cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mamay Komariah
Contact Email
mamaykomariahsh@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
justisiafhunigal150@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. ciamis,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Published by Universitas Galuh
ISSN : 23550023     EISSN : 25982591     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi (JIGJ) diterbitkan oleh Fakultas Hukum UNIGAL, merupakan jurnal yang berisi tentang artikel penelitian (research article) di bidang ilmu hukum. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi (JIGJ) diterbitkan 2 kali dalam setahun pada setiap bulan Maret dan September. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi (JIGJ) sudah tersedia Offline Versi Cetak dengan Nomor ISSN : 2355-0023 (Cetak) dan online dengan nomor ISSN : 2598-2591 (online) , sehingga para penulis dan peneliti bisa lebih mudah mengakses hasil-hasil penelitian yang telah dipublikasikan di Jurnal Ilmiah Galuh Justisi (JIGJ).
Arjuna Subject : -
Articles 209 Documents
 16   17   18   19   20 
THE DEVELOPMENT OF ANDROID- BASED MIDWIFERY LAW APPLICATIONS IN THE IMPLEMENTATION OF INDEPENDENT MIDWIFE PRACTICES nuryuniarti, rissa; Nurmahmudah, Endah; Badrudin, Ubad; Purwanto, Suci Dewanti
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 12, No 1 (2024): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v12i1.13470

Abstract

Problems in health services are closely related to the midwifery Profession, in providing health services neglicences or malpractice   can occur. some problems arises when a midwife Is negligent in carrying out health services and does not comply with her authority. This research using normative development Research, this research is to create Android-based Midwifery Law application software as a reference that can be easily applied in carrying out independent midwifery practices that apply in accordance with the Law.Number 17 of 2023 concerning Health, onArticle 454 of Law 17/2023 regulates 11 laws that are revoked and declared invalid. The results of this research conclude that the Android-based Midwifery Law application can be installed, so that the Android-based Midwifery Law application becomes an electronic means for understanding and searching for applicable midwifery regulations. All statutory regulations which constitute the implementing regulations of the Midwifery Law are declared to still be valid as long as they do not conflict with the provisions of the Health Law, namely, Minister of Health Regulation No. 28 of 2017 concerning Licensing and Implementation of Midwife Practice,Minister of Health Decree 320 of 2020 concerning Midwifery Professional Standards,Minister of Health Decree 1261 of 2022 concerning Work Competency Standards in the Field of midwifery. 
IMPARSIALITAS KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DI LUAR PENGADILAN MELALUI MEDIASI PENAL Sara, Yuni; Wulandari, Widati; Chandra, Erika Magdalena
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 12, No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v12i2.13467

Abstract

Adanya kewenangan melaksanakan penuntutan tersebut sejatinya menjadikan Kejaksaan sebagai lembaga yang parsial untuk mewakili kepentingan korban tindak pidana atau negara, sementara itu, Kejaksaan bertujuan untuk menjatuhkan nestapa pada pelaku tindak pidana. Penghukuman pelaku tindak pidana merupakan prestasi bagi Kejaksaan. Pada akhirnya, kewenangan dalam melakukan penuntutan tersebut menjadi tidak sejalan dengan prinsip-prinsip yang ditekankan dalam mediasi penal yang pada pokoknya menuntut imparsialitas dan profesionalitas dalam penyelenggaraannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan mediasi penal yang memenuhi asas imparsial selaku mediator sekalipun berfungsi pula sebagai penuntut dalam sistem penanganan perkara pidana. Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang didukung dengan data sekunder dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Penerapan mediasi penal oleh Kejaksaan Republik Indonesia dapat dilakukan apabila memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam Perja 15 Tahun 2020. Dalam pelaksanaan mediasi penal, apabila dilihat dari teori pemidanaan maka tujuan pemidanaan yang bersifat pembalasan dan /atau pencegahan telah mengalami perkembangan, dimana tujuan dari pelaksanaan mediasi penal adalah memperbaiki diri pelaku dan memulihkan hak korban. Selanjutnya, Imparsialitas dari kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai mediator pada perkara pidana telah merubah posisi jaksa sebagai penuntut umum dalam sistem peradilan pidana yang merepresentasikan kepentingan korban kejahatan. Hal ini terjadi dikarenakan kejaksaan juga bertanggung jawab untuk mengefektifkan proses penegakan hukum dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati Nurani.
PERAN SATUAN TUGAS WASPADA INVESTASI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM PENCEGAHAN PERKEMBANGAN PLATFORM MONEY GAME DI INDONESIA Rahmatullah, Mirza Agung; Mahfud, Muh. Afif
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 12, No 1 (2024): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v12i1.12700

Abstract

This research aims to find out about the extent to which the Role of the Task Force for Handling Allegations of Unlawful Acts in the Field of Community Fund Raising and Investment Management (Satgas Waspada Investasi) in preventing and handling the development of money game platforms in Indonesia. money game is an activity of raising funds by providing a commission or bonus for each new member who registers. The profit given is not from the sale of products or the like but funds or money only move from new members to old members and so on. Therefore, the problem formulations that will be raised in this paper are: First, How is the Role of the Financial Services Authority (OJK) Inventation Alert Task Force in Preventing the Development of Money Game Platforms in Indonesia? Second, How is the Law Enforcement of Money Game Platforms in Positive Law in Indonesia? This research is a type of Normative Law research with conceptual and statutory approach methods. Based on the results of the study, it can be concluded that the Investment Alert Task Force has a role to prevent the development of unlawful acts in the field of investment in the money game platform. Prevention is carried out by the Investment Alert Task Force by educating and providing complaint services to the public. In law enforcement of money game platforms, there are no rules specifically prohibiting money game platforms in Indonesia. The laws and regulations imposed in law enforcement of money games are regulations commonly used in ensnaring illegal investment cases.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang sejauh mana Peran Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum Di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi (Satgas Waspada Investasi) dalam melakukan pencegahan dan penanganan Perkembangan Platform money game di Indonesia. Money game adalah aktivitas melakukan perhimpunan dana dengan memberikan suatu komisi atau bonus setiap adanya anggota baru yang mendaftar. Keuntungan yang diberikan bukan dari hasil penjualan produk atau semacamnya melainkan dana atau uang hanya berpindah dari anggota baru ke anggota lama begitu seterusnya. Oleh karena itu, rumusan masalah yang akan diangkat dalam penulisan ini yaitu: Pertama, Bagaimana Peran Satuan Tugas Waspada Inventasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Pencegahan Perkembangan Platform money game Di Indonesia? Kedua, Bagaimana Penegakan Hukum Platform money game dalam hukum Positif di Indonesia? Penelitian ini merupakan jenis penelitian Hukum Normatif dengan metode pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Satgas Waspada Investasi memiliki peran untuk melakukan pencegahan perkembangan perbuatan melawan hukum dibidang investasi dalam platform money game. Pencegahan yang dilakukan oleh Satgas Waspada Investasi dengan cara melakukan edukasi dan memberikan pelayanan pengaduan kepada publik. Dalam penegakan hukum platform money game, belum ada aturan yang secara khusus melarang platform money game di Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang dikenakan dalam penegakan hukum money game adalah peraturan yang biasa dipakai dalam menjerat kasus investasi ilegal.
NOTARIS SEBAGAI SUBYEK HUKUM PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN INDONESIA Oetomo, Ivana Budiani; Latumeten, Pieter E.
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 12, No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v12i2.12803

Abstract

Notaris dalam menjalankan jabatannya harus sangat menjunjung tinggi kehati-hatian agar meminimalisir terjadinya pelanggaran maupun konflik dikemudian hari. Kewenangan yang dimiliki Notaris sebagai pejabat publik diatur oleh Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Produk yang dibuat oleh Notaris harus dibuat dengan tepat agar dapat dipercaya menjadi alat bukti yang sah jika suatu saat terdapat sengketa berkenaan dengan akta yang dibuat. Akta yang dibuat Notaris sering kali menimbulkan konflik bagi para pihaknya, untuk dalam memecahkannya para penyidik perlu untuk meminta Akta yang dibuat dan juga memeriksa Notaris terserbut. Notaris adalah jabatan yang memiliki tugas untuk menjaga rahasia dari setiap kliennya, sehingga tidak serta merta Akta yang dibuat dapat dibuka dan juga diperiksa oleh penyidik. Notaris memiliki Majelis Kehormatan Notaris yang dapat memeriksa terlebih dahulu dan memberikan keputusan diizinkan atau ditidaknya Akta tersebut diberikan salinannya serta Notaris tersebut dimintai keterangan.
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK PADA PERPANJANGAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN DAN HAMBATANNYA DI KANTOR SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT) KABUPATEN REMBANG Septiyanto, Raskhafi Fajar; Listyarini, Dyah; Saputra, Arikha
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 12, No 1 (2024): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v12i1.13380

Abstract

Pelayanan publik merupakan kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah dalam suatu negara. Pedoman umum yang digunakan dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) implementasi Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Rembang; 2) hambatan yang dihadapi petugas Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Rembang dalam pelaksanaan pelayanan publik pada perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris, penelitian hukum empiris berorientasi pada data primer (hasil penelitian dilapangan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan publik yang baik telah terlaksana sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, karena telah meliputi indikator pelayanan publik yang baik sesuai dengan ketentuan standar pelayanan publik di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Hambatan yang dihadapi terkait kendala ketika melakukan pajak lima tahunan biasanya SATLANTAS mengeluarkan surat tersebut terlalu lama dan masyarakat mengeluhkan hal tersebut. Untuk kendala sarana dan prasarana adalah kurangnya sarana dan prasarana di kantor SAMSAT yang membuat masyarakat kurang nyaman dengan suhu ruangan. Kendala pada aplikasi New Sakpole masih belum Efektif dan masih banyak masyarakat yang masih mengeluh terhadap alur prosedurnya.
ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN PERKARA DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH PEJABAT ADMINISTRASI PASCA KELUARNYA UU NO. 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Purba, Brian Sairado; Suseno, Sigid
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 12, No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v12i2.13468

Abstract

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada Pasal 21 memberikan atribusi kewenangan baru kepada PTUN untuk menerima, memeriksa, dan memutus ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang dalam Keputusan dan/ atau Tindakan Pejabat Pemerintahan. Menanggapi hal tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 sebagai pedoman beracaranya. Sebelum berlaku nya UU AP tersebut penyelesaian perkara unsur penyalahgunaan wewenang oleh Pejabat Pemerintahan sebagaimana unsur menyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 3 UU Tipikor di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (statute approach), kasus (case approach), analitis (analytical approach) dan perbandingan (comparative approach). Data yang digunakan yakni data sekunder berupa studi kepustakaan, analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif.Terjadi conflict of norm terkait Peradilan mana yang berwenang mengadili perkara penyalahgunaan wewenang tersebut. Tidak ada perbedaan substansi antara penyalagunaan wewenang dan menyalahgunakan kewenangan, keduanya berasal dari ranah hukum administrasi negara yang kemudian di adopsi kedalam hukum pidana dengan doktrin otonomi hukum pidana. Implikasi dalam praktik pasca keluarnya UUAP tersebut adalah belum berjalan maksimal karena belum adanya persamaan perspektif dari kalangan hakim dan ahli menanggapi hal tersebut. UUAP dan PERMA tersebut sudah mengatur subjek, objek, dan prosedur nya, diundangkan nya sebuah peraturan perundang-undangan berarti sudah mengikat dan harus dijalankan sebagaimana amanat dari sebuah peraturan perundang-undangan.
PERSEPSI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI LINGKUNGAN AKADEMIS: STUDI KASUS UNIVERSITAS STIKUBANK Andraini, Fitika; Suliantoro, Adi; Mariana, Novita; Utomo, Agus Prasetyo
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 12, No 1 (2024): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v12i1.12662

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memahami persepsi dan kesadaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di kalangan dosen dan mahasiswa Universitas Stikubank. Melalui metode kualitatif yang meliputi wawancara mendalam, survei, dan observasi, penelitian ini mengungkapkan variasi signifikan dalam pemahaman HKI di kedua kelompok tersebut. Hasil menunjukkan bahwa meskipun dosen umumnya memiliki pemahaman yang lebih baik tentang HKI, masih terdapat kebutuhan untuk pendidikan dan pelatihan HKI yang lebih efektif di kalangan mahasiswa. Persepsi terhadap implementasi HKI menunjukkan bahwa kebijakan yang ada belum sepenuhnya efektif. Hambatan dalam implementasi HKI termasuk kurangnya sumber daya, pelatihan yang tidak memadai, dan proses pendaftaran HKI yang kompleks. Studi ini menyarankan perlunya peningkatan pendidikan HKI, penguatan kebijakan, dan pengembangan budaya penghormatan HKI di lingkungan universitas.
PENGATURAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Rochmani, Rochmani; Megawati, Wenny; Listyarini, Dyah
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 12, No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v12i2.16777

Abstract

Dalam Draf Final UU No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP Baru)  mengatur penegakan Hukum Pidana Lingkungan pada Pasal 344 dan 345. Dalam UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolalaan Lingkungan Hidup juga  mengatur dalam Pasal; 98, 99, 103, 59, 109,112. Pasal 344 dan 345 RUUHP menghidupkan kembali “syarat melawan hukum” yang sudah dihapuskan oleh UU No. 32 Tahun 2009. Dengan dihidupkan kembali “syarat mealawan hukum”,seolah dimungkinkan adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang tak melawan hukum. Menurut UU No 32 tahun 2009, setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Hal tersebut menjadikan penegakan hukum pidana lingkungan bagi pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hampir tidak mengkin ditegakkan. Dengan adanya unsur tersebut, kegiatan yang memiliki izin menjadi tak dapat dipidana meskipun telah menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Dalam perkembangan pembaharuan RUUHP, ketentuan Pasal 344 dan Pasal 345 dihapus dan diserahkan untuk diatur dalam Undang-Undang 32 Tahun 2009. Adanya unsur ”secara melawan hukum” dalam Pasal 344 dan Pasal 345 RUUHP  berpotensi terhadap  pemrakarsa yang bertanggung jawab terhadap kegiatan yang memiliki izin menjadi tak dapat dipidana meski telah menimbulkan pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan. Hal tersebut merupakan kendala dalam pemidanaan. Dengan demikian pengaturan penegakan hukum pidana lingkungan selanjutnya kembali menggunakan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Penglolalaan Lingkungan Hidup.
ANALISIS TERHADAP KEWAJIBAN HUKUM DALAM MEMELUK AGAMA DI INDONESIA PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Saragih, Geofani Milthree; Pasaribu, Davin Hansel; Desiandri, Yati Sharfina
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 12, No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v12i2.16954

Abstract

Beragama di Indonesia merupakan hak yang diakui dan dilindungi oleh hukum, namun juga muncul perdebatan mengenai apakah beragama merupakan suatu hak atau suatu keharusan. Penelitian ini berangkat dari perkara yang teregister dengan nomor 146/PUU-XXII/2024 mengajukan gugatan terhadap aturan yang membatasi kebebasan untuk hidup tanpa beragama di Mahkamah Konstitusi. Muncul permasalahan utama, apakah memeluk agama dan kepercayaan di Indonesia hanya sebatas hak atau merupakan suatu keharusan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan studi undang-undang dan analisis putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Hasil penelitian menegaskan bahwa memeluk agama di Indonesia merupakan suatu keharusan yang berakar pada amanat filosofis dari Pancasila, khususnya dalam sila pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa," dan secara normatif tercantum dalam dasar hukum tertinggi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Putusan MK Nomor 140/PUU-VII/2009 dan Nomor 97/PUU-XI/2013 juga memperkuat pandangan ini dengan menegaskan pentingnya pengakuan dan perlindungan terhadap hak beragama serta tanggung jawab negara untuk menjamin kebebasan beragama. Maka, kajian ini berkontribusi pada pemahaman mengenai posisi kewajiban beragama dalam konteks hak asasi manusia di Indonesia.
KORBAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Lubis, Fahmi Zulkipli; Setiawan, Iwan
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 13, No 1 (2025): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v13i1.17395

Abstract

Korban dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana belum secara tegas merumuskan ketentuan yang secara nyata atau langsung memberikan perlindungan hukum terhadap korban. Tidak merumuskan jenis pidana restitusi (ganti rugi) yang sebenarnya sangat bermanfaat bagi korban dan/atau keluarga korban. Rumusan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana cenderung berkutat pada rumusan tindak pidana, pertanggungjawaban dan ancaman pidana. Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada tanggal 2 Januari tahun 2026 ke depan di Indonesia, berdasarkan Pasal 622 menentukan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9) dinyatakan tidak berlaku. Kajian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khusunya terhadap korban perlu dikaji lebih dalam agar supaya pada saat berlakunya nanti dapat diketahui sehingga korban mendapatkan perlindungan hukum. Dalam penelitian ini difokuskan mengenai bagaimanakah korban dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analisis dan pendekatan penelitian dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Kesimpulan dari hasil penelitian yaitu korban dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana setidak-tidaknya telah terakomodir dan secara eksplisit tertuang dalam Pasal  25 ayat (1), Pasal 27, Pasal 54 ayat (1) huruf i, Pasal 70 ayat (1), Pasal 94, Pasal 137, Pasal 292, Pasal 294 sampai dengan Pasal 299, Pasal 448, Pasal 463, Pasal 478, Pasal 483, dan Pasal 600, sehingga karenanya yang semula dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana belum secara tegas tercantum dalam pasal demi pasal, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kepastian hukum bagi korban tindak pidana terakomodir.

Page 18 of 21 | Total Record : 209

 16   17   18   19   20 

Filter by Year

2015 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 2 (2025): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 13, No 1 (2025): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 12, No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 12, No 1 (2024): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 11, No 2 (2023): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 11, No 1 (2023): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 10, No 2 (2022): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 10, No 1 (2022): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 9, No 2 (2021): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 9, No 1 (2021): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 8, No 2 (2020): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 8, No 1 (2020) Vol 7, No 2 (2019): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 7, No 1 (2019) Vol 6, No 2 (2018) Vol 6, No 1 (2018) Vol 5, No 2 (2017) Vol 5, No 1 (2017) Vol 4, No 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol 3, No 2 (2015) More Issue