cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Firman Freaddy Busroh
Contact Email
firmanbusroh@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jurnallexlibrum@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota palembang,
Sumatera selatan
INDONESIA
Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda
ISSN : 24073849     EISSN : 26219867     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda (STIHPADA) Palembang yang bertujuan sebagai sarana media akademik membahas permasalahan ilmu hukum. Berisikan tulisan ilmiah, ringkasan hasil penelitian, resensi buku dan gagasan pemikiran. Redaksi mengundang para dosen, ahli, mahasiswa, praktisi dan masyarakat yang berminat untuk menuangkan hasil pemikirannya kedalam tulisan ilmiah. Jadwal penerbitan setahun 2 (dua) kali pada bulan Juni dan Desember.
Arjuna Subject : -
Articles 216 Documents
 13   14   15   16   17 
Pertanggungjawaban PT Birotika Semesta Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Pengangkutan Barang Surahmad, Surahmad; Krisna, Mallyyas Muhamad
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 2 (2022): Juni
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v8i2.253

Abstract

Abstrak Penelitian yang dibahas ini membahas mengenai permasalah yang terjadi pada perusahaan jasa pengiriman atau jasa kurir di Indonesia. Dimana barang yang dikrim melaui jasa pengriman hilang baik karena kesengajaan ataupun kelalaian perusahaan jasa pengiriman dan pertangungjawaban yang harus dilakukan oleh perusahaan jasa pengiriman. Penelitian yang dilakukan ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, yaitu penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan literasi yang berkaitan dengan materi yang sedang diteliti. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia kehilangan yang akhirnya menimbulkan kerugian bagi konsumen, maka perusahaan pengiriman diwajibkan untuk melakukan penggantian kerugian. Dalam perlindungan konsumen jika kehilangan barang tersebut terjadi tanpa perjanjian diawal maka jumlah ganti kerugian ditentukan oleh majelis hakim dan dapat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum, sedangkan jika menggunakan perjanjian diawal, maka jumlah ganti kerugian yang dapat dilakukan adalah berdasarkan perjanjian tersebut dan dapat diajukan gugatan Wanprestasi Kata Kunci: Perusahaan Pengiriman, ganti rugi, perlindungan konsumen Abstract The research discussed discusses the problems that occur in shipping service companies or courier services in Indonesia. Where goods shipped through shipping services are lost either because of deliberate or negligent shipping service companies and the responsibility that must be done by the shipping service company. This research uses the Normative Juridical research method, which is research based on laws and regulations, books, and literacy related to the material being studied. In the laws and regulations in Indonesia, losses which ultimately cause harm to consumers, the shipping company is required to make compensation. In consumer protection if the loss of goods occurs without an initial agreement, the amount of compensation is determined by the panel of judges and can file a lawsuit against the law, whereas if using an initial agreement, then the amount of compensation that can be done is based on the agreement and a lawsuit can be submitted.
ASPEK HUKUM PEMAKAIAN KOSMETIK YANG MENGANDUNG ZAT ADITIF” BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Warmiyana Zairi Absi; Rusniati Rusniati; Rosmawati Rosmawati; Bambang Sugianto
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 2 (2022): Juni
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v8i2.627

Abstract

Abstrak Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen akibat dari pemakainan produk kosmetik yang mengandung zat aditif berbahaya yang merugikan dan mem-bahayakan bagi kesehatan dapat dilakukan dengan penerapan sanksi dan ganti rugi oleh pelaku usaha yang memproduksi kosmetika tersebut. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi peredaran kosmetik yang mengandung zat aditif adalah dengan melakukan sosialisasi dalam bentuk penyuluhan mengenai jenis-jenis zat aditif yang dilarang untuk digunakan dalam campuran produk kosmetik yang dilakukan oleh pemerintah, LPKSM maupun masyarakat. Selain itu, pemerintah dan pihak-pihak yang terkait berkewajiban melakukan pengawasan terhadap setiap produk kosmetika yang akan beredar maupun yang telah beredar di pasaran. Kata Kunci: Kosmetik, Perlindungan Konsumen, Zat Aditif Abstract The form of legal protection for consumers as a result of the use of cosmetic products containing harmful additives that are harmful and harmful to health can be carried out by applying sanctions and compensation by business actors who produce these cosmetics. Efforts that can be made to overcome the circulation of cosmetics containing additives are by conducting socialization in the form of counseling regarding the types of additives that are prohibited from being used in a mixture of cosmetic products carried out by the government, LPKSM and the community. In addition, the government and related parties are obliged to supervise every cosmetic product that will be circulated or that has been circulating in the market.
Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Merupakan Tanda Bukti Hak Kepemilikan Tanah Murni, Christiana Sri; Sulaiman, Sumirahayu
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 2 (2022): Juni
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v8i2.370

Abstract

Abstrak Sertifikat hak milik atas tanah diperoleh dari perbuatan hukum, yakni dengan mendaftarkan hak atas tanah di Kantor Pertanahan. Dengan mendaftarkan hak atas tanah maka akan diterbitkan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat atas kepemilikan tanah bagi pemegang hak. Sesuai dengan Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahu 1997 tentang Pendaftaran Tanah menegaskan bahwa sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagai tanda bukti hak yang berlaku untuk alat pembuktian yang kuat atas kepemilikan tanah. Sertifikatmerupakan tanda bukti hak yang bersifat mutlak apabila memenuhi unsur-unsur secara kumulatif, yaitu sertifikat diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum, tanah diperoleh dengan etikad baik, tanah dikuasai secara nyata dan dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak ada yang mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota setempat ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atas penerbitan sertifikat (Pasal 32 Ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah). Kata Kunci:Hak milik, sertifikat, tanda bukti hak. Abstract Land title certificates are obtained from legal actions, namely by registering land rights at the Land Office. By registering land rights, a certificate of proof of rights will be issued as a strong evidence of land ownership for rights holders. In accordance with Article 32 Paragraph (1) Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration confirms that the certificate issued for the benefit of the right holder concerned is in accordance with the physical data and juridical data that has been registered in the land book as proof of rights applicable to evidence strong over land ownership. Certificate is proof of absolute rights if it fulfills the elements cumulatively, namely the certificate is legally issued in the name of a person or legal entity, the land is obtained in good faith, the land is in real possession and within 5 years of the issuance of the certificate nothing has been issued. file a written objection to the certificate holder and the Head of the local Regency or City Land Office or not file a lawsuit to the Court regarding land control over the issuance of the certificate (Article 32 Paragraph (2) Government Regulation Number 24 Year 1997 concerning Land Registration).
Telaah Norma Terhadap Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia Untuk Kepentingan Si Anak Kesuma, Derry Angling; Riviyusnita, Rianda; Husnaini, Husnaini
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 2 (2022): Juni
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v8i2.633

Abstract

Abstrak Pemberlakuan Perma ini ialah sebagai antisipasi dan standarisasi agar putusan atau penetapan pengadilan lebih merperhatikan banyak aspek ketika hendak memberikan izin kepada anak untuk melangsungkan perkawinan. Sehingga produk yang dihasilkan nanti dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun akademik. Dan yang terpenting dari penetapan dispensasi kawin yang dikeluarkan pengadilan agama ialah berdasarkan kepentingan terbaik untuk anak (for the best interest of the child). Karenanya anggapan bahwa pengadilan agama senantiasa mempermudah bahkan melegalkan pernikahan dini merupakan anggapan yang sangat keliru. Sebagai kewenangan Pengadilan Agama, perkara dispensasi kawin sangat dilematis dan debatable karena secara simultan perkara tersebut bias nilai, antara kemaslahatan, kemudharatan, dan perilaku masyarakat. Secara sosiologi, masyarakat senantiasa mengalami perubahan dan yang menjadi pembeda hanyalah pada sifat atau tingkat perubahannya. Salah satu aspek mendasar dari cerminan putusan-putusan Peradilan Agama yang mengedepankan upaya pencegahan pernikahan anak adalah mempersempit ruang gerak pengajuan perkara pernikahan anak, memeriksa perkara secara lebih cermat dengan menambah beban pembuktian, serta komitmen para pihak merespon akibat negatif yang ditimbulkan dalam pernikahan anak. Kata Kunci : Dispensasi Perkawinan, Antisipasi, Standarisasi Abstract The determination of the marriage dispensation issued by the religious court is based on the best interests of the child. As the authority of the Religious Court, the marriage dispensation case is very dilemmatic and debatable because simultaneously the case is biased in values, between the benefit, the mudharatan, and the behavior of the community.religious courts always make it easier and even legalize early marriage is a very wrong assumption. As the authority of the Religious Court, the marriage dispensation case is very dilemmatic and debatable because simultaneously the case is biased in values, between the benefit, the mudharatan, and the behavior of the community.One of the fundamental aspects of the reflection of religious court decisions that prioritize efforts to prevent child marriage is to narrow the scope for filing child marriage cases, examine cases more carefully by increasing the burden of proof, and the commitment of the parties to respond to the negative consequences caused in child marriage.
E-LHKPN DAN PERAMPASAN ASET SEBAGAI INSTRUMEN PENCEGAHAN PENINGKATAN KEKAYAAN YANG TIDAK SAH Moelyono, Tomi Hadi; Rosalind, Maria; Resta Erlina, Maria
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2021: Volume 8 Nomor 1 Desember 2021
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v0i0.653

Abstract

Abstrak Penyelenggara negara kerap menjadi salah satu pihak yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Pada saat terjaring dalam sebuah kasus korupsi. harta kekayaan mereka sering kali melebihi dari pendapatan secara sah dari yang sehamsnya mereka terima. Sistem pencegahan Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara melalui Elektronik tampak terlihat sebagai formalitas belaka melihat lemahnya sanksi yang diberikan. Perlu adanya penguatan sanksi yakni melalui RUU Perampasan Aset dengan proses membalikan beban pembuktian kepada penyelenggara negara sehingga pengawasan terhadap peningkatan kekayaan tidak sah menjadi lebih kuat dan harta rampasan tersebut dapat digunakan untuk masyarakat luas. Kata Kunci: Korupsi, Penyelenggara Negara, Illicit Enrichment, Pembalikan Beban Pembuktian, Restorative Justice. Abstract State administrators are often one of the parties involved in corruption. When caught in a corruption case. their assets often exceed their legal income than they should receive. The prevention system for Reporting on State Administrators' Assets through Electronic appears as a mere formality given the weakness of the sanctions imposed. There needs to be a better sanction, namely through the Bill on Confiscation of Assets with the process of reversing the burden of proof to state administrators so that the increase in wealth does not become stronger and the confiscated property can be used for the wider community.
Penyitaan Kendaraan Roda Dua Pada Perjanjian Kredit Yang Bermasalah Wulandari, Mona; Mardiyati, Siti; Kurniati, Kurniati; Basri, Saifullah
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 2 (2022): Juni
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v8i2.648

Abstract

ABSTRAK Sepeda motor memiliki harga yang relatif lebih murah daripada mobil, akan tetapi kemampuan muatannya juga lebih sedikit dibandngkan dengan mobil, yang daya angkutmnya lebih besar dan banyak. Untuk sebagian masyarakat harga sepeda motor sulit dijangkau apabila dibeli dengan cara tunai atau kontan. Permasalahan dalam penelitian ini Bagaimana Proses Penarikan Paksa Kendaraaan Roda Dua Yang Menunggak Angsuran Kredit, Bagaimana Akibat Hukum Atas Penarikan Kendaraan Bermotor oleh Pihak Leasing. Metodologi pengumpulan data-data melalui penelitian kepustakaan (Library Reseach) penelitian kepustakaan, Data sekunder yang merupakan bahan baku yang akan diolah dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Hasil penelitian menunjukan bahwa proses penarikan paksa kendaraaan roda dua yang menunggak angsuran kredit adalah upaya kreditur untuk merealisasikan haknya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dalam akte perjanjian sewa beli kendaraan roda dua, akan dilaksanakan secara paksa jika debitur tidak secara sukarela memenuhi kewajibannya, dan Akibat Hukum Atas Penarikan Kendaraan Bermotor oleh Pihak Leasing adalah Bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap konsumen yang mengalami penarikan kendaraan bermotor oleh pihak leasing melarang perusahaan leasing melakukan penarikan paksa kendaraan bermotor dijalan. Kesimpulan bawah proses penarikan kendaraan roda dua yang menunggak atau tidak membyar angsuran adalah Pihak Leasing dilarang melakukan penarikan paksa kendaraan bermotor dijalan. Saran hendaknya jangan dilakukan eksekusi penyitaan di jalan-jalan, selagi kendaraan tersebut dipakai oleh debitur. Kata Kunci : Leasing, Perjanjian, Penarikan Kendaraan Roda Dua.
PENCURIAN WIFI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA NASIONAL Tobi Haryadi; Hendri S
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 2 (2022): Juni
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v8i2.650

Abstract

Abstrak Banyak pengguna internet wifi yang tidak mengetahui soal pencurian wifi itu sendiri karena memang sangat sulit mendeteksi pelaku pencurian ini. Padahal jika dilihat perbandingannya sama saja seperti pencurian biasa di mana korban dirugikan secara materiil dan dalam kasus ini kerugian korban berupa pembelian layanan akses internet wifi di mana oknum tersebut yang menggunakan secara gratis tanpa membayar. Dengan menggunakan metodologi yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, penulis bermaksud akan menjawab permasalahan yang ada yaitu mengenai bagaimanakan modus operandi yang dilakukan pelaku terhadap perbuatan pencurian internet wifi serta bagaimanakah kategori perbuatan pencurian internet wifi menurut hukum pidana. Modus operandi yang dilakukan pelaku terhadap perbuatan pencurian internet wifi biasanya memiliki kriteria tempat dan keadaan tersendiri untuk melakukan perbuatannya misal ada yang biasanya di kafe, di rumah tetangga, di kampus, atau bahkan di tempat wifi publik yang berbayar sehingga mereka bisa menggunakannya secara gratis. Dengan bermodalkan tutorial dan beberapa software atau aplikasi tertentu untuk menjebol sistem keamanan yang ada pada router, mereka dengan mudah mendapatkan akses berupa kata sandi untuk menggunakan internet tersebut secara gratis tanpa mengeluarkan uang sedikitpun. Kategori perbuatan pencurian internet wifi menurut hukum pidana didasarkan pada Pasal 362 KUHP jo. Pasal 30 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dapat diartikan bahwa perbuatan setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol suatu sistem pengamanan tersebut dilarang dan diancam sanksi pidana. Kata Kunci : Pencurian Wifi, Perspektif, Pidana Nasional Abstract Many wifi internet users do not know about the wifi theft itself because it is very difficult to detect the perpetrators of this theft. In fact, if you look at the comparison, it is the same as ordinary theft where the victim is harmed materially and in this case the victim's loss is in the form of purchasing a wifi internet access service where the person uses it for free without paying. By using a normative juridical methodology, namely research conducted by researching library materials, the author intends to answer the existing problems, namely regarding how the modus operandi of the perpetrators for the act of internet wifi theft and what are the categories of acts of internet wifi theft according to criminal law. The modus operandi of the perpetrator for the act of internet wifi theft usually has its own criteria for places and circumstances to carry out the act, for example, usually in a cafe, at a neighbor's house, on campus, or even at a paid public wifi place so they can use it for free. With a tutorial and some software or certain applications to break into the security system on the router, they can easily get access in the form of a password to use the internet for free without spending any money. The category of wifi internet theft according to criminal law is based on Article 362 of the Criminal Code jo. Article 30 paragraphs (1), (2), and (3) of Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions which can be interpreted as the actions of any person who intentionally and without rights or against the law accesses computers and/or electronic systems in any way by violating, breaking through, exceeding, or breaking into a security system is prohibited and is subject to criminal sanctions.
Penegakan Hukum Terhadap Layanan Aplikasi Pinjaman Online Di Masa Pandemi Di Kota Palembang Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Arista, Windi; Rusmini, Rusmini
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 1 (2022): Desember
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v9i1.660

Abstract

Abstrak Finansial Teknologi (Fintech) merupakan implementasi dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan jasa perbankan dan keuangan yang umumnya dilakukan oleh perusahaan rintisan (startup) dengan memanfaatkan teknologi software, internet, komunikasi, dan komputasi terkini. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji tentang mengenai perlindungan hukum bagi konsumen pada transaksi pinjaman dana online terkait data pribadi konsumen di masa pandemi di Kota Palembang. Metode penelitian ini menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris yang berupa produk prilaku hukum. Hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa peringatan tertulis merupakan teguran tertulis yang diberikan oleh OJK kepada penyelenggara pinjaman online agar pihak penyelenggara tidak mengulangi tindakan pelanggaran dan merugikan konsumen. Sanksi denda, merupakan kewajiban yang diberikan oleh OJK kepada penyelenggara pinjaman online untuk membayar sejumlah uang, untuk memberikan efek jera. Pembatasan kegiatan usaha merupakan pembatasan kapasitas penerimaan nasabah peminjam uang yang dilakukan penyelenggara pinjaman online dalam waktu tertentu. Hal ini dilakukan agar calon nasabah tidak dirugikan akibat pelanggaran data pribadi yang dilakukan oleh penyelenggara. Dan sanksi pencabutan izin usaha merupakan sanksi terberat yang dijatuhkan kepada penyelenggara pinjaman online apabila terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan merugikan beberapa pihak. Kata kunci : Fintech, Pinjaman Online, OJK Abstract Financial Technology (Fintech) is the implementation and use of technology to improve banking and financial services, which are generally carried out by startups by utilizing the latest software, internet, communication and computing technologies. The purpose of this study is to examine the legal protection for consumers in online loan transactions related to consumer personal data during the pandemic in Palembang City. This research method uses a normative-empirical legal case study in the form of a product of legal behavior. The results of the study, the authors conclude thatwritten warnings are written warnings given by the OJK to online loan providers so that the organizers do not repeat violations and harm consumers. Fines are an obligation given by OJK to online loan providers to pay a certain amount of money, to provide a deterrent effect. Restrictions on business activities are restrictions on the capacity of accepting money borrowing customers by online loan providers within a certain time. This is done so that prospective customers are not harmed due to personal data breaches committed by the organizer. And sanctions for revocation of business licenses are the toughest sanctions imposed on online loan providers if they are proven to have violated laws and regulations and harmed several parties.
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Pada PT. Solo Murni (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 794/Pid.B/2019/Pn Jkt.Tim) Darmono, Muhammad Andika Ardiansyah
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 1 (2022): Desember
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v9i1.358

Abstract

Abstrak Kejahatan di dalam masyarakat berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri, karena kejahatan merupakan produk dari masyarakat yang perlu ditangani oleh penegak hukum dengan langkah yang tepat. Penggelapan adalah suatu tindak kejahatan atau kriminal yang pelakunya berniat mendapatkan keuntungan dari korbannya. Pe-nggelapan atau fraud/ embezzlement tersebut, adalah fenomena kejahatan yang kian marak terjadi di masyarakat yang perlu ditinjau faktor pencetus dan bagaimana cara menghadapi masalah tersebut dengan penanganan yang efektif, serta selaras dengan hukum atau undang undang yang berlaku di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa faktor-faktor penyebab banyak terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan mengetahui bagaimana pembuktian unsur-unsur penggelapan dalam jabatan pada PT. Solo Murni berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 794/Pid.B/2019/PN Jkt.Tim. Metode penelitian dalam jurnal ini adalah metode literer atau penelitian perpustakaan (library research), yang artinya penulis melakukan penelitian dengan cara mengkaji buku-buku atau kitab-kitab yang terkait dengan jurnal ini dan tertulis dalam daftar pustaka. Semua sumber berasal dari buku-buku, bahan-bahan tertulis atau media cetak yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, melalui penelusuran ilmiah dari media elektronik. .Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada analisis yuridis,fakta – fakta persidangan, hakim, dalam penjatuhan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) jo Pasal 197 ayat (1) huruf I Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara. Selain itu memperhatikan ketentuan dari 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yaitu hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan Kata Kunci: Tinjauan yuridis; Kejahatan; Tindak Pidana; Penggelapan dalam jabatan Abstract Crime in society develops along with the development of society itself, because crime is a product of society that needs to be handled by law enforcers with appropriate steps. Embezzlement is a crime or crime in which the perpetrator intends to benefit from the victim. Embezzlement or fraud, is a crime phenomenon that is increasingly happening in the community which needs to be examined by trigger factors and how to deal with these problems with effective handling, and in accordance with applicable laws or laws in Indonesia. The purpose of this research is to analyze the factors that cause many cases of embezzlement in office and to find out how to prove the elements of embezzlement in a position at PT. Solo Murni based on the decision of the East Jakarta District Court Number: 794 / Pid.B / 2019 / PN Jkt.Tim. The research method in this journal is the literary method or library research (library research), which means that the author conducts research by reviewing books or books related to this journal and written in abibliography. All sources come from written materials or printed media relating to research problems, and other literatures in electronic media. The results showed that in the juridical analysis, the facts of the trial, the judge, in the imposition of a criminal sentence in accordance with the provisions of Article 222 Paragraph (1) in conjunction with Article 197 paragraph (1) letter I of the Criminal Procedure Code, the Defendant was burdened to pay. court fee. In addition to paying attention to the provisions of 374 KUHP in conjunction with Article 64 paragraph (1) of the Criminal Code, the judge sentenced the Defendant to a sentence of 1 (one) year and 3 (three) months imprisonment.
Diversi Sebagai Perwujudan Restorative Justice Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Indonesia Triputra, Yuli Asmara; Merita, Enni; Afriani, Kinaria
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 1 (2022): Desember
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v9i1.668

Abstract

Abstrak Sistem peradilan pidana khusus bagi anak tentu memiliki tujuan khusus bagi kepentingan masa depan anak dan masyarakat yang di dalamnya terkandung prinsip-prinsip keadilan. Keadilan restoratif adalah suatu metode yang secara filosofinya dirancang untuk menjadi suatu resolusi penyelesaian dari konflik yang sedang terjadi dengan cara memperbaiki keadaan ataupun kerugian yang ditimbulkan dari konflik tersebut.Dialog dan mediasi dalam keadilan restoratif melibatkan beberapa pihak di antaranya pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak-pihak lainnya yang terkait. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengadopsi keadilan restorative dalam penanganan perkara anak dengan kewajiban penerapan diversi pada semua tingkat pemeriksaan dalam system peradilan pidana, mulai dari penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di persidangan.Diversi yang didasarkan pada diskresi dari aparat penegak hukum adalah upaya melindungi anak dari tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan terbaik bagi anak. Kata Kunci : Anak, Diversi, Restoratif Justice Abstract The special criminal justice system for children certainly has a special purpose for the future interests of children and society in which the principles of justice are embodied. Restorative justice is a method that is philosophically designed to be a resolution to an ongoing conflict by improving conditions or losses arising from the conflict. Dialogue and mediation in restorative justice involve several parties including the perpetrator, the victim, the perpetrator's family or the victim. , and other related parties. Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System adopts restorative justice in handling child cases with the obligation to implement diversion at all levels of examination in the criminal justice system, starting from investigation, prosecution and examination at trial. Diversion is based on the discretion of enforcement officers The law is an effort to protect children from actions that are contrary to the best interests of the child.

Page 15 of 22 | Total Record : 216

 13   14   15   16   17 

Filter by Year

2014 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11, No 1 (2024): Desember Vol 10, No 2 (2024): Juni Vol 10, No 1 (2023): Desember Vol 9, No 2 (2023): Juni Vol 9, No 1 (2022): Desember Vol 8, No 2 (2022): Juni 2021: Volume 8 Nomor 1 Desember 2021 2021: Volume 7 Nomor 2 Juni 2021 2020: Volume 7 Nomor 1 Desember 2020 2020: Volume 6 Nomor 2 Juni 2020 2020: Edisi Khusus Februari 2020 2019: Volume 6 Nomor 1 Desember 2019 2019: Volume 5 Nomor 2 Juni 2019 2019: Volume 5 Nomor 2 Juni 2019 2018: Volume 5 Nomor 1 Desember 2018 2018: Volume 4 Nomor 2 Juni 2018 Vol 5, No 1 (2018) 2017: Volume 4 Nomor 1 Desember 2017 2017: Volume 3 Nomor 2 Juni 2017 2016: Volume 3 Nomor 1 Desember 2016 2016: Volume 2 Nomor 2 Juni 2016 2015: Volume 2 Nomor 1 Desember 2015 2015: Volume 1 Nomor 2 Juni 2015 2014: Volume 1 Nomor 1 Desember 2014 More Issue