cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota padangsidimpuan,
Sumatera utara
INDONESIA
JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora
Published by Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
ISSN : 25485067     EISSN : 25986236     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Art, Social,
Arts Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Ilmiah Muqoddimah merupakan kumpulan penelitian ilmiah tentang Ilmu Sosial, khususnya yang berhubungan dengan disiplin Ilmu Sosial, Politik, Administrasi dan Humaniora, diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, tujuan pengembangan jurnal ini adalah sebagai wadah publikasi hasil-hasil penelitian dan telaah kritis terhadap konsep-konsep baru dalam ilmu-ilmu sosial. Jurnal Ilmiah Muqoddimah menerima sumbangan artikel hasil penelitian dan artikel konseptual (non penelitian) dari penulis umum.Dalam setiap penerbitannya, satu tahun dua kali (periode Maret – Agustus dan September – Februari).
Arjuna Subject : -
Articles 1,482 Documents
 138   139   140   141   142 
Peran WALHI Jawa Barat Sebagai Watchdog Dalam Pendekatan Civil Society Pada Tahun 2025 Al-Ayyub, Achmad Aqwa; Putra Brata, Maygaza Anhara; Muradi, Muradi
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 9, No 4 (2025): Jurnal Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v9i4.2025.2310-2315

Abstract

Artikel ini menganalisi peran wahana lingkup hidup indonesia (WALHI) Jawa Barat sebagai watchdog dalam kerangka civil society pada tahun 2025. Dengan menggunakan teori Larry Diamond yang menekankan fungsi masyarakat sipil dalam hal partisipasi, pluralisme, otonomi, dan kontrol sosial, penelitian ini mengkaji bagaimana WALHI menjalankan fungsi pengawasan terhadap negara dan korporasi secara independen. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui studi pustaka untuk menggali data dari laporan advokasi, hasil kajian lingkungan, dan dokumen organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa WALHI Jawa Barat berperan aktif dalam menjalankan fungsi watchdog melalui advokasi kebijakan tata ruang, pemantauan lingkungan, dan litigasi strategis terhadap pelanggaran yang merusak ekosistem. Aktivitas tersebut berkontribusi terhadap peningkatan transparansi pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik. Sifatnya yang independen dan partisipatif menjadikan WALHI sebagai aktor penting dalam memperkuat demokrasi ekologis di Indonesia. Dengan demikian, WALHI tidak hanya bertindak sebagai pengkritik kebijakan, tetapi juga sebagai penjaga keadilan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan di Jawa Barat.
Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Tata Kelola UMKM Berbasis Digitalisasi Di Desa Balongdowo Dhiya Ulhaq, Naufal Alwan; Choiriyah, Ilmi Usrotin
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 9, No 4 (2025): Jurnal Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v9i4.2025.2343-2353

Abstract

Penelitian ini mengeksplorasi peran Pemerintah Desa Balongdowo dalam memperkuat pengelolaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui transformasi digital. Penelitian ini mengacu pada kerangka kerja Maulida, Mustofa, dan Haryati (2023) dalam Peran Pemerintah Daerah pada UMKM Reog Ponorogo, yang mengidentifikasi tiga peran penting pemerintah: sebagai pengatur, fasilitator, dan penggerak. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, data diperoleh melalui wawancara mendalam, pengamatan, dan dokumentasi yang melibatkan pejabat desa serta pelaku UMKM di Desa Balongdowo, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Temuan menunjukkan bahwa sebagai pengatur, pemerintah menetapkan kebijakan ekonomi melalui RPJMDes untuk meningkatkan potensi lokal; sebagai fasilitator, pemerintah memberikan pelatihan, sarana, dan situs web promosi (https://balongdowo-sda. id/); dan sebagai penggerak, pemerintah bekerja sama dengan mahasiswa Poltekkes Surabaya untuk mengembangkan inisiatif pemasaran digital. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun kesadaran digital di kalangan UMKM semakin meningkat, dukungan institusi yang lebih kuat dan kolaborasi yang berkelanjutan diperlukan untuk mempertahankan transformasi digital
Analisis Perbandingan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian oleh Anak di Indonesia dan Singapura Diati, Ranisa; Simatupang, Efika Weny Meida; Winanti, Atik
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 9, No 4 (2025): Jurnal Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v9i4.2025.2383-2394

Abstract

Penelitian ini mengkaji perbandingan pengaturan dan penegakan hukum tindak pidana pencurian oleh anak di Indonesia dan Singapura sebagai dua negara dengan sistem hukum berbeda yang sama-sama meratifikasi Convention on the Rights of the Child 1989. Data Pusiknas Bareskrim Polri menunjukkan 17.241 laporan pencurian dengan 437 terlapor anak dalam periode Januari-Februari 2025, sementara di Singapura terjadi peningkatan 41,1% kasus pencurian toko oleh remaja pada 2025. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan komparatif, menganalisis UU SPPA Indonesia dan CYPA Singapura, putusan pengadilan, serta data sekunder dari lembaga resmi. Temuan menunjukkan perbedaan signifikan, Indonesia dengan sistem civil law mengadopsi diversi wajib namun tingkat keberhasilannya rendah karena aparat penegak hukum yang terjebak pada prosedur formal dan keterbatasan infrastruktur, sedangkan Singapura dengan sistem common law mencapai kerberhasilan melalui probation order yang didukung pre-sentence report komprehensif dan kolaborasi antar lembaga. Putusan PN Bekasi No. 43/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bks membuktikan kesenjangan norma dan praktik di Indonesia, di mana pemaafan korban tidak menghentikan proses pidana. Penelitian merekomendasikan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, pengembangan infrastruktur LPAS/LPKA, sistem monitoring dan evaluasi diversi, adopsi mekanisme pre-sentence report, serta program rehabilitasi variatif untuk menjembatani kesenjangan antara idealisme restorative justice dengan realitas implementasi sistem peradilan pidana anak Indonesia.
Analisis Faktor Finansial dan Motivasi Intrinsik terhadap Keberlanjutan UMKM Makanan Skala Mikro Mugni, Sifa Awalunisa Al; Kasmin, Kasmin; Hidayatullah, Samudra Syarif Wahyu; Siregar, Alamsyah; Pratama, Din Eri
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 9, No 4 (2025): Jurnal Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v9i4.2025.2316-2320

Abstract

Keberlanjutan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) seringkali dihadapkan pada tantangan fundamental terkait permodalan dan dorongan personal pelaku usaha. Masalah utama yang sering diperdebatkan adalah faktor mana yang lebih dominan dalam menentukan keberhasilan awal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh modal usaha sebagai faktor finansial dan motivasi kerja sebagai faktor intrinsik terhadap keberlanjutan UMKM bidang makanan di Kabupaten Bekasi. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sampel jenuh sebanyak 117 responden, dan data dianalisis melalui regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, motivasi kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan usaha (p0.05), sedangkan modal usaha tidak berpengaruh signifikan (p0.05). Meskipun demikian, secara simultan kedua faktor tersebut berpengaruh signifikan terhadap keberlanjutan usaha. Kesimpulan dari temuan ini adalah pada tahap awal dan skala mikro, kekuatan motivasi internal pelaku usaha menjadi prediktor keberlanjutan yang lebih kuat dibandingkan besaran modal awal. Temuan ini memberikan perspektif penting bagi program pendampingan UMKM agar tidak hanya berfokus pada bantuan finansial, tetapi juga pada penguatan mentalitas wirausaha.
Analisis Komparatif Efektivitas Kerja Sama Sponsorship dan Open Booth dalam Meningkatkan Penjualan Telkomsel Surabaya Saputra, Andre Juan; Iryanti, Endang
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 9, No 4 (2025): Jurnal Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v9i4.2025.2354-2359

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan efektivitas strategi  sponsorship dan open booth dalam meningkatkan penjualan produk Telkomsel di Surabaya. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif komparatif dengan uji statistik Mann-Whitney dan perhitungan matematis. Hasil penelitian menunjukkan 1)  sponsorship menghasilkan penjualan lebih tinggi dibandingkan open booth, 2) analisis cost ratio mengungkapkan bahwa open booth lebih efisien secara biaya dengan rasio efisiensi 52% lebih baik 3) temuan dari uji statistik Mann-Whitney menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan antara kedua strategi, akan tetapi effect size termasuk dalam kategori sedang dengan kecenderungan  sponsorship lebih unggul dalam peringkat penjualan. Berdasarkan temuan ini, dapat disimpulkan bahwa  sponsorship lebih unggul dalam hal volume penjualan, namun open booth lebih efisien dari segi biaya.
Perencanaan Pembangunan Fasilitas Publik Berbasis Masyarakat: Studi Kasus Pembangunan Bendungan Seratak di Kabupaten Kotabaru Nur, Rahmat; Erlina, Erlina; Hidayat, Rachmat; Hamid, Ismar; Yusril, Yusril; Rifani, Muhammad
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 9, No 4 (2025): Jurnal Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v9i4.2025.2277-2286

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses perencanaan pembangunan Bendungan Seratak dengan menekankan peran masyarakat dalam setiap tahapannya. Metode penelitian menggunakan pendekatan studi kasus dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus (FGD), serta analisis dokumen, termasuk Detail Engineering Design (DED) dan studi kelayakan yang disusun oleh Dinas PUPR dan Bappeda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sungai Seratak memiliki debit air yang cukup besar (600–700 l/detik) dengan kualitas air yang sebagian besar memenuhi standar baku, sehingga layak dijadikan sumber utama pasokan air. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam identifikasi kebutuhan air bersih dan irigasi meningkatkan efektivitas desain proyek dan menumbuhkan rasa memiliki terhadap fasilitas publik. Dukungan politik dari DPRD dan pemerintah pusat turut memperkuat potensi keberhasilan pembangunan ini. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa perencanaan berbasis masyarakat memberikan kontribusi signifikan terhadap keberlanjutan dan penerimaan sosial proyek. Rekomendasi utama
Kepastian Hukum Kewenangan Penuntun Umum dalam Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023) Setyoningsih, Ratih Putri
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 9, No 4 (2025): Jurnal Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v9i4.2025.2321-2328

Abstract

Dalam sistem peradilan pidana seseorang terpidana dijamin haknya untuk mendapatkan pembelaan dan melakukan pembelaan sejak tahap penyidikan hingga tahap pengajuan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, bahkan upaya hukum guna membela hak-hak terpidana merupakan hak yang vital dan dijamin dalam Hak Asasi Manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan dan kepastian  hukum terhadap Peninjauan Kembali yang dilakukan oleh Penuntut Umum dalam hukum acara pidana di Indonesia. Serta mengevaluasi putusas Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023 mengenai Larangan Peninjauan Kembali yang dilakukan oleh Penuntut Umum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis yaitu menggambarkan dan menganalisis data yang diperoleh. Pendekatan yang di gunakan yaitu pendekatan yuridis normatif yang menitik beratkan pada studi kepustakaan dengan obyek yang dianalisis adalah norma hukum, peraturan perundang undangan dan kasus yang diputus di Mahkamah Konstitusi. Jenis data yang diteliti berupa data sekunder, tersier dan data primer. Teknik pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan  dan penelitian virtual. Penerapan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali yang diajukan oleh penuntut umum atas dasar asas keadilan dan asas keseimbangan serta yurisprudensi bukan merupakan penemuan hukum melainkan hanya merupakan kekeliruan penafsiran hukum yang mengindikasikan kepada adanya sesat logika dalam praktek hukum pidana di Indonesia, yang berakibat pada ketidakpastian hukum dan tidak berkeadilan.
Evaluasi Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Di Kawasan Pasar Mardika – Ambon Djarna, Prischa Kezia; Madubun, Jusuf; Nataniel, Elake
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 9, No 4 (2025): Jurnal Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v9i4.2025.2360-2368

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penertiban pedagang di Pasar Mardika oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Maluku berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan model implementasi kebijakan George C. Edward III yang mencakup empat variabel utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses komunikasi kebijakan belum optimal karena masih terdapat perbedaan persepsi antara pemerintah dan pedagang serta keterbatasan media sosialisasi. Dari aspek sumber daya, jumlah personel dan sarana prasarana belum memadai dalam mendukung kegiatan penertiban. Meskipun demikian, aspek disposisi menunjukkan adanya komitmen dan tanggung jawab yang tinggi dari aparat pelaksana, sedangkan struktur birokrasi perlu diperkuat melalui koordinasi lintas instansi agar pelaksanaan kebijakan berjalan lebih efektif. Secara keseluruhan, implementasi kebijakan ini telah mengarah pada penataan yang lebih baik, namun masih memerlukan peningkatan sinergi antaraktor kebijakan untuk mencapai ketertiban pasar yang berkelanjutan.
Inovasi dan Tantangan Implementasi Penganggaran Partisipatif dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Lampung Timur Nisa, Nadia Khumairatun; Budiono, Pitojo
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 9, No 4 (2025): Jurnal Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v9i4.2025.2287-2296

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji inovasi dan tantangan implementasi penganggaran partisipatif dalam pembangunan daerah di Kabupaten Lampung Timur. Masalah difokuskan pada implementasi penganggaran partisipatif, faktor pendorong dan penghambat, tantangan, dan inovasi dalam menghadapi tantangan penganggaran partisipatif di Kabupaten Lampung Timur. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kabupaten Lampung Timur implementasi penganggaran partisipatif berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia. Hal ini karena dalam proses cenderung dipengaruhi dominasi faktor pendorong yang jauh lebih dominan dibandingkan faktor penghambat. Namun sejumlah tantangan masih senantiasa mewarnai diantaranya kompleksitas proses penganggaran partisipatif, disparitas dalam perencanaan, pengembangan, dan implementasi proyek, serta keterbatasan anggaran. Atas sejumlah tantangan tersebut Pemerintah Kabupaten Lampung Timur hanya mampu menghadirkan inovasi dalam rangka mengatasi disparitas dalam perencanaan, pengembangan, dan implementasi proyek melalui penerapan SIPPD, sementara tantangan lain belum mampu diatasi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lampung Timur belum mampu menghadirkan inovasi yang komprehesif guna mengatasi kompleksitas tantangan yang ada.
Implementasi Kebijakan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara Arini, Ridsya Dinda; syafruddin, Syafruddin
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 9, No 4 (2025): Jurnal Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v9i4.2025.2329-2335

Abstract

Pelayanan rehabilitasi sosial merupakan salah satu program strategis yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan bagi individu atau kelompok yang menghadapi permasalahan sosial. Rehabilitasi sosial ini mencakup upaya pemulihan dan penguatan individu agar dapat kembali berfungsi secara optimal di masyarakat. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) di Provinsi Sumatera Utara memegang peranan penting dalam melaksanakan kebijakan yang mendukung layanan tersebut.Berdasarkan hal tersebut adapun tujuan dari penelitian ini adalah Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pelayanan rehabilitasi sosial oleh Dinas PPPA Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data wawancara dengan tiga orang narasumber di Dinas PPPA Provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas PPPA Sumatera Utara telah mengimplementasikan kebijakan rehabilitasi sosial melalui berbagai layanan lisan (konseling, advokasi, penyuluhan), tulisan (dokumentasi, regulasi, surat rekomendasi), dan tindakan langsung (kunjungan, layanan lapangan dengan menggunakan mobil layanan), yang menunjukkan pendekatan yang menyeluruh dalam pemulihan korban. Implementasi kebijakan juga mencakup tindakan preventif untuk menekan angka kekerasan, tindakan represif dalam penanganan cepat kasus, dan program rehabilitatif untuk pemulihan jangka panjang. Ini mencerminkan keseriusan Dinas dalam menangani persoalan sosial secara berjenjang dan berkelanjutan.

Page 140 of 149 | Total Record : 1482

 138   139   140   141   142 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9, No 3 (2025): Agustus 2025 Vol 9, No 2 (2025): Mei 2025 Vol 9, No 1 (2025): Februari 2025 Vol 9, No 4 (2025): Jurnal Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 4 (2024): November 2024 Vol 8, No 3 (2024): Agustus 2024 Vol 8, No 2 (2024): Mei 2024 Vol 8, No 1 (2024): Februari 2024 Vol 8, No 1 (2024): Februari Vol 7, No 3 (2023): November 2023 Vol 7, No 2 (2023): Agustus 2023 Vol 7, No 1 (2023): Pebruari, 2023 Vol 6, No 2 (2022): Agustus, 2022 Vol 6, No 1 (2022): Pebruari, 2022 Vol 5, No 2 (2021): Agustus 2021 Vol 5, No 1 (2021): Pebruari 2021 Vol 4, No 2 (2020): Agustus 2020 Vol 4, No 2 (2020): Agustus 2020 (in progress) Vol 4, No 1 (2020): Pebruari 2020 Vol 3, No 2 (2019): Agustus 2019 Vol 3, No 1 (2019): Pebruari 2019 Vol 2, No 2 (2018): Agustus 2018 Vol 2, No 1 (2018): Pebruari 2018 Vol 1, No 2 (2017): Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol 1, No 1 (2016): Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora More Issue