Articles
45 Documents
Search results for
, issue
"Vol 11 No 3 (2024)"
:
45 Documents
clear
<![CDATA[STATUS ANAK AKIBAT DARI PERKAWINAN SIRI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 ]]>
<![CDATA[Tiara Dwi Fitriani]]>;
<![CDATA[Prihatini Purwaningsih]]>;
<![CDATA[Latifah Ratnawaty]]>;
<![CDATA[Sri Hartini]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 11 No 3 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v11i3.17868
<![CDATA[Nikah siri adalah pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang modin atau pegawai masjid dan saksi, tidak melalui Kantor Urusan Agama (KUA), namun sah menurut agama Islam. Nikah siri yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang Ini ialah pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat yang tetapkan agama, tetapi tidak dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam, sehingga tidak mempunyal Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah.Pelaksanaan nikah siri di Indonesia, seperti yang terlihat baik di pedesaan maupun di perkotaan, di mana angka pernikahan siri masi cukup tinggi. Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) yang berbunyi: (1) “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”, (2) “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Meskipun dipandang sah oleh umat beragama, perkawinan yang tidak dicatatkan tidak diakui oleh Negara. Tidak sahnya perkawinan siri yang tidak dicatatkan kepada lembaga perkawinan mempuyai dampak negatif kepada status anak yang dilahirkan. Adapun hasil penelitian ini bahwa perkawinan siri di Kelurahan Ciluar Bogor Utara terjadi karena belum mengurus perceraiannya ke Pengadilan Agama dengan pasangan yang terdahulu yang menyebabkan belum adanya akta perceraian. Kemudian status anak hasil perkawinan siri hanya mempunyai hubungan perdata dengan sang ibu dan keluarga ibunya. Walaupun sang anak merupakan hasil perkawinan siri namun mereka tetap mendapatkan perlindungan hukum oleh negara, hak-hak seorang anak hasil perkawinan siri berupa hak untuk pendidikan juga mendapatkan dokumen atas peristiwa penting yaitu akta kelahiran. Kata Kunci : Perkawinan Siri, Status, Anak, Akta Kelahiran]]>
<![CDATA[PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERHADAP NOTARIS YANG TERMASUK PENGUSAHA KENA PAJAK ]]>
<![CDATA[Wulan Damayanti]]>;
<![CDATA[Raden Emilda Ratu Paramitha]]>;
<![CDATA[Naufal Hanifa]]>;
<![CDATA[Rini Irianti Sundary]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 11 No 3 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v11i3.17869
<![CDATA[Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang mendukung pembangunan demi kesejahteraan rakyat. Sejak reformasi perpajakan Indonesia pada tahun 1983, sistem pemungutan pajak beralih ke self-assessment, dimana Wajib Pajak (WP) bertanggung jawab menghitung, melaporkan, dan membayar pajak. Namun, kepatuhan WP masih rendah, sehingga pengawasan dan pemeriksaan pajak menjadi krusial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kewajiban Notaris terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa yang diberikan dan pengklasifikasiannya sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Metode penelitian deskriptif analitis digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jasa notaris termasuk dalam jasa hukum yang dikenai PPN. Notaris wajib mengenakan PPN kepada klien dan harus dikukuhkan sebagai PKP jika penghasilannya melebihi batas yang ditetapkan. Meskipun begitu, penghasilan notaris yang di bawah Rp. 4.800.000.000 per tahun tidak diwajibkan memungut PPN. Kesimpulannya, notaris memiliki kewajiban perpajakan yang jelas terkait PPN, namun perlu pengukuhan sebagai PKP untuk menerapkan pajak ini secara sah. Kata Kunci: Notaris, Pengusaha Kena Pajak (PKP), kepatuhan Wajib Pajak.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS TERHADAP AMDAL DALAM IZIN PEMBANGUNAN BEACH CLUB GUNUNGKIDUL ]]>
<![CDATA[Muhamad Bayu Kurnia]]>;
<![CDATA[Hana Faridah]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 11 No 3 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v11i3.17870
<![CDATA[Pengelolaan terhadap sumber daya alam dengan tujuan Pembangunan ekonomi adalah hal yang perlu dilakukan dengan bijak, dalam praktiknya kelestarian alam yang berkelanjutan seringkali menjadi korban dalam proses pertumbuhan ekonomi yang dilakukan oleh oknum pelaku usaha. Upaya pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam ruang lingkup perizinan berusaha dengan baik dan benar adalah salah satu langkah untuk membuat tujuan menjaga keseimbangan pembangunan ekonomi dan kelestarian alam yang berkelanjutan dapat terwujud. Pembangunan resort dan beach club bertaraf internasional di kawasan objek wisata lindung menimbulkan polemik publik, terutama ketika Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) diabaikan sebagai pengawal utama dalam proses perizinan usaha yang beresiko tinggi dan beresiko sedang. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif berbasis kepustakaan. Kami menggunakan analisis data kualitatif. UKL-UPL dan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup berisiko rendah. Dalam hal ini, peraturan perundang-undangan yang efektif dan partisipasi masyarakat sebagai bentuk transparansi sangat diperlukan untuk menekan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta menyeimbangkan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian alam yang berkelanjutan. Evaluasi bisnis berusaha menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan untuk manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan. Dengan demikian, penerapan peraturan perundang-undangan terkait izin lingkungan diharapkan dapat memperkuat perlindungan lingkungan hidup sambil mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Kata kunci: Izin Usaha; AMDAL; Lingkungan]]>
<![CDATA[PEMENUHAN HAK HUKUM KEPEGAWAIAN BAGI NON PNS YANG BEKERJA DI INSTANSI PEMERINTAHAN DAERAH ]]>
<![CDATA[Bintang Aspanu Nebuchadnezzer]]>;
<![CDATA[Ray Farhad Wibisono]]>;
<![CDATA[Muhammad Sheehan Javieri Setiawan]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 11 No 3 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v11i3.17871
<![CDATA[Indonesia merupakan negara dengan jumlah sumber daya manusia yang besar. Salah satu upaya untuk memanfaatkan sumber daya manusia yang besar ini tentunya dengan menciptakan lapangan kerja salah satunya dengan keberadaan ASN atau aparatur sipil negara yang dapat menjalankan tugas pemerintahan dalam berbagai sektor baik politik, pendidikan, kesehatan, maupun sektor lain yang penting bagi masyarakat. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui sejauh mana pemenuhan hak bagi para pegawai non PNS yang bekerja di instansi pemerintahan desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode penlitian deskriptif dengan analisa dan pendekatan metode yuridis normatif dalam mendeskripsikan bagaimana pemenuhan hak dari para pegawai non PNS di instansi pemerintahan daerah. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa masih cukup banyak nasib dari pegawai non PNS yang masih belum diperhatikan dengan masih belum terpenuhinya hak-hak yang mereka miliki, ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk berbenah dan memperhatikan nasib dan kesejahteraan mereka mengingat mereka juga berperan serta dalam menjamin terselenggaranya tugas pemerintahan. Kata Kunci : hak, pekerjaan, aparatur]]>
<![CDATA[KRIMINALITAS NARKOTIKA DI PERBATASAN NEGARA (STUDI KASUS TENTANG TINDAK PIDANA KHUSUS DI LUAR KUHP) ]]>
<![CDATA[Aldhito Benyamin]]>;
<![CDATA[Velliana Tjan]]>;
<![CDATA[Asmak Ul Hosnah]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 11 No 3 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v11i3.17872
<![CDATA[Peredaran narkoba di Indonesia menjadi perhatian serius, terutama karena kecenderungan meningkatnya kolaborasi internasional dalam tindak kejahatan ini. Beberapa kasus menunjukkan betapa kurangnya pengawasan pada pintu masuk negara menjadi celah besar bagi peredaran narkotika. Kondisi geografis dan kendala pengawasan di perbatasan menciptakan lingkungan yang menguntungkan bagi para pelaku kejahatan. Tantangan penegakan hukum dalam menghadapi peredaran narkoba di wilayah perbatasan identifikasi kelemahan sistem pengawasan, dan mengusulkan langkah-langkah untuk meningkatkan keamanan perbatasan. Kebijakan pidana yang diterapkan dalam menanggulangi tindak pidana narkotika di Indonesia, terutama dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, memperlihatkan sejumlah tantangan dan kebingungan. Meskipun upaya telah dilakukan untuk merumuskan sanksi yang tegas, penanganan tindak pidana korporasi dan pendekatan rehabilitasi masih menjadi perdebatan. Penyelarasan antara RKUHP dan UU Narkotika menjadi kunci penting dalam menjaga konsistensi dan efektivitas hukum dalam menanggulangi peredaran narkoba. Evaluasi mendalam terhadap kebijakan pidana yang ada serta menyoroti upaya perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam menangani tindak pidana narkotika. Kata Kunci: Penegakan hukum, peredaran narkotika, wilayah perbatasan]]>
<![CDATA[TAHAPAN PEMANGGILAN PIHAK PENGGUGAT/TERGUGAT YANG TERLIBAT DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI ]]>
<![CDATA[Farahdinny Siswajanthy]]>;
<![CDATA[Joseph William]]>;
<![CDATA[Fadhel Meidinoval Fahrezi]]>;
<![CDATA[Fitra Nur Rahman]]>;
<![CDATA[Jos Bus Tarigan]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 11 No 3 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v11i3.17873
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui asas-asas acara perdata dan tata cara mengajukan gugatan di pengadilan negeri, serta tata cara pemanggilan pengadilan dalam penyusunan perkara perdata menurut undang-undang. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Asas berperkara adalah dasar hukumnya harus pada HIR § 118 dan RBg § 142. Penggugat mempunyai kepentingan hukum. Ini sengketa Pasal 118 UU HIR/Pasal 132 RBg. Disusun secara cermat dan jelas sesuai dengan Pasal 142(1) RBg/120 HIR. Memahami hukum formal dan substantif. 2. Tata cara pengajuan klaim adalah: Klaim tertulis terdiri dari data pribadi para pihak, fundamentum petendi (posita), pengaduan dan klaim. Sedangkan banding lisan adalah yang disampaikan kepada hakim ketua pengadilan negeri. Hakim yang ditunjuk mencatat segala peristiwa yang berkaitan dengan penegasan hak, kemudian meresmikannya menjadi suatu penegasan. Ditandatangani oleh ketua/hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan. 3. Tata cara penyampaian teguran yang sah dalam rangka persiapan sidang perdata: tidak diketahui dasar hukum Pasal 390 ayat 1 dan 2 HIR/Pasal 388 HIR di tempat tinggal terdakwa. Terdakwa asing dipanggil. Terdakwa yang sudah meninggal dipanggil. Terdakwa berpindah alamat setelah gugatan diajukan. Kepala desa/Lurah tidak bisa menyampaikan hal tersebut kepada responden. Keabsahan Surat Panggilan Kata kunci: Tata Cara Pemanggilan, Para Pihak, Penggugat/Tergugat]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERKAIT PERJANJIAN EKTRADISI ANTARA INDONESIA DAN SINGAPURA ]]>
<![CDATA[Flora Watumlawar]]>;
<![CDATA[Agung Brian Lututryali]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 11 No 3 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v11i3.17874
<![CDATA[Tindak pidana korupsi di Indonesia telah banyak merugikan perekonomian dan keuangan negara. Para pelaku sering melarikan diri ke luar negeri untuk menghindari tuntutan hukum sehingga di perlukan kerja sama internasional seperti perjanjian ektradisi untuk mengatasi kejahatan-kejahatan salah satunya korupsi. Pada tanggal 27 April 2007, Pemerintah Republik Indonesia dengan beraninya menandatangani perjanjian ektradisi dan perjanjian kerjasama pertahanan (Defence Cooperation Agreement) dengan Singapura. Dengan adanya perjanjian ekstradisi ini, memungkinkan para pelaku yang melarikan diri ke negara lain tidak mungkin lepas dari ruang lingkup hukum. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana cara menindaklanjuti perjanjian ekstradisi anatara Indonesia dan Singapura terhadap pelaku tindak pidana (korupsi). Penelitian ini dilakukan dengan menerapakan penelitian normative, yaitu penelitian yang mengkaji dan mempelajari data primer dan sekunder. Kata kunci: korupsi, kata ektradisi, perjanjian]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD FAITH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK BISNIS INTERNASIONAL MELALUI ARBITRASE ]]>
<![CDATA[Raymond Marhehetua Hutahaean]]>;
<![CDATA[Arie Oktavia]]>;
<![CDATA[Maya Saroh]]>;
<![CDATA[Ferri Rizky Maulana]]>;
<![CDATA[Farahdinny Siswajanty]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 11 No 3 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v11i3.17875
<![CDATA[Jurnal ini membahas tentang penerapan prinsip good faith dalam penyelesaian sengketa kontrak bisnis internasional melalui arbitrase. Prinsip good faith adalah salah satu prinsip umum hukum yang mengharuskan para pihak untuk bertindak dengan jujur, adil, dan saling menghormati dalam hubungan kontrak. Prinsip ini memiliki peran penting dalam menjamin kepastian hukum, keseimbangan hak dan kewajiban, serta perlindungan kepentingan yang sah dari para pihak. Jurnal ini menganalisis bagaimana prinsip good faith diterapkan dalam arbitrase internasional, baik dalam tahap pembentukan, pelaksanaan, maupun penyelesaian sengketa kontrak. Jurnal ini juga memberikan beberapa rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi arbitrase internasional sebagai mekanisme alternatif penyelesaian sengketa kontrak bisnis internasional. Kata kunci: Prinsip Good Faith; Kontrak Bisnis Internasional; Arbitrase Internasional]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN MEDIA ELEKTRONIK RELEVANSI PENYINGKATAN WAKTU ACARA PERDATA ]]>
<![CDATA[Yerisha Afriani]]>;
<![CDATA[Ronauly Juwita Christin Simbolon]]>;
<![CDATA[Vivi Safitri]]>;
<![CDATA[Edy Sahputra Tarigan]]>;
<![CDATA[Farahdinny Siswajanthy]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 11 No 3 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v11i3.17876
<![CDATA[Perkembangan telah memungkinkan terjadinya efisiensi dan modernisasi dalam penyelenggaraan peradilan khususnya penggunaan media elektronik dalam lingkup hukum acara perdata dalam pelaksanaannya terdapat asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dengan adanya e-court dapat diharapkan untuk memenuhi asas tersebut dalam penerapannya, e-court merupakan aplikasi yang memproses pelayanan perkara dan melakukan sidang secara digital sesuai putusan PERMA No 7 Tahun 2022 sebagai dasar landasan dibalik adanya aplikasi e-court, pada implementasinya penggunaan e-court ini sangat mempermudahkah masyarakat dalam mendapatkan keadilan namun pada efektivitasnya tata cara penggunaan e-court sedikit rumit sehingga masyarakat awam mungkin kesulitan dalam pelaksanaannya seperti pada pengumpulan bukti, dan akses jaringan juga berpengaruh, sehingga penggunaan e-court dirasa masih kurang maksimal hingga saat ini . Kata Kunci: E-court, Aplikasi, efektivitas]]>
<![CDATA[EVALUASI KINERJA PENYIDIK POLRI DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA KORPORASI DI ERA GLOBALISASI ]]>
<![CDATA[Rizky Satria Dimlana]]>;
<![CDATA[Muhamad Fadly Darmawan]]>;
<![CDATA[Asmak Ul Hosnah]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 11 No 3 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v11i3.17877
<![CDATA[Dalam era globalisasi, peningkatan tindak pidana korporasi menjadi perhatian utama bagi Penyidik Polri. Evaluasi kinerja mereka dalam menangani fenomena ini menjadi esensial. Penyidik Polri dihadapkan pada tantangan kompleks seperti kompleksitas kasus, koordinasi lintas negara, dan ketangguhan hukum internasional. Namun, upaya-upaya mereka terbukti bervariasi dalam efektivitasnya. Beberapa penyidik berhasil menunjukkan kemampuan adaptasi yang baik terhadap dinamika globalisasi, sementara yang lain menghadapi kendala dalam memahami kerumitan kasus. Koordinasi dengan lembaga hukum internasional juga mempengaruhi hasil investigasi. Evaluasi kinerja penyidik Polri dalam menangani tindak pidana korporasi perlu mempertimbangkan faktor-faktor seperti kapasitas institusi, keterampilan investigasi, dan tingkat koordinasi lintas negara. Langkah-langkah perbaikan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penyidik dalam menghadapi tantangan globalisasi, termasuk pelatihan yang lebih intensif, penguatan kerjasama internasional, dan pengembangan kebijakan yang responsif terhadap dinamika kejahatan korporasi. Dengan demikian, evaluasi kinerja ini dapat menjadi landasan untuk peningkatan strategi penegakan hukum di masa depan.. Kata Kunci : Penyidik Polri, Tindak Pidana Korporasi, Era Globalisasi]]>
