cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Iyah Faniyah
Contact Email
editor.unesreview@gmail.com
Phone
+6285263256164
Journal Mail Official
editor.unesreview@gmail.com
Editorial Address
JL. Bandar Purus No.11, Padang Pasir, Kec. Padang Barat, Kota Padang
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Unes Law Review
Published by Universitas Ekasakti
ISSN : 26543605     EISSN : 26227045     DOI : https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1019
Core Subject : Health, Science, Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences
UNES Law Review adalah Jurnal Penelitian Hukum yang dikelola oleh Magister Hukum Pascasarjana, Universitas Ekasakti Padang. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan pendapat editor. Jurnal terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu September, Desember, Maret, dan Juni. UNES Law Review mulai Volume 4 Nomor 3 Tahun 2022 sampai Volume 9 Nomor 2 Tahun 2027 Reakreditasi Naik Peringkat dari Peringkat 5 ke Peringkat 4 sesuai nomor Akreditasi : 204/E/KPT/2022, 3 Oktober 2022 UNES Law Review is a Legal Research Journal managed by Postgraduate Law Masters, Ekasakti University, Padang. The published research is the personal opinion of the researcher and is not the opinion of the editor. The journal is published periodically 4 (four) times a year, namely September, December, March and June. UNES Law Review Volume 4 Number 3 of 2022 to Volume 9 Number 2 of 2027 Reaccreditation Raised Rank from Rank 5 to Rank 4 according to Accreditation number: 204/E/KPT/2022, 3 October 2022
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 3,918 Documents
 387   388   389   390   391 
Urgensi Penerapan Ultrapetita Sebagai Pemberatan Sanksi Pidana Korupsi Memperkaya Diri Dalam Perspektif Teori Keadilan: Studi putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI Pratama, Yoga
UNES Law Review Vol. 8 No. 3 (2026)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/cdra4n38

Abstract

Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan konstitusi, namun dalam kenyataannya banyak kejahatan terjadi meskipun telah ada payung hukum yang mengaturnya. Hal tersebut dikarenakan banyak putusan ringan pada kasus korupsi sehingga tidak memberikan deterrent effect dan membuat para koruptor semakin merajalela. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji putusan nomor 1/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI yang akan menjelaskan tentang penerapan sanksi berat tindak pidana korupsi memperkaya diri menggunakan Teori Keadilan Distributif Aristoteles dan dalam basis pemikiran tersebut seyogyanya penjatuhan sanksi pidana berat melalui putusan ultrapetita oleh hakim secara normatif untuk mewujudkan detterence effect. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian penulis adalah penegakkan hukum tindak pidana korupsi belum optimal karena masih banyak koruptor yang di vonis hukuman ringan sehingga kian merajalela dan hakim didalam menjatuhkan hukuman dapat melalui putusan ultrapetita untuk memberikan keadilan. Kesimpulan yaitu hakim didalam memberikan hukuman harus berlandaskan asas culpue poena par esto dengan menjatuhkan hukuman setimpal, hal tersebut adalah implementasi Teori Keadilan Distributif Aristoteles, sedangkan dalam kasus faktual hakim justru sering menjatuhkan hukuman ringan kepada terpidana korupsi sehingga jauh dari rasa keadilan, hal ini tentunya berdampak dengan semakin banyaknya kasus korupsi.
Pertanggungjawaban Hukum Dalam Praktik Carbon Trading di Indonesia Sinaga, Irene Puteri Alfani Sofia; Nurhikmah, Eka; Djaja, Nelvina
UNES Law Review Vol. 8 No. 3 (2026)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/3svnez68

Abstract

Perdagangan Karbon (carbon trading) merupakan salah satu praktik sebagai solusi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca(emisi GRK), hal ini dapat dilihat melalui ratifikasi-ratifikasi baik itu Kyoto Protocol ataupun Paris Agreement yang dilakukan oleh berbagai negara. Carbon trading melalui Paris Agreement juga diratifikasi oleh Indonesia, dalam Perpres RI Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional. Indonesia mempunyai berbagai kebijakan atau peraturan yang mengatur mengenai carbon trading. Dengan begitu, perlu dikaji mengenai konsistensi, kepastian hukum, bentuk dan batasan pertanggungjawaban hukum dagang dalam praktik tersebut, sehingga muncul rumusan penelitian mengenai 1) bagaimana konsistensi dan kepastian hukum dalam pengaturan carbon trading di Indonesia di tengah regulasi yang tersebar di berbagai sektor. 2) bagaimana bentuk dan batas pertanggungjawaban hukum dagang bagi pelaku usaha dan pemerintah dalam implementasi carbon trading di Indonesia. Dalam penelitian, penulis menggunakan data sekunder yaitu dengan studi kepustakaan (library research), dengan metode induktif melalui pendekatan statute dan comparative approach. Hasil pembahasan pertama adalah meskipun Indonesia telah memiliki kerangka regulasi carbon trading yang cukup lengkap, kepastian dan konsistensi hukum masih menghadapi tantangan akibat fragmentasi aturan, tumpang tindih kewenangan, dan lemahnya koordinasi antar lembaga. Kedua, pelaku usaha menanggung kewajiban administratif, finansial, dan kontraktual; pemerintah bertanggung jawab pada aspek normatif, administratif, dan konstitusional dengan batas pada level sistemik; sedangkan bursa karbon hanya memikul tanggung jawab administratif dan kelembagaan.Carbon Trading
Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Kreditur atas Agunan Hak Guna Bangunan Yang Akan Berakhir Gosal, Gabrela Day Anjela; Ramadhayanti, Farikha Elva; Layadi, Jenniffer Bernadette
UNES Law Review Vol. 8 No. 3 (2026)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/njey7750

Abstract

Di Indonesia, penggunaan agunan dalam kredit bank umum dilakukan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Kreditur. Namun, dalam praktiknya, terdapat agunan berupa Hak Guna Bangunan (HGB) yang masa berlakunya habis sebelum utang debitur lunas, sehingga berpotensi menimbulkan masalah hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum bagi kreditur atas agunan HGB yang berakhir, serta akibat hukum dari berakhirnya HGB yang dibebani Hak Tanggungan. Fokus kajian mencakup status hukum HGB yang habis masa berlakunya saat angsuran masih berjalan, dan langkah-langkah yang dapat diambil kreditur. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui studi kepustakaan dan peraturan perundang- undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karena Hak Tanggungan bersifat kebendaan, maka hapusnya HGB menyebabkan hapusnya jaminan. Kreditur dapat melakukan upaya preventif melalui klausul dalam APHT, dan upaya represif berupa tuntutan ganti rugi.
Analisis Yuridis Tanggung Gugat Terhadap Potensi Sengketa Dalam Digitalisasi Letter of Credit Menggunakan Smart Contract Berdasarkan Hukum Perdata Indonesia Rahmawaty, Chairunisa Alya; C.P, Aldira Mara Ditta.
UNES Law Review Vol. 8 No. 3 (2026)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/txwq7j90

Abstract

Perkembangan teknologi selalu terjadi dari waktu ke waktu. Keberadaan teknologi tentunya membawa perubahan signifikan dari berbagai aspek kehidupan, khususnya dalam sistem keuangan dan transaksi. Salah satu contohnya yaitu munculnya transaksi elektronik yang menawarkan efisiensi dalam memenuhi kebutuhan di era digital. Seperti halnya dalam dunia perdagangan internasional yang menggunakan Letter of credit (L/C) yang saat ini sudah mengikuti era digital dengan menggunakan smart contract. itu L/C menjadi instrumen penting dalam sektor perdagangan internasional karena mampu mempercepat transaksi, meminimalkan resiko keuangan, serta kepercayaan antar pelaku usaha lintas negara. Selain menjadikan lebih efisien dan transparansi, hal ini juga dapat menimbulkan potensi sengketa perdata karena belum adanya regulasi yang mengatur secara spesifik di Indonesia. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran smart contract dalam digitalisasi Letter of credit serta bentuk tanggung gugat para pihak jika terjadi permasalahan dalam pelaksanaannya menurut hukum perdata Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran smart contract dalam digitalisasi Letter of credit serta bentuk tanggung gugat para pihak jika terjadi permasalahan dalam pelaksanaannya menurut hukum perdata Indonesia. Metode yuridis normatif merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini dan bersifat preskriptif, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.
Peran KPPU Dalam Mengawasi Merger dan Akuisisi yang Berpotensi Mengarah Pada Monopoli di Industri Keuangan Digital Antonius Bagas; Dhiya Alif Pradana Syafiq; Dicky Mulya Pratama
UNES Law Review Vol. 8 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/r9ygrm42

Abstract

Industri keuangan digital di Indonesia berkembang sangat pesat seiring dengan meningkatnya adopsi teknologi finansial (fintech) oleh masyarakat. Pertumbuhan ini memicu terjadinya konsolidasi pasar melalui aksi merger dan akuisisi oleh para pelaku usaha untuk memperluas pangsa pasar, memperoleh efisiensi, dan memperkuat posisi kompetitif mereka. Namun, dinamika tersebut juga menimbulkan risiko terbentuknya struktur pasar yang monopolistik, yang pada gilirannya dapat menghambat inovasi, merugikan konsumen, dan mengurangi persaingan usaha yang sehat. Dalam konteks ini, peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjadi krusial dalam memastikan bahwa setiap transaksi merger dan akuisisi tidak menimbulkan dampak negatif terhadap persaingan usaha. KPPU memiliki mandat untuk menilai, menegur, bahkan membatalkan aksi korporasi yang dinilai berpotensi menciptakan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran KPPU dalam mengawasi merger dan akuisisi di industri keuangan digital, dengan fokus pada efektivitas mekanisme pengawasan, tantangan yuridis yang dihadapi, serta relevansi instrumen hukum persaingan usaha yang ada. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) melalui studi literatur atas regulasi, pedoman KPPU, serta putusan terkait. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan persaingan usaha yang adaptif terhadap dinamika industri keuangan digital, serta menjadi dasar bagi penguatan peran KPPU dalam mencegah konsentrasi pasar yang merugikan persaingan.
Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Isi Akta Autentik Yang Tidak Sesuai Dengan Fakta Harizky Devanny Ketaren; Elwi Danil; Rembrandt
UNES Law Review Vol. 8 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/9a24gb94

Abstract

Notaris adalah pejabat publik yang diwajibkan oleh hukum untuk membuat akta otentik sesuai dengan kewenangannya. Notaris dalam membuat akta Otentik oleh notaris adalah mengenai isi akta yang tidak sesuai dengan fakta, baik mengenai objek, identitas para pihak maupun tanda tangan yang ditempelkan oleh para pihak pada akta Otentik. Perbedaan ini berarti bahwa notaris harus bertanggung jawab atas isi akta. Salah satu contoh kasus mengenai isi akta yang berbeda dengan fakta adalah dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid/2022. Dalam putusan ini, Madiyana Herawati, S.H., Sp.N. Binti Maulana telah terbukti secara hukum dan meyakinkan bersalah melakukan suatu perbuatan, yaitu membuat akta Otentik palsu atau memalsukan kata Otentik yang dapat menimbulkan hak, kewajiban dan keringanan utang, atau yang dimaksudkan sebagai pembuktian sesuatu dengan maksud menggunakan atau memerintahkan orang lain untuk menggunakan dokumen tersebut. seolah-olah isinya benar dan tidak salah, yang dapat menimbulkan kerugian, siapa yang melakukannya, siapa yang memerintahkan untuk dilakukan, dan siapa yang ikut melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 264 Ayat 1 KUHP. Dalam tulisan ini terdapat tiga rumusan masalah yang akan dibahas, pertama, bentuk tanggung jawab apa yang dapat dibebankan kepada Notaris atas isi Akta Otentik yang tidak sesuai dengan fakta? Kedua, apa pertimbangan Hakim terhadap Notaris yang membuat Akta tidak sesuai dengan fakta berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid/2022? Ketiga, apa konsekuensi hukum bagi notaris yang membuat akta yang tidak sesuai dengan fakta berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid/2022? Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan dalam penelitian ini, yaitu metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Materi utama penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai data yang sudah ada sebelumnya berdasarkan hukum, literatur dan studi hukum lainnya. Metode pengumpulan data menggunakan kajian dokumen dan analisis data menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian tersebut adalah tanggung jawab yang dapat dikenakan kepada Notaris atas isi Akta Otentik yang tidak sesuai dengan fakta berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid/2022. Sanksi bagi Notaris sebagai pembuat akta yang tidak sesuai dengan fakta tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Bentuk pertanggungjawaban Notaris yang membuat akta yang tidak sesuai dengan fakta dapat dikenakan berdasarkan Hukum Pidana yang tertuang dalam Pasal 264 Ayat (1) KUHP.
Pengaruh Pengabaian Peranan Rakyat Dalam Penentuan Arah Kebijakan Pemerintah di Kabupaten Pati Imam Amalda Rizki Harahap; Abdhy Walid Siagian; Nada Amira; Mohamad Aflah Muna Ananda; Salina Nur Annisa; Edwieg Eka Putra Sapulette
UNES Law Review Vol. 8 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ckvdj459

Abstract

Proses perumusan kebijakan di daerah Kabupaten Pati telah memicu gerakan demonstrasi yang muncul diakibatkan dari perdebatan aktor-aktor pemerintah daerah (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati), dan masyarakat perihal substansi serta hasil akhir kebijakan di daerah Pati. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan, fokus pada tataran norma-norma hukum, baik yang termuat dalam peraturan perundang-undangan dalam arti luas, doktrin-doktrin pakar hukum, dan putusan pengadilan dan menganalisis makna setiap sumber hukum normatif, baik sumber hukum primer, sekunder, dan tersier yang dijadikan dasar penelitian secara konsepsional. Penelitian ini ditujukan untuk melihat analisis yang komprehensif terhadap pengaruh dan kesewenang-wenangan Pemerintah Kabupaten Pati dalam kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar maksimal 250% yang berdampak pada pengabaian kedaulatan rakyat sehingga mengakibatkan demonstrasi publik. Hasil penelitian menemukan bahwa proses penerapan kebijakan pajak PBB-P2 di Kabupaten Pati bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan teori hierarki peraturan perundang-undangan serta melanggar konsep kesepakatan negara melalui teori kedaulatan rakyat, dan teori kontrak sosial.
Kapita Selekta Terhadap Kebijakan Kejaksaan dalam Mengeksekusi Aset Terpidana Perkara Korupsi yang Telah Habis Nilma Suryani; Aditya Cakra Fajar
UNES Law Review Vol. 8 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/qjeyfm31

Abstract

Artikel ini membahas Kapita Selekta Terhadap Kebijakan Kejaksaan dalam Mengeksekusi Aset Terpidana Perkara Korupsi yang Telah Habis. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih belum optimalnya pengembalian kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi, khususnya ketika aset terpidana telah habis atau berpindah tangan sehingga eksekusi putusan pengadilan oleh Kejaksaan mengalami kendala. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan Kejaksaan dalam mengeksekusi aset terpidana tindak pidana korupsi yang telah habis serta mengkaji kebijakan tersebut dalam perspektif kapita selekta hukum pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana yang ada belum memberikan instrumen yang efektif bagi Kejaksaan dalam memulihkan kerugian negara ketika aset terpidana tidak lagi tersedia, sehingga pelaksanaan pidana tambahan berupa uang pengganti belum mencapai tujuan pemidanaan yang berorientasi pada pemulihan. Kesimpulan penelitian ini menegaskan perlunya pembaruan kebijakan hukum pidana yang lebih komprehensif dan berorientasi pada pemulihan aset guna menjamin efektivitas eksekusi putusan perkara korupsi.
Dampak Peralihan Kewenangan Pengawasan Koperasi Dibawah Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pertumbuhan Usaha Koperasi Simpan Pinjam Dika Anggara Putra
UNES Law Review Vol. 8 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/nmrt2z58

Abstract

Peralihan kewenangan pengawasan koperasi simpan pinjam ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan konsekuensi dari reformasi regulasi sektor keuangan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan perlindungan anggota, serta menjaga stabilitas sektor jasa keuangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak peralihan kewenangan pengawasan koperasi di bawah OJK terhadap pertumbuhan usaha koperasi simpan pinjam. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh dari regulasi terkait, laporan resmi OJK, publikasi Kementerian Koperasi dan UKM, serta literatur ilmiah sepuluh tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan oleh OJK berdampak positif terhadap peningkatan tata kelola, transparansi, dan kepercayaan anggota yang berimplikasi pada pertumbuhan aset dan keberlanjutan usaha koperasi simpan pinjam. Namun demikian, peningkatan standar kepatuhan dan biaya penyesuaian regulasi menjadi tantangan bagi koperasi simpan pinjam skala kecil. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peralihan kewenangan pengawasan ke OJK berdampak signifikan terhadap pertumbuhan usaha koperasi simpan pinjam, dengan efektivitas yang sangat bergantung pada pendekatan pengawasan berbasis risiko dan kebijakan transisi yang proporsional.
Perseroan Komanditer sebagai Subjek Kepailitan dan Akibat Hukum Putusan terhadap Sekutu serta Kreditor: Studi Putusan PN Niaga Medan Nomor 6/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Mdn Lathifah, Putri Laily Ulya; Putrijanti, Aju
UNES Law Review Vol. 8 No. 3 (2026)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/sa921m74

Abstract

Penelitian ini menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara kepailitan terhadap Perseroan Komanditer serta akibat hukum yang ditimbulkannya. Objek dalam penelitian ini yaitu Putusan PN Niaga Medan Nomor 6/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Mdn. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan CV yang bukan sebuah badan hukum sebagai debitur pailit serta mengkaji akibat hukum dari putusan tersebut. Penelitian menggunakan metode penelitian doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menerima permohonan pailit dengan mendasarkan pada legal standing kreditor sesuai Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) UUK, yakni adanya dua kreditor atau lebih, utang jatuh tempo yang tidak dibayar, serta pembuktian sederhana. Pertimbangan hakim berdasarkan UUK, sehingga CV dapat dimohonkan pailit. Hal tersebut sesuai dengan asas lex specialis derogat legi generali, dimana aturan UUK yang diutamakan dibandingkan doktrin mengenai subjek hukum. Akibat hukum putusan ini antara lain yaitu, seluruh harta kekayaan sekutu pengurus termasuk harta bersama pasangannya masuk ke boedel pailit, sekutu komanditer hanya bertanggung jawab sebatas modal, debitur kehilangan kewenangan mengurus harta karena beralih ke kurator, serta penghentian penyitaan. Selain itu, putusan juga berakibat hukum bagi pemohon pailit sebagai mantan karyawan, yang kedudukannya menjadi kreditor preferen berdasarkan Putusan MK No. 67/PUU-XI/201.

Page 389 of 392 | Total Record : 3918

 387   388   389   390   391 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 4 (2026) Vol. 8 No. 3 (2026) Vol. 8 No. 2 (2025) Vol. 8 No. 1 (2025) Vol. 7 No. 4 (2025) Vol. 7 No. 3 (2025) Vol. 7 No. 2 (2024): UNES LAW REVIEW (Desember 2024) Vol. 7 No. 1 (2024): UNES LAW REVIEW (September 2024) Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024) Vol. 6 No. 3 (2024): UNES LAW REVIEW (Maret 2024) Vol. 7 No. 2 (2024) Vol. 7 No. 1 (2024) Vol. 6 No. 4 (2024) Vol. 6 No. 3 (2024) Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023) Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023) Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023) Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023) Vol. 6 No. 2 (2023) Vol. 6 No. 1 (2023) Vol. 5 No. 4 (2023) Vol. 5 No. 3 (2023) Vol. 5 No. 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol 5 No 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol 5 No 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol. 5 No. 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol 4 No 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol. 4 No. 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol 4 No 3 (2022): UNES LAW REVIEW (Maret 2022) Vol. 5 No. 2 (2022) Vol. 5 No. 1 (2022) Vol. 4 No. 4 (2022) Vol. 4 No. 3 (2022) Vol 4 No 2 (2021): UNES LAW REVIEW (Desember 2021) Vol 4 No 1 (2021): UNES LAW REVIEW (September 2021) Vol 3 No 4 (2021): UNES LAW REVIEW (Juni 2021) Vol 3 No 3 (2021): UNES LAW REVIEW (Maret 2021) Vol. 4 No. 2 (2021) Vol. 4 No. 1 (2021) Vol. 3 No. 4 (2021) Vol. 3 No. 3 (2021) Vol 3 No 2 (2020): UNES LAW REVIEW (Desember 2020) Vol 3 No 1 (2020): UNES LAW REVIEW (September 2020) Vol 2 No 4 (2020): UNES LAW REVIEW (Juni 2020) Vol 2 No 3 (2020): UNES LAW REVIEW (Maret 2020) Vol. 3 No. 2 (2020) Vol. 3 No. 1 (2020) Vol. 2 No. 4 (2020) Vol. 2 No. 3 (2020) Vol 2 No 2 (2019): UNES LAW REVIEW (Desember 2019) Vol 2 No 1 (2019): UNES LAW REVIEW (September 2019) Vol. 2 No. 2 (2019) Vol. 2 No. 1 (2019) Vol. 1 No. 4 (2019) Vol. 1 No. 3 (2019) Vol. 1 No. 2 (2018) Vol. 1 No. 1 (2018) More Issue