contributions: (1) identifying specific causal pathways; (2) providing a foundation for empirical research, particularly through qualitative case studies or process tracing; and (3) highlighting the importance of holistic democratic governance. It concludes that government expenditure on human development sectors, influenced by electoral accountability and good governance, is a plausible mechanism. However, the study acknowledges limitations, such as confounding factors like economic conditions and cultural differences, and calls for future research to empirically test these mechanisms. Methodologically, mixed-methods approaches, combining quantitative analysis with qualitative case studies, are recommended to validate the framework across diverse contexts. By doing so, this study aims to provide actionable insights for policymakers and researchers seeking to enhance human development through democratic governance. Artikel ini berupaya mengatasi celah dalam pemahaman tentang mekanisme kausal yang menghubungkan demokrasi dengan pembangunan manusia. Sementara penelitian yang ada fokus pada korelasi atau hubungan luas, studi ini mengkonseptualisasikan mekanisme spesifik pada tingkat makro dan mikro, dengan mengusulkan kerangka kerja integratif yang mensintesis berbagai perspektif teoretis. Kerangka kerja ini menekankan peran keterkaitan antara akuntabilitas elektoral, masyarakat sipil, budaya kesetaraan, dan tata kelola yang baik dalam mendorong pembangunan manusia, memberikan pemahaman yang lebih bernuansa tentang hubungan demokrasi-pembangunan. Studi ini memberikan tiga kontribusi utama: (1) mengidentifikasi jalur kausal spesifik; (2) menyediakan landasan untuk penelitian empiris, terutama melalui studi kasus kualitatif atau penelusuran proses (process tracing); dan (3) menyoroti pentingnya pendekatan holistik dalam tata kelola demokratis. Artikel ini menyimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah di sektor pembangunan manusia, yang dipengaruhi oleh akuntabilitas elektoral dan tata kelola yang baik, merupakan mekanisme yang memungkinkan. Namun, studi ini juga mengakui keterbatasan, seperti faktor pengganggu (confounding factors) seperti kondisi ekonomi dan perbedaan budaya, serta menyerukan penelitian lebih lanjut untuk menguji mekanisme ini secara empiris. Secara metodologis, pendekatan metode campuran (mixed-methods), yang menggabungkan analisis kuantitatif dengan studi kasus kualitatif, direkomendasikan untuk memvalidasi kerangka kerja ini di berbagai konteks. Dengan demikian, studi ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang dapat ditindaklanjuti bagi pembuat kebijakan dan peneliti dalam upaya meningkatkan pembangunan manusia melalui tata kelola demokratis.
Effectiveness of Box Container Assistance for Indigenous Papuan MSMEs in Sorong City Banggu, Masni; Ula, Siti Nurul Nikmatul; Wanma, Januari Christy; Rais, Lukman
Journal of Government and Civil Society Vol 9, No 1 (2025): Journal of Government and Civil Society (April)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v9i1.12227

Abstract

MSME assistance programs generally focus on capital and entrepreneurship training. However, it is still limited to the evaluation of assistance in the form of business facilities. This study aims to evaluate the effectiveness of the box container assistance program in encouraging the increase of small and medium enterprises of indigenous Papuans. Contributing to the development of knowledge in the field of MSME empowerment policies, especially in the context of support for business actors from indigenous Papuans. Using a mixed method approach, between quantitative and qualitative methods used together in a research activity by collecting data through interviews, observations, surveys of 45 indigenous Papuan MSME actors who received box container assistance in Sorong City. The results of the study showed that with the existence of this box container assistance program, it became business capital for indigenous Papuans in starting their businesses, creating jobs for women (housewives), as much as 53.33% increased income and could adjust to the location of sales for the community. However, there are still challenges due to the lack of supervision in the field in the use of this business capital assistance facility. However, this assistance program can be a model/sustainable assistance program for indigenous Papuans in developing their small and medium enterprises by considering several requirements and criteria. Program bantuan UMKM secara umum banyak menyoroti tentang permodalan dan  pelatihan kewirausahaan. Namun, masih terbatas pada evaluasi bantuan berupa sarana usaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas program bantuan box container dalam mendorong peningkatan usaha kecil menengah masyarakat asli Papua. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan pengetahuan dalam bidang kebijakan pemberdayaan UMKM, khususnya dalam konteks dukungan terhadap pelaku usaha dari kalangan masyarakat asli Papua. Menggunakan pendekatan metode campuran, antara metode kuantitatif dan metode kualitatif yang digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, survei terhadap 45 orang pelaku UMKM masyarakat asli Papua penerima bantuan box container di Kota Sorong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya program bantuan box container ini, menjadi modal usaha bagi masyarakat asli Papua dalam memulai usahanya, menciptakan lapangan kerja bagi perempuan (ibu rumah tangga), sebanyak 53,33% adanya peningkatan pendapatan dan dapat menyesuaikan dengan lokasi berjualan bagi masyarakat. Namun, masih terdapat tantangan karena kurangya pengawasan dilapangan dalam penggunaan sarana bantuan modal usaha ini. Tetapi, program bantuan ini dapat menjadi model/program bantuan berkelanjutan bagi masyarakat asli Papua dalam mengembangkan usaha kecil menengahnya dengan mempertimbangkan beberapa syarat dan kriteria. 
Green Budgeting Review at Local Government: Case Study of Batu Government, Indonesia Salahudin, Salahudin; Syahri, Mohamad; Cahyani, Tinuk Dwi; Firdaus, Muhammad
Journal of Government and Civil Society Vol 9, No 1 (2025): Journal of Government and Civil Society (April)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v9i1.13331

Abstract

This study examines the implementation of green budgeting in Batu City in supporting sustainable development that includes environmental, social, and economic objectives. Many previous studies have explained green budgeting at the national level, focusing on budget policy alignment with sustainable development issues. Meanwhile, the focus of this research study is to review regional budgeting aimed at understanding local government budget policy alignment with green development issues in Batu City. Data were obtained through document analysis, in-depth interviews, and observations, and analyzed using NVivo to identify key themes, issue linkages, and policy priorities. Findings indicate that budgeting policies in Batu City have integrated strategic issues such as sustainable environment, agriculture, tourism, energy, and waste management. However, there is a gap between program/activity priorities and budget allocation, where important sectors such as sustainable plantations receive inadequate budget support. Public participation plays an important role in policy formulation, with primary attention to urban planning, traffic congestion, and environmentally friendly practices in the plantation sector. Waste management through TPS3R (Reduce, Reuse, Recycle) is recognized as a best practice, but budget inconsistencies indicate the need for better integration between policy vision and its realization. This research concludes that regional budgeting in Batu City has addressed several issues directly related to green development, including energy, waste management, tourism, agriculture, and sustainable environment. Nevertheless, there is a gap between planning and budget allocation, so that budget policies do not yet reflect a bias towards important issues related to the green economy. Therefore, public participation becomes the main key to realizing budget policies that support green development. The main recommendation of this research is that the Batu City government needs to seriously consider the consistency of planning and budget allocation so that budget policies align with important issues of green development. In addition, public participation needs to be increased and expanded to ensure that the budgeting process accommodates public issues related to green development. Penelitian ini mengkaji penerapan anggaran hijau di Kota Batu dalam mendukung pembangunan berkelanjutan yang mencakup tujuan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Banyak penelitian terdahulu menjelaskan penganggaran hijau pada level nasional yang berfokus pada keberpihakan kebijakan anggaran terhadap isu-isu pembangunan yang berkelanjutan. Sementara fokus kajian penelitian ini, yaitu mereview penganggaran daerah yang bertujuan untuk mengetahui keberpihakan kebijakan anggaran pemerintah daerah terhadap isu-isu pembangunan hijau di Kota Batu. Data diperoleh melalui analisis dokumen, wawancara mendalam, dan observasi, serta dianalisis menggunakan NVivo untuk mengidentifikasi tema utama, keterkaitan isu, dan prioritas kebijakan. Temuan menunjukkan bahwa kebijakan penganggaran di Kota Batu telah mengintegrasikan isu strategis seperti lingkungan berkelanjutan, pertanian, pariwisata, energi, dan pengelolaan sampah. Namun, terdapat kesenjangan antara prioritas program/kegiatan dan alokasi anggaran, di mana sektor penting seperti perkebunan berkelanjutan mendapatkan dukungan anggaran yang kurang memadai. Partisipasi publik berperan penting dalam perumusan kebijakan, dengan perhatian utama pada perencanaan kota, kemacetan lalu lintas, dan praktik ramah lingkungan di sektor perkebunan. Pengelolaan sampah melalui TPS3R (Reduce, Reuse, Recycle) diakui sebagai praktik terbaik, tetapi inkonsistensi penganggaran menunjukkan perlunya integrasi lebih baik antara visi kebijakan dan realisasinya. Penelitian ini menyimpulakn bahwa penganggaran daerah di Kota Batu telah membahas beberapa isu yang berkaitan langsung dengan pembangunan hijau, di antaranya energi, pengolahan sampah, pariwisata, pertanian, dan lingkungan yang berkelanjutan. Kendati demikian, terdapat gap antara perencanaan dan alokasi anggaran sehingga kebijakan anggaran belum mencerminkan keberpihak terhadap isu-isu penting yang berkaitan dengan ekonomi hijau. Karena itu, partisipasi publik menjadi kunci utama untuk mewujudkan kebijakan anggaran pro pembangunan hijau. Rekomendasi utama penelitian ini, yaitu pemerintah Kota Batu perlu memperhatikan secara serius konsistensi perencanaan dan alokasi anggaran sehingga kebijakan anggaran selaras dengan isu-isu penting pembangunan hijau. Disamping itu, partisipasi publik perlu ditingkatkan dan diperlus untuk memastikan proses penganggaran mengakomodir isu-isu publik yang berkaitan dengan pembangunan hijau
Community-Based Eco-Tourism Development Strategies in Damaran Baru Village, Bener Meriah Regency: Opportunities and Challenges Hajad, Vellayati; Fadhly, Zuhrizal; Husna, Cut Asmaul; Harakan, Ahmad; Ikhsan, Ikhsan
Journal of Government and Civil Society Vol 9, No 1 (2025): Journal of Government and Civil Society (April)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v9i1.12668

Abstract

The increasing tourism activity raises concerns about environmental impacts and sustainability. Sustainable ecotourism must utilize natural and cultural attractions to create tourism experiences that generate economic benefits and prioritize environmental conservation and social welfare. The Bener Meriah Regency Government of Aceh has implemented policies to encourage eco-villagebased tourism. This study uses a qualitative research method with a phenomenological approach. Data collection was carried out through observation, direct interviews, and document studies. The results of the study indicate that Damaran Baru Village in Bener Meriah Regency is an example of the success of an environmentally based eco-village. In addition, the government also plays an important role in encouraging sustainable tourism practices that are beneficial to the environment and community welfare. The gap in this research lies in the lack of in-depth exploration of the implementation of eco-villages, especially in Damaran Baru Village, Bener Meriah Regency, Aceh. Although there have been many studies discussing sustainable tourism, only a few highlight the active role of the government in encouraging the development of eco-villagebased tourism. The novelty of this study lies in the presentation of a concrete case study of the success of an eco-village in Damaran Baru Village that combines environmental conservation with local economic development. So, economic growth can go hand in hand through the development of eco-villages. Recommendations for the development of Damaran Baru eco-village are improving tourism infrastructure, providing ongoing training to the community, diversifying sources of income, and collaborating with external parties.Meningkatnya aktivitas pariwisata menimbulkan kekhawatiran terhadap dampak lingkungan dan keberlanjutan. Ekowisata berkelanjutan harus memanfaatkan daya tarik alam dan budaya untuk menciptakan pengalaman wisata yang menghasilkan manfaat ekonomi dan mengedepankan pelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Aceh telah menerapkan kebijakan untuk mendorong pariwisata berbasis eco-village. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara langsung, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Damaran Baru di Kabupaten Bener Meriah merupakan contoh keberhasilan eco-village berbasis lingkungan. Selain itu, pemerintah juga berperan penting dalam mendorong praktik pariwisata berkelanjutan yang bermanfaat bagi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Kesenjangan penelitian ini terletak pada kurangnya eksplorasi mendalam terhadap implementasi eco-village, khususnya di Desa Damaran Baru, Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Meskipun sudah banyak penelitian yang membahas tentang pariwisata berkelanjutan, hanya sedikit yang menyoroti peran aktif pemerintah dalam mendorong pengembangan pariwisata berbasis eco-village. Kebaruan penelitian ini terletak pada penyajian studi kasus konkret tentang keberhasilan eco-village di Desa Damaran Baru yang memadukan pelestarian lingkungan dengan pengembangan ekonomi lokal. Jadi, pertumbuhan ekonomi bisa berjalan beriringan melalui pengembangan eco-village. Rekomendasi pengembangan eco-village Damaran Baru adalah perbaikan infrastruktur pariwisata, pemberian pelatihan berkelanjutan kepada masyarakat, diversifikasi sumber pendapatan, dan kerjasama dengan pihak eksternal.
Post-Pandemic Crisis Management: Grassroots Political Mobilization and Participation in Sigi Yunus, Ariana; Sunardi, Sunardi; Haryanto, Haryanto
Journal of Government and Civil Society Vol 9, No 1 (2025): Journal of Government and Civil Society (April)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v9i1.13378

Abstract

This article aims to examine crisis management in the villages of Sigi Regency, Indonesia, with a focus on government policy interventions and grassroots mobilization in overcoming the post-COVID-19 crisis. This article uses a qualitative approach with a case study method, where data collection is carried out using interview and observation techniques. This article highlights the crisis management policy scheme in Sigi, which tends to be centralistic with more dominance by central government policies. However, grassroots social movements have emerged as an alternative to mitigating the post-pandemic crisis. We argue that the political participation of communities and voluntary movements has significant social resilience implications. Therefore, policy interventions involving grassroots communities have proven effective in crisis management. This study contributes to seeing citizen mobilization and participation as a form of alternative social resilience and offers insights into the importance of collaboration between government policy and community activism in dealing with crises in rural Indonesia. Artikel ini bertujuan mengkaji manajemen krisis di desa-desa kabupaten Sigi, Indonesia dengan fokus pada intervensi kebijakan pemerintah dan mobilisasi akar rumput dalam mengatasi krisis pasca COVID-19. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, dimana pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan observasi. Artikel ini menyoroti skema kebijakan penanganan krisis di Sigi yang cenderung sentralistik dengan lebih banyak di dominasi oleh kebijakan pemerintah pusat. Namun, gerakan sosial dari akar rumput muncul sebagai alternatif dalam memitigasi krisis pasca pandemi. Kami berpendapat bahwa partisipasi politik komunitas dan gerakan sukarela memiliki implikasi ketahanan sosial yang signifikan. Oleh karena itu intervensi kebijakan yang melibatkan komunitas akar rumput terbukti efektif dalam manajemen krisis. Penelitian ini berkontribusi dalam melihat mobilisasi dan partisipasi warga sebagai bentuk ketahanan sosial alternatif dan menawarkan wawasan terkait pentingnya kolaborasi antara kebijakan pemerintah dan aktivisme komunitas dalam menghadapi krisis di pedesaan Indonesia.